Bahwa sebelum melakukan pembelian tanah dari pemilik asal tanahEigendom Verbonding dengan Nomor 19537 (Nomor Salinan501/1938), Kantor Djawatan Padjak telah melakukan beberapaprosedur sesuai dengan aturan yang berlaku pada saat itu, adapunlangkahlangkah yang dilakukan oleh Kantor Djawatan Pajak dalamrangka membeli tanah yang diiklankan pada Harian Suluh Indonesiatersebut di atas meliputi:i.

Tanggal 3 Mei 1961 Kantor Djawatan Padjak mengirimkan suratpermohonan bantuan kepada kepada Pemimpin JawatanGedungGedung Daerah Jakarta agar dalam waktu yangsesingkatnya dapat membeli gedung yang berada di Jalan KajiNomor 46.il. Tanggal 8 Mei 1961 Kantor Djawatan GedungGedung NegaraDaerah Djakarta Tangerang mengirimkan gambar situasi (blueprint) rumah Jalan Kaji Nomor 46, Petodjo, Jakarta.ill.

No. 19537.Tanggal 12 Mei 1961 Kantor Djawatan Padjak DepartemenKeuangan Jakarta menerima tembusan surat dari Kepala JawatanGedunggedung negara Jakarta dan Tangerang yang ditujukankepada Ketua Panitia Pembebasan Tanah untuk KeperluanPemerintah Daerah Jakarta Tengah yang pada intinya memintakepada Panitia Pembebasan Tanah untuk Keperluan PemerintahDaerah Jakarta Tengah untuk melakukan penaksiran hargagedunggedung yang terletak di Jalan Kaji Nomor 46 Jakarta.Tanggal 29 Mei 1961 Kepala Djawatan Pajak

Soerjono Sastrohadikoesoemo selakuKepala Djawatan Padjak Departemen Keuangan di Djakartasebagai pihak kedua (pembeli) yang pada intinya menerangkanHal. 8 Putusan Nomor 99/PDT/2020/PTDKI.bahwa jual beli dan penyerahan itu dilakukan dan diterima olehkedua belah pihak.x. Tanggal 15 Juni 1961 Kantor Djawatan Padjak menerimaPanggilan dari Kantor Djawatan GedungGedung Negara Jakartadan Tangerang untuk membicarakan mengenai harga rumah diJalan Kaji Nomor 46.xi.

Soerjono Sastrohadikoesoemo selaku Kepala Djawatan PadjakDepartemen Keuangan di Djakarta sebagai pihak kedua (pembeli) dibuatdan ditandatangani pada tanggal 10 Juni 1961.f.

. , dengan dasar gugatannya sebagai berikut:1 Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil pada DepartemenPendidikan Dasar Dan Kebudajaan (Djawatan Kebudayaan) sejaktahun 1946 sampai dengan tahun 1967.

Djawatan Kebudayaan dan sekalikali tidak diperbolehkanmenyerahkan kepada pihak lain.4) Apabila telah ada pengeluaran biayabiaya dengan kemauan sendiriuntuk memperbaiki/menambah ruangan tersebut di atasmaka mengenai itu Sdr.

Apalagi sejak tahun 1967, Penggugat sudahtidak lagi bekerja di Djawatan Kebudayaan maka sudah seharusnyaPenggugat mengosongkan ruangan tersebut karena secara otomatis suratidzin tersebut sudah tidak berlaku lagi.Halaman 25 .

Oleh karena itu,surat idzin Kepala Djawatan Kebudajaan Departemen PP dan KebudayaanNomor 2396/S/60 tanggal 22 Juli 1960 dinyatakan tidak berlaku lagi dan izinuntuk menempati dan menghuni ruangan/bangunan tersebut telah berakhir.

menempati Ruangan/bangunan Eks kantorP12: Djawatan Kebudayaan di Jalan Kimia 12 Jakarta No: 101946/A.A1/IK/2012 (Berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya, diberitanda Bukti P12)Fotocopy Tanggapan mengenai Surat Izin menempatiruangan/bangunan Eks Kantor Djawatan Kebudayaan di13.Bukti Jalan Kimia 12 Jakarta No: 092/06.XI.12/LOTS&P (BerupaP13:Fotocopy sesuai dengan aslinya , diberi tanda Bukti P13)14.Bukti P14: Fotocopy Surat Keterangan No: 2740/e/62 (BerupaFotocopy sesuai dengan aslinya , diberi tanda

Bahwa sebelum melakukan pembelian tanah dari pemilik asal tanahEigendom Verbonding dengan Nomor 19537 (Nomor Salinan501/1938), Kantor Djawatan Padjak telan melakukan beberapaprosedur sesuai dengan aturan yang berlaku pada saat itu, adapunlangkahlangkah yang dilakukan oleh Kantor Djawatan Pajak dalamHalaman 6 dari 95 Putusan Nomor 410/Pdt.G/2018/PN. Jkt.

Soerjono Sastrohadikoesoemo selakuKepala Djawatan Padjak Departemen Keuangan di Djakarta sebagaipihak kedua (pembeli) yang pada intinya menerangkan bahwa jualbeli dan penyerahan itu dilakukan dan diterima oleh kedua belahpihak.x. Tanggal 15 Juni 1961 Kantor Djawatan Padjak menerima Panggilandari Kantor Djawatan GedungGedung Negara Jakarta danTangerang untuk membicarakan mengenai harga rumah di Jalan KajiNomor 46.xl.

pada Harian Suluh Indonesia tersebut diatas meliputi:Tanggal 3 Mei 1961 Kantor Djawatan Padjak mengirimkan suratpermohonan bantuan kepada kepada Pemimpin JawatanGedungGedung Daerah Jakarta agar dalam waktu yangsesingkatnya dapat membeli gedung yang berada di Jalan KajiNomor 46.Tanggal 8 Mei 1961 Kantor Djawatan GedungGedung NegaraDaerah Djakarta Tangerang mengirimkan gambar situasi (blueprint) rumah Jalan Kaji Nomor 46, Petodjo, Jakarta.Tanggal 12 Mei 1961 Kantor Djawatan Padjak mengirimkan surattentang

