menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila denganmenjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan RepublikIndonesia; dand. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.(2) Tujuan khusus Partai Politik adalah:a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat (Gath #4ingkapenyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;b. memperjuangkan citacita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa

, dan bernegara; danc. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara.(3) Tujuan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)diwujudkan secara konstitusional.Pasal 11(1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warganegara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan

PARTAI POLITIKPasal 30Partai Politik berwenang membentuk dan menetapkan peraturan dan/atau keputusanPartai Politik berdasarkan AD dan ART serta tidak bertentangan dengan peraturanperundangundangan.BAB XIIIPENDIDIKAN POLITIK11Pasal 31(1) Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai denganruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dankesetaraan gender dengan tujuan antara lain:a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa

, dan bernegara;b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; danc. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsadalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.(2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untukmembangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.BAB XIVPEN YELESAIAN PERSELISIHAN PARTAI POLITIKPasal 32(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan

internalPartai Politik, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Partai Politik,peningkatan kesetaraan gender dan kepemimpinan Partai Politik dalam sistem nasionalberbangsa dan bernegara.Dalam UndangUndang ini diamanatkan perlunya pendidikan politik dengan memperhatikankeadilan dan kesetaraan gender yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dankewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif warga negara, serta meningkatkankemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa

Tindakan yang demikiantidak manusiawi dan bertentangan dengan Syara Pata Anguna dan falsafahrasa, pedoman dasar berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dalamKesultanan Butuni, yaitu :1. Poangka angkataka (saling menghargai dan meninggikan derajat),2. Pomaa maasiaka (saling kasih mengasihi),3. Popia piara (saling pelinara memelihara),4.

Pomaemaeka (= saling seganmenyegani);Di mana hal ini merupakan sendi dasar tatanan hidup bermasyarakat,berbangsa dan bernegara bagi manusia Buton yang aman dan damaiyang menjadi landasan pokok Martabat Tujuh (= martabat makhluktermulia) Buton, yang telah terbukti kebenarannya dalam sejarah selama700 tahun dianutmasyarakat Buton tetap dalam keadaan aman damaiyang tiada bandingannya, dan diakui seluruh bangsabangsa di dunia; 2.

DALAM POKOK PERKARA :1.Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dan sekeraskerasnya seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yangdiakui secara tegas dan terperinci karena di samping gugatanPara Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, j u17g a dalildalil gugatan Para Penggugat sama sekali tidak benardan tidak bersesuai dengan adat budaya masyarakat Buton yangmenganut Demokrasi Theologi dalam berbangsa, bernegara danbermasyarakat dengan konotasi kedaulatan dari rakyat, olehrakyat

awet menciptakan kehidupan berbangsa,bermasyarakat dan bernegara di dunia tiada duanya; Dan karenaitulah sehingga bangsabangsa di dunia menghendaki agarkebudayaan Nusantara dihidupkan kembali sehingga semuaKerajaan dan Kesultanan di Nusantara dibentuk kembali agardijadikan topik penelitian dan menjadi bahan perbandingan untukmemperbaiki kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegaradi dunia yang carut marut hingga kini, untuk menciptakan DUNIABARU yang awet aman dan damai tanpa silangsengketa yangsaling

PopiaPiara artinya Pelinara memelihara (Santun menyantuni).Bahwa maksud hakiki prinsip hidup berbangsa adalah baik pengangkatanmaupun pemberhentian sultan tidak lain tujuannya sematamata untukmengokohkan keutuhan persatuan dan kesatuan serta persaudaraan danmenghindari perpecahan dan permusuhan untuk kebersamaan membangunnegeri yang merupakan prinsip berbangsa dan bernegara:;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli yang diajukan olehPara Penggugat yaitu saksi Ahli L.M Syarif Makmun dan

MenimbangMengingatUNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 44 TAHUN 2008TENTANGPORNOGRAFIDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,a. bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yangberdasarkan Pancasila dengan menjunjung tingginilainilai moral, etika, akhlak mulia, dankepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwakepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormatikebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkatdan martabat setiap warga negara;b. bahwa

MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,ttd.ANDI MATTALATTALEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 181I.PENJELASANATASUNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 44 TAHUN 2008TENTANGPORNOGRAFIUMUMNegara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkanPancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 dengan menjunjung tinggi nilainilai moral, etika, akhlak mulia, dankepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang MahaEsa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa

Berkembangluasnya pornografi ditengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila danpencabulan.Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telahmengisyaratkan melalui Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentangEtika Kehidupan Berbangsa mengenai ancaman yang serius terhadappersatuan dan kesatuan bangsa dan terjadinya kemunduran dalampelaksanaan etika kehidupan berbangsa, yang salah satunya disebabkanoleh meningkatnya tindakan asusila, pencabulan, prostitusi, dan mediapornografi

Bahwa akibat hukum dengan adanya perubahanperubahan atas UUD 1945yang dilakukan oleh MPR RI masa bakti 19992004 tersebut telahmenimbulkan kekacauan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalamhampir 16 tahun belakangan ini, yang tidak saja merugikan Para Penggugatnamun juga merugikan seluruh bangsa Indonesia.3.

Bahwa meskipun tidak seluruhnya materi perubahan atas UUD 1945tersebut bermuatan negatif, namun secara nyata terjadinya tumpang tindihdalam pengaturan kewenangan antar lembaga tinggi negara, hilangnyakedaulatan negara dibanyak bidang kehidupan, dan secara nyata telahmembawa kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh dari nilainilaiyang tertanam dalam Pancasilan sebagai falsafah bangsa.4.

Bahwa sudah dapat dibayangkan dengan faktafakta yang terjadi pada hariini, bagaimana akibat kerusakan tatanan kehidupan berbangsa danbernegara yang terjadi dengan adanya perubahan illegal atas UUD 1945yang dilakaukan oleh MPR RI masa bakti 1999 2004 tersebut.10.

Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat danterjadinya kekacuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mohonkiranya agar pemberlakuan perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPRRI masa bakti 19992004 untuk ditunda sementara sampai adanya putusanhakim yang berkekuatan hukum tetap (inkrach van gewjde).Halaman 11 Putusan Nomor 360/PDT.G/2015/PN.Jkt.Pst.Bahwa berdasarkan seluruh alasan yang telah diuraikan di atas maka dengan inikami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang

(BuktiT2)Bahwa Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945adalah hukum dasar (droit constitusionnef) , yang mengatur seluruh wargamasyarakat, dan para penyelenggara negara dalam kehidupanbermasyarakat berbangsa, dan bernegara Sebagai hukum dasar, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyaikedudukan tertinggi dalam tertiod hukum Indonesia. Mengingat demikianpentingnya kedudukan Undang Undang DasarHalaman 28 Putusan Nomor 360/PDT.G/2015/PN. Jkt.

bahwa Tap MPR RI adalahberkedudukan lebih rendah dari UUD 1945, sehingga seolaholahmenjadi rancu dan tidak sinkron ketika menggunakan Tap MPR untukmenetapkan Undang Undang Dasar yang mempunyai kedudukanhukum lebih tinggi;Bahwa justru sebaliknya, ketentuan Pasal 3 UUD 1945 yang mengaturkewenangan MPR untuk menetapakan UUD dan GBHN, menunjukkansecara tegas bahwa kedudukan Tap MPR secara hierarkis adalah lebihtinggi dari UUD;Bahwa selain itu, ketentuan Pasal 3 UUD 1945 itu juga mendudukkan29.30.31.32.berbangsa

akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugattelah menyebabkan kerugian immaterial bagi Para Tergugat yangdiperhitungkan setidaknya sebesar Rp 1 milyar rupiah bagi setiapPenggugat sehingga berjumlah total keseluruhan Rp19 milyar, karenaketidaknyamanan dan kekhawatiran akan hidup dan masa depan ParaPenggugat baik dari sisi sosial, ekonomi, politik maupun hukum sebagaiwarga negara Indonesia dalam sistuasi hidup bernegara tanpa arah yangjelas karena dihapuskannya GBHN sebagai patokan arah berbangsa

