Bahwa PENGGUGAT merupakan pengusaha industri pakaian yang dalamsetiap produksinya membutuhkan bahan baku berupa kain, diantaranya kainCorduroy Cheers, kain Madina Checks, kain TR 2Tone P/D, dan kainToyobo HHNS. PENGGUGAT membeli kainkain tersebut dari Supplier, baikbahan baku lokal maupun bahan baku impor. Biasanya PENGGUGATmembeli kainkain tersebut dari Bandung;8.

Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2019 PENGGUGAT telah membeli bahanbaku berupa kain Corduroy Cheers, kain Madina Checks, kain TR 2ToneP/D, dan kain Toyobo HHNS dari supplier sebanyak 1.302 pc, denganrincian pembelian kain sebagai berikut :Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 204/Padt.G/2020/PN Sda10.11.12. 2.

KAIN PC YARD HARGACorduroy Cheers 267 37.451 US$1.54 US$ 57.674,54Madina Checks 386 59.100 US$ 1.00 US$ 59.100,00TR 2Tone P/D 248 38.667 US$ 1.10 US$ 42.533,70Toyobo HHNS 402 15.369 US$ 0.90 US$ 14.075,101.302 TOTAL US$ 173.383,34 Bahwa pembelian kainkain sebagaimana posita angka 8 di atas senilai US$173.383,34 atau setara dengan nilai tukar rupiah pada saat itu (10 Oktober2019) adalah sebesar Rp. 2.444.705.094,00 (dua milyar empat ratus empatpuluh empat juta tujuh ratus lima ribu sembilan puluh

Bahwa dengan demikian berdasarkan posita angka 12 di atas, antaraPENGGUGAT dengan TERGUGAT telah saling mengikatkan diri dalamPerjanjian Pengangkutan berupa:e PENGGUGAT sebagai pengirim yang menggunakan jasaTERGUGAT untuk mengangkut dan mengirimkan kain CorduroyCheers, kain Madina Checks, kain TR 2Tone P/D, dan kain ToyoboHHNS dengan total sebanyak 1.302 pc milik PENGGUGAT dariBandung ke Tulungagung;e TERGUGAT sebagai pengangkut atas kain Corduroy Cheers,kain Madina Checks, kain TR 2Tone P/D, dan

(Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2017 Nomor: 14847/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/XI/2017, tanggal 22 November 2017 kepada AMIR HAMZAH/Kepala Desa, Desa Nanggerang Kecamatan Sukasari (DD) untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Nanggerang Kecamatan Sukasari untuk Dana Desa (DD) Tahap II sejumlah Rp. 317.281.600,00 (tiga ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah) berikut dengan lampiran dokumen checks

lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2018 Nomor : 01410/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/III/2018, tanggal 7 Maret 2018 kepada AMIR HAMZAH/Kepala Desa, Desa Nanggerang Kecamatan Sukasari untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Nanggerang Kecamatan Sukasari untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan, Jalan Setapak dan Tembok Penahan (TPT) sejumlah Rp.195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) berikut dengan lampiran dokumen checks

br />1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2018 Nomor : 04453/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/V/2018, tanggal 15 Mei 2018 kepada AMIR HAMZAH/Kepala Desa, Desa Nanggerang Kecamatan Sukasari (DD) untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Nanggerang Kecamatan Sukasari untuk Dana Desa (DD) Tahap I sejumlah Rp.141.536.200,00 (seratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah) berikut dengan lampiran dokumen checks

1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2018 Nomor : 16018/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/XII/2018, tanggal 14 Desember 2018 kepada AMIR HAMZAH/Kepala Desa, Desa Nanggerang Kecamatan Sukasari untuk keperluan Belanja Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Nanggerang Kecamatan Sukasari untuk pembayaran kekurangan penyerapan ADD Tahap II sebesar Rp. 270.000,-, berikut dengan lampiran dokumen checks List Penerimaan Berkas SPM.

1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2017 Nomor : 03047/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/IV/2017, tanggal 27 April 2017 kepada AMIR HAMZAH/Kepala Desa, Desa Nanggerang Kecamatan Sukasari untuk keperluan Belanja Dana Desa (DD) tahap I Desa Nanggerang Kecamatan Sukasari sejumlah Rp.475.922.400-, berikut dengan lampiran dokumen checks List Penerimaan Berkas SPM.

Berkas SPM. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) PemerintahKabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2018 #Nomor10292/PPKD/SP2DLS Bantuan/BTL/VIII/2018, tanggal 30 Agustus2018 kepada AMIR HAMZAH/Kepala Desa, Desa NanggerangKecamatan Sukasari (DD) untuk keperluan Belanja Bantuan KeuanganKepada Desa Nanggerang Kecamatan Sukasari untuk Dana Desa (DD)Tahap II sejumlah Rp.283.072.400,00 (dua ratus delapan puluh tiga jutatujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah ) berikut dengan lampirandokumen checks

Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) PemerintahKabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2018 #Nomor09752/PPKD/SP2DLS Bantuan/BTL/VIII/2018, tanggal 16 Agustus2018 kepada AMIR HAMZAH/Kepala Desa, Desa NanggerangKecamatan Sukasari untuk keperluan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerahuntuk Tahap II Rp. 25.771.500,, Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerahuntuk Tahap II Rp. 2.279.000,, dan Belanja Alokasi Dana Desa TahapIl Rp. 87.616.200, Desa Nanggerang Kecamatan Sukasar, berikutdengan lampiran dokumen checks

List Penerimaan Berkas SPM. 11 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) PemerintahKabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2018 #Nomor16018/PPKD/SP2DLS Bantuan/BTL/XII/2018, tanggal 14 Desember2018 kepada AMIR HAMZAH/Kepala Desa, Desa NanggerangKecamatan Sukasari untuk keperluan Belanja Belanja BantuanKeuangan kepada Desa Nanggerang Kecamatan Sukasari untukpembayaran kekurangan penyerapan ADD Tahap II sebesar Rp.270.000,, berikut dengan lampiran dokumen checks List PenerimaanBerkas SPM. 12

Dana Desa(ADD) Tahap Il untuk kegiatan operasioan perkantoran DesaNanggerang Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang Tahun 2018 26 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) PemerintahKabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2017 #2xNomor03047/PPKD/SP2DLS Bantuan/BTL/IV/2017, tanggal 27 April 2017kepada AMIR HAMZAH/Kepala Desa, Desa Nanggerang KecamatanSukasari untuk keperluan Belanja Dana Desa (DD) tahap DesaNanggerang Kecamatan Sukasari sejumlan Rp.475.922.400, berikutdengan lampiran dokumen checks

(Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) PemerintahKabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2018 Nomor09752/PPKD/SP2DLS Bantuan/BTL/VIII/2018, tanggal 16 Agustus2018 kepada AMIR HAMZAH/Kepala Desa, Desa NanggerangKecamatan Sukasari untuk keperluan Belanja Bagi Hasil PajakDaerah untuk Tahap II Rp. 25.771.500,, Belanja Bagi HasilRetripusi Daerah untuk Tahap Il Rp. 2.279.000,, dan BelanjaAlokasi Dana Desa Tahap II Rp. 87.616.200, Desa NanggerangKecamatan Sukasar, berikut dengan lampiran dokumen checks

Dengan demikian, objek permohonanjustru mendelegitimasi kewenangan pembentukan undangundangdari DPR, DPD, dan Presiden yang telah dipilih sesuai dengankehendak rakyat;Perlu pula dipahami bahwa penempatan kekuasaan pembentukanundangundang pada Presiden dan DPR secara bersamasamaadalah salah satu bentuk checks and balances dalam konteksketatanegaraan Indonesia, yang berfungsi untuk mencegahkesewenangwenangan (abuse of power).

Objek permohonanmenggeser bandul kesetimbangan dalam sistem checks andbalances yang ada dengan memberikan bobot yang lebih besarkepada Presiden, spesifiknya kepada Dirjen PP.

Kerusakan padasistem checks and balances ini membuat tersiasiakannyaamanat/penyerahan kedaulatan yang diberikan rakyat kepadaorganorgan negara, khususnya kepada DPR dan DPD;Sebagai dosen, Pemohon dan Pemohon II memiliki hak yangdijamin secara khusus dalam Pasal 51 ayat (1) UndangUndangNomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru danDosen) yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak:c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan

Oleh karena itu jugalah Pasal 20 ayat (5)UUD NRI 1945 menjamin keberlakuan suatu undangundangyang telah disahkan sekalipun tidak ditandatangani olehPresiden;lronisnya, objek permohonan justru memungkinkan Dirjen PPuntuk melakukan pemeriksaan terhadap substansiundangundang yang telah mendapatkan persetujuan bersama.Hal ini jelas menegasikan semangat checks and balances yangdiwujudkan dalam bentuk persetujuan bersama dan pengesahandalam Pasal 72 ayat (1) UU PPP (vide Bukti P38).

Adanya undangundang yang telahmelewati tahapan pengesahan tetapi tidak diundangkan secaratidak langsung menegasikan kekuasaan DPR selaku wakil dariseluruh rakyat Indonesia untuk membentuk undangundang.Karenanya, objek permohonan bertentangan dengan Pasal 20ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 162 ayat (1) UU MD3 yangmemberikan kekuasaan membentuk undangundang kepadaDPR;Bergesernya dinamika checks and balances tersebut jugabertentangan dengan semangat amandemen UUD NRI 1945yang bertujuan untuk menghilangkan

Penetapan Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA Tdo.dan pernyataannya dalam persidangan, telah siap dan sanggup menjadi suamidan kepala rumah tangga dengan memenuhi kebutuhan nafkah isterinyaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan anakanaknya nanti, demi mewujudkankebahagiaan dalam rumah tangga, hal ini sesuai dalam AlQuran surat An Nurayat 32 yang artinya :Besos Sale See Checks) Spel EN 5 Se oF NTIS

While awaiting the results of the retroactive checkparagraph (c) shall be appliedRetroactive checks sebagaimana disebutkan di atas dilakukantidak terbatas pada keraguan receiving authority atas origin criteriayang tercantum dalam Form D.

Dari frase "when it has reasonabledoubt as to the authenticity of the document or as to the accuracyof the information regarding the true origin of the goods in questionor of certain parts thereof maka semua informasi yang terdapatdalam Form D dapat dimintakan Retroactive checks kepadaissuing authority;bahwa alasan yang menjadi dasar pengguguran Form D olehTerbanding sebagaimana disebutkan pada LHA267 adalahkarena tidak memenuhi persyaratan prosedural yang diwajibkansesuai ketentuanketentuan dalam

Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2017 Nomor : 14847/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/XI/2017, tanggal 22 November 2017 kepada AMIR HAMZAH/Kepala Desa, Desa Nanggerang Kecamatan Sukasari (DD) untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Nanggerang Kecamatan Sukasari untuk Dana Desa (DD) Tahap II sejumlah Rp. 317.281.600,00 (tiga ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah) berikut dengan lampiran dokumen checks

lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2018 Nomor : 01410/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/III/2018, tanggal 7 Maret 2018 kepada AMIR HAMZAH/Kepala Desa, Desa Nanggerang Kecamatan Sukasari untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Nanggerang Kecamatan Sukasari untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan, Jalan Setapak dan Tembok Penahan (TPT) sejumlah Rp.195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah ) berikut dengan lampiran dokumen checks

1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2018 Nomor : 04453/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/V/2018, tanggal 15 Mei 2018 kepada AMIR HAMZAH/Kepala Desa, Desa Nanggerang Kecamatan Sukasari (DD) untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Nanggerang Kecamatan Sukasari untuk Dana Desa (DD) Tahap I sejumlah Rp.141.536.200,00 (seratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah) berikut dengan lampiran dokumen checks

(Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2018 Nomor : 10292/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/VIII/2018, tanggal 30 Agustus 2018 kepada AMIR HAMZAH/Kepala Desa, Desa Nanggerang Kecamatan Sukasari (DD) untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Nanggerang Kecamatan Sukasari untuk Dana Desa (DD) Tahap II sejumlah Rp.283.072.400,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah ) berikut dengan lampiran dokumen checks

PemerintahKabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2018 #Nomor01410/PPKD/SP2DLS Bantuan/BTL/III/2018, tanggal 7 Maret 2018kepada AMIR HAMZAH/Kepala Desa, Desa Nanggerang KecamatanSukasari untuk keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Nanggerang Kecamatan Sukasari untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Halaman 4 dari 309Putusan No.10/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Bdg Lingkungan, Jalan Setapak dan Tembok Penahan (TPT) sejumlahRp.195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah ) berikutdengan lampiran dokumen checks

Berkas SPM. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) PemerintahKabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2018 #Nomor10292/PPKD/SP2DLS Bantuan/BTL/VIII/2018, tanggal 30 Agustus2018 kepada AMIR HAMZAH/Kepala Desa, Desa NanggerangKecamatan Sukasari (DD) untuk keperluan Belanja Bantuan KeuanganKepada Desa Nanggerang Kecamatan Sukasari untuk Dana Desa (DD)Tahap II sejumlah Rp.283.072.400,00 (dua ratus delapan puluh tiga jutatujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah ) berikut dengan lampirandokumen checks

PemerintahKabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2018 #=,Nomor 04202/PPKD/SP2DLS Bantuan/BTL/V/2018, tanggal 09 Mei 2018 Halaman 5 dari 309Putusan No.10/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Bdg kepada AMIR HAMZAH/Kepala Desa, Desa Nanggerang KecamatanSukasari untuk keperluan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Tahap1 Rp. 25.771.500,, Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Tahap Rp. 2.279.000,, dan Belanja Alokasi Dana Desa Tahap 1 Rp.87.616.200, Desa Nanggerang Kecamatan Sukasar, berikut denganlampiran dokumen checks

Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) PemerintahKabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2018 #,Nomor09752/PPKD/SP2DLS Bantuan/BTL/VIII/2018, tanggal 16 Agustus2018 kepada AMIR HAMZAH/Kepala Desa, Desa NanggerangKecamatan Sukasari untuk keperluan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerahuntuk Tahap II Rp. 25.771.500,, Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerahuntuk Tahap II Rp. 2.279.000,, dan Belanja Alokasi Dana Desa TahapIl Rp. 87.616.200, Desa Nanggerang Kecamatan Sukasar, berikutdengan lampiran dokumen checks

List Penerimaan Berkas SPM. 11 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) PemerintahKabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2018 #Nomor16018/PPKD/SP2DLS Bantuan/BTL/XII/2018, tanggal 14 Desember2018 kepada AMIR HAMZAH/Kepala Desa, Desa NanggerangKecamatan Sukasari untuk keperluan Belanja Belanja BantuanKeuangan kepada Desa Nanggerang Kecamatan Sukasari untukpembayaran kekurangan penyerapan ADD Tahap II sebesar Rp.270.000,, berikut dengan lampiran dokumen checks List PenerimaanBerkas SPM. 12

prinsip independensi KPKdan membuka peluang campur tangan kekuasaan eksekutif atasKPK.36.Independensi KPK sebagai lembaga negara dari kekuasaan manapundinyatakan secara tegas dalam Penjelasan Umum serta Pasal 3 UU30/2002, *Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yangdalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen danbebas dari pengaruh kekuasaan manapun.37.Untuk menjamin independensi KPK, dalam proses pemilihan maupunpemberhentian Pimpinan KPK, mutlak diperlukan mekanisme checks

Dalamproses pemilihan Pimpinan KPK, prinsip checks and balances hadir dalambentuk seleksi yang dilakukan DPR atas calon Pimpinan KPK yangdiusulkan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden (Pasal 30 UU30/2002).38.Dalam proses pemberhentian secara tetap Pimpinan KPK sebagaimanadiatur dalam Pasal 32 ayat (1) butir (c) UU 30/2002, prinsip checks andbalances absen.

Absennya prinsip checks and balances dalamperaturan mengenai pemberhentian secara tetap Pimpinan KPK (tanpaputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) telah membukapeluang kekuasaan eksekutif melakukan intervensi terhadap KPK tanpakontrol dari cabang kekuasaan lainnya, dalam hal ini cabang kekuasaanyudikatif, karena pemberhentian secara tetap Pimpinan KPK hanyamembutuhkan keputusan Polri dan Kejaksaan yang di samping berada di17bawah kendali Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif jugamerupakan

jabatan merupakan pengaturan yangtepat dan proporsional, karena di satu sisi kinerja lembaga yangbersangkutan tidak terganggu (karena Pimpinan KPK perlu waktuuntuk berkonsentrasi dalam menyusun pembelaan) namun di sisi lainhaknya atas praduga tidak bersalah tetap dilindungi.Untuk menjamin independensi KPK, dalam proses pemilihan maupunpemberhentian Pimpinan KPK, mutlak diperlukan mekanisme checksand balances di antara cabangcabang kekuasaan pemerintahan.Dalam proses pemilihnan Pimpinan KPK, prinsip checks

Dalam proses pemberhentian secara tetap Pimpinan KPKsebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c 30/2002, prinsipchecks and balances absen.Absennya prinsip checks and balances dalam peraturan mengenaipemberhentian secara tetap Pimpinan KPK (tanpa putusan pengadilanyang berkekuatan hukum tetap) telah membuka peluang kekuasaaneksekutif melakukan intervensi terhadap KPK tanpa kontrol daricabang kekuasaan lainnya, dalam hal ini cabang kekuasaan yudikatif,karena pemberhentian secara tetap Pimpinan

:Zo ju 15 SFT a Kis l Let l yo Wid jude pause Cobits ATC 30d be Faz t lssjledl ology) fo AI Zs checks)Artinya: Wahai pemuda, barangsiapa di antara kamu sangup kuasaakan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, makahendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapatmenundukkan pandangan mata dan meredakan gelorasyahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah diaberpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya. (HR.AlBukhari)3.

Dalam Permen Kominfo19/2014 telah dibangun mekanisme checks and balances antaraKementerian Kominfo dan Kementerian lain atau Instansi Pemerintah sertamekanisme checks and balances antara Pemerintah dan masyarakat. Padadasarnya, dimasukkannya satu situs ke dalam database TRUST+Positiftelah melalui penilaian dari kementerian atau lembaga pemerintah yangberwenang dan aparat penegak hukum berdasarkan kewenangannyamasingmasing.

Permen Kominfo 19/2014 Membangun Mekanisme Checks and Balanceantara Kementerian Kominfo dan Lembaga Pemerintah lainnya.a. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU 39/2008 telah diatur prinsiphubungan fungsional Kementerian dan Lembaga Pemerintah NonKementerian, yaitu Hubungan fungsional antara Kementerian danlembaga pemerintah nonkementerian dilaksanakan secara sinergissebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan RepublikIndonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Putusan Nomor 77 P/HUM/2014Permen Kominfo 19/2014 dibangun satu checks and balances dalampelaksanaan pemblokiran atau filtering. Kementerian Kominfoberwenang untuk membuat database konten yang dilarang olehundangundang dan berwenang memerintahkan para PenyelenggaraAkses Internet untuk melakukan pemblokiran atau filtering. Akan tetapi,perihal penentuan adanya konten yang melanggar undangundangmenjadi tanggung jawab tiap Kementerian atau lembaga pemerintahansesuai dengan kewenangannya..

Permen Kominfo 19/2014 Membangun Mekanisme Checks and Balancesantara Pemerintah dan Masyarakat.a. Permen Kominfo 19/2014 mennberikan kesempatan seluasluasnyabagi masyarakat dan pemilik situs untuk mengajukan keberatanterhadap filtering yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo yangmerupakan wujud dari mekanisme checks and balance. Mekanisme inidiimplementasikan dengan adanya prosedur normalisasi.

promptly transmit the results of theverification process to the importing Member State which shallthen determine whether or not the subject good is originating.The entire process of retroactive check including the process ofnoting the issuing authority of the exporting Member State theresult of determination whether or not the good is originatingshall be completed within one hundred and eighty (180) days.While awaiting the results of the retroactive check, paragraph(c) shall be applied Retroactive checks

Dan frase when it has reasonable doubt as to theauthenticity of the document or as to the accuracy of theinformation regarding the true origin of the goods in question orof certain parts thereof maka sernua informasi yang terdapatdalam Form D dapat dimintakan Retroactive checks kepadaissuing authority;Alasan yang menjadi dasar pengguguran Form D oleh Terbandingsebagaimana disebutkan pada LHA267 adalah karena tidakmemenuhi persyaratan prosedural yang diwajibkan sesuaiketentuanketentuan dalam Operational

Berdasarkan Rule 18 huruf (a) pada revisedOCP ACFTA sebagai berikut:The Customs Authority of the importing Party may request aretroactive check at random and/or when it has reasonable doubtas to the authenticity of the document or as to the accuracy of theinformation regarding the true origin of the products in question orof certain parts thereof;Retroactive checks sebagaimana disebutkan di atas dilakukanterbatas pada keraguan receiving authority atas keaslian dari FormE atau keakuratan dari origin

Dari frase: when it has reasonable doubt as to the authenticityof the document or as to the accuracy of the information regardingthe true origin of the products in question or of certain partsthereof maka semua informasi yang terdapat dalam Form E dapatdimintakan Retroactive Checks kepada issuing authority;Alasan yang menjadi dasar pengguguran Form E oleh DJBCsebagaimana disebutkan pada LHA267 adalah karena tidakmemenuhi persyaratan prosedural yang diwajibkan sesuaiketentuanketentuan dalam Operational

No. 34 P/HUM/2006.pengujian tersebut kepada Hakim merupakan prinsip checks and balancesberdasarkan system pemisahan kekuasaan negara (yang dipercaya dapat lebihmenjamin perwujudan gagasan demokrasi dan citacita negara hukum rechtstaatmaupun rule of law).Prinsip checks and balances ini adalah merupakan prinsip hukum dan politikyang universal dianut dibanyak negara yang menyebut dirinya negara hukum dannegara demokrasi.

~=Di sisi lain, cabang kekuasaan yudikatif yang dalam hal ini diwakili oleh PTUNJakarta bertugas untuk menilai apakah Presiden telah melaksanakan hukum yangada, in casu UU Grasi, dengan benar, sebab saat ini tindakan Presiden yangterwujudkan dalam bentuk KTUN Terlawan yang tengah disengketakan karenaproses penerbitannya telah melanggar ketentuan dalam UU Grasi.Merujuk pada prinsip checks and balance, maka tiap cabang kekuasaan harus salingmelakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan dari cabang

lainnya agartercipta keseimbangan dalam pelaksanaan kekuasaan.Dalam konteks ini, jika PTUN Jakarta menyatakan dirinya tidak berwenang denganalasan penerbitan KTUN Terlawan yang menolak grasi Pelawan merupakan hakprerogatif Presiden, maka PTUN Jakarta, selain telah mengabaikan fungsinyasebagai cabang dari kekuasaan yudikatif, telah pula melanggar prinsip checks andbalance yang dapat berujung pada terjadinya pelaksanaan kekuasaan eksekutif yangsewenangwenang.PENGAJUAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA KEPADA

Dengan adanya pembentukan Tim Penilai ini menunjukanadanya checks and balances antara Tim Penilai Harga dengan panitia P2TKota Pangkalpinang sehingga menimbulkan pengawasan (controling) antarapanitia P2T Kota Pangkalpinang dengan Tim Penilai Harga;Bahwa Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Pangkalpinang juga telahmembentuk Tim Teknis Pengadaan Tanah dengan Keputusan Ketua PanitiaPengadaan Tanah Kota Pangkalpinang Nomor : 01/KEP/BLH/III/2009,tanggal 17 Maret 2009 tentang Pembentukan Tim Teknis Pengadaan

Dengan adanya pembentukan Tim Penilai ini menunjukanadanya checks and balances antara Tim Penilai Harga dengan panitia P2TKota Pangkalpinang sehingga menimbulkan pengawasan (controling) antarapanitia P2T Kota Pangkalpinang dengan Tim Penilai Harga;6.

IKHSAN bersediamembongkar lagi bangunan tanpa meminta ganti kerugian kepada PemerintahKota Pangkalpinang.Bahwa sesuai dengan konsep Negara hukum (rechtsstaats) yang dianut olehNegara kita sejak terjadinya 4 (empat) kali amandemen UndangUndangD 1945telah menganut sistem pemisahan kekuasaan (separation of power) antaraeksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan prinsip checks and balance.

Bahwa Praperadilan harus dilakukan secara cepat mendahului prosespokok perkara karena hanya berkenaan dengan prosedur tata carapenanganan seorang Tersangka yang diduga melakukan tindak pidanasebagai fungsi checks and balances ada atau tidaknya pelanggaran hakasasi manusia. Namun dengan demikian tidak sertamerta tertutupnyadilakukan proses penyidikan kembali terhadap seorang Tersangka apabiladitemukan buktibukti yang cukup setelanh permohonan Praperadilannyadikabulkan.

Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa prosesperkara Praperadilan harus dilakukan secara cepat dan sematamata hanyaberfungsi sebagai checks and balances terhadap prosedur proses sebelumseseorang Tersangka diajukan di persidangan agar tidak dilanggarnya hakhak asasi seorang Tersangka.

Dengan adanyapembentukan Tim Penilai ini menunjukkan adanya checks andbalances antara Tim Penilai Harga dengan panitia P2T KotaPangkalpinang sehingga menimbulkan pengawasan (controling)antara panitia P2T Kota Pangkalpinang dengan Tim Penilai Harga;Bahwa Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Pangkalpinang jugatelah membentuk Tim Teknis Pengadaan Tanah dengan KeputusanHal. 43 dari 69 hal. Put.

Dengan adanyapembentukan Tim Penilai ini menunjukan adanya checks andbalances antara Tim Penilai Harga dengan panitia P2T KotaPangkalpinang sehingga menimbulkan pengawasan (controling)antara panitia P2T Kota Pangkalpinang dengan Tim Penilai Harga;6.

diganti rugioleh Pemerintah Kota Pangkalpinang dan memundurkan bangunan, jikabangunan yang dibangun masih terkena sepadan jalan maka Saksi Sadr.IKHSAN bersedia membongkar lagi bangunan tanpa meminta gantikerugian kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang.Bahwa sesuai dengan konsep Negara hukum (rechtsstaats) yang dianutoleh Negara kita sejak terjadinya 4 (empat) kali amandemen UUD 1945telah menganut sistem pemisahan kekuasaan (separation of power) antaraeksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan prinsip checks

Hal itu berakibat pada tidakterjadinya saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks andbalances) pada institusiinstitusi ketatanegaraan. Peyerahankekuasaan tertinggi kepada MPR merupakan kunci yangmenyebabkan kekuasaan pemerintahan Negara seakanakantidak memiliki hubungan dengan rakyat.b. UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegangkekuasaan eksekutif (presiden).

