Ditemukan 33 data
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : Alwie, SH., MH
Terbanding/Jaksa Penuntut : Victor Antonius Sidabutar, SH. MH
64 — 23
Selanjutnya pada tanggal 11 April 2009, ditetapkan PenyuluhPendamping yakni saksi Zaenuri Bin Wardi Utomo dan Gapoktan Karya Bersatu Desa Pahang Asriyang diketuai oleh terdakwa Herman Prianto Bin Ngatiyo sebagai penerima dana PengelolaPenguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PLDM) Tahun 2009 berdasarkan SK KepalaBadan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP) Kab.OKU Timur Nomor :520.1/18a/KPTS/BPPKP/IV/2009 dan Nomor : 520.4/18.b/KPTS/BBPKP/IV/2009 yangditandatangani oleh saksi Ir.Sugianto
Ketua : Kepala BPPKP Kab. OKU Timur ;3. Wakil : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan HoltikulturaKab. OKU Timur ;4. Sekretaris > Purbani Irawan, SP, MM (Sekban BPPKP OKUTimur) ;5. Sekretaris II > Ir. Nurleli (Kabid KDP BPPKP OKU Timur) ;6. Anggota : 1. Hazairin, SH (Kabag Ekonomi Setda OKU Timur) ;2. Remon (Dolog Sub.Divisi Regional III OKU Timur) ;3. Matcik AB (DinasPerndag OKU Timur) ;4. Junai Daniel (Dinas Koperasi OKU Timur) ;Halaman 3 dari 30 halaman Put. 14/TIPIKOR/2012/PT.Plg7.8.5.
,MM (Kabid Diklatluh BPPKP OKUTimur) ;6. Yunizir (Kabid KKP BPPKP OKU Timur) ;Bahwa Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kab.OKU Timur mengusulkan 2(dua) Gapoktan yaitu Gapoktan Tanaman Jaya Desa Taman Asri Kec. SS III dan Karya BersatuDesa Pahang Asri Kec.
Ketua : Kepala BPPKP Kab.OKU Timur ;14. Wakil : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan HoltikulturaKab.OKU Timur ;15. Sekretaris : Purbani Irawan, SP, MM (Sekban BPPKP OKUTimur) ;16. Sekretaris II > Ir. Nurleli (Kabid KDP BPPKP OKU Timur) ;17. Anggota : 1. Hazairin, SH (Kabag Ekonomi Setda OKU Timur) ;2. Remon (Dolog Sub. Divisi Regional II OKU Timur) ;3. Matcik AB (DinasPerindag OKU Timur);4. Junai Daniel (Dinas Koperasi OKU Timur);5. Sugeng Suprianto, SP.,MM (Kabid Diklatluh BPPKP OKUTimur);6.
Yunizir (Kabid KKP BPPKP OKU Timur);18. Bahwa Badan Pelaksanan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kab.OKU Timur mengusulan 2(dua) Gapoktan yaitu Gapoktan Tanaman Jaya Desa Taman Asri Kec. SS III dan Karya BersatuDesa Pahang Asri Kec.
77 — 8
Kepala BPPKP selaku sekretaris H. MUSTOPA KAMAL.HA, S.E.
Muara Tembesi dari tahun2009 sampai tahun 2016 berdasarkan SK Nomor: 800/636/1.1/BPPKP/2016yang di tanda tangani oleh An. Kepala BPPKP selaku sekretaris H. MUSTOPAKAMAL. HA, S.E.;Bahwa terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Riyan Saputra selakupemilik sepeda motor tersebut, terdakwa menyerahkan sepeda motor kepadasdr. Said dan terdakwa meminjam uang kepada sdr.
Kepala BPPKP selaku sekretaris H. MUSTOPAKAMAL. HA, S.E.
Kepala BPPKP selaku sekretaris H. MUSTOPA KAMAL.
/2016 yang di tanda tangani oleh An.Kepala BPPKP selaku sekretaris H.
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
HAMSAH ALIAS ALAM CAK ALI
38 — 25
Setelah Terdakwa datang kemudian saksi WARYO minta KTPasli dan SIM tapi ternyata Terdakwa tidak memiliki SIM, namun yang adakartu anggota BPPKP, kemudian KTP dan Kartu anggota BPPKP tersebutsaksi WARYO foto dan juga saksi WARYO foto Terdakwa. Setelah itu saksiWARYO langsung minta uang kepada Terdakwa sebagai uang sewa selama1 (Satu) hari sejumlah Rp.300.000.