yang dilakukan oleh Tergugat jugatelah merugikan kepentingan umum, bagi seluruh rakyat dan bangsaIndonesia;Dalam Provisi/Putusan Sela:1.3.Bahwa seluruh dalildalil gugatan dalam pokok perkara, adalah menjadisatu kesatuan dan merupakan bagian tak terpisahkan yang Penggugatajukan dalam dalildalil gugatan dalam provisi untuk putusan sela;Bahwa akibat hukum dengan adanya perubahanperubahan atas UUD1945 yang dilakukan oleh MPR RI masa bakti 19992004 tersebut telahmenimbulkan kekacauan dalam kehidupan berbangsa

dan bernegaradalam hampir 16 tahun belakangan ini, yang tidak saja merugikan ParaPenggugat namun juga merugikan seluruh bangsa Indonesia;Bahwa meskipun tidak seluruhnya materi perubahan atas UUD 1945kedaulatan negara di banyak bidang kehidupan, dan secara nyata telahmembawa kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh dari nilainilaiyang tertanam dalam Pancasila sebagai falsafah bangsa;Bahwa pola hidup bergotong royong, menyelesaikan setiap persoalandengan cara musyawarah mufakat dan sitem perwakilan

(Bukti T2);Bahwa Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945adalah hukum dasar (droit constitusionnef) , yang mengatur seluruh wargamasyarakat, dan para penyelenggara negara dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai hukum dasar,UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum Indonesia.

QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAMNOMOR 11 TAHUN 2002TENTANGPELAKSANAAN SYARIAT ISLAMBIDANG AQIDAH, IBADAH DAN SYIPAR ISLAMBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA KUASAGUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,Menimbang :Mengingat :a.bahwa aqidah dan ibadah merupakan bagian pokok pengamalanSyariat Islam yang perlu mendapat perlindungan dan pembinaansehingga terbina dan terpelihara) dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Provinsi NanggroeAceh Darussalam;bahwa kehidupan

Puncak keemasan Nanggroe Aceh Darussalamtersebut tidak dapat dilepaskan dari pemberlakuan Syariat Islam secara kaffahsebagai pedoman hidup rakyat Nanggroe Aceh dalam segala aspek kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kondisi tersebut tercermin dalam ungkapanbijak Adat bak Poteumeureuhom, Hukum bak Syiah Kuala, Qanun bak Putro Phang,Reusam bak Laksamana.

Ungkapan tersebut merupakan pencerminan bahwa SyariatIslam telah menyatu. dan menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Aceh melaluiperanan para ulama sebagai pewaris para rasul.Sementara itu sejak pertengahan abad ke20, baik karena alasan internalmaupun eksternal, Syariat Islam mulai ditinggalkan sebagai pedoman dalamkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

tentang Hakhak Sipil dan Politik);. bahwa instrumen internasional sebagaimana dimaksudpada huruf c pada dasarnya tidak bertentangan denganPancasila dan UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, sesuai dengan sifat negaraRepublik Indonesia sebagai negara hukum yangmenjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yangmenjamin persamaan kedudukan semua warga negara didalam hukum, dan keinginan bangsa Indonesia untuksecara terusmenerus memajukan dan melindungi hakasasi manusia dalam kehidupan berbangsa

Nomor XVII/MPR/1998tentang Hak Asasi Manusia, yang lampirannya memuat "Pandangan danSikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia" (Lampiran angka 1)dan "Piagam Hak Asasi Manusia" (Lampiran angka II).Konsideran ...PRESID ENREPUBLK INDO NESIA5Konsideran Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tersebut menyatakan,antara lain, "bahwa Pembukaan UndangUndang Dasar 1945 telahmengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagipelaksanaan hak asasi manusia dalam menyelenggarakan kehidupanbermasyarakat, berbangsa

Perubahan tersebut dipertahankan sampaidengan perubahan keempat UndangUndang Dasar 1945, yang kemudiandisebut dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.Sesuai...PRESID ENREPUBLK INDO NESIA4Sesuai dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 yang mengamanatkan pemajuan dan perlindungan hak asasimanusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sertakomitmen bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasionaluntuk memajukan dan melindungi