Soerjono Sastrohadikoesoemo selakuKepala Djawatan Padjak Departemen Keuangan di Djakartasebagai pihak kedua (pembeli) yang pada intinya menerangkanbahwa jual beli dan penyerahan itu dilakukan dan diterima olehkedua belah pihak.Tanggal 15 Juni 1961 Kantor Djawatan Padjak menerimaPanggilan dari Kantor Djawatan GedungGedung Negara Jakartadan Tangerang untuk membicarakan mengenai harga rumah diJalan Kaji Nomor 46.Tanggal 12 Januari 1962 Kantor Djawatan Padjak menerima suratatas nama Gubernur, Kepala

Alamudi yang mewakili Said Bin AbdullahBin On, tanggal 5 Juni 1961Surat Perjanjian antara Kepala Djawatan Padjak DepartemenKeuangan di Djakarta dengan tuan Said Bin Ali Bin On tanggal10 Juni 1961Sertifikat Hak Milik Nomor 45/ PetodjoSurat Kepala Direktorat atas nama Kepala Djawatan Padjakkepada Kepala Daerah Djawatan Gedung2 Negara Djakarta danTangerang tanggal 6 Juli 1961Surat Nomor 11a123/62 atas nama Gubernur, Kepala DaerahKhusus Ibu Kota Jakarta Raya Tanggal 12 Januari 1962 kepadaKantor Djawatan

Imam Soekirno, yang telah secara sah menghunidan merawat dengan baik rumah di Jalan Manggarai Utara VIG.2 RT/RW 008/001 Kelurahan/Desa Manggarai KecamatanTebet Kota Jakarta Selatan, sejak 1959 sampai sekarang,berdasarkan Surat Kepala Inspeksi Djawatan dan BangunanPerusahaan Djawatan Kereta Api Nomor 33/Rd/I/59;33) Penggugat 33, ARMIATI, adalah ahli waris dari (alm.h.)

Kereta Api Nomor 2d/Rd/58,tertanggal 29 Maret 1958;Penggugat 31 berdasarkan Surat Ketua Panitia PerumahanInspeksi Djalan dan Bangunan Perusahaan Jawatan Kereta ApiNomor J1/21900/351/62, tertanggal 23 Juli 1962;Penggugat 32 berdasarkan Surat Kepala Inspeksi Djawatan danBangunan Perusahaan Djawatan Kereta Api Nomor 3/Rd/I/59;Penggugat 33 berdasarkan Surat Kepala Inspeksi Djawatan danBangunan Perusahaan Djawatan Kereta Api Nomor 16/Rd/I/71,tertanggal 13 September 1971;Penggugat 34 berdasarkan Surat

Putusan Nomor 201 K/TUN/201664.65.66.67.68.69.70.71.7/2.73.74.75.Djalan dan Bangunan Perusahaan Djawatan Kereta Api NomorB91/971/SK/74, tertanggal 20 Desember 1974;Penggugat 64 berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi Djalan dan Bangunan Perusahaan Djawatan Kereta Api Nomor9/Rd/1/58, tertanggal 11 Februari 1958;Penggugat 65 berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi Djalan dan Bangunan Perusahaan Djawatan Kereta Api Nomor24/Rd/I/60, tertanggal 11 Maret 1960;Penggugat 66 berdasarkan Surat Keterangan

Kepala Inspeksi Djalan dan Bangunan Perusahaan Djawatan Kereta Api Nomor18/Rd/I/70, tertanggal 21 Juli 1970;Penggugat 67 berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi Djalan dan Bangunan Perusahan Djawatan Kereta Api Nomor9/Rd/I/72, tertanggal 21 Maret 1972;Penggugat 68 berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi Djalan dan Bangunan Perusahaan Djawatan Kereta Api Nomor8/Rd/I/60, tertanggal 25 Desember 1960;Penggugat 69 berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi Djalan dan Bangunan Perusahaan Djawatan

Penggugat 77 berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi Djalan dan Bangunan Perusahaan Djawatan Kereta Api Nomor05/Rd/I/74, tertanggal 9 Februari Mei 1974;78. Penggugat 78 berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi Djalan dan Bangunan Perusahaan Djawatan Kereta Api Nomor32/Rd/l/68, tertanggal 14 Juni 1968;79. Penggugat 79 berdasarkan Surat Keterangan Kepala Inspeksi Djalan dan Bangunan Perusahaan Djawatan Kereta Api Nomor2/Rd/I/70, tertanggal 12 Februari 1970;80.

(alm.)Soeparwo, pensiunan Perusahaan Djawatan Kereta Api (PJKA),yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumahdi Jl.

Soeradji, pbensiunan Perusahaan Djawatan Kereta Apiyang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baik rumahdi Jl. Manggarai Utara V D18 RT/RW 005/001 Kel/DesaManggarai Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan, sejak 1967 sampaidengan sekarang, berdasarkan Surat Keterangan Kepala InspeksiDjalan dan Bangunan dari Djawatan Kereta Api, No. 57/Rd/I/67tertanggal 13 Oktober 1 967 ; PENGGUGAT 12, SITIRAHAYU, adalah ahli waris dari (alm.)

R.Mochamad Ali, pensiunan Perusahaan Djawatan Kereta Api yangtelah secara sah menghuni rumah dan merawat dengan baikrumah di Jl. Manggarai Utara blok D 24 RT/RW 005/001Kel/Desa Manggarai Kec.

SUJATMIKO, adalah pensiunanPerusahaan Djawatan Kereta Api yang telah secara sahmenghuni dan merawat dengan baik rumah di JI. Manggarai Utara F.14 RT/RW 007/001 Kel/Desa Manggarai Kec.

Abdullah Sani, pensiunan Perusahaan Djawatan KeretaApi, yang telah secara sah menghuni dan merawat dengan baikrumah di Jl. Manggarai Utara F.17 RT/RW 007/001 Kel/DesaHalaman 41 dari 263 halaman Putusan No. 278/G/2014/PTUNJKT18)19)20)Manggarai Kec.

KAl/Termohon Peninjauan Kembali/TergugatIntervensi (Vide : bukti PK.1, dan PK.2) .Hal tersebut sesuai dengan keterangan mantan Direktur DjenderalKepala Djawatan Kereta Api masa bakti 1950 1959, tanggal 24Juni 2000 (Vide : bukti P.7) yang menyatakan, "Rumah Dinastersebut yang ditempati Para Pemohon Peninjauan Kembaliadalah rumahrumah milik instansi pemerintah lain, seperti Verkeer& Waterstaat (B.O.W).