Setelah Terdakwa datang kemudian saksi WARYO minta KTPasli dan SIM tapi ternyata Terdakwa tidak memiliki SIM, namun yang adakartu anggota BPPKP, kemudian KTP dan Kartu anggota BPPKP tersebutsaksi WARYO foto dan juga saksi WARYO foto Terdakwa.
Setelah Terdakwadatang kemudian saksi WARYO minta KTP asli dan SIM tapi ternyataTerdakwa tidak memiliki SIM, namun yang ada kartu anggota BPPKP,kemudian KTP dan Kartu anggota BPPKP tersebut saksi WARYO fotodan juga saksi WARYO foto Terdakwa.
Setelah Terdakwa datang kemudian saksi WARYO minta KTP aslidan SIM tapi ternyata Terdakwa tidak memiliki SIM, namun yang ada kartuanggota BPPKP, kemudian KTP dan Kartu anggota BPPKP tersebut saksiWARYO foto dan juga saksi WARYO foto Terdakwa.
33 — 18
Selanjutnya pada tanggal 11 April 2009, ditetapkan Penyuluh Pendamping yaknisaksi Zaenuri Bin Wardi Utomo dan Gapoktan Karya Bersatu Desa Pahang Asri yang diketuai olehterdakwa Herman Prianto Bin Ngatiyo sebagai penerima dana Pengelola Penguatan Lembaga DistribusiPangan Masyarakat (PLDM) Tahun 2009 berdasarkan SK Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan danKetahanan Pangan (BPPKP) Kab.OKU Timur Nomor : 520.1/18a/KPTS/BPPKP/IV/2009 dan Nomor :520.4/18.b/KPTS/BBPKP/IV/2009 yang ditandatangani oleh saksi Ir.Sugianto
Selanjutnya pada tanggal 29April 2009, ditetapkan Tim Teknis Pelaksana Pengelola Penguatan Lembaga Distribusi PanganMasyarakat (PLDPM) Tahun 2009 berdasarkan SK Bupati OKU Timur Nomor : 157a Tahun 2009Tanggal 29 April 2009, dengan rincian sebagai berikut :Ketua : Kepala BPPKP Kab. OKU Timur ;Wakil : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan HoltikulturaKab. OKU Timur ;Sekretaris I : Purbani Irawan, SP, MM (Sekban BPPKP OKUTimur) ;Sekretaris IT : Tr. Nurleli (Kabid KDP BPPKP OKU Timur) ;Anggota : 1.
Sugeng Suprianto, SP..MM (Kabid Diklatluh BPPKP OKU Timur) ;6. Yunizir (Kabid KKP BPPKP OKU Timur) ;13. Bahwa Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kab.OKU Timur mengusulkan 2 (dua)Gapoktan yaitu Gapoktan Tanaman Jaya Desa Taman Asri Kec. SS IJ dan Karya Bersatu Desa PahangAsri Kec. Buay Pemuka Peliung Kab.OKU Timur yang diketuai oleh terdakwa.
Selanjutnya pada tanggal 29 April 2009, ditetapkan Tim Teknis PelaksanaPengelola Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PLDPM) Tahun 2009 berdasarkan SKBupati OKU Timur Nomor : 157a Tahun 2009 Tanggal 29 April 2009, dengan rincian sebagai berikut :Ketua : Kepala BPPKP Kab.OKU Timur ;Wakil : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan HoltikulturaKab.OKU Timur ;Sekretaris I : Purbani Irawan, SP, MM (Sekban BPPKP OKUTimur) ;Halaman 9 dari 30 halaman Put. 14/TIPIKOR/2012/PT.Plg2728Sekretaris IT : Tr.
Nurleli (Kabid KDP BPPKP OKU Timur) ;Anggota : 1. Hazairin, SH (Kabag Ekonomi Setda OKU Timur) ;2. Remon (Dolog Sub. Divisi Regional II OKU Timur) ;3. Matcik AB (Dinas*Perindag OKU Timur);4. Junai Daniel (Dinas Koperasi OKU Timur);5. Sugeng Suprianto, SP..MM (Kabid Diklatluh BPPKP OKU Timur);6. Yunizir (Kabid KKP BPPKP OKU Timur);29 Bahwa Badan Pelaksanan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kab.OKU Timur mengusulan 2 (dua)Gapoktan yaitu Gapoktan Tanaman Jaya Desa Taman Asri Kec.