Lembaga Tertinggi Negara dansekaligus sebagai Pemegang Kedaulatan Rakyat;DALAM PROVISI :1.Bahwa seluruh dalildalil gugatan dalam pokok perkara, adalah menjadi satukesatuan dan merupakan bagian tak terpisahkan yang Penggugat ajukanHalaman 9 Putusan Nomor 310/PDT /2016/FT .DKI.dalam dailildalil gugatan dalam Provisi untuk putusan sela;Bahwa akibat hukum dengan adanya perubahanperubahan atas UUD 1945yang dilakukan oleh MPR RI masa bakti 19992004 tersebut telahmenimbulkan kekacauan dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara dalamhampir 16 tahun belakangan ini, yang tidak saja merugikan Para Penggugatnamun juga merugikan seluruh bangsa Indonesia;Bahwa meskipun tidak seluruhnya materi perubahan atas UUD 1945tersebut bermuatan negatif, namun secara nyata terjadinya tumpang tindihdalam pengaturan kewenangan antar lembaga tinggi negara, hilangnyakedaulatan negara dibanyak bidang kehidupan dan secara nyata telahmembawa kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh dari nilainilaiyang tertanam dalam Pancasila

19992004 adalah tidak cermat, mangabaikan prinsip kehatihatian dalam bertindak serta tidak tertib azas;Halaman 10 Putusan Nomor 310/PDT /2016/FT .DKI.10.11.Bahwa selain itu, dengan adanya Komisi Yudisial yang diberi kewenanganuntuk menyeleksi dan mengawasi serta mengadili para Hakim hinggaHakim Agung, juga merupakan cermin rusaknya tatanan hukum yangdibangun dari perubahan UUD 1945;Bahwa sudah dapat dibayangkan dengan faktafakta yang terjadi pada hariini, bagaimana akibat kerusakan tatanan kehidupan berbangsa

danbernegara yang terjadi dengan adanya perubahan illegal atas UUD 1945yang dilakaukan oleh MPR RI masa bakti 19992004 tersebut;Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat danterjadinya kekacuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mohonkiranya agar pemberlakuan perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPRRI masa bakti 19992004 untuk ditunda sementara sampai adanya putusanHakim yang berkekuatan hukum tetap (inkrach van gewijde);Bahwa berdasarkan seluruh alasan yang telah diuraikan

Bahwa UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945adalah hukum dasar (droit constitusionnef), yang mengatur seluruhwarga masyarakat dan para penyelenggara negara dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai hukum dasar,Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum Indonesia.Mengingat demikian pentingnya kedudukan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan melalui prosedurdan mekanisme

politik dijelaskan bahwa bantuankeuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah tersebut diprioritaskan untukmelaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik danmasyarakat; Lebih lanjut berdasarkan pasal 34 ayat (3b) Undangundang RINomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas UndangundangNomor 2 tahun 2008 tentang partai politik dijelaskan bahwapendidikan politik tersebut berkaitan dengan kegiatan sebagaiberikut:a.Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa

Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalamkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;b. Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalamkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan;c. Peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakterbangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;e Pasal 24:Kegiatan operasional sekretariat partai plitik sebagaimana dimaksuddalam Pasal 22 berkaitan dengan:a. Administrasi umum;b.

Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaituPancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara KesatuanRepublik Indonesia;b. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesiadalam membangun etika dan budaya politik;c.

Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalamkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;b. Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalamkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan;c. Peningkatan kemandirian, kKedewasaan, dan membangun karakterbangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;e Pasal 24Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksuddalam Pasal 22 berkaitan dengan:a. Administrasi umum;b.

harkat dan martabat kemuliaan dirinya sertakeharmonisan lingkungannya.Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodratimelekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgem, olehkarena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak bolehdiabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;bahwa selain hak asasi manusia, manusia juga mempunyai kewajibandasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadapmasyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa

IIASASASAS DASARPasal 2Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasimanusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodratimelekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi,dihormati, dan ditegakkan demi peringatan martabat kemanusiaan,kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.Pasal 3Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusiayang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untukhidup bermasyarakat, berbangsa

perkembangan pribadinya secara utuh.(2) Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil,dan anakanak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuankhusus.Pasal 42Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mentalberhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khususatas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai denganmartabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuanberpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa

IVKEWAJIBAN DASAR MANUSIAPasal 67Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuhpada peraturan perundangundangan, hukum tak tertulis, dan hukuminternasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negaraRepublik Indonesia.Pasal 68Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan.Pasal 69(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral,etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa

Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolakdan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa,dan bernegara.Sejalan dengan pandangan di atas, Pancasila sebagai dasar negaramengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang mahaEsa dengan menyandang dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) danaspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orangdibatasi oleh hak asasi orang lain.

Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakatbermasyarakat, berbangsa dan bernegara;dalamHal. 9 dari 92 hal. Put. No. 565 K/Pid.Sus/2016b. Peningkatan partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam kehidupanmasyarakat, berbangsa dan bernegara;c.

Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalambermasyarakat, berbangsa dan bernegara;b. Peningkatan partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam kehidupanmasyarakat, berbangsa dan bernegara;c.

Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalamkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegarab. Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalamkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara danc. Peningkatan kemandirian, kKedewasaan dan membangunkarakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dankesatuan bangsatePasal 11 menegaskan Kegiatan operasional sekretariatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berkaitan dengan :a. Administrasi unumb.

Peningkatan kesadaran hak dan kewajibanmasyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa danbernegara, b. Peningkatan partisipasi politik dan inisiataifmasyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa danHal. 73 dari 92 hal. Put. No. 565 K/Pid.Sus/2016bernegara dan c. Peningkatan kemandirian, kedewasaan,dan membangun karakter bangsa dalam rangka memeliharapersatuan dan kesatuan bangsa2.

Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalambermasyarakat, berbangsa dan bernegara;b. Peningkatan partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam kehidupanmasyarakat, berbangsa dan bernegara;c.

Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakatbermasyarakat, berbangsa dan bernegara;b. Peningkatan partisipasi danmasyarakat, berbangsa dan bernegara;c. Peningkatan kemandirian,kedewasaan,dalaminisiatif masyarakat dalam kehidupandan membangun karakterbangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.Kemudian diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.26 Tahun 2013tentang Perubahan atas PermendagriNo. 24 Tahun 2009 tentangHal. 28 dari 92 hal. Put.

Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakatbermasyarakat, berbangsa dan bernegara;b. Peningkatan partisipasi danmasyarakat, berbangsa dan bernegara;dalaminisiatif masyarakat dalam kehidupanHal. 47 dari 92 hal. Put. No 572 K/Pid.Sus/2016 c.

Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalamkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegarab. Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalamkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara danHal. 68 dari 92 hal. Put. No 572 K/Pid.Sus/2016c.

Peningkatan kesadaran hak dan kewajibanmasyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa danbernegara, b. Peningkatan partisipasi politik dan inisiataifmasyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa danbernegara dan c. Peningkatan kemandirian, kKedewasaan, danmembangun' karakter bangsa dalam rangka memeliharapersatuan dan kesatuan bangsaHal. 74 dari 92 hal. Put. No 572 K/Pid.Sus/20162.

berikut: Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dimana sesuai tujuan pemidanaandimana untuk menyadarkan pelaku tindak pidana dan agar terdakwa dapatkembali ke masyarakat selain terdakwa masih muda dan hal itu sejalan jugadengan Penuntut Umum, namun hendaknya Majelis hakim jugamemperhatikan rasa keadilan di masyarakat dimana yang menjadi korbanHalaman 5 dari 8 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2016/PT PALtindak pidana adalah GENERASI MUDA PENERUS BANGSA, yang manasangatlah tragis dan membahayakan kelangsungan hidup berbangsa

banding kecuali mengenai lamanyahukuman yang dijatunkan kepada terdakwa karena pemidanaan terhadapterdakwa masih ringan dan belum menunjukkan rasa keadilan serta tidakakan menimbulkan efek jera kepada Terdakwa maupun orang lain;Menimbang bahwa selain memperhatikan hal hal yang memberatkansebagaimana termuat dalam putusan peradilan tingkat pertama, majelis tingkatbanding juga mempertimbangkan bahwa yang menjadi korban adalahGENERASI MUDA PENERUS BANGSA yang mana sangat membahayakankelangsungan hidup berbangsa

