Tamansari Hills.1 (Satu) lembar copy legalisir halam buku tabungan bank Mandiri atasnama atas nama Endah Sri rejeki nomor 1020000111333 tercatattransaksi tanggal O02 Juni 2017 ke Silvy Ayu Aprilia sebesarRp.15.000.000, biaya BPHTP Tamansari Hills.Berita acara penyelesaian rumah Blok BO2/07 perumahan Tamansarihill Desa Mangunharjo Kec.

Joko suyanto yang memberikan nomor rekeningnyadan kemudian dikirimkan ke nomor saksi Endah Sri Rejeki.Halaman.30, Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN.Smg Bahwa terdakwa menyuruh saksi ENDAH untuk mentransfer sebesar Rp.28.000.000,(dua puluh delapan juta rupiah) kepada saksi SILVY dan terdakwamengatakan bahwa saksi SILVI adalah Notaris yang akan mengurusipembayaran BPHTP dan terdakwa mengetahui bahwa BPHTP sudah termasukdalam harga rumah dan terdakwa menyampaikan ke saksi Endah Sri Rejekikalau akad jual

beli akan dilakukan bulan agustus 2017, dan harus menyetoruang untuk biaya BPHTP sebesar Rp. 28.000.000,(dua puluh delapan jutarupiah).

Tamansari Hills.1 (satu) lembar copy legalisir halam buku tabungan bank Mandiri atasnama atas nama Endah Sri rejeki nomor 1020000111333 tercatattransaksi tanggal O02 Juni 2017 ke Silvy Ayu Aprilia sebesarRp.15.000.000, biaya BPHTP Tamansari Hills.Berita acara penyelesaian rumah Blok BO2/07 perumahan Tamansari hillDesa Mangunharjo Kec.

menyetor uang untuk biaya BPHTP sebesar Rp. 28.000.000,(duapuluh delapan juta rupiah).Bahwa pada tanggal 24 Mei 2017 dan tanggal 02 Juni 2017 saksi ENDAHmentransfer lewat rekening an.

KepaniteraanPengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Perkara : 409/Pdt.G/2017/ PN.Smgtertanggal 22 September 2017, dengan ini Pihak Pertama dan Pihak Keduadengan sadar serta tanpa ada paksaan dari siapapun menyepakati halhalsebagai berikut :Pasal 1Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat nilai kekurangan pekerjaanpembangunan rumah yang seharusnya dikerjakan oleh Pihak Kedua sebesar Rp.160.000.000, (seratus enam puluh juta rupiah) dan jumlah tersebut sudahtermasuk biaya Notaris dan Pajak Jual Beli (BPHTP

mencermati bukti P1, P2, P10 dan P11, maka ditemukan adanya fakta hukum bahwa memang benar telahterjadi jual beli rumah yang terletak di Perum Palm Putri Blok O No. 32 DesaBalonggabus Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tercatatdalam Sertifikat Hak Milik Nomor 379 Desa Balonggabus yang dilakukan antaraWahyuliati dengan Widayat dimana jual beli tersebut telah dibuatkankwitansinya dan sertifikat telah diserahkan kepada pembeli, selanjutnya baikpenjual maupun pembeli telah membayar pajak (BPHTP

dibenarkan oleh saksi Indra Pusponegoro Pictuna Berlianselaku Notaris/PPAT yang juga teman dari Tergugat, yang menyatakan kalauantar Penggugat dengan Tergugat pernah menghadap kepada saksi untukmengurus balik nama sertifikat rumah tersebut namun hingga saat ini tidakterlaksana karena Tergugat telah pindah ke Kalimantan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan olehPenggugat menyatakan kalau tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudahmenyelesaikan semua pembayaran khususnya pajak (BPHTP

Kewajiban pemohon untuk menanggung biayapenyiapan fisik maksudnya adalah kewajiban Pemohon untuk memasang patokbatas bidang tanah, bagi yang belum ada, sedangkan pengertian biaya yuridis,contohnya biaya materai, fotokopi persyaratan dan PPH serta BPHTP apabiladikenakan ;Pada tahun 2009 ada Anggaran untuk Prona sebesarRp 1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta Rupiah) yang dipergunakanuntuk kegiatan belanja bahan, honor dan perjalanan dinas, untuk seluruhpeserta PRONA sekabupaten Ponorogo, yaitu

HENDRATHIEMAILATTU ke rekening LUKMAN DALTON sebesar Rp.3.000.000.000,.Bahwa atas pembelian tersebut kemudian terdakwa OLIVIA SHERLINEWIRATNO, SH. menyampaikan kepada saksi HENDRA bahwa seluruh SHMtelah dibuatkan Akta Jual Beli dan akan di balik nama, dan meminta saksiHENDRA untuk segera melakukan pembayaran pajaknya, sehingga saksiHENDRA harus melakukan pajak Jual beli dan BPHTP masingmasing dengantotal sebesar Rp. 981.515.750.