YONART NANDA DEDY
Terdakwa:
SAHRAWI bin JAMAL
32 — 16
Bahwa benar bermula pada hari senin tanggal 05 Agustus 2019 sekirapukul 02.30 WIB saat Terdakwa bermaksud pulang setelah minum minum diCape dipinggir rel KA dekat pos BPPKP Kel. Papango Tanjung Priok,kemudia Terdakwa akan mengambil sepeda motornya kemudian didatangioleh laki laki dan meminta uang parker .
Bahwa benar bermula pada hari senin tanggal 05 Agustus 2019 sekirapukul 02.30 WIB saat Terdakwa bermaksud pulang setelah minum minum diCape dipinggir rel KA dekat pos BPPKP Kel.
Penusuk sifatnya adalah alternatif/ pilihan artinya apabila salah satu daribeberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebutdianggap telah terpenuhi yaitu Majelis cukup memilih yang cocok dan sesuaidengan fakta yang terjadi di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan :Bahwa benar bermula pada hari senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul02.30 WIB saat Terdakwa bermaksud pulang setelah minum minum di capedipinggir rel KA dekat pos BPPKP
103 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANGERAN, MP;: Camba Maros;: 49 Tahun / 27 Juli 1963;: Lakilaki;: Indonesia;: Kompleks Minasa Upa Blok L 3 Nomor 7,Kota Makassar;: Islam;: PNS/Staf pada BPPKP (Badan PelaksanaPenyuluhan dan Ketahanan Pangan)Kabupaten Maros/Kabid Padi Palawija/Produksi Tanaman Pangan pada DinasPertanian Kabupaten Maros Tahun 2011;Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan tanggal09 September 2013;2.
9 — 1
PUTUSANNomor 36/Pdt.G/2014/PA PlkBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS ( BPPKP Kota PalangkaRaya), tempat kediaman di Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;MelawanTergugat, umur
Fotokopi Keputusan Pemberian Ijin Perceraian, atas nama Penggugat, Nomor : 3/Sekt. 1/SK/BPPKP/I/2014, yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan danKetahanan Pangan Kota Palangka Raya, tanggal 21 Januari 2014 (bukti P.3);Fotokopi buktibukti surat tersebut telah diberi materai cukup (dinazegelen) dan setelahdicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan surat aslinya;Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah
707 — 625 — Berkekuatan Hukum Tetap
Periode Juli2013 sampai dengan Desember 2013;RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Balam Jaya II Periode Juli2013 sampai dengan Desember 2013;RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Maju Bersama Periode Juli2013 sampai dengan Desember 2013;RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Ririk Jaya Periode Juli 2013sampai dengan Desember 2013;RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Balam Makmur II PeriodeJuli 2013 sampai dengan Desember 2013;Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Dan KetahananPangan Nomor 814/87/KPTS/BPPKP
/2011 Tanggal 7 Oktober 2011Tentang Penempatan/PenugasanPegawai Negeri Sipil (PNS) DanTenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THLTBPP) di lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan dan KetahananPangan Kota Prabumulih;Foto copy Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan DanKetahanan Pangan Nomor 078/KPTS/BPPKP/2013 Tanggal 2September 2013 Tentang Penunjukan Dan Penempatan PenyuluhPertanian Lapangan (PPL) Dan Tenaga Harian Lepas Tenaga BantuPenyuluh Pertanian (THLTPP) Pada Badan Pelaksana
PID.SUS/201777.78./9.80.81.82.83.84.85.86.87.RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Balam Jaya II Periode Juli2013 sampai dengan Desember 2013;RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Maju Bersama Periode Juli2013 sampai dengan Desember 2013;RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Ririk Jaya Periode Juli2013 sampai dengan Desember 2013;RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Balam Makmur II PeriodeJuli 2013 sampai dengan Desember 2013;Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Dan KetahananPangan Nomor 814/87/KPTS/BPPKP
/2011 Tanggal 7 Oktober2011 Tentang Penempatan/PenugasanPegawai Negeri Sipil (PNS)Dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian(THLTBPP) di lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan danKetahanan Pangan Kota Prabumulih;Foto copy Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan DanKetahanan Pangan Nomor 078/KPTS/BPPKP/2013 Tanggal 2September 2013 Tentang Penunjukan Dan Penempatan PenyuluhPertanian Lapangan (PPL) Dan Tenaga Harian Lepas TenagaBantu Penyuluh Pertanian (THLTPP) Pada Badan PelaksanaPenyuluhan
51 — 17
Untuk tingkat Kabupaten : Kepala Dinas dan Koordinator POPTPHP KabupatenBerkoordinasi dengan kepala BPPKP Kabupaten menugaskan POPTPHP, MantriTani dan PPL untuk melakukan Identifikasi dan Verifikasi luas areal pertanamanpadi yang mengalami Puso diwilayah masingmasing, serta mengusulkan kepadaKadistannak kabupaten/kota ditembuskan kepada BPTPH (pada formulir usulanPOPTPHP, Mantri Tani dan PPL melakukan tanda tangan bersama).2.