Pasal 28J itu bunyinya Setiap orang wajibmenghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupanbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Disana kalau si anak tadi merasa keyakinannya itu misalnyauntuk diri dia sendiri tidak jadi masalah tapi sekarang dia beradadalam konteks pendidikan, pendidikan itu ada sistem pendidikandisana itu diatur dalam undangundang Sisdiknas sehingga dia tidakberada dalam ruang hampa kalau dia berkeyakinan di rumahnyasendiri dia melakukan hal tersebut merasa bahwa itu tapi kita dalamkonteks berbangsa dan bernegara itu jelas diatur.

Dan perlu kita pahami selama ini bahwa itudibatasi oleh tata tertid kehidupan berbangsa dan bernegara.

Disisi lain saya berpandanganyang sama bahwa anakanak ini memang butuh dilindungi haknya tapitentu saja sepanjang hakhak tersebut tidak melanggar batasbatastata tertib kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks ini tadibagaimana sudah ada peraturan yang dibuat atau tata tertib yangHalaman 74 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMDdibuat dalam menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara.Saya kira ini akan menjadi sederhana kalau anak ini diberikanpembinaan sedemikian rupa sehingga dia mau dan mesti

Saya tetap berpegangpada prinsip kalau memang hak berkeyakinan itu kemudian dapatmenyebabkan tata tertio kehidupan berbangsa dan bernegara makaini tidak dibenarkan. Tapi kalau masih bisa bagaimana orang tua intidak memposisikan anaknya sebagai jembatan keyakinannya makamasin ada peluang pihak sekolah.

PE MOHO i,PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;Telah mendengar Pemohon dipersidangan ;9Telah membaca suratsuret yang ber hubungan dengan permohonan Menimbang, bahwa Pemohon dengBn permohonannya tertanggal 15 .April'1997, yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri RantauPrapat pada tanggal 19 April 1997, tel@h mengajukan permohonen dengan alesan sebagai berikut ; ...... wae enn enn ~ Bahwa pemohon telah me langsungkan perkawinan secara adat , dengan~Seorang wanita berbangsa Indonesia yeng bernama NURMIANNA

Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaituPancasila, UUD 1945, Bhineka Tungga Ika dan Negara KesatuanRepublik Indonesia;b. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesiadalam membangun etika dan budaya politik;c. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang danberkelanjutan; Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalamHal. 3 dari 38 hal. Put.

Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalamkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;b. Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalamkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan;c. Peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakterbangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;e Pasal 24;Kegiatan operasional sekretariat partai plitik sebagaimana dimaksuddalam Pasal 22 berkaitan dengan:a. Administrasi umum;b.

Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaituPancasila, UUD 1945, Bhineka Tungga Ika dan Negara KesatuanRepublik Indonesia;b. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesiadalam membangun etika dan budaya politik;c.

Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalamkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;b. Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalamkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan;c. Peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakterbangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;Pasal 24;Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksuddalam Pasal 22 berkaitan dengan:a. Administrasi umum;b.

Dengan hukum diharapkan dapat memberikan arahdan ramburambu bagi tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, danbernegara, sehingga konflikkonflik di dalam masyarakat dapat dicegahsedini mungkin.Menurut D. Mutiaras: "negara hukum ialah negara yang susunannya diaturdengan sebaikbaiknya dalam undangundang, sehingga segala kekuasaandari alatalat pemerintahannya didasarkan atas hukum, rakyat tidak bolehbertindak sendirisendiri menurut semaunya yang bertentangan denganhukum.