Sehingga tidak benar bahwatanah yang dimohonkan hak barunya (sertifikat) oleh PemohonPeninjauan Kembali Penggugat (Penghuni) tersebut merupakantanah negara tidak bebas (dalam penguasaan Djawatan Kereta Api).Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 40 PK/TUN/2008Hal tersebut karena memang tanah negara a quo tidak pernah dalampenguasaan Djawatan Kereta Api ;.

Adapuntanahtanah yang dihuni oleh Pemohon PeninjauanKembali/Penggugat dan/atau tanahtanah yang dimohonkan hakbaru dalam perkara ini di luar yang dimaksud Ordonansi tersebutdan bersih dari tandatanda yang dimaksudkan (putih/bersih).Sesuai pula dengan keterangan tertulis mantan Direktur Jnderal,Kepala Djawatan Kereta Api, bahwa tanah/rumah negeri tersebutmilik instansi pemerintah lain, seperti Verkeer & Waterstaat (V&W) (Vide : bukti P.7).

Direktorat Jenderal Cipta Karya (sebelumnya :Djawatan Gedung Gedung Negara) ;Di samping itu perlu ditegaskan pula oleh Pemohon PeninjauanKembali, bahwa pada peta tanah perubahan ke5 tersebutdiperoleh informasi bahwa rumah negara di Jalan Natuna Nomor 9s/d Nomor 33 dan Jalan Rakata Nomor 1 s/d Nomor 15berdasarkan besluit Directeur Spoorwegen diserahkan kepadaDepartement Van Binnenlandsch Bestuur atau Departemen DalamNegeri.

DirektoratJenderal Cipta Karya (sebelumnya : Djawatan Gedung GedungNegara) ;2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie dan Majelis Hakim Kasasidalam putusannya halaman 40 alinea kedua yang menyatakan :*"Menimbang, bahwa atas keberatankeberatan tersebut MahkamahAgung berpendapat sebagai berikut :Mengenai keberatan ad. 1 s/d ad. 7: Hal. 14 dari 18 hal. Put.

Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 4 (empat) oranganak lakilaki dan perempuan diantaranya bernama SUSANAWIWIEK WIDOWATI (Pemohon), yang lahir di Cimahi, padatanggal 30 September 1961, sesuai Surat Keterangan KelahiranNo. 774 A/IX/62 yang dikeluarkan oleh Djawatan KesehatanAngkatan Darat Cimahi, tertanggal 2 Bulan 10 tahun 1961 ;3.

Soemoatmodjo, Prdan dikeluarkan oleh Gereja SANTO ANTONIUS KotabaruYogyakarta dan ditandatangani oleh Antonius Padua DanangBra mast i, Pr (b u kt i P 2) ; a SURAT KETERANGAN KELAHIRAN DJAWATAN KESEHATANANGKATAN DARAT tertanggal 2 Oktober 1961 menerangkan padapokoknya bahwa SUSANA WIWIEK WI DOWATI adalah dilahirkanpada tanggal 30 September 1961 di Rumah Sa kit DUSTIRA Tjimahi,yang dilahirkan dari pasangan suamiisteri R.

orang tua Pemohon adalah ternan dekatSakSi * $2 nn nnn nn nn nn enna nn nn nn nn nn nnn nnn nn nnn ee nn ne ee3Halaman 3 dari 10 Penetapan Perkara Nomor : 142/Pdt.P/2013/PN.YKBahwa orang tua Pemohon bernama ALBERTUS SAMBUDIMARGONO dan MARIA ADEIll EN MUDJIHARTI menikah dandikaruniai empat orang anak lakilaki dan perempuandiantaranya bernama SUSANA WIWIEK WIDOWATI(Pemohon), yang lahir di Cimahi, pada tanggal 30 September1961, sesuai Surat Keterangan Kelahiran No. 774 A/IX/62 yangdikeluarkan oleh Djawatan

: OL monn nena anne nnn nnn nnn n nnn nn neeBahwa saksi kenai dengan Pemohon karena PemohonadalahadikiparSaksi;Bahwa orang tua Pemohon bernama ALBERTUS SAMBUDIMARGONO dan MARIA ADEIl EN MUDJIHARTI menikah dandikaruniai empat orang anak lakilaki dan perempuandiantaranya bernama SUSANA WIWIEK WI DOWATI(Pemohon), yang lahir di Cimahi, pad a tanggal 30 September1961, sesuai Surat Keterangan Kelahiran No. 774 A/IX/62yangHalaman 4 dari 10 Penetapan Perkara Nomor : 142/Pdt.P/2013/PN.YKdikeluarkan oleh Djawatan

Bahwa benar dari perkawinan terse but telah dilahirkan 4 (empat)orang anak lakilaki dan perempuan diantaranya bernama SUSANAWIWIEK WIDOWATI Pemohon, yang lahir di Cimahi, pada tanggal30 September 1961, sesuai Surat Keterangan Kelahiran No. 774A/X/62 yang dikeluarkan oleh Djawatan Kesehatan Angkatan DaratCimahi, tertanggal 2 Bulan 10 tahun 1961 sebagaimana bukti PIdan P4 serta keterangan Saksi I dan Saksii Il ;ae Bahwa benar oleh karena kesibukan orang tua Pemohonkelahiranpemohon belum dicatatkan

Kabupaten Banjaranegara, yang menerangkanbahwa Pemohon telah menikah dengan sorang lakilaki bernama NURJANTOpada tanggal 6 Desember 1960 ; Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2014 diKelurahan Rejasa, Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara, sesuai suratkematian nomor : 474.3/14/Kel Rjs/2014, tertanggal 27 Oktober 2014, yangdikeluarkan oleh Lurah Rejasa ; Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipilterbukti dengan Kutipan Surat Keputusan Kepala Djawatan

Kesehatan RakjatPropinsi Djawa Tengah Nomor : 5432/UP/c tertanggal 9 Juli 1969, yangdikeluarkan oleh Kepala Bagian Personil Djawatan Kesehatan Rakjat PropinsiDjawa Tengah ; Bahwa karena kelalaian almarhum suami Pemohon nama suami Pemohon diPetikan dari buku pendaftaran nikah nama suami Pemohon tertulis NURJANTOsedangkan di Kutipan Surat Keputusan Kepala Djawatan Kesehatan RakyatPropinsi Djawa Tengah Nomor : 5432/UP/c tertanggal 9 Juli 1969, yangdikeluarkan oleh Kepala Bagian Personil Djawatan Kesehatan

permohonannya ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya tersebut,Pemohon mengajukan alat bukti suratsurat berupa : 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor3304084607440001 tanggal 31 Agustus 2012 atas nama Pemohon(bukti P.1) :Foto copy Petikan dari buku pendaftaran nikah nomor : 587/15/1960,tertanggal 6 Desember 1960, yang dikeluarkan oleh Kepala KantorUrusan Agama Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjaranegara,(bukti P.2) ; Foto copy Kutipan Surat Keputusan Kepala Djawatan