Adamdengan tidak melakukan koordinasi dengan BPPKP Kabupaten Pidie, tidakmenugaskan POPTPHP, Mantri Tani dan PPL untuk melakukan Identifikasi danVerifikasi luas areal pertanaman padi yang mengalami Puso diwilayah masingmasing di atas adalah bertentangan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:62/Permentan/OT.140/10/ 2012 tanggal 15 Oktober 2012 Tentang PedomanBantuan Penanggulangan Padi Puso.
Untuk tingkat Kabupaten: Kepala Dinas dan Koordinator POPTPHP KabupatenBerkoordinasi dengan kepala BPPKP Kabupaten menugaskan POPTPHP, MantriTani dan PPL untuk melakukan Identifikasi dan Verifikasi luas areal pertanamanpadi yang mengalami Puso diwilayah masingmasing, serta mengusulkan kepadaKadistannak kabupaten/kota ditembuskan kepada BPTPH (pada formulir usulanPOPTPHP, Mantri Tani dan PPL melakukan tanda tangan bersama).Hal. 12 dari 105 Hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna.2.
Adamdengan tidak melakukan koordinasi dengan BPPKP Kabupaten Pidie, tidakmenugaskan POPTPHP, Mantri Tani dan PPL untuk melakukan Identifikasi danVerifikasi luas areal pertanaman padi yang mengalami Puso diwilayah masingmasing di atas adalah bertentangan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:62/Permentan/OT.140/10/2012 tanggal 15 Oktober 2012 Tentang PedomanBantuan Penanggulangan Padi Puso.
Untuk tingkat Kabupaten: Kepala Dinas dan Koordinator POPTPHP KabupatenBerkoordinasi dengan kepala BPPKP Kabupaten menugaskan POPTPHP, MantriTani dan PPL untuk melakukan Identifikasi dan Verifikasi luas areal pertanamanpadi yang mengalami Puso diwilayah masingmasing, serta mengusulkan kepadaKadistannak kabupaten/kota ditembuskan kepada BPTPH (pada formulir usulanPOPTPHP, Mantri Tani dan PPL melakukan tanda tangan bersama).2.
