Bahwa penyesuaian Fee Rupiah per KM sesuai dengan butir 7diatas adalah merupakan implementasi Pasal 13 ayat 2 PerjanjianPelaksanaan Konsesi Pengelolaan Aset Daerah No. 01/BPTJ/PPKPAD/I/2006;9.

Bahwa pada saat perpanjangan waktu Perjanjian Pelaksanaan KonsesiPengelolaan Aset Daerah No. 01/BPTJ/PPKPAD/I/2006 yangdisepakati hanya mengenai jangka waktu Perjanjian PelaksanaanKonsesi Pengelolaan Aset Daerah No. 01/BPTJ/ PPKPAD/I/2006 yangmerubah pasal 11 ayat (1) dan dituangkan dalam addendum nomor052/077.922, sedangkan permasalahan yang belum diselesaikan masihberlanjut;10.Bahwa permasalahan yang dimaksud dalam butir 9 (sembilan) diatasadalah mengenai :a.

Atas dasar tersebut maka untukmengantisipasi perubahan hargaharga seperti Bahan bakarminyak, Suku cadang dan/atau Upah diakomodir dalam pasal 13ayat 2 Perjanjian Pelaksanaan Konsesi Pengelolaan Aset DaerahNo. 01/BPTJ/PPKPAD/I/2006.

Foto copy Surat dari Badan Pengelola Transjakarta Busway kepadaKetua Badan Pembina Badan Pengelola Transjakarta Busway,Nomor : 228/BPTJ/SK/XII/05 tanggal 07 Desember 2005, Hal.

Desember 2011) Bukti keterlambatan pembayarantagihan dari unit pengelola Transjakarta Busway (diberi tanda bukti P 17) ;Foto copy Perjanjian Pelaksanaan Konsesi Pengelolaan Asset DaerahNomor : 1/BPTJ/PPKPAD/I/06 ( diberi tanda P 18) berikut lampiran :Foto copy Addendum Nomor : 052/77.922 atas Perjanjian PelaksanaanKonsesi Pengelolaan Asset Daerah Nomor : 001/BPTJ/PPKPAD/I/06tanggal 14 Juni 2011;Surat bukti tersebut di atas telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya sertamemenuhi Pasal 3 ayat (2) UU

Bahwa penyesuaian Fee Rupiah per KM sesuai dengan butir 7 di atasadalah merupakan implementasi Pasal 13 ayat 2 Perjanjian PelaksanaanKonsesi Pengelolaan Aset Daerah Nomor 01/BPTJ/PPKPAD/I/2006;.

Bahwa pada saat perpanjangan waktu Perjanjian Pelaksanaan KonsesiPengelolaan Aset Daerah Nomor 01/BPTJ/PPKPAD/I/2006 yangdisepakati hanya mengenai jangka waktu Perjanjian PelaksanaanKonsesi Pengelolaan Aset Daerah Nomor 01/BPTJ/PPKPAD/I/2006yang merubah Pasal 11 ayat (1) dan dituangkan dalam addendumNomor 052/077.922, sedangkan permasalahan yang belum diselesaikanmasih berlanjut;Bahwa permasalahan yang dimaksud dalam butir 9 (sembilan) di atasadalah mengenai:a.

Atas dasar tersebut maka untukmengantisipasi perubahan hargaharga seperti bahan bakar minyak,suku cadang dan/atau upah diakomodir dalam Pasal 13 ayat 2 PerjanjianPelaksanaan Konsesi Pengelolaan Aset Daerah Nomor01/BPTJ/PPKPAD/I/2006.

Pesangon).Bahwa Termohon PK tidak pernah melaksanakan penyesuaian Feerupiah per Kilometer akibat dari kenaikan UMP sesuai pasal 13 ayat 2PPKPAD nomor 01/BPTJ/PPKPAD/I/06 tanggal 13 Januari 2013.

/SK/VII/05tanggal 27 Juni 2005 dan Nomor 228/BPTJ/SK/XII/05 tanggal 7 Desember2005, (bukti PK34,a dan PK34!

