Ditemukan 9 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : bupati bukati bpati buati bupti bispanti binyati buapati bajupati baupati bupatiã
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-04-2014 — Upload : 26-11-2014
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM
Tanggal 14 April 2014 — SUHAILI, S.Sos. MM. bin ASIT
53 — 24
  • Fotocopy legalisir Keputusan Biupati Balangan Nomor :188.45/2/Kum Tahun 2010 Tanggal 04 Januari 2010 TentangPenunjukan Bendahara Pengeluaran Dan BendaharaPenerimaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten BalanganTahun Anggaran 2010. Fotocopy' Legalisir Ringkasan Dokumen PelaksanaanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Tahun2010 pada Pelaksaan Harian Badan Narkotika Kab. Balangan.
    Fotocopy legalisir Keputusan Biupati Balangan Nomorhalaman 67 dari 92 halamanNomor : 04/PID.SUS/2014/PT.TPK.BJM188.45/2/Kum Tahun 2010 Tanggal 04 Januari 2010 TentangPenunjukan Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaandi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran2010. 24. Fotocopy Legalisir Ringkasan Dokumen Pelaksanaan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Tahun 2010 padaPelaksaan Harian Badan Narkotika Kab. Balangan. 25.
    Fotocopy legalisir Keputusan Biupati Balangan Nomor188.45/2/Kum Tahun 2010 Tanggal 04 Januari 2010 TentangPenunjukan Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaandi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran2010.Fotocopy Legalisir Ringkasan Dokumen Pelaksanaan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Tahun 2010 padaPelaksaan Harian Badan Narkotika Kab. Balangan.
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 25-09-2014 — Putus : 28-10-2014 — Upload : 02-07-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 12/PID.TPK/2014/PT BJM
Tanggal 28 Oktober 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Feza Reza,SH,MH
Terbanding/Terdakwa : Ali Rahman Bin Abu Bakar
55 — 33
  • Fotocopy legalisir Keputusan Biupati Balangan Nomor :188.45/2/Kum Tahun 2010 Tanggal 04 Januari 2010 TentangPenunjukan Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaandi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran2010.24. Fotocopy Legalisir Ringkasan Dokumen PelaksanaanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Tahun2010 pada Pelaksaan Harian Badan Narkotika Kab. Balangan.halaman 13 dari 95 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS /2014/PT.TPK.BJM25.
    Fotocopy legalisir Keputusan Biupati Balangan Nomor :188.45/2/Kum Tahun 2010 Tanggal 04 Januari 2010 TentangPenunjukan Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaandi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran2010.24. Fotocopy Legalisir Ringkasan Dokumen PelaksanaanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Tahun2010 pada Pelaksaan Harian Badan Narkotika Kab. Balangan.25.
    Fotocopy legalisir Keputusan Biupati Balangan Nomor :halaman 92 dari 95 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUS /2014/PT.TPK.BJM188.45/2/Kum Tahun 2010 Tanggal 04 Januari 2010 TentangPenunjukan Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaandi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran2010.24. Fotocopy Legalisir Ringkasan Dokumen PelaksanaanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Tahun2010 pada Pelaksaan Harian Badan Narkotika Kab. Balangan.25.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 07-01-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 3/G/2021/PTUN.JPR
Tanggal 27 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
231 — 123
  • Gubernur,Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Biupati, Walikota,Wkil Walikota, Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia,Anggota Kepolisian Republic Indonesia, Direksi, Anggota DewanKomisaris, Anggota Dewan Pengawas Dan Karyawan PadaBUPM /BUMD atau badan lainya yang anggaranya bersumberdari keuangan Negara haruS mengundurkan diri apabilamencalonkan diri sebagai anggota DPR atau DPRD.b.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 04-02-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 41 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.Bjm.
Tanggal 4 Februari 2014 —
89 — 13
  • Fotocopy legalisir Keputusan Biupati Balangan Nomor : 188.45/2/Kum Tahun 2010 Tanggal 04 Januari 2010 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2010.24. Fotocopy Legalisir Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2010 pada Pelaksaan Harian Badan Narkotika Kab. Balangan. 25.
    Sos.23.Fotocopy legalisir Keputusan Biupati Balangan Nomor : 188.45/2/Kum Tahun2010 Tanggal 04 Januari 2010 Tentang Penunjukan Bendahara PengeluaranDan Bendahara Penerimaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten BalanganTahun Anggaran 2010.24.Fotocopy Legalisir Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPASKPD) Tahun 2010 pada Pelaksaan Harian BadanNarkotika Kab.
    Sos.Fotocopy legalisir Keputusan Biupati Balangan Nomor : 188.45/2/Kum Tahun2010 Tanggal 04 Januari 2010 Tentang Penunjukan Bendahara PengeluaranDan Bendahara Penerimaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten BalanganTahun Anggaran 2010.Fotocopy Legalisir Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPASKPD) Tahun 2010 pada Pelaksaan Harian BadanNarkotika Kab.
    Sos.Fotocopy legalisir Keputusan Biupati Balangan Nomor : 188.45/2/KumTahun 2010 Tanggal 04 Januari 2010 Tentang Penunjukan BendaharaPengeluaran Dan Bendahara Penerimaan di Lingkungan PemerintahKabupaten Balangan Tahun Anggaran 2010.Fotocopy Legalisir Ringkasan Dokumen Pelaksanaan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Tahun 2010 padaPelaksaan Harian Badan Narkotika Kab.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Pilkada
Register : 30-11-2011 — Putus : 21-12-2011 — Upload : 02-02-2012
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 59/G.TUN/2011/PTUN.JPR
Tanggal 21 Desember 2011 — - PETRUS MOTE, SE.; ALEXANDER EDOWAY, S.Ip VS - KETUA KPU KABUPATEN DEIYAI
98 — 22
  • Bahwa dalam perkara ini kepentinganumum lebih besar daripada kepentingan ParaPenggugat karena terdapat 6 (enam) pasangankandidat yang sedang menjalani tahapanpemilukada Calon Biupati dan Calon WakilBupati Kabupaten Deiyai; maka penundaansewajarnya tidak dilakukan, karenabertentangan dengan Pasal 67 ayat (1) undangUndang no. 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara yang berbunyi Gugatantidak menunda atau menghalangidilaksanakannya Keputusan Badan atau PejabatTata Usaha Negara serta tindakan
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 20-08-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 18 / Pid.Sus / Tipikor / 2014 / PN.Bjm.
Tanggal 20 Agustus 2014 — ALI RAHMAN Bin ABU BAKAR
85 — 39
  • Fotocopy legalisir Keputusan Biupati Balangan Nomor : 188.45/2/Kum Tahun 2010 Tanggal 04 Januari 2010 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2010.24. Fotocopy Legalisir Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2010 pada Pelaksaan Harian Badan Narkotika Kab. Balangan. 25.
    .: 18 /Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm 1623.24.25.26.27.28.2a.30.31.32.Fotocopy legalisir Keputusan Biupati Balangan Nomor : 188.45/2/KumTahun 2010 Tanggal 04 Januari 2010 Tentang Penunjukan BendaharaPengeluaran Dan Bendahara Penerimaan di Lingkungan PemerintahKabupaten Balangan Tahun Anggaran 2010.Fotocopy Legalisir Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Tahun 2010 pada Pelaksaan HarianBadan Narkotika Kab.
    Sos.Putusan No.: 18 /Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bijm 15723.24.25.26.2s28.29.30.31.32.Fotocopy legalisir Keputusan Biupati Balangan Nomor : 188.45/2/Kum Tahun2010 Tanggal 04 Januari 2010 Tentang Penunjukan Bendahara PengeluaranDan Bendahara Penerimaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten BalanganTahun Anggaran 2010.Fotocopy Legalisir Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPASKPD) Tahun 2010 pada Pelaksaan Harian BadanNarkotika Kab.
    Sos.Fotocopy legalisir Keputusan Biupati Balangan Nomor : 188.45/2/KumTahun 2010 Tanggal 04 Januari 2010 Tentang Penunjukan BendaharaPengeluaran Dan Bendahara Penerimaan di Lingkungan PemerintahKabupaten Balangan Tahun Anggaran 2010.Putusan No.: 18 /Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bijm 21824.25.26.27.28.29.30.31.32.33.Fotocopy Legalisir Ringkasan Dokumen Pelaksanaan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Tahun 2010 padaPelaksaan Harian Badan Narkotika Kab.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 09-06-2021 — Putus : 02-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 26/G/2021/PTUN.JPR
Tanggal 2 Desember 2021 — Penggugat:
Dr.ORGENES IJIE, S.E., MM.
Tergugat:
WALIKOTA SORONG
216 — 329
  • Gubernur,Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Biupati,Walikota, Wkil Walikota, Aparatur Sipil Negara, TentaraNasional Indonesia, Anggota Kepolisian RepublicIndonesia, Direksi, Anggota Dewan Komisaris, AnggotaDewan Pengawas Dan Karyawan Pada BUPM /BUMDatau badan lainya yang anggaranya bersumber darikeuangan Negara harus mengundurkan diri apabilamencalonkan diri sebagai anggota DPR atau DPRD;b.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-07-2016 — Putus : 13-10-2016 — Upload : 06-12-2016
Putusan PN PALU Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 13 Oktober 2016 — Drs. SUPRIADY DJAFAR
149 — 35
  • menandatanganikontrak pengganti senilai kontrak Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapanjuta rupiah) yang menguntungkan keuangan negara Rp70.000.000,00 (tujuh puluhjuta rupiah);Menimbang, bahwa sedangkan Hak Keuangan Negara yang dimaksuddalam perkara ini adalah realisasi pengadaan jasa rental 4 (empat) unit mobil selama7 (tujuh) bulan untuk keperluan operasional 4 (empat) orang Anggota KomisionerKPU Banggai yang tidak mempunyai kendaraan dinas roda empat dalampelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Biupati
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-05-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 27-10-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 17/Pid. Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 30 September 2015 — H. ZAINI ARONY
196 — 343
  • yangminoritas di Lombok Barat;Bahwa saksi menerangkan saat Terdakwa sebagai BupatiLombok Barat, setahu saksi tidak pernah Umat Hindu merasadipinggirkan sebagai kaum minoritas di Lombok Barat.Bahwa saksi menerangkan sudah cukup lama mengenaiTerdakwa ZAINI ARONY, karena yang bersangkutan pernahsebagah atasan saksi di Dinas Pendidikan dan di DinasDIKPORA Propinsi NTB.Bahwa saksi kemudian kenal secara intens kepada Terdakwasaat menjadi Bupati Lombok Barat, karena saksi anggapsebagai mitra kerja, bila tidak ada Biupati