4815 — 2132 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pid.Sus/2019TT.78.ia.80.81.82.83.84.85.86.87.RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Balam Jaya II Periode Juli2013 sampai dengan Desember 2013;RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Maju Bersama Periode Juli2013 sampai dengan Desember 2013;RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Ririk Jaya Periode Juli2013 sampai dengan Desember 2013;RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Balam Makmur II PeriodeJuli 2013 sampai dengan Desember 2013:Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Dan KetahananPangan Nomor 814/87/KPTS/BPPKP
/2011 Tanggal 7 Oktober2011 Tentang Penempatan/PenugasanPegawai Negeri Sipil (PNS)Dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian(THLTBPP) di lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan danKetahanan Pangan Kota Prabumulih;Foto copy Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan DanKetahanan Pangan Nomor 078/KPTS/BPPKP/2013 Tanggal 2September 2013 Tentang Penunjukan Dan Penempatan PenyuluhPertanian Lapangan (PPL) Dan Tenaga Harian Lepas TenagaBantu Penyuluh Pertanian (THLTPP) Pada Badan PelaksanaPenyuluhan
76 — 46
Bersubsidi Kelompok Tani Kartini Jaya Periode Juli2013 s/d Desember 2013;77.RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Balam Jaya Il Periode Juli2013 s/d Desember 2013;78.RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Maju Bersama Periode Juli2013 s/d Desember 2013;79.RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Ririk Jaya Periode Juli 2013s/d Desember 2013;80.RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Balam Makmur Il PeriodeJuli 2013 s/d Desember 2013;81.Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Dan KetahananPangan Nomor: 814/87/KPTS/BPPKP
No.02/Pid.SusTPK/2017/PT.PLG(THLTBPP) di lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan danKetahanan Pangan Kota Prabumulih;82.Foto copy Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan DanKetahanan Pangan Nomor: 078/KPTS/BPPKP/2013 Tanggal 02September 2013 Tentang Penunjukan Dan Penempatan PenyuluhPertanian Lapangan (PPL) Dan Tenaga Harian Lepas TenagaBantu Penyuluh Pertanian (THLTPP) Pada Badan PelaksanaPenyuluhan Dan Ketahanan Pangan Kota Prabumulih;83.Foto copy Laporan hasil Pemeriksaan dari Badan PemeriksaanKeuangan
No.02/Pid.SusTPK/2017/PT.PLG80.81.82.83.84.85.86.RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Balam Makmur Il PeriodeJuli 2013 s/d Desember 2018 ;Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Dan KetahananPangan Nomor: 814/87/KPTS/BPPKP/2011 Tanggal 07 Oktober2011 Tentang Penempatan/PenugasanPegawai Negeri Sipil (PNS)Dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian(THLTBPP) di lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan danKetahanan Pangan Kota Prabumulih ;Foto copy Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan
DanKetahanan Pangan Nomor: 078/KPTS/BPPKP/2013 Tanggal 02September 2013 Tentang Penunjukan Dan Penempatan PenyuluhPertanian Lapangan (PPL) Dan Tenaga Harian Lepas TenagaBantu Penyuluh Pertanian (THLTPP) Pada Badan PelaksanaPenyuluhan Dan Ketahanan Pangan Kota Prabumulih ;Foto copy Laporan hasil Pemeriksaan dari Badan PemeriksaanKeuangan Republik Indonesia atas Perhitungan Subsidi Pupuk danPenyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2013 padaPT.Petrokimia Gresik Nomor : 37/AUDITAMA VIVPDTT/05/2014Tertanggal
100 — 184 — Berkekuatan Hukum Tetap
;1 (satu) berkas Studi kelayakan dan penyusunan Rencana Induk PelabuhanTanjung ApiApi tentang kerangka acuan kerja (BB77) ;2 (dua) lembar surat No : 550.334 / 4790 / BPPKPTA / 2007 tanggal 20Nopember 2007 dari Gubernur Sumatera Selatan kepada MenteriPerhubungan Republik Indonesia tantang Izin Penetapan Pelabuhan(BB78) ;4 (empat) lembar surat Nomor : 61 / BPPKPTA / VII / 2007 tentang usulanperubahan Tata Letak Rencana Lokasi Pelabuhan Tanjung ApiApi (BB79) ;1 (satu) bundel asli Laporan Kegiatan BPPKP
No.128 PK/Pid.Sus/2009Menteri Perhubungan Republik Indonesia tantang Izin PenetapanPelabuhan (BB78) ;101 4 (empat) lembar Surat Nomor : 61 / BPPKPTA / VII / 2007tentang usulan perubahan Tata Letak Rencana Lokasi Pelabuhan TanjungApiApi (BB79) ;102 1 (satu) bundel asli Laporan Kegiatan BPPKP TAA No. 07 /BPPKPTAA / V / 2007 tertanggal 23 Maret 2007 kepada GubernurSumatera Selatan (BB80) ;103 1 (satu) bundel foto copy Surat Kepala Dinas Kehutanan ProvinsiSumatera Selatan (DODI SUPRIADI) Nomor : 522.593
126 — 26
Untuk tingkat Kabupaten: Kepala Dinas dan Koordinator POPTPHP KabupatenBerkoordinasi dengan kepala BPPKP Kabupaten menugaskan POPTPHP, MantriTani dan PPL untuk melakukan Identifikasi dan Verifikasi luas areal pertanamanpadi yang mengalami Puso diwilayah masingmasing, serta mengusulkan kepadaKadistannak kabupaten/kota ditembuskan kepada BPTPH (pada formulir usulanPOPTPHP, Mantri Tani dan PPL melakukan tanda tangan bersama);Halaman 6 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bna.2.