Dua cabangkekuasaan negara yang seharusnya dipisahkan dan dijalankanoleh lembaga negara yang berbeda tetapi nyatanya berada di satutangan (Presiden) yang menyebabkan tidak bekerjanya prinsipsaling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances)dan berpotensi mendorong lahirnya kekuasaan yang otoriter.c.

Hal itu. membuka peluang bagiberkembangnya praktik penyelenggaraan negara yang tidaksesuai dengan Pembukaan UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, antara lain, sebagai berikut:Halaman 65 dari 88 Putusan Nomor 38/Padt/2017/PT YYK(1) Tidak adanya saling mengawasi dan saling mengimbangi(checks and balances) antar lembaga negara dan kekuasaanterpusat pada Presiden.(2) Infrastruktur politik yang dibentuk, antara lain partai politik danOrganisasi masyarakat, kurang mempunyai kebebasanberekspresi

Hal ini diperparah lagi dengantidak adanya pengawasan vertical secara maksimal dari pendelegasikewenangan kepada penerima delegasi kKewenangan, atau tidak ada checksand balances.Prinsip checks and balances ini adalah prinsip hukum yang universal dandianut di banyak negara yang menyebut dirinya negara hukum dan negarademokrasi, salah satunya negara kita yang tercinta ini, Indonesia.

Jadi,seharusnya fungsi checks and balances ini tidak semata dalam tataran aturantertulis saja, tetapi bagaimana aturan tersebut dapat dilaksanakan olehpelaksana UU (in casu oleh Termohon dalam perkara a quo) secara penuhtanggungjawab dan penuh kesadaran, sehingga antara praktik dengan aturantidak boleh bertolak belakang, supaya citacita lunhur bangsa, untuk memberikanperlindungan hukum bagi setiap orang, termasuk orang yang melakukankesalahan atau orang yang diduga melakukan kesalahan (in casu Pemohondalam

tersebutsebagaimana tersebut sebagaimana diuraikan dalam Peraturan MahkamahAgung Nomor: 04 Tahun 2016 pada Bab II Pasal 2 yanng kiranya perlu bersamasecara jernih oleh kita semua agar lembaga Praperadilan dalam prakteknyaHalaman 9 dari 132 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2021/PN Amb.tidak menyimpang menjadi lembaga yang mengyji halhal yang sifatnyamateriil.Selain itu kita semua juga sepakat bahwa Praperadilan terkait denganprosedur tata cara penanganan seorang tersangka yang diduga melakukantindak pidana sebagai fungsi checks

promptly transmit the results of theverification process to the importing Member State which shallthen determine whether or not the subject good is originating.The entire process of retroactive check including the process ofnoting the issuing authority of the exporting Member State theresult of determination whether or not the good is originatingshall be completed within one hundred and eighty (180) days.While awaiting the results of the retroactive check, paragraph(c) shall be applied Retroactive checks

Dan frase when it has reasonable doubt as to theauthenticity of the document or as to the accuracy of theinformation regarding the true origin of the goods in question orof certain parts thereof maka sernua informasi yang terdapatdalam Form D dapat dimintakan Retroactive checks kepadaissuing authority;Alasan yang menjadi dasar pengguguran Form D oleh Terbandingsebagaimana disebutkan pada LHA267 adalah karena tidakmemenuhi persyaratan prosedural yang diwajibkan sesuaiketentuanketentuan dalam Operational

No. 1291 K/Pid.Sus/2012Ikhsan bersedia membongkar lagi bangunan tanpa meminta ganti kerugiankepada Pemerintah Kota Pangkalpinang ;Bahwa sesuai dengan konsep Negara hukum (rechtsstaats) yang dianut olehNegara kita sejak terjadinya 4 (empat) kali amandemen UUD 1945 telahmenganut sistem pemisahan kekuasaan (separation of power) antaraeksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan prinsip checks and balance.Sedangkan kedudukan Kejaksaan adalah dibawah eksekutif (presiden)sebagai tugas melakukan Penuntutan