Pemohon menikah dengan suami Pemohon dengan setatus suamiPemohon duda talak yang telah punya nama NURJANTO yang sebelumpernikahan isteri pertama tersebut suami Pemohon bernama TACHJAN;e Bahwa suami Pemohon disamping mempunyai dua nama tersebut suamiPemohon dalam masyarakat juga dikenal nama TACHJAN HS ;e Bahwa nama NURJANTO, TACHJAN dan TACHYAN HS merupakan satuorang yang sama yang merupakan suami Pemohon ;e Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai NegeriDepartemen Kesehatan pada Djawatan

SuamiPemohon disamping mempunyai dua nama tersebut dalam masyarakat suami Pemohonjuga dikenal nama TACHYAN HS, sehingga dalam perkara a quo TACHJAN danNURJANTO serta TACHYAN HS adalah nama dari orang yang sama yang merupakansuami Pemohon ;Menimbang, bahwa semasa hidupnya suami Pemohon bekerja sebagai PegawaiNegeri Departemen Kesehatan pada Djawatan Kesehatan Rakjat (Dinas P.4 M)Kabupaten Banjarnegara dengan nama TACHJAN ;Menimbang, bahwa oleh karena NURJANTO, TACHJAN atau TACHYAN HSmerupakan Pegawai

Bahwa sebelum melakukan pembelian tanah dari pemilik asal tanahEigendom Perceel Verbonding dengan Nomor 19537 (Nomor Salinan501/1938), Kantor Djawatan Padjak telah melakukan beberapaprosedur sesuai dengan aturan yang berlaku pada saat itu.

Adapunlangkahlangkah yang dilakukan oleh Kantor Djawatan Pajak dalamrangka membeli tanah yang diiklankan pada Harian Suluh Indonesiatanggal 26 April 1961 tersebut meliputi:1) Tanggal 3 Mei 1961 Kantor Djawatan Padjak mengirimkan suratpermohonan bantuan kepada Pemimpin Jawatan gedunggedung daerah Jakarta agar dalam waktu yang sesingkatsingkatnya dapat membeli gedung yang berada di Jalan KajiNomor 46 (T14);2) Tanggal 8 Mei 1961 Kantor Djawatan GedungGedung NegaraDaerah Djakarta Tangerang mengirimkan

No. 1289 K/Pdt/2014Tanggal 12 Mei 1961 Kantor Djawatan Padjak mengirimkansurat tentang petunjuk letak rumah Jalan Kaji Nomor 46, Petojo,Jakarta kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum KotaprajaJakarta Raya melalui surat nomor Prm.11516 yang padaintinya meminta petunjuk apakah letak rumah di Jalan KajiNomor 46 tersebut tidak termasuk daerah yang akan di bongkar(T16);Tanggal 12 Mei 1961 Kantor Djawatan Padjak mengirimkanSurat Nomor Prm. 11518 kepada Wakil Ketua DPRD JakartaRaya perihal persetujuaan Pembelian

SoerjonoSastrohadikoesoemo selaku Kepala Djawatan Padjak Keuangandi Djakarta sebagai pihak kedua (pembeli) yang pada intinyamenerangkan bahwa jual beli dan penyerahan itu dilakukan danditerima oleh kedua belah pihak;10) Tanggal 12 Januari 1962 Kantor Djawatan Padjak menerimasurat atas nama Gubernur Kepala Daerah Khusus lbu kotaJakarta Raya dengan Nomor Surat 11a123/62 perihalpersetujuaan pembelian tanah di Jalan Kaji yang pada intinyameneruskan Surat Nomor Prm. 158 tanggal 1961 ke KantorInspeksi

pembelianantara Kantor Djawatan Pajak Departemen Keuangan dengan Saidbin Ali bin On ditandatangani, hal ini dibuktikan dengan beberapa halyang meliputi:1) Surat Berita Acara Odr 34/Bgn/12lI71 tanggal 15 Maret 1970yang berisi serah terima pekerjaan perbaikan Rumah Dinas DitjenPajak, Jalan Kaji antara Drs.

PALUDDIN yang diterbitkan olehBupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang.3. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Djawatan Karet Rakyat Tjabang SumateraTimur di Medan Nomor : 1120/0110 tanggal 20 Agustus 1956 perihal Tanahhak milik T. PALUDDIN seluas 2 H.A. jang dipindjam oleh Inspeksi DjawatanKaret Propinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada T.

PALUDDIN selakuKetua Kelompok Petrani Karet Ketjamatan Sunggal.4. 1 (satu) lembar Surat Pinjam Pakai dan Pengembalian oleh Djawatan KaretRakyat.Scoaeenen Bahwa suratsurat tersebut diserahkan Alm. T.PALUDDIN kepada terdakwadengan tujuan untuk pembuktian dalam gugatan tersebut akan tetapi pada tanggal 29Agustus 2013 orang tua saksi korban yaitu Alm. T. PALUDDIN meninggal duniasehingga sesuai dengan kesepakatan bersama antara saksi korban dengan saksi T.GUNTUR ALAMSYAH dan saksi T.

Surat Pinjam Pakai oleh Perusahaan Djawatan Karet Rakyat (Disbun) No :1120/01/10.4. Surat pinjam pakai dan pengembalian oleh Djawatan Karet Rakyat.woncennee Kemudian pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi oleh saksi korbansekitar bulan Oktober 2013 sekira Pkl. 14.00 WIB di Istana Maimun Jin. B.

TENGKU PALUDDIN ;1 (satu) lembar asli Surat Kepala Djawatan Karet Tjabang Sumatera Timur tanggal 20 Agustus 1956 No. 1120/0110 perihal tanah milik T.

TENGKUPALUDDIN, 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Djawatan Karet TjabangSumatera Timur tanggal 20 Agustus 1956 No. 1120/0110 perihal tanahmilik T. PALUDIN seluas 2 HA yang dipinjam oleh Inspeksi Djawat KaretPropinsi Sumatera Utara; 1 (satu) lembar asli sket gambar Kapling letaktanah sebagai lampiran Surat Keterangan tanah No. 8.KI/1956,dikembalikan kepada yang berhak yakni Ah/i Waris Almarhum TENGKUPALUDIN ;1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 8 Nopember 2012 an.Terdakwa H.

