sendiri atau orang lain secaraHalaman 2 dari 10 putusan Nomor 1548/PID/2020/PT SBY.melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengantipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untukmenyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau Ssupaya memberi utang ataumenghapuskan piutang, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut:Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dariterdakwa sebagai Broker (Penyambung) dalam usaha pembelian Batu Baraoleh

Tergugat II tidak pernah menjual kepadaPenggugat, melainkan kepada Turut Tergugat , jadi sebagai konsekuensinyabahwa hubungan hukum Turut Tergugat II hanya dengan Turut Tergugat ;Bahwa apabila batu bara telah dalam penguasaan Turut Tergugat I, maka segalaresiko yang timbul terkait dengan batu bara tersebut sepenuhnya menjaditanggung jawab Turut Tergugat I, karena secara prinsip Turut Tergugat Ilmenjualnya kepada Turut Tergugat ;Bahwa segala konsekuensi dan akibat hukum dengan belum dibayarnya batu baraoleh

tidak pernah menjual kepadaPenggugat, melainkan kepada Turut Tergugat , jadi sebagai konsekuensinyabahwa hubungan hukum Turut Tergugat IV hanya dengan Turut Tergugat ;Bahwa apabila batu bara telah dalam penguasaan Turut Tergugat I, maka segalaresiko yang timbul terkait dengan batu bara tersebut sepenuhnya menjadi1110.11.tanggung jawab Turut Tergugat , karena secara prinsip Turut Tergugat IVmenjualnya kepada Turut Tergugat I;Bahwa segala konsekuensi dan akibat hukum dengan belum dibayarnya batu baraoleh

Bahwa tanah milik Penggugat tersebut, telah dibuat jalan angkutan batu baraoleh Tergugat IX, sehingga Penggugat dan ahli waris yang lain tidak bisa lagimemamfaatkan tanah tersebut samapai sekarang.Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 92/PDT/2016/PT.BJMMenimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat tersebut, tidakdisebutkan batasbatas yang jelas tanahtanah yang telah dikuasai oleh TergugatIX yang di pakai sebagai jalan angkutan batu bara;Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat (

16September 2006 ;115 1 (satu) lembar copy surat ijin prinsip pengangkutan batu bara oleh PD RuhuiRahayu kepada PT AGM No : 102/PDRR/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 ;116 1 (satu) lembar copy surat persetujuan prinsip oleh PT AGM kepada PD RuhuiRahayu No : 133/AGMJKT/SRK/VIII/2006 tanggal 23 Agustus 2006 ;117 1 (satu) lembar copy koordinasi pekerjaan dan teknis penambangan oleh PTAGM tentang meeting mingguan tanggal 24 Agustus 2006 ;118 2 (dua) lembar copy surat usulan rencana kegiatan penambangan batu baraoleh

No. 176 K/Pid.Sus/201438120 1 (satu) lembar copy surat harga penambangan batu bara oleh PT AGM kepadaPD Ruhui Rahayu No : 123/AGMJKT/SRK/VIHI/2006 tanggal 04 Agustus2006 ;121 1 (satu) lembar copy surat kesepakatan harga satuan penambangan batu baraoleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No : 092/PDRRD/VII/06 tanggal 28Juli 2006 ;122 2 (dua) berkas surat rencana penambangan batu bara oleh PD Ruhui Rahayukepada PT AGM No : 090/PDRRD/VII/06 tanggal 26 Juli 2006 ;123 1 (satu) lembar copy surat kontraktor

PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No : 094/PDRRD/VIII/06 tanggal 08Agustus 2006 ;119 1 (satu) lembar copy surat harga penambang batu bara oleh PD Ruhui Rahayukepada PT AGM No : 093/PDRRD/VIII/06 tanggal 05 Agustus 2006 ;120 1 (satu) lembar copy surat harga penambangan batu bara oleh PT AGM kepadaPD Ruhui Rahayu No: 123/AGMJKT/SRK/VIII/2006 tanggal 04 Agustus 2006 ;121 1 (satu) lembar copy surat kesepakatan harga satuan penambangan batu baraoleh PD Ruhui Rahayu kepada PT AGM No : 092/PDRRD/VII/06 tanggal

batas : 2022200 n0n oe nnn noone Sebelah Utara berbatas dengan Tuyo ; Sebelah Timur berbatas dengan Nayok Kusnadi ; Sebelah Selatan berbatas dengan Mardiansyah ; Sebelah Barat berbatas dengan Hutan ;.Bahwa adapun tanah milik Para Penggugat seperti terurai diatastelah dikelola secara turuntemurun menurut adat istiadat yangberlaku di Kabupaten Kutai Barat dan sekarang ini telah dikuasaioleh Tergugat secara melawan hak dengan membuatlahan tersebutmenjadi konsensi serta menjadi lokasi Pertambangan Batu Baraoleh