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah:

Atas Nama : ADLAN SAHURI, lahir pada tanggal : 22 Desember 1985;

1. Menetapkan bahwa Sertifikat tercatat atas nama ATLAN dengan Hak Milik No. 104/Bangun Purba Timur Jaya, Surat Ukur, Nomor 104/BPTJ/2003, pada tanggal 08 September 2003 dengan Luas seluas

haruslahdilakukan perbaikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan hulu;Berdasarkan uraianuraian yang Pemohon sampaikan tersebut diatas,maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untukmenetapkan sebagai berikut :1.2.3.Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;Menyatakan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah:Nama: ADLAN SAHURI,lahir pada tanggal : 22121985;Menetapkan bahwa Sertifikat tercatat atas nama ATLAN dengan Hak MilikNo. 104/Bangun Purba Timur Jaya, Surat Ukur, Nomor 104/BPTJ

Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu,sesual dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya selanjutnyadiberi tanda Bukti P 4;e ljazah strata 1 atas nama ADLAN SAHURI yang dikeluarkan Yayasan Iman Padangsidimpuan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu PendidikanSTKIP Tapanuli Selatan Padangsidimpuan, sesuai dengan aslinya dantelah diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P.5;e Sertifikat tercatat atas nama ATLAN dengan Hak Milik No. 104/BangunPurba Timur Jaya, Surat Ukur, Nomor 104/BPTJ

dengan seorangperempuan atas nama Juliana dan terdaftar di Kantor Urusan Agamakecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu sekarang ini merekatinggal serumah;Penetapan Nomor : 54 /Pdt.P/2019/PN Prp Halaman 3 dari 8 halaman Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut Pemohon mempunyaibeberapa orang anak sebagaimana dicatat didalam Kartu KeluargaPemohon; Bahwa ada 1 (satu) bidang tanah pemohon yang sudah mempunyaisertifikat yaitu : Sertipikat Hak Milik No. 104/Bangun Purba Timur Jaya,Surat Ukur, Nomor 104/BPTJ

Saksi JULIANA: Bahwa saksi kenal dengan pemohon; Bahwa sepengetahuan saksi pemohon mempunyai 1 (satu) bidangtanah yang sudah di sertifikat yaitu : Sertipikat Hak Milik No.Penetapan Nomor : 54 /Pdt.P/2019/PN Prp Halaman 4 dari 8 halaman104/Bangun Purba Timur Jaya, Surat Ukur, Nomor 104/BPTJ/2003,pada tanggal 08 September 2003 dengan Luas seluas 20.000 M2 (duaribu meter persegi) tercatat atas nama ATLAN lahir pada tahun 1984; Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini kerena dalamSertipikat Pemohon

Menetapkan bahwa Sertifikat tercatat atas nama ATLAN dengan Hak MilikNo. 104/Bangun Purba Timur Jaya, Surat Ukur, Nomor 104/BPTJ/2003,pada tanggal 08 September 2003 dengan Luas seluas 20.000 M2 (dua ribumeter persegi, Nama lengkap Pemohon dan tahun lahir pemohon semuladi terangkan atas nama ATLAN lahir pada tahun 1984dibetulkan/diperbaiki menjadi atas nama ADLAN SAHURI lahir pada tahun1985;Penetapan Nomor : 54 /Pdt.P/2019/PN Prp Halaman 7 dari 8 halaman4.Memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten

Didirikan berdasakan akte Pendirian No. 48 tertanggal 29Agustus 2005 dihadapan Notaris Eveline Gandauli Siagian Rajagukguk,S.H di Jakartab) Perusahaan Operator Pelaksana yang bekerjasama dengan BadanPengelola TransJakartaBusway/Badan Layanan Umum TransjakartaBusway/Unit Pengelola TransJakarta Busway berdasarkan PerjanjianPelaksanaan Konsesi Pengelolaan Aset Daerah pada Koridor II dan IIIBusway Nomor:002/BPTJ/PPKPAD/O/2016 dan003/BPTJ/PPKPAD/O/2016 beserta perubahan dan/atau adendumlanjutannyac) Atas

Perjanjian Pelaksanaan Konsesi Pengelolaan asset daerah padaKoridor Il Busway Nomor: 002/BPTJ/PPKPAD/I/06P10. Perjanjian Pelaksanaan Konsesi Pengelolaan asset daerah padaKoridor Ill Busway Nomor: 003/BPTJ/PPKPAD/I/06P11. Berita acara rapat direksi PT. Steady Safe Tbk No:003/BARDIR/V1/2005, tertanggal 14 Juni 2005P12. Memorandum of understanding (kerjasama operasional) antara PT. Trans Batavia dengan PT.