PALUDDIN yang diterbitkan olehBupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang.3. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Djawatan Karet Rakyat Tjabang SumateraTimur di Medan Nomor : 1120/0110 tanggal 20 Agustus 1956 perihal Tanahhak milik T. PALUDDIN seluas 2 H.A. jang dipindjam oleh Inspeksi DjawatanKaret Propinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada T.

PALUDDIN selakuKetua Kelompok Petrani Karet Ketjamatan Sunggal.4. 1 (satu) lembar Surat Pinjam Pakai dan Pengembalian oleh Djawatan KaretRakyat.Scoaeenen Bahwa suratsurat tersebut diserahkan Alm. T.PALUDDIN kepada terdakwadengan tujuan untuk pembuktian dalam gugatan tersebut akan tetapi pada tanggal 29Agustus 2013 orang tua saksi korban yaitu Alm. T. PALUDDIN meninggal duniasehingga sesuai dengan kesepakatan bersama antara saksi korban dengan saksi T.GUNTUR ALAMSYAH dan saksi T.

Surat Pinjam Pakai oleh Perusahaan Djawatan Karet Rakyat (Disbun) No :1120/01/10.4. Surat pinjam pakai dan pengembalian oleh Djawatan Karet Rakyat.woncennee Kemudian pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi oleh saksi korbansekitar bulan Oktober 2013 sekira Pkl. 14.00 WIB di Istana Maimun Jin. B.

TENGKU PALUDDIN ;1 (satu) lembar asli Surat Kepala Djawatan Karet Tjabang Sumatera Timur tanggal 20 Agustus 1956 No. 1120/0110 perihal tanah milik T.

TENGKUPALUDDIN, 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Djawatan Karet TjabangSumatera Timur tanggal 20 Agustus 1956 No. 1120/0110 perihal tanahmilik T. PALUDIN seluas 2 HA yang dipinjam oleh Inspeksi Djawat KaretPropinsi Sumatera Utara; 1 (satu) lembar asli sket gambar Kapling letaktanah sebagai lampiran Surat Keterangan tanah No. 8.KI/1956,dikembalikan kepada yang berhak yakni Ah/i Waris Almarhum TENGKUPALUDIN ;1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 8 Nopember 2012 an.Terdakwa H.

Djawatan, ialah organisasi suatu kementerian yang berdirisendin, sebagai yang dimaksud dalam Peraturan PemerintahNo.20 Tahun 1952.Pasal 2Kecuali jika penguasaan atas tanah Negara dengan Undangundang atau peraturan lain pada waktu berlakunya PeraturanPemerintah ini, telan diserahkan kepada sesuatu Kementerian,Djawatan atau Daerah Swatantra, maka peguasaan atas TanahNegara pada Menteri Dalam Negeri.Pasal 3(1) Di dalam penguasaan tersebut dalam Pasal 2 ada pada MenteriDalam Negeri, maka ia berhak :a

Sesuatu Kementerian atau Djawatan untuk melaksanakankepentingan tertentu dari Kementerian atau Djawatan itu.Pasal 5:Kementerian, Djawatan atau Daerah Swatantra berkewajiban akanmenyerahkan kembali penguasaan atas Tanah Negara kepadaMenteri Dalam Negeri di dalam hal tanah atau sebagian dari tanahitu. tidak dipergunakan lagi untuk melaksanakan ataumenyelenggarakan kepentingan sebagai dimaksud dalam Pasal 4atau maksud yang terkandung dalam penyerahan penguasaantersebut dalam Pasal 2Pasal 8:Setelah mendengar

Perusahaanperusahaan Milik Belanda sudah menjadi asset Djawatan Kereta Api yangsekarang sudah menjadi P.T.Kereta Api Indonesia (persero), sehinggadengan demikian Asset perusahaan kereta api Swasta berdasarkan UndangUndang nomor 86 tahun 1958 sudah dinasionalisasi dan berdasarkanPeraturan Pemerintah republik Indonesia nomor 40 dan 41 tahun 1959sudah menjadi asset Djawatan Kereta Api sekarang P.T.Kereta Api Indonesia( persero ).Bahwa perusahaan swasta Belanda yang beroperasi di Indonesia, ada 12(dua

Tahun 1959 diserahkan penguasaanya kepada Djawatan KeretaApi. Maka atas dasar kekuatan hukum yang termuat dalam UndangUndangnomor 86 tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor40 dan nomor 41 tahun 1959. Maka tanah tanah asset swasta Belandasudah berubah menjadi hak beheer Djawatan Kereta Api.

Bahwa pada saat Nasionalisasi,kakek dan orang tua dari para penggugatkonpensi, tergugat dalam rekonpensi, adalah sebagai pegawai DjawatanKereta Api. sehingga dengan adanya Nasionalisasi, kakek dan orang tua daripara penggugat konpensi, tergugat dalam rekonpensi tunduk padaperaturanperaturan yang berlaku pada Djawatan Kereta Api, dan pada saatitu pula kakek dan orang tua dari para penggugat dalam konpensi, tergugatdalam rekonpensi, selaku karyawan Djawatan Kereta Api, diperkenankanuntuk menempati

Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil pada DepartemenPendidikan Dasar Dan Kebudajaan (Djawatan Kebudayaan) sejak tahun1946 sampai dengan tahun 1967. (Terlampir Bukti P1);2.

dan dengan demikianPenggugat adalah pihak yang berhak atas tanah dan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Kimia Dalam Nomor 12 A, Menteng,Pegangsaan, Jakarta Pusat tersebut:Bahwa Penggugat sampai sekarang masih terus menghuni rumah tersebutsecara beritikad baik dan terusmenerus tanpa adanya gangguan dari pihakmanapun, dan penghunian mana adalah berdasarkan Surat Izin Nomor3251/Um/56 tertanggal 10 Juli 1955 dan Surat Idzin Nomor 2398/S/60tertanggal 22 Juli 1960, yang diberikan oleh Djawatan

Bahwa kemudian Penggugat juga mendapatkan jjin kembali untukmendapatkan rumah dari pihak Departemen Pendidikan, Pengadjaran danKebudajaan Djakarta yang dalam hal ini Djawatan Kebudajaan denganSurat Ijin Nomor 2398/S/60 tanggal 22 Djuli 1960. (terlampir Bukti P3);4. Bahwa selanjutnya Penggugat melakukan perbaikanperbaikan atas rumahtersebut yang dilakukannya dengan biaya sendiri sehingga menjadi rumahtempat tinggal yang layak untuk dihuni;Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 2187 K/Pdt/20175.