Adam dengan tidak melakukan koordinasidengan BPPKP Kabupaten Pidie, tidak menugaskan POPTPHP, Mantri Tani dan PPLuntuk melakukan Identifikasi dan Verifikasi luas areal pertanaman padi yangmengalami Puso diwilayah masingmasing di atas adalah bertentangan denganPeraturan Menteri Pertanian Nomor: 62/Permentan/OT.140/10/2012 tanggal 15Oktober 2012 Tentang Pedoman Bantuan Penanggulangan Padi Puso.
Untuk tingkat Kabupaten: Kepala Dinas dan Koordinator POPTPHP KabupatenBerkoordinasi dengan kepala BPPKP Kabupaten menugaskan POPTPHP, MantriTani dan PPL untuk melakukan Identifikasi dan Verifikasi luas areal pertanamanpadi yang mengalami Puso diwilayah masingmasing, serta mengusulkan kepadaKadistannak kabupaten/kota ditembuskan kepada BPTPH (pada formulir usulanPOPTPHP, Mantri Tani dan PPL melakukan tanda tangan bersama).2.
Melakukan pengamatan terhadap perkembangan tanaman yangdilaksanakan masyarakat petani;3. melaporkan bencana terhadap tanaman yang mengalami kerusakan , baikakibat banjir, kekeringan dan hama penyakit ke BPPKP dan ke Dinas setiapbulannya;4.
Untuk tingkat Kabupaten: Kepala Dinas dan Koordinator POPTPHP KabupatenBerkoordinasi dengan kepala BPPKP Kabupaten menugaskan POPTPHP, MantriTani dan PPL untuk melakukan Identifikasi dan Verifikasi luas areal pertanamanpadi yang mengalami Puso diwilayah masingmasing, serta mengusulkan kepadaHalaman 81 dari 122 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bna.Kadistannak kabupaten/kota ditembuskan kepada BPTPH (pada formulir usulanPOPTPHP, Mantri Tani dan PPL melakukan tanda tangan bersama).2.
549 — 171
Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan Nomor: 814/87/KPTS/BPPKP/2011 Tanggal 07 Oktober 2011 Tentang Penempatan/PenugasanPegawai Negeri Sipil (PNS) Dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) di lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Prabumulih ;82.
Foto copy Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan Nomor: 078/KPTS/BPPKP/2013 Tanggal 02 September 2013 Tentang Penunjukan Dan Penempatan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THLTPP) Pada Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan Kota Prabumulih ;83.
2013RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Kartini Jaya Periode Juli2013 s/d Desember 2013RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Balam Jaya Il Periode Juli2013 s/d Desember 2013RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Maju Bersama Periode Juli2013 s/d Desember 2013RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Ririk Jaya Periode Juli2013 s/d Desember 2013RDKK Pupuk Bersubsidi Kelompok Tani Balam Makmur Il PeriodeJuli 2013 s/d Desember 2013Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Dan KetahananPangan Nomor: 814/87/KPTS/BPPKP
/2011 Tanggal 07 Oktober2011 Tentang Penempatan/PenugasanPegawai Negeri Sipil (PNS)Dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian(THLTBPP) di lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan danKetahanan Pangan Kota PrabumulihFoto copy Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan DanKetahanan Pangan Nomor: 078/KPTS/BPPKP/2013 Tanggal 02September 2013 Tentang Penunjukan Dan Penempatan PenyuluhPertanian Lapangan (PPL) Dan Tenaga Harian Lepas TenagaBantu Penyuluh Pertanian (THLTPP) Pada Badan PelaksanaPenyuluhan
KotaPrabumulih Nomor : 520.5/448/BPPKP/2013 Tanggal 16 Juli 2013,dimana pemberitahuan tersebut diperuntukkan untuk penyusunanRDKK Pupuk Bersubsidi semester kedua, sedangkan semesterpertama saksi tidak mendapatkan pemberitahuan dari BadanPelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Prabumulih,karena saat itu Bulan Januari 2013, dimana saat itu saksi belummenjabat sebagai Koordinator BPP Cambai ; Bahwa saksi selaku Koordinator BPP Cambai, dalam RDKK PupukBersubsidi yang diajukan kelompok tani, juga
pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, danketerangan saksidalam BAP penyidikan adalah benar ;= Bahwa saksi sebagai PPL ( Penyuluh Pertanian Lapangan) BPP ( BalaiPenyuluh Pertanian ) dalam kegiatan pengadaan dan penyaluranpupuk bersubsidi tahun 2013 di Kota Prabumulih untuk wilayah Kel.Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ; Bahwa saksi sebagai PPL Cambai Kelurahan Sungai Medang adalahberdasarkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan KetahananPangan Nomor : 814 / 87 / KPTS / bppkp
/2011 Tanggal 07 Oktober 2011Tentang Penempatan/PenugasanPegawai Negeri Sipil (PNS) DanTenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THLTBPP) di lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan dan KetahananPangan Kota PrabumulihFoto copy Keputusan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan DanKetahanan Pangan Nomor: 078/KPTS/BPPKP/2013 Tanggal 02September 2013 Tentang Penunjukan Dan Penempatan PenyuluhPertanian Lapangan (PPL) Dan Tenaga Harian Lepas Tenaga BantuPenyuluh Pertanian (THLTPP) Pada Badan Pelaksana
40 — 35
tersebut melainkan milik saksi RUDIANSYAH dan Terdakwa hanyamengambil upah membelikan sayur tersebut dari saksi RUDIANSYAH ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :111 GADUH, S.TP, MM Anak KARIK (Alm), di bawah Janji pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi adalah PNS di Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan PanganKabupaten Bengkayang dengan pendidikan S1 Teknologi Pertanian dan menjadisaksi ahli dalam perkara ini berdasarkan surat tugas Nomor : / SPT/BPPKP
57 — 22
Penyuluhan dan Ketahanan PanganBengkayang yaitu saksi ANNA MARIA YENNI, SP Anak PETRUS LAGA tidak dapatberhadir dipersidangan maka atas persetujuan Terdakwa dan Penuntut Umum maka keteranganSaksi Ahli akan dibacakan sesuai dengan BAP kepolisian yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi adalah Kasubid Pendataan dan Monitoring Ketahanan Pangan dan Gizidi Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkayang dan menjadiSaksi Ahli atas perkara ini dengan Surat Tugas Nomor : 252.5/610/BPPKP
82 — 208
Indo Asia Tirta Manunggal tipis dantipe huruf lebin besar kemudian tulisan Specialty Chemicals, Industrial12Chemicals tidak menjorok ke dalam, warna labang perusahaan warnanyamerah agak tua, dalam faktur pajak terdapat tulisan BPPKP, terdapat tulisankurs,dalam kotak kolom terdapat tulisan KG.
56 — 42
berikutmuatan sayur ditahan oleh polisi ;Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan danketerangannya benar ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :GADUH, S.TP, MM Anak KARIK (Alm), di bawah Janji pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi adalah PNS di Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan PanganKabupaten Bengkayang dengan pendidikan S1 Teknologi Pertanian dan menjadisaksi ahli dalam perkara ini berdasarkan surat tugas Nomor : / SPT/BPPKP
144 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Facti pada12halaman 46 penetapannya yang menyatakan sebagai berikut:Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari pihak Termohon melalui jawabandalam point IJ C yang menyatakan permohonan a quo kemudian tidak jelas(obscuur libel) yaitu petitum permohonan a quo tidak jelas dengan alasan bahwapetitum nomor 3 tersebut sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan tegasuntuk apa Tim Ahli dari BPPKP tersebut diangkat dan ditetapkan;Dalam hal ini
53 — 8
Hidayat ;Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku sekretaris Panitia PengadaanBarang dan Jasa sesuai Keputusan Kepala BPPKP Kab. Tapin adalah sebagaiberikut :a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasipengadaan;b. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);c. Menyiapkan dokumen pengadaan;d. Mengumumkan pengadaan barang dan jasa di surat kabar atau papanpengumuman;e. Memberikan rencana kerja dan persyaratan kepada rekanan;f.
Hidayat ;Bahwa tugas pokok dan fungsi Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sesuaiKeputusan Kepala BPPKP Kab. Tapin adalah sebagai berikut :a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasipengadaan;b. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);c. Menyiapkan dokumen pengadaan;d. Mengumumkan pengadaan barang dan jasa di surat kabar atau papanpengumuman;e. Memberikan rencana kerja dan persyaratan kepada rekanan;f. Menilai kualifikasi rekanan peserta lelang;38g.