HENDRATHIEMAILATTU ke rekening LUKMAN DALTON sebesar Rp.3.000.000.000..Bahwa atas pembelian tersebut kemudian terdakwa OLIVIASHERLINEWIRATNO menyampaikan kepada saksi HENDRA bahwa seluruhSHM telah dibuatkan Akta Jual Beli dan akan di balik nama, dan memintasaksi HENDRA untuk segera melakukan pembayaran pajaknya, sehinggasaksi HENRDA harus melakukan pajak Jual beli dan BPHTP masingmasingdengan total sebesar Rp. 981.515.750.

HENDRATHIEMAILATTU ke rekening LUKMAN DALTON sebesar Rp.3.000.000.000..Bahwa atas pembelian tersebut kemudian terdakwa OLIVIASHERLINEWIRATNO, SH menyampaikan kepada saksi HENDRA bahwaseluruh SHM telah dibuatkan Akta Jual Beli dan akan di balik nama, danmeminta saksi HENDRA untuk segera melakukan pembayaran pajaknya,sehingga saksi HENRDA harus membayar pajak Jual beli dan BPHTP masingmasing dengan total sebesar Rp. 981.515.750.

Bahwa atas pembelian tersebut kemudian terdakwa OLIVIA SHERLINEWIRATNO, SH. menyampaikan kepada saksi HENDRA bahwa seluruh SHM telahdibuatkan Akta Jual Beli dan akan di balik nama, dan meminta saksi HENDRAuntuk segera melakukan pembayaran pajaknya, sehingga saksi HENDRA harusmelakukan pajak Jual beli dan BPHTP masingmasing dengan total sebesar Rp.981.515.750. (Sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima belas ributujuh ratus lima puluh rupiah).

Membayar BPHTP sebesar 5 % dari harga c. Apabila obyek tanah pertanian harus ada, keterangan dari Kelurahantentang Keterangan Jual habis danunit keluarga, weesBahwa tidak benar dalil perlawanan dari Pelawan pada poinNO.2,No.3,No.4,No.9,No.10 dan NO.11 karena Pelawan ( Drs.Supriyadi) ikuttanda tangan, ikut Hadir mencairkan dana kredit serta menikmati uang pencairankredit berdasarkan pengakuan Pelawan ( Drs. H.

BuktiT6 : Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan HakAtas Tanah Dan Bangunan (SSPD BPHTP). Atas nama Wajib Pajak : PRAYUDAINGHARDI ;7.

Foto copy yang dilegalisir Rekening koran BPHTP 2005 dengannomor rekening 53756431 periode 01 Januari 2005 s/d 31Desember 2005;5. Foto copy yang dilegalisir Rekening koran PBB 2005 dengannomor rekening 53757219 periode O1 Januari 2005 s/d 31Desember 2005;6. Foto copy yang dilegalisir Rekening koran DAU 2005 denganNomor rekening 000079.01.000262304 periode 01 Januari2005 s/d 25 Desember 2005; cans7.

Foto copy Rekening koran BPHTP 2005 dengan nomor rekening53756431 periode O1 Januari 2005 s/d 31 Desember2005; = 5. Foto copy Rekening koran PBB 2005 dengan nomor rekening53757219 periode O1 Januari 2005 s/d 31 Desember2005; aS 6. Foto copy Rekening koran DAU 2005 dengan Nomor rekening000079.01.000262304 periode 01 Januari 2005 s/d 25 Desember2005;7. Foto copy Rekening koran penyeimbang Pusat dengan nomorrekening 21.02080.009 periode 01 Januari 2005 s/d 30 Desember8.

Membayar BPHTP sebesar 5 % dari harga c. Apabila obyek tanah pertanian harus ada, keterangan dari Kelurahantentang Keterangan Jual habis danunitkeluarga, weesBahwa tidak benar dalil perlawanan dari Pelawan pada poinNO.2,No.3,No.4,No.9,No.10 dan NO.11 karena Pelawan ( Drs.Supriyadi) ikuttanda tangan, ikut Hadir mencairkan dana kredit serta menikmati uang pencairankredit berdasarkan pengakuan Pelawan ( Drs. H.

