Kecuali di NegaraNegara Anglo Saxondimana judex berdasarkan Comman Law mutlak wajib mengikuti danmenerapkan hukum aturan yang ada dalam Yurisprudensi;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungmempertimbangkan sebagai berikut:mengenai alasan ke sampai dengan kelll:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judexfacti sudah tepat dan benar, serta tidak salah dalam menerapkan hukum,dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa rumah tangga Penggugat

No.68/Pdt.G/2018/PTA.Smg.jikalau Penggugat yang notabene sebagai Paman, yang sudahberumur 76 tahun, bersekongkol dengan para kerabat (T.T. s.d T.T.IV), bersekongkol dengan para tetangga (para saksi Penggugat dansaksi Turut Tergugat), bahkan bersekongkol dengan Lurah setempat(Adi Yunarso, S.Sos) untuk menfitnah kemenakannya sendiri (T. 1)dengan mengacakacak nasabnya, demi untuk memperebutkan hartawarisan, hal tersebut bertentangan dengan Comman sense/consensus of common opinion..

jika keberatan tersebut berdasar hukum maka besarkemungkinan akan diterima dan berakibat tidak diterimanya suratdakwaan atau dinyatakan batal demi hukum (Lilik Mulyadi 1996:93) ;Menimbang bahwa, Istilan eksepsi atau keberatan tidak tidak diatursecara langsung dalam KUHAP namun lebih secara tersiratsebagaimana pasal 156 ayat (1) KUHAP definisi eksepsi tidakdirumuskan secara jelas, istilan yang digunakan adalah keberatanpengertian keberatan dalam pasal ini lebin dekat dengan objectiondalam sistem Comman

WidyaSuhendro melalui system ellips yang detailnya sebagai berikut : Req Date Req.No Jenis barang Jumlah Harga28 Des 12 9500057837 Drill, Cordless mobile 1ea 4.013.37507 Jun 13 9500160304 Saw, chain electric 2ea 4.013.37513 Mar 13 9500106410 Regulator, voltage 2ea 6.629.23114 Mar 13 9500107327 Nail, comman bright 25 kg 450.00014 Mar 13 9500107327 Naol, comman bright 7 kg 126.000 Halaman 3 dari 49 halaman Putusan No: 5/Pdt.SusPHI/2017/PN.Jap 12.13.14.15.16.17. 14 Mar 13 9500107327 Cable, power, electrical

jika keberatan tersebut berdasar hukum maka besarkemungkinan akan diterima dan berakibat tidak diterimanya suratdakwaan atau dinyatakan batal demi hukum (Lilik Mulyadi 1996:93) ;Menimbang bahwa, Istilan eksepsi atau keberatan tidak tidak diatursecara langsung dalam KUHAP namun lebih secara tersiratsebagaimana pasal 156 ayat (1) KUHAP definisi eksepsi tidakdirumuskan secara jelas, istilan yang digunakan adalah keberatanpengertian keberatan dalam pasal ini lebin dekat dengan objectiondalam sistem Comman

Pertama(Pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum), maka sangat beralasanapabila pemeriksaan perkara a quo tidak dilanjutkan dan menetapkan bahwaPermohonan Pemohon Praperadilan Gugur.Menimbang bahwa, Istilah eksepsi atau keberatan tidak diatur secaralangsung dalam KUHAP namun lebih secara tersirat sebagaimana pasal 156ayat (1) KUHAP definisi eksepsi tidak dirumuskan secara jelas, istilah yangdigunakan adalah keberatan pengertian keberatan dalam pasal ini lebihdekat dengan objection dalam sistem Comman

Legalitas itu harus dalambentuk tertulis karena kita secara khusus dari Negara Hukun (Recht Staat),maka ada Peradlan Administrasi, yang meskipun dalam perkembanganIndonesia bisa dianggap sudah mix dengan Rule of Law atau Comman Lawitu karena Yurusprudensi kita pakai sebagai sumber hokum, tapi inti dariNegara Hukum (Recht Staat), yang dimana NegaraNegara Hukum (RechtStaat) itu adalah Peradilan Administrasi, yangb intinya adalah legalitas,sehingga jika didalam peraturan perundangundangan itu mengatakanpengusulan

harusnya menyurat kepada Presiden supayaBupati yang mendapat kewenangan dari atas sebagai PPK di daerah tidakdisalahkan karena ada pendelegasian kewenangan, maka PPK harus tundukpada Perpres;Bahwa ahli menyatakan didalam hukum administrasi, intinya legalitas.Legalitas itu harus dalam bentuk tertulis karena dari Negara Hukum memangkita secara khusus dari Negara Hukum (Recht staat), maka ada PeradilanAdministrasi, yang meskipun dalam perkembangan Indonesia bisa dianggapsudah mix dengan Rule of Law atau Comman

Perjanjian Nominee adalah suatu konsep yangdikenal dalam Comman Law, kita tidak mengenal itu, Civil Lawtidak mengenal konsep perjanjian nominee dalam hukumnasional kita itu tidak diakui ;Bahwa dalam praktek perjanjian nominee orang yangmenyediakan uang disebut beneficiary ownership dan orangyang tercantum namanya dalam anggaran dasar disebut legalownership jadi jika ada pihak yang mengadakan perjanjiannominee, maka perjanjian itu tidak memiliki causa sehinggaperjanjian itu batal demi hukum ;Bahwa

Bahwa dalam sistem hukum manapun di dunia ini, apakah menurut sistemhukum Eropa Kontinental (civil law system) dan Angglo Saxon (comman lawsystem) atau menurut sistem Hukum Islam dan Hukum Adat pun, tidak akanpernah ada pihak yang berpiutang dapat memiliki jaminan hutangdebiturnya.

Asikin Kusumaatmadja, SHKekuatan Yurisprudensi di Indonesia bersifat Persuasive Presedent lainhalnya di negaranegara penganut Anglo Saxon, dimana dianut adanyasistem the binding force of precedent atau asas stare decicist et quiranon movere secara gradual asas mengikat hakim pada Yurisprudensiyang bersifat esensial yang disebut ratio decidensi pada asasnya, lembagapreseden dalam sistem hukum Comman law System menentukanketentuanketentuan hukum itu. dikembangkan dalam prosespenerapannya.

Asikin Kusumaatmadja, SHKekuatan Yurisprudensi di Indonesia bersifat Persuasive Presedent lainhalnya di negaranegara penganut Anglo Saxon, dimana dianut adanyasistem the binding force of precedent atau asas stare decicist et quiranon movere secara gradual asas mengikat hakim pada Yurisprudensiyang bersifat esensial yang disebut ratio decidensi pada asasnya, lembagapreseden dalam sistem hukum Comman law System menentukanketentuanketentuan hukum itu dikembangkan dalam prosespenerapannya.

AGUSTINUS MALAU

Agustinus Malau