Membebaskan Terdakwa SYAHLAN NUARI BATU BARAoleh karena itu dari dakwaan Primair;3. Menyatakan Terdakwa SYAHLAN NUARI BATU BARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan; 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama13 (tiga belas) tahun;5.

Membebaskan Terdakwa SYAHLAN NUARI BATU BARAoleh karena itudari dakwaan Primair;3. Menyatakan Terdakwa SYAHLAN NUARI BATU BARA telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TurutSerta Melakukan Pembunuhan;4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama13 (tiga belas) tahun;5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;6.

hukum dalam mengadili perkara Terdakwa.Putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 710/Pid.B/2016/PN.Trg tanggal 08 Februari 2017 yang menyatakan Terdakwa tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanaDakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dariDakwaan, dibuat dengan pertimbangan hukum yang salah;Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa adalahpemilik lahan/tanah yang dieksploitasi menjadi areal pertambangan batu baraoleh

ERWAN NAINGGOLAN dan terdakwabfRAN SUWARNO yang meyakinkan maka korban merasa tertarik sehingga korbanmenyetujui untuk menginvestasikan uangnya dalam proyek penambangan batu baraoleh CV. Kaltim Mega Jaya di kawasan konsesi PT. Lauf Merah AnNabih yangberlokasi di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timurtersebut ;setelah terdakwaterdakwa dapat meyakinkan korban untuk menginvestasikan uangnyakepada CV. Kaltim Mega Jaya, selanjutnya terdakwa I.

Tahun 2009 bersifat lex superior yang artinyaperaturan dibahwanya tidaklah boleh bertentangan dengan undang undang itu sendiri (UUNo. 4 Tahun 2009) termasuk PERDA yang harus sejalan dengan UU No. 4 Tahun 2009;Menimbang, bahwa PERDA hanya sebagai pelaksana dari UU No. 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara karena mengenai tindak pidanapenambangan liar dan sanksi pidananya itu sendiri tidaklah diatur dalam PERDAmelainkan dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Baraoleh

dianggaptelahturuttermuatdandipertimbangkansertamenjadisatukesatuan yangtidakterpisahkandariputusanini;Menimbang, bahwaselanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telahdilakukan oleh Terdakwa tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadaTerdakwa tersebut atau tidak;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dipersidanganserta dihubungkan dengan barang bukti, yang mana satu sama lainnya saling bersesuaiansebagaimana maksudPasal 158Undangundang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batu Baraoleh

Apabila dalam PKP2B tersebut tidak dinyatakan secara tegasbahwa penyerahan produk batu bara dikenakan PPN, maka ataspenyerahan batu bara sebelum diproses menjadi briket batu baraoleh Kontraktor PKP2B tersebut dikategorikan sebagai penyerahanbarang yang tidak dikenakan PPN (sesuai dengan ketentuan yangberlaku), sehingga perusahaan tersebut tidak berhak untukmengkreditkan PPN yang telah dibayar atas perolehan BarangKena Pajak dan Jasa Kena Pajak;11.

dari pihak penggugat maupun Tergugat tidak ada satupun yangmenyatakan bahwa penggugat memiliki lanan di lokasi sengketa perkaraini dan hanya merupakan penerima kuasa dari para pemilik lahan dilokasi sengketa tersebut sedangkan dengan demikian PenggugatNomor 10/Pdt.G/2014/PN.TGTLembar ke 55 dari 58 halamansejatinya tidak memiliki hubungan perselisihan dengan pihak Tergugatserta di dalam gugatannya penggugat mengakui selaku pemilik tanahgarap/ lahan kebun yang kemudian diajadikan Jalan Houling Batu baraoleh

limbah batu bara tersebut saksi tidak tahu kalaulimbah batu bara tersebut termasuk limbah B3, sehingga saksiperintahkan bagian boiler untuk disimpan sementara didalam karungkarung plastik, disatukan dan diletakkan disamping ruang boiler yangmasih berupa tanah kosong yang masih didalam lingkungan pabrik ;e bahwa sesuai dengan MOUnya pihak ketiga paling lama 3 bulan sekaliakan mengambil limbah batu bara dari PT Vision Land, dan sampai saatini di PT Vision Land sudah dilakukan pengambilan limbah batu baraoleh