Shelvita Andriani SarjanaHukum (Bukti T1).Bahwa atas sebidang tanah yang dibeli oleh Tergugat II dari Tergugat telah Bersertifikat hak milik nomor 2022 terletak di Desa ManggulKecamatan Lahat Kabupaten Lahat Sumatera Selatan berdasarkan suratukur tanggal 28 November 2018 seluas 17.640 M2 (Bukti T 2)Bahwa atas sebidang tanah tersebut Tergugat II telah membayar PajakBumi dan Bangunan pada tanggal 15 Maret 2019 (Bukti T 3).Bahwa Tergugat II telah menyetorkan BEA Perolehan hak atas tanah danbangunan (SSPD BPHTP

Di pasal 5 yang berbunyi : Segala pajakpajak mengenai tanahtersebut, terutama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebelum hariini dan tanggal akte ini adalah menjadi tanggungan danpembayaran pihak pertama dan sesudahnya adalah menjaditanggungan dan pembayaran pihak kedua , sedangkan apabilaatas penjualan tanah tersebut oleh yang berwajib dikenakan pajakpenghasilan (PPh) maupun Bea Perolehan Hak Atas Tanah danBangunan (BPHTP), maka biaya tersebut ditanggung oleh PihakKedua;f.

Bukti pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan(BPHTP) sebesar 5 % (lima persen) dari harga jual beli dari Pembeli(Tergugat I/Termohon Kasasi ):d.

Surat Pernyataan dari pihak penjual, jika tanah yang akan dijual bukandalam status sengketa;Selama dalam proses pembuktian pihak Tergugat Termohon Kasasi, tidaksatupun buktibukti yang menunjukkan adanya PPH, BPHTP maun SPPTtersebut di atas diajukan sebagai bukti sebagai pemenuhan syarat formaldalam kepentingan Akta Jual Beli Tanah sengketa dari Tergugat Il/Termohon Kasasi Il kepada Tergugat I/Termohon Kasasi I.

Surat Perjanjian Jualbeli Notaris sebesar Rp. 800.000,(delapan ratus ribu rupiah) Pajak Bumi tanah (PBB) sebesar Rp. 9.000.000, ( sembilanjuta rupiah) Biaya BPHTP sebesar Rp. 76.000.000, (tujuh puluh enam jutarupiah)Biaya tidak terduga sebesar Rp. 5.000.000(lima juta rupiah)Biaya pembuatan jalan sebesar Rp. 80.000.000,(delapan puluhjuta rupiah)Biaya transportasi dan akomodasi sebanyak 3 (tiga) kali,Penggugat berangkat ke Surabaya dalam rangka kepengurusanHalaman 15 dari 33 putusan Nomor 53/PDT/2021

puluh delapan)batang Patok batas serta biaya angkut sampai ke lokasi tanahaquo sebesar Rp. 1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah);Biaya kepengurusan sertipikat mulai dari awal mencari titikkoordinat tanah tersebut, Pengurusan SPT sebesar Rp. 4.500.000, (empat juta limaratus ribu rupiah) Surat Perjanjian Jualbeli Notaris sebesar Rp. 800.000,(delapan ratus ribu rupiah) Pajak Bumi tanah (PBB) sebesar Rp. 9.000.000, ( sembilanjuta rupiah)Halaman 20 dari 33 putusan Nomor 53/PDT/2021/PT PTK Biaya BPHTP

telahmenyetor pajak pada tanggalll Oktober 2011 sebesar Rp.23.750.000, (Dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh riburupiah) sedangkan Pembeli (Penggugat) juga telahmenyetor pajak (BPHTP) sebesar Rp.20.750.000, (Duapuluhjuta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).8.

Surat Setoran Pajak Daerah Biaya Perolehan Hak Tanah danHalaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pat.G/2018/PN .Jkt UtrBangunan (SSPD BPHTP)b.8. Akta Pendirian Perusahaanb.9. Surat Ketetapan Nomor S.Tap/687/IV/2016/Dit.Reskrimun.c. Tergugat kemudian melakukan pemeriksaan kelengkapan data,dan ditemukan ketidaksesuaian karena yang dilampirkan namapemohon adalah PT.Graha Mahardika sedangkan Nama WajibPajak tertulis Yayasan Universitas 17 Agustus 1945;d.