Hal ini khususnya dapat dilihat pada penjelasanPasal 4 huruf (a), yang dirumuskan: negara hukum adalah negara yangdalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkanHiIm.13 dari 18 him. Putusan No.3183/Pdt.G/2020/PA.Sdahukum dan asasasas umum pemerintahan yang baik yang bertujuanmeningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan danbertanggungjawab.

Putusan No.3183/Pdt.G/2020/PA.Sdapenyelesaian permasalahanpermasalahan hidup berbangsa danbernegara yang terus mengalami dinamika.Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat, demi tegaknyahukum dan demi keadilan berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esamemohon kepada Yang Mulya Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untukmemeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :I. PRIMAIR :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.2.

Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara;b. Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara; danc.

Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalamkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;b. Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalamkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; danc.

Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalamkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;b.

Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalamkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; danHalaman 17 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2019/PT PALbangsa dalam memelihara persatuan dan kesatua bangsa.Peningkatan lemandirian, kKedewasaan dan membangun karakterAyat (2), mengatur bahwa kegiatan Pendidikan Politik dilaksanakandengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untukmembangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.Pasal 24, mengatur bahwa Kegiatan Operasional

Prinsipprinsip Pancasila, yakniberketuhanan, berkemanusiaan, berkebangsaan, berdemokrasi danberkeadilan sosial, seharusnya menjadi visi bersama setiap sendikehidupan berbangsa. Melalui nilainilai tersebut dengan mudah akanterjalin kehidupan harmoni agama, politik, sosial, budaya dan jugaekonomi.

Mengingat Indonesia memiliki keragaman agama danbudaya, Pancasila adalah kunci bagi terbangunnya stabilitas nasional.Ketuhanan Yang Maha Esa dijadikan sila pertama dari Pancasilaadalah disarikan dari hakekat kehidupan berbangsa Indonesia dariHalaman 26 dari 41 halaman. Putusan Nomor. 23 P/HUM/2021Sabang sampai Merauke, bahwa bangsa Indonesia pada hakekatnyaadalah bangsa yang religius apapun agama dan kepercayaannya,semua mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa.

Aspek HistorisTerbitnya SKB 3 Menteri merupakan respon dari Pemerintah atasadanya polemik di masyarakat yang dapat mengganggu stabilitaskehidupan berbangsa dan bernegara, polemik tersebut timbul akibatadanya peraturan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2Kota Padang Sumatera Barat yang mewajibkan seluruh siswamengenakan jiloab, baik yang muslim maupun nonmuslim sebagaibentuk kearifan lokal.Peraturan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 KotaPadang Sumatera Barat tersebut, tidak mencerminkan

ApabilaPemerintah melakukan pembiaran maka dapat menimbulkanintoleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Selain itu, SKB 3 Menteri bertujuan untuk mewujudkan pendidikanyang adil dan bermutu bagi setiap warga negara, tanpa adaHalaman 27 dari 41 halaman.

Putusan Nomor. 23 P/HUM/2021Bahwa dari aspek yuridis, SKB 3 Menteri merupakan salah satukebijakan untuk mewujudkan pendidikan yang adil, tidak diskriminatifdan menciptakan kerukunan umat beragama, yaitu. keadaanhubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi salingpengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalampengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik Tahun 1945.Berdasarkan

No. 985 K/PID.SUS/201 1sikap, dan ketrampilan untuk hidup berharkat dan bermartabat dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sehingga tujuan utama dari pelaksanan amanahUUD 1945 dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa dengan caramengoptimalkan pelaksanaan mutu pendidikan, yang merupakan jantungmasyarakat sehingga anakanak generasi muda bangsa memperoleh bekalpengetahuan, sikap, dan ketrampilan untuk hidup berharkat dan bermartabatdalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak terpenuhisecara optimal.

Sehingga tujuan utama daripelaksanaan atas amanah UUD 1945 dalam hal mencerdaskan kehidupanbangsa dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan mutu pendidikan yangmerupakan jantung masyarakat sehingga anakanak generasi muda bangsamemperoleh bekal pengetahuan, sikap, dan ketrampilan untuk hidup berharkatdan bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegaratidak terpenuhi secara optimal.