Nomor 2187 K/Pdt/2017bangunan yang terletak di Jalan Kimia Dalam Nomor 12 A, Menteng,Pegangsaan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Izin Nomor 3251/Um/56tertanggal 10 Juli 1955 dan Surat Izin Nomor 2398/S/60 tertanggal 22 Juli1960, yang diberikan oleh Djawatan Kebudayaan Kementerian Pendidikan,Pengadjaran dan Kebudajaan;4.

Nomor 2187 K/Pdt/2017yang diperpanjang dengan Surat Izin Nomor 2398/S/60 tertanggal 22 Djuli1960 yang diberikan oleh Kepala Djawatan Kebudayaan KementerianPendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan RI (sekarang menjadiKementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI):Bahwa pemberian jjin untuk menghuni ruangan/bangunan sebagaimanadimaksud pada angka 3 diberikan oleh Kepala Djawatan KebudayaanKementerian Pendidikan Pengadjaran dan Kebudajaan (PP dan K)didasarkan pada pertimbangan bahwa Tergugat R/Penggugat K yang

PALUDDIN yang diterbitkan oleh BupatiKepala Daerah Kabupaten Deli Serdang;3. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Djawatan Karet Rakyat Tjabang SumateraTimur di Medan No. 1120/0110 tanggal 20 Agustus 1956 perihal Tanah HakMilik T. PALUDDIN seluas 2 Ha jang dipindjam oleh Inspeksi DjawatanKaret Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada T.

Surat Pinjam Pakai oleh Perusahaan Djawatan Karet Rakyat (Disbun) No.1120/01/10;4. Surat Pinjam Pakai dan Pengembalian oleh Djawatan Karet Rakyat;Kemudian pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi oleh saksikorban, sekitar bulan Oktober 2013 sekira pukul 14.00 WIB, di Istana MaimunJalan B. Katamso Medan, saksi korban kembali lagi menemui Terdakwa H.EDY HANAFI, SH., untuk meminta suratsurat tersebut di atas, namunTerdakwa tidak memberikannya juga.

No. 1741 K/Pid/20151 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan olehKepala Kampung, Kampung Lalang No. 8 kt/1956 atas nama T.PALUDDIN; 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah No. 116939/B/XVIII/12tanggal 31 Desember 1975; 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Djawatan Karet Rakyat TjabangSumatera Timur di Medan No. 1120/0110 tanggal 20 Agustus 1956perihnal Tanah Hak Milik TENGKU PALUDDIN seluas 2 Ha jangdipindjam oleh Inspeksi Djawatan Karet Provinsi Sumatera Utarayang ditujukan kepada

PALUDDIN, 1 (satu)lembar asli Surat Kepala Djawatan Karet Tjabang Sumatera Timur tanggal20 Agustus 1956 No. 1120/0110 perihal Tanah Milik T. PALUDDIN seluas2 Ha yang dipinjam oleh Inspeksi Djawatan Karet Provinsi Sumatera Utara,1 (satu) lembar asli sket gambar kapling letak tanah sebagai lampiran SuratKeterangan Tanah No. 8.KI/1956, bukan lagi milik dari T. PALUDDIN,tetapi telah menjadi milik dari Pembanding;Sehingga adanya permintaan dari ahli waris Alm. T.

PALUDDIN, 1 (satu)lembar asli Surat Kepala Djawatan Karet Tjabang Sumatera Timur tanggal20 Agustus 1956 No. 1120/0110, 1 (satu) lembar asli sket gambar kaplingletak tanah sebagai lampiran Surat Keterangan Tanah No. 8.KI/1956,adalah milik dari Pemohon Kasasi H.

Bahwa penguasaan dan pemilikan PENGGUGAT sesuai dengan dokumendokumen sebagai berikut :a) Volg Nomor: 35669/33 Brief Gouvernements Secretaris No. 393/Btanggal 15 Februari 1934;b) Surat Inspektur Kepala Djawatan Perikanan Darat Propinsi Djawa BaratNomor: 1320/XVV3E tanggal 9 April 1952 Perihal : Empang yang akandigunakan oleh Djawatan Perikanan yang ditujukan kepada BupatiTangerang;c) Surat Djawatan Perikanan Darat Wilayah Tangerang Nomor:360/XVV3/63 tanggal 13 September 1963 Perihal : Penguasaan

(linbeheer) tanah pemerintah bekas erpacht untuk keperluan JawatanPerikanan Darat Wilayah Tangerang;d) Surat Kepala Djawatan Perikanan Darat Daerah Tingkat Il TangerangNomor: UT162/X1V/1964 tanggal 6 Juli 1964 Perihal : Permohonan HakBeheer Empang untuk Jawatan Perikanan Darat Wilayah Tangerangyang ditujukan kepada Bupati Tangerang Cc.

Bahwa sebagaimana tertuang dalam Surat Inspektur Kepala DjawatanPerikanan Darat Propinsi Djawa Barat Nomor: 1320/XVV3E tanggal 9 April1952 Perihal : Empang yang akan digunakan oleh Djawatan Perikanan yangditulukan kepada Bupati Tangerang, awalnya tanah PENGGUGATkeseluruhannya seluas +11 Ha, namun kemudian berkurang menjadi hanyaseluas + 8 Ha, oleh Kepala Djawatan Perikanan Darat Daerah Tingkat IlTangerang ditugaskan sdr.

Menyatakan sah dan berharga dokumendokumen kepemilikanPENGGUGAT sebagai berikut:a) Volg Nomor: 35669/33 Brief Gouvernements Secretaris Nomor: 393/Btanggal 15 Februari 1934;b) Surat Inspektur Kepala Djawatan Perikanan Darat Propinsi Djawa BaratNomor : 1320/XVV3E tanggal 9 April 1952 Perihal : Empang yang akandigunakan oleh Djawatan Perikanan yang ditujukan kepada BupatiTangerang;c) Surat Djawatan Perikanan Darat Wilayah Tangerang Nomor:360/XVV3/63 tanggal 13 September 1963 Perihal : Penguasaan (linbeheer

) tanah pemerintah bekas erpacht untuk keperluan JawatanPerikanan Darat Wilayah Tangerang;d) Surat Kepala Djawatan Perikanan Darat Daerah Tingkat Il TangerangNomor : UT162/XIV/1964 tanggal 6 Juli 1964 Perihal : Permohonan HakHalaman 18 dari 33 Putusan Nomor 159/PDT/2017/PT.BTN.Beheer Empang untuk Jawatan Perikanan Darat Wilayah Tangerangyang ditujukan kepada Bupati Tangerang Cc.