Pemohon Keberatan telah menyurati BPSK Batu Bara terkait gugatanTermohon Keberatan ke BPSK Batu Bara, yang pada intinya PemohonKeberatan menolak menyelesaikan sengketa di BPSK Batu Baraoleh karena dalam Perjanjian Kredit telah mengatur PengadilanNegeri Padangsidimpuan merupakan pengadilan yang berwenangmenyelesaikan sengketa antara Termohon Keberatan dengan PemohonKeberatan;Selanjutnya, berdasar Pasal 3 Kepmenperindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2001 tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK baik dalam

Bahwa oleh karena sampai saat ini Tergugat tetap bersikukuh menyatakantanah sengketa sebagai haknya dan Tergugat maupun Tergugat II tidakmau menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat, maka paraPenggugat dengan sangat menyesal terpaksa mengajukan persoalan ini kePengadilan Negeri Tanjung Selor untuk mendapatkan penyelesaian menuruthukum ;Bahwa untuk mnghindari kerugian yang lebih besar yang akan dialami ParaPenggugat dikarenakan tanah sengketa digunakan penumpukan batu baraoleh Tergugat II,

Menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa ASSAHWIN BATU BARAoleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan dendasejumlah Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurunganselama 3 (tiga) bulan kurungan.;3.

Menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa ASSAHWIN BATU BARAoleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan dendasejumlahRp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan kurungan.;3.

line) olehKeoolian Sektor KPPP Teluk Bavur terhadap batu bara TERGUGAT vang berada distockpile TERGUGAT di Teluk Bayur, Padang, sebanyak + 50.000 MT hal manamengenai adanya penyitaan tersebut PENGGUGAT tidak pemah mengetahuinya, sehingga mengakibatkan PENGGUGAT harus menghentikan prosespengangkutan batu bara (hauling) yang sebagian telah dijalankannya;Bahwa fakta mengenai adanya penyitaan batu bara TERGUGAT di stockpile TelukBayur, Padang tersebut sangat berdampak fatal ternadap pengambilan batu baraoleh

Pembelaannya/Pledoinya Terdakwa telahmenerangkan adanya fakta tentang adanya pengambilan dan penjualan batubara yang menurut Terdakwa adalah miliknya SINTORO;Menimbang, bahwa tentang batasan unsur pembelian dalam Pasal 480KUHP menurut Hoge Raad dalam arrestnya tertanggal 27 Oktober 1930, dapatterjadi segera setelah para pihak memperoleh kesepakatan mengenai bendadan harganya maka terjadilah pembelian seperti yang dimaksud dalam pasal ini;Menimbang, bahwa terkait adanya pengambilan dan penjualan batu baraoleh

Kaltim MegaJaya, sehingga saksi yakinbahwa pekerjaan proyekpenambangan batu baraoleh CV Kaltim Mega Jayatersebut benarbenar adaserta CV KMJ merupakanperusahaan yang bonafide;Bahwa selain itu saksipercaya pada terdakwa karena pada saat sebelumsaksi melakukan investasi,saksi ingin ditunjukkanlokasi penambangan yangdiijinkan oleh PT Laut Merahkepada CV Kaltim MegaJaya, dan saksi tidak ingatatas lokasi yang tertera diSurat Perjanjian Kerjasamapenambangan batu baraantara PT. Laut Merahdengan CV.

satu milyar rupiah) ;Bahwa oleh karena sampai saat ini Tergugat tetap bersikukuh menyatakantanah sengketa sebagai haknya dan Tergugat maupun Tergugat II tidakmau menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat, maka paraPenggugat dengan sangat menyesal terpaksa mengajukan persoalan ini kePengadilan Negeri Tanjung Selor untuk mendapatkan penyelesaianmenurut hukum ;Bahwa untuk mnghindari kerugian yang lebih besar yang akan dialami ParaPenggugat dikarenakan tanah sengketa digunakan penumpukan batu baraoleh