Menanggapi Posita Penggugat Point 2, bahwa tidak benar Penggugatselama bekerja 5 tahun 7 bulan pada Tergugat telah menghasilkankeuntungan bagi Tergugat, pendapat itu adalan merupakan suatu asumsiyang sangat berlebihan dari Penggugat karena Tergugat tidak pernahmenerima pembayaran tiket dari penumpang karena Tergugat hanyalahOperator Utama yang menerima fee dari Badan Pengelola Trans JakartaBusway sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 8 Angka 2 PerjanjianPelaksanaan Konsesi Pengelolaan Aset Daerah No. 01/BPTJ

Jakarta Express Transdengan Pramudi No. 096/PT.JETSDM & UMUM/PKPmil/2010 (Bukti T6).Yang dibuat dan disetujui serta di tanda tangani oleh Penggugat danTergugat;Dan juga sesuai ketentuan dengan Perjanjian Pelaksanaan KonsesiPengelolaan Aset Daerah No. 01/BPTJ/PPKPAD/V/06, tanggal 13 Januari2006 (Bukti T12);Menanggapi Posita Penggugat Point 6, bahwa tidak benar PHK yangdilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 151 (1), (2), (8)UndangUndang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tetangKetenagakerjaan

menjamin pemeriksaan yangobjektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adildan benar:Bahwa PENGGUGAT dalah Badan Hukum yang memiliki kepentinganlangsung atas Objek Sengketa dengan alasanalasan sebagai berikut: Penggugat telah dinyatakan sebagai pemenang Tender diKementerian Perhubungan RI, berdasarkan Berita Acara HasilPemilihan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan RuasJalan Nasional Batas Jasinga Jalan Raya Leuwi Liang (Kode Ruas022) Nomor : BAHP.003/TU/RUAS.022/BPTJ

Penggugat telah dinyatakan sebagai pemenang Tender diKementerian Perhubungan RI, berdasarkan Berita Acara HasilPemilihan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan RuasJalan Nasional Batas Jasinga Jalan Raya Leuwi Liang (Kode Ruas022) Nomor : BAHP.003/TU/RUAS.022/BPTJ/BLPPBMN/VIII/2021tanggal 9 Agustus 2021, namun karena Objek Sengketa yangdikeluarkan oleh Tergugat Surat Nomor : PW.04.02/Bb2Wil 4.5/1350tanggal 27 Juli 2021 perihal : Klarifikasi Surat Keterangan telahmenghambat Penggugat dalam penetapan

Januari 2017 yang dikeluarkan oleh PPK17 (Metropolitan Medan) yang menyatakan surat keterangan tersebut tidak benar;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidakdibantah oleh Tergugat dalam jawabannya, diketahui bahwa :Penggugat telah dinyatakan sebagai pemenang Tender di KementerianPerhubungan RI, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilinan Pengadaan danPemasangan Perlengkapan Jalan Ruas Jalan Nasional Batas Jasinga JalanRaya Leuwi Liang (Kode Ruas 022) Nomor : BAHP.003/TU/RUAS.022/BPTJ

MT Haryono Kav 4546 JakartaSelatan lalu melaksanakan penyampaian hasil dokumen Andal LaluLintas (Amdal Lalin) di BPTJ dengan dihadiri instansi terkait antaralain Koorlantas Polri, Dinas Perhubungan Kota Bogor, Sat LantasPolresta Bogor Kota dan pihak pengembang, lalu mengerjakan revisijika ada saran dari peserta rapat dan menyampaikan hasil revisi; Bahwa setelah dokumen Andal Lalin dianggap telah memenuhipersyaratan dan syaratsyarat revisi maka kemudian BPTJmengeluarkan Surat Rekomendasi Andal Lalu

Parama Prima Consult selesai setelahRekomendasi Andal lalin dikeluarkan oleh BPTJ. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Andal Lalu Lintas (AmdalLalin) dokumen awal yang diperlukan adalah Gambar desain HotelFamily yang berlokasi di Jl. KH.

Abdullah Bin Nuh Rt 3 RW 12Kelurahan Cilendek Barat Kecamatan Bogor Barat Kota Bogorditerima dalam soft copy dari Terdakwa Rina Yuliana, kemudiansetelah dokumen Andal Lalu Lintas (Amdal Lalin) selesai, sebelumdikirim ke BPTJ, saksi minta surat permohonan dari pemohon yangkemudian mengirim format surat permohonan; Bahwa setelah saksi menerima surat permohonan berupa KTP,yang telah ditandatangani oleh saksi Dr.

Lucky Aziza Bawazier, barukemudian saksi mengirimkan dokumen Andal Lalu Lintas (AmdalLalin) ke BPTJ dengan surat permohonan tertanggal 22 Maret 2019dan surat tersebut diterima dari Terdakwa Rina Yuliana; Bahwa saksi mempertegas segala dokumen yang dibutuhkanuntuk menyusun permohonan Andal Lalu Lintas (Amdal Lalin) HotelHalaman 70 dari 161 Putusan Nomor 279/Pid.B/2020/PN BgrFamily Bogor, diperoleh dari Terdakwa Rina Yuliana, dan saat ituTerdakwa Rina Yuliana mengaku sebagai orang yang dipercayauntuk

Bahwa rapat penyampaian dokumen Andal lalin dilaksanakanpada tanggal 14 Mei 2019, pukul 13.00 WIB sampai dengan selesaibertempat di Ruang rapat Utama BPTJ di JI. MT. Haryono Kav 4546Jakarta Selatan, didalam surat Undangan rapat, yang diundangadalah pemohon yaitu saksi Dr. Lucky Aziza Bawazier tetapi Yanghadir dalam rapat adalah saksi Fikri Salim dan Saksi Mujiantosebagai perwakilan dari pengembang dan sdr. Erdhy dan PanduHidayat mewakili CV.

Didirikan berdasakan akte Pendirian No. 48tertanggal 29 Agustus 2005 dihadapan Notaris Eveline Gandauli SiagianRajagukguk, S.H di Jakartab) Perusahaan Operator Pelaksana yang bekerjasama dengan BadanPengelola TransJakartaBusway/Badan Layanan Umum TransjakartaBusway/Unit Pengelola TransJakarta Busway berdasarkan PerjanjianPelaksanaan Konsesi Pengelolaan Aset Daerah pada Koridor Il dan IllBusway Nomor:002/BP TJ/PPKPAD/O/2016 dan003/BPTJ/PPKPAD/O/2016 beserta perubahan dan/atau adendumlanjutannyac)

Laporan Penggugat kepada Tergugat perihal: Laporan action plan, Putusan No. 297/Pat.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST Hal. 18 dari 33 tanggal 27 February 2012 Perjanjian Pelaksanaan Konsesi Pengelolaan asset daerah padaKoridor Il Busway Nomor: 002/BPTJ/PPKPAD/I/06 P10.Perjanjian Pelaksanaan Konsesi Pengelolaan asset daerah padaKoridor Ill Busway Nomor: 003/BP TJ/PPKPAD/I/06 P11.Berita acara rapat direksi PT.

;Menurut kami tidak relevan akan pertimbangan hukum dari Judex Factitersebut karena tidak ada hubungannya antara Pemohon Kasasi danBadan Pengelola Transjakarta (BPTJ) dan antara Unit PengelolaTransjakarta (UPTJ) dan BPTJ;Terdapat kekurangan pihak yang seharusnya digugat oleh TermohonKasasi (Exception plurium litis consortium);Bahwa Judex Facti di dalam putusannya tidak mempertimbangkan secarautuh mengenai peran serta dari pengusaha lama (UP TransjakartaBusway) dan pengusaha baru (Pemohon Kasasi)

Bahwa selain pelaku usaha ASK Pemohon Keberatan II dan paramitra dari Pemohon Keberatan , berdasarkan kesaksian dariBambang Pri yang menjabat sebagai Kepala Badan PengelolaanTrans Jabodetabek atau disingkat BPTJ menerangkan bahwa jenisusaha Pemohon Keberatan II adalah satu dari 120 pelaku usaha lainHal. 429 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Padt.P/2020.

/PN JKT SELdi Jabotabek yang telah mendapatkan Izin dari BPTJ untuk AngkutanSewa Khusus, dan ditambahan dengan mobil angkutan sewa khusussecara pribadi yang jumlahnya sangat banyak.

BPTJ bahwa di Jakarta selain Pemohon Keberatan II danmitra koperasi seperti koperasi inkoppol, Koperasi Jasa Perkumpulan RentalIndonesia, dan PT CSM Corporatama banyak perusahaan lainnya yangHal. 446 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020.

Anmad Yani (KementrianPerhubungan) bahwa tiap daerah lain seperti Medan, Surabaya, dan Makassarjuga kantor Kementrian Perhubungan di tiap kota juga mengeluarkan perizinanASK yang tergabung dalam badan hukum selain Kendaraan Sewa atau milikindividu;Menimbang bahwa selain perusahaan menyewakan kendaraan jugadisebutkan oleh Sdr.Bambang Pri (Kepala BPTJ) menyatakan bahwaKementrian Perhubungan Cq.

BPTJ bahwa para pelaku usaha ASK diJabodetabek juga memakai berbagai jenis aplikasi akan tetapi bukanHal. 447 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Padt.P/2020./PN JKT SELkewenangan BPTJ untuk mengawasi pemakaian aplikasi.

Proyek Pembangunan Hotel FAMILY yang diurus meliputi UKL UPL,Amdalalin BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabex). Diurussekira 2018;Proyek Klinik 24 Jam Ciomas. Diurus sekira 2016 2017;4. Proyek Klinik 24 Jam Cemplang / Cilendek Bogor Kota sekira 20162017;5. Klinik 24 Jam Jin.

Proyek Pembangunan Hotel FAMILY yang diurus meliputi UKL UPL,Amdalalin BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabex). Danayang sudah diterima + 200.000.000 Saksi yang menerima;3. Proyek Klinik 24 Jam Ciomas, Saksi tidak tahu berapa dealdealnyadengan Isnanto, hanya Saksi nerima uang jasa Saksi dari Isnanto.4. Proyek Klinik 24 Jam Cemplang / Cilendek Bogor Kota Saksi tidak tahujuga berapanya yang tahu Isnanto yang langsung berhubungan denganFikri Salim.5.

2 (dua) lembar photo copy terdapat tulisan tangan Bogor YAD tidak dapat proyek, Bogor BPTJ YAD , Rp 25 jt P. Bram. 16/12/2021.

4 (empat) lembar photo copy terdapat tulisan PUPR proyek tdk dapat, APBD Sumut Pek. Jalan Dinas PUPRI Rp 250.000.000, Riyato BCA.

4 (empat) lembar photo copy terdapat tulisan Cikro YAD, Cirebon Kroya PT. IPA, Pengeluaran Final 2021 Rp 593 jt (Komitmen P. Irul ), Rp 80 Jt pot Bon P.

376. 2 (dua) lembar photo copy terdapat tulisan tangan Bogor YAD tidak dapat proyek, Bogor BPTJ YAD , Rp 25 jt P. Bram. 16/12/2021.
377. 4 (empat) lembar photo copy terdapat tulisan PUPR proyek tdk dapat, APBD Sumut Pek. Jalan Dinas PUPRI Rp 250.000.000, Riyato BCA.
378. 4 (empat) lembar photo copy terdapat tulisan Cikro YAD, Cirebon Kroya PT.

376. 2 (dua) lembar photo copy terdapat tulisan tangan Bogor YAD tidak dapat proyek, Bogor BPTJ YAD , Rp 25 jt P. Bram. 16/12/2021.
377. 4 (empat) lembar photo copy terdapat tulisan PUPR proyek tdk dapat, APBD Sumut Pek. Jalan Dinas PUPRI Rp 250.000.000, Riyato BCA.
378. 4 (empat) lembar photo copy terdapat tulisan Cikro YAD, Cirebon Kroya PT.