Bahwa Tanah dan Bangunan tersebut pada zaman Belandadipergunakan sebagai Sarana dan Prasarana (kantor dan prasaranalain) perusahaan Djawatan Kereta Api (Staat Spoorwagen) yangkemudian guna memelihara dan menjaga aset Djawatan Kereta Api(Staat Spoorwagen) tersebut, maka pada tanggal 731958 penjagaandan pemeliharaannya dipercayakan kepada Sdr. Soewarmo (yang saatitu sebagai karyawan Djawatan Kereta Api) (Bukti T.1.5) Jo. SuratKeterangan Nomor.

Tahun 1960tentang Penguasan Benda Tetap Milik Warga Negara Belanda yang merupakan Aset Pemerintah di bawah Penguasaan Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini dahulu Balai Besar Djawatan Kereta Api (Staat Spoorwagen), Perusahaan Negara Kereta Api dan sekarangPT. Kereta Api Indonesia (Persero). .

Kereta Api Indonesia) yang dahuluberama Balai Besar Djawatan Kereta Api (staat spoorwagen) digunakanSarana dan prasarana (Kantor dan prasarana lainnya) dan kemudianuntuk menjaga dan memelihara kantor tersebut oleh PenggugatdR/Tergugat dK (PT. Kereta Api Indonesia) yang dahulu bernama BalaiBesar Djawatan Kereta Api (staat spoorwagen) pada tanggal 731958telah menunjuk dan mempercayakan kepada Sdr.

Kereta Api sebagai PerusahaanNegara yang rencanaya akan dibangun sekolah Djawatan Kereta Api.Sambil menunggu dibangunnya sekolah Djawatan Kereta Api,Djawatan Kereta Api mengijinkan pegawai Djawatan Kereta Api untukmenempati tanah dan bangunan tersebut sebagai rumah Dinas, salahsatu pegawai Djawatan Kereta Api yang diijinkan untuk menempatisebagain tanah dan bangunan tersebut adalah Soewarno32sebagaimana Surat Keterangan DJAWATAN KERETA API tanggal 20Februari 1958;Bahwa karena DJAWATAN KERETA API

BUKTIT.XVI1:Surat Djawatan Kereta Api tanggal 20 Februari 1958 tentang PerintahMenempati rumah JlIn.Dago No.200 dan 200A Bandung,2. BUKTIT.XVI2:Akte Notaris Gina Riswara Koswara, SH. No.4 tanggal 3 Agustus 2003tentang Pemindahan dan Penyerahan Hak Penghunian dari H. HasanMachmud bin Abdul Somad yang diwakili para ahli warisnya kepadaMohamad Babsel:3.

Soerjono Sastrohadikoesoemo selaku Kepala Djawatan PadjakDepartemen Keuangan di Djakarta sebagai pihak II (pembeli);j.

Adapunlangkahlangkah yang dilakukan oleh Kantor Djawatan Pajak dalamrangka membeli tanah yang diiklankan pada Harian Suluh Indonesiatanggal 26 April 1961 tersebut meliputi:1) Tanggal 3 Mei 1961 Kantor Djawatan Padjak mengirimkan suratpermohonan bantuan kepada Pemimpin Jawatan GedungGedungDaerah Jakarta agar dalam waktu yang sesingkatnya dapat membeligedung yang berada di Jalan Kaji Nomor 46.

(T14):2) Tanggal 8 Mei 1961 Kantor Djawatan GedungGedung NegaraDaerah Djakarta Tangerang mengirimkan gambar situasi (blueprint) rumah Jalan Kaji Nomor 46, Petodjo, Jakarta. (T15);3) Tanggal 12 Mei 1961 Kantor Djawatan Padjak mengirimkan suratHalaman 29 dari 45 Hal. Put.

Soerjono Sastrohadikoesoemo selakuKepala Djawatan Padjak Departemen Keuangan di Djakartasebagai pihak kedua (pembeli) yang pada intinya menerangkanbahwa jual beli dan penyerahan itu dilakukan dan diterima olehkedua belah pihak;10)Tanggal 12 Januari 1962 Kantor Djawatan Padjak menerima suratatas nama Gubernur, Kepala Daerah Khusus Ibu Kota JakartaRaya dengan Nomor Surat 11a123/62 perihal persetujuanpembelian tanah di Jalan Kaji yang pada intinya telah meneruskanSurat Nomor Prm. 1518 tanggal 1961 ke

(T22):Bahwa Kantor Djawatan Pajak Departemen Keuangan membeli tanaha quo berdasarkan surat perjanjian pada tanggal 10 Juni 1961,sehingga terbukti bahwa Kantor Djawatan Pajak DepartemenKeuangan telah terlebin dahulu membeli tanah a quo sebelumSertifikat Hak Milik Nomor 45/Petojo yang merupakan konversi dariEigendom Perceel Verponding Nomor 19537 tersebut terbit padatanggal 29 Desember 1963;.

Berdasarkan hal tersebut jelas terlihat dasar Penggugat menempatiRumah berdasarkan Surat Penunjukan Rumah (selanjutnya disebutSPR) yang diberikan Perusahaan Djawatan Kereta Api sekarangmenjadi PT Kereta Api Indonesia (Persero) (selanjutnya disebut PTKAI) yang diberikan kepada orang tua Penggugat untuk kepentingandinas.

Kereta ApiIndonesia (Persero) dan menyalahi aturan SPR yang menyatakanbahwa terhitung sejak berakhirnya penghunian Rumah Dinas tersebutyang bersangkutan atau ahli warisnya dalam tempo 3 (tiga) bulan harusmengosongkan dan menyerahkannya kembali kepada Djawatan KeretaApi (DKA) / Perusahaan Jawatan Kereta Api (PUKA) / PerusahaanUmum Kereta Api (PERUMKA).. Bahwa dalam hal penghunian rumah perusahaan milik PT.