Surat Setoran Pajak Daerah Biaya Perolehan HakTanah dan Bangunan (SSPD BPHTP)b.8. Akta Pendirian Perusahaanb.9. Surat Ketetapan Nomor S.Tap/687/IV/2016/Dit.Reskrimun.Cc. Tergugat kemudian melakukan pemeriksaan kelengkapandata, dan ditemukan ketidaksesuaian karena yang dilampirkannama pemohon adalali PT.Graha Mahardika sedangkan NamaWajib Pajak tertulis Yayasan Universitas 17 Agustus 1945;d.

padatanggal 9 Agustus 2011 yang faktanya bersih tidak ada sengketadan sitaan pihak ketiga ;Bahwa sebelum diadakan transaksi jual beli antara Penjual danPembeli harus membayar pajak penjualan dan pajak pembelian(BPHTB) Bahwa Penjual (Penggugat) telah menyetor pajak padatanggal 11 Okober 2011 sebesar Rp. 23.750.000, (Dua puluh tigajuta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Pembeli (IrfanHalaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 498/PDT/2016/PT SMG10.11.Suryanto, SE) juga telah menyetor pajak (BPHTP

Putusan 673/Pdt/2019/PT DKIBangunan (SSPD BPHTP)b.8. Akta Pendirian Perusahaanb.9. Surat Ketetapan Nomor S.Tap/687/IV/2016/Dit.Reskrimun.c. Tergugat kemudian melakukan pemeriksaan kelengkapandata, dan ditemukan ketidaksesuaian karena yang dilampirkannama pemohon adalah PT.Graha Mahardika sedangkan NamaWajib Pajak tertulis Yayasan Universitas 17 Agustus 1945;d.

Surat Setoran Pajak Daerah Biaya Perolehan HakTanah dan Bangunan (SSPD BPHTP)b.8. Akta Pendirian PerusahaanHalaman 22 dari 35 hal. Putusan 673/Pdt/2019/PT DKIb.9. Surat Ketetapan Nomor S.Tap/687/IV/2016/Dit.Reskrimun.c. Tergugat kemudian melakukan pemeriksaan kelengkapan data, danditemukan ketidaksesuaian karena yang dilampirkan nama pemohon adalaliPT.Graha Mahardika sedangkan Nama Wajib Pajak tertulis YayasanUniversitas 17 Agustus 1945;d.

Surat Perjanjian Jualbeli Notaris sebesar Rp. 800.000,(delapan ratus ribu rupiah) Pajak Bumi tanah (PBB) sebesar Rp. 9.000.000, ( sembilanjuta rupiah) Biaya BPHTP sebesar Rp. 76.000.000, (tujuh puluh enam jutarupiah) Biaya tidak terduga sebesar Rp. 5.000.000(lima juta rupiah)Biaya pembuatan jalan sebesar Rp. 80.000.000,(delapan puluhjuta rupiah)Biaya transportasi dan akomodasi sebanyak 3 (tiga) kali,Penggugat berangkat ke Surabaya dalam rangka kepengurusantanah a quo sebesar Rp. 45.000.000, (empat

Pembelian Patok Batas tanah sebanyak 68 (enam puluh delapan)batang Patok batas serta biaya angkut sampai ke lokasi tanahaquo sebesar Rp. 1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;e Biaya kepengurusan sertipikat mulai dari awal mencari titikkoordinat tanah tersebut, Pengurusan SPT sebesar Rp. 4.500.000, (empat juta limaratus ribu rupiah) Surat Perjanjian Jualbeli Notaris sebesar Rp. 800.000,(delapan ratus ribu rupiah) Pajak Bumi tanah (PBB) sebesar Rp. 9.000.000, ( sembilanjuta rupiah) Biaya BPHTP

No. 202 K/Pid.Sus/2010tidak dibayarnya BPHTP berpotensi merugikan Negara karena tidak adapajak yang masuk.Bahwa dengan dibuatnya surat segel dan surat pernyataan perolehan haktanah seolaholah di bawah tahun 1997 sehingga para pemohon yangperolehan hak tanahnya di atas tahun 1997 tidak diterbitkan akta sehinggapersyaratan hak kepemilikan atas tanah pemohon guna mengajukansertifikat program ajudikasi dapat dikatakan sudah sesuai aturan padahalkenyataannya perolehan tersebut dibuat seolaholah asli dengan

Bahwa Penjual(Tergugat I) telah menyetor pajak pada tanggalll Oktober 2011 sebesar Rp.23.750.000, (Dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)sedangkan Pembeli (Penggugat) juga telah menyetor pajak (BPHTP) sebesarRp.20.750.000, (Dua puluhjuta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat I mengadakan transaksi jual belidi hadapan Tergugat II pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 201110sebagaimana tertuang dalam A.JB( Akta Jual Beli) Nomor 287/ Laweyan/