Iljas yang ditandatangani oleh Kepala Inspeksi 1 Djalan danBangunan Djawatan Kereta Api (Bukti P4);b. Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. 32939/MP/75 yangmenetapkan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeriatas nama Sdr. Mohamad lias yang ditandatangani Kepala DinasPersonil Perusahaan Jawatan Kereta Api An. Menteri Perhubungantertanggal 1861975 (Bukti P5);c.

Moch Ilias (orangtua Penggugat) untuk menempatiruangan dari rumah dinas dengan sewa tertinggi Rp. 8,28, yang dayaberlakunya selama pemegang masih bekerja pada Djawatan Kereta ApiHalaman 69 dari 75 halaman.

Kereta Api Indonesia, dimanaPenggugat bukanlah Pegawai Djawatan Kereta Api dan rumah yangditempati Penggugat adalah rumah dinas dan yang berhak menempatirumah dinas Djawatan Kereta Api adalah Pegawai pada Djawatan KeretaApi sekarang PT Kereta Api Indonesia (Persero);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan a quo,karena ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kepentinganPenggugat untuk mengajukan gugatan dalam kapasitasnya sebagai orangyang merasa kepentingannya secara hukum dirugikan

SUBKOMANDO OPSAMADA LANUMA PANASAN yang menyatakan telahdiadakan penelitian oleh Team Screening Lanuma Panasan padatanggal 21 Mei 1975, hasil Screening NEGATIF (Tidak ada indikasiterlibat peristiwa G.30.S/PKI) untuk memenuhi salah satu persyaratansebagai anggota Pegawai Negeri Sipil LANUMA Panasa dan bukti SuratKeterangan No : W.200/0201/21/23/1966, tanggal 2 Juli 1966 yangmenerangkan bahwa anggauta kami Nama MULJONO, Pangkat TjalonPegawai Negeri Sipil, Djabatan Anggauta Sie Administrasi Personil,Djawatan

SUB KOMANDOOPSAMADA LANUMA PANASAN yang menyatakan telah diadakanpenelitian oleh Team Screening Lanuma Panasan pada tanggal 21 Mei1975, hasil Screening NEGATIF (Tidak ada indikasi terlibat peristiwaG.30.S/PKI) untuk memenuhi salah satu persyaratan sebagai anggotaPegawai Negeri Sipil LANUMA Panasa dan bukti Surat Keterangan No:W.200/0201/21/23/1966, tanggal 2 Juli 1966 yang menerangkan bahwaanggauta kami Nama MULJONO, Pangkat Tjalon Pegawai Negeri Sipil,Djabatan Anggauta Sie Administrasi Personil, Djawatan

Desa Ponggok yang melaporkanPenggugat sebagai aktifis politik biro Partai Komunis Indonesia dansayap politik (underbow) yang dilarang dan dibubarkan oleh PemerintahRI serta saksisaksi Pelapor yang memang aktifis dari Politik Biro PartaiKomunis Indonesia dan Tergugat dalam pemeriksaannya melalaikanadanya Surat Keterangan No : W.200/0201/21/23/1966, tanggal 2 Juli1966 yang menerangkan bahwa anggauta kami Nama MULJONO,Pangkat Tjalon Pegawai Negeri Sipil, Djabatan Anggauta SieAdministrasi Personil, Djawatan

seorang Caretaker Desa Ponggok;Bahwa Tergugat Ill ditarik dalam gugatan ini dikarenakan telahmenerbitkan Surat Keputusan Menhankam RI Nomor Skep/195/V 1/1985,tanggal 11 April 1985 yang mengakibatkan Penggugat diberhentikansebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat dan Tergugat Il dengaanmelalaikan adanya Surat Keterangan No: W.200/0201/21/23/1966,tanggal 2 Juli 1966 yang menerangkan bahwa anggauta kami NamaMULJONO, Pangkat Tjalon Pegawai Negeri Sipil, Diabatan Anggauta SieAdministrasi Personil, Djawatan

Tergugat dalam penyelesaian pengaduan/laporan darimasyarakat yaitu Caretaker Calon Kepala Desa Ponggok yang namanyaJinu Sastro Mulyono membuat laporan pengaduan terhadap Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil tidak berpedoman pada Peraturan DisiplinPegawai Negeri Sipil padahal Penggugat sudah mendapatkan SuratKeterangan No : W.200/0201/21/23/1966, tanggal 2 Juli 1966 yangmenerangkan bahwa anggauta kami Nama MULJONO, Pangkat TjalonPegawai Negeri Sipil, Djabatan Anggauta Sie Administrasi Personil,Djawatan

Juariyah dikaruniai 4 (empat) orang anak masingMAaSiNg :e@ = Arsiati 2252222e Fatmah 9222e Syaadah 3 Bahwa Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik Cabang Malang tanggal 1411957 telahmenerbitkan Surat Keputusan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas namaCholik b.

Achmad (Penggugat)dengan nomor huruf C481 yang dikeluarkan Djawatan Pendaftaran Tanah Milik CabangMalang tanggal 1411957 ; Dan tidak tepat tidak gugatan ditujukan kepada TERGUGAT, seharusnya Penggugatmengajukan gugatan terhadap Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pratama Malangyang telah menerbitkan bukti yang dimiliki Penggugat dan tidak ada hubungan hukumkaitannya dengan tanah milik yang tercatat Buku Leter C Desa No. 481 a/n B. Cholik btH.

Achmad (Penggugat)dengan nomor huruf C481 yang dikeluarkan Djawatan Pendaftaran Tanah Milik CabangMalang tanggal 1411957 ;Kaitannya catatan Buku Leter C Desa No. 481 a/n B. Cholik bt H. Djuariah yang telah dibagiwaris kepada anakanaknya sesuai perubahan catatan Leter C Desa No. 481tanggal.........tanggal 5 April 1986 ke Leter C Nomor : 1054 a/n. Hj. Sufatmah dan tanggal 27 Maret 1986sesuai ke Leter C Nomor : 1050 a/n. Arsiati yang terletak di Desa Mendalan KecamatanWinongan Kab.

Huruf C. 481 yangdikeluarkan oleh Djawatan Pendaftaran Tanah Milik, Cabang Malang.

Djuariah dengan No. huruf C 481yang dikeluarkan oleh Djawatan Pendaftaran Tanah Milik Cabang Malang ( vide bukti P1 ), makatidakseharusnya Djawatan Pendaftaran Tanah Milik Cabang Malang diajukan sebagai Tergugatkarena bukan sebagai Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan obyek sengketa ;Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alas an gugatan Penggugat adalah bahwaTergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan asas Kecermatansebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf