Ditemukan 7 data
14 — 2
Menetapkan biodata Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/112/1983 tanggal 24 September 1983 dirubah menjadi nama Pemohon I : DOFIRI bin P. YATIM, tanggal lahir : Lumajang, 07-09-1957, nama Pemohon II : SUWANTINI, tanggal lahir : Lumajang, 12-05-1965; 3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang4.
PENETAPANNomor : 0053/Pdt.P/2013/PA.LmjBISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Lumajang yang memeriksa danmengadili perkara tertentu. dalam tingkat pertama telahmemberikan penetapan dalam perkara Perubahan Biodata yangdiajukan oleh :DOFIRI bin P.
Bahwa setelah para Pemohon menerima Buku Kutipan AktaNikah tersebut, lalu disimpan tanpa membaca isinya, ternyatasetelah dibaca terdapat kesalahan biodata yakni dalam BukuKutipan Akta Nikah tertulis nama Pemohon : DOFIRI bin ATIM;tanggal lahir : Lumajang, 26 tahun; nama Pemohon IlSISWANTINI binti MURSADI; tanggal lahir : Lumajang, 18 tahun;sedangkan nama yang sebenarnya adalah nama Pemohon :DOFIRI bin P.
Bahwa oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapanperubahan biodata dari Pengadilan Agama Lumajang, gunadijadikan sebagai alas hukum untuk dilakukan perubahanbiodata dalam Buku Kutipan Akta Nikah tertulis nama Pemohon : DOFIRI bin ATIM; tanggal lahir : Lumajang, 26 tahun; namaPemohon Il : SISWANTINI binti MURSADI; tanggal lahirLumajang, 18 tahun; diubah dengan nama Pemohon : DOFIRIbin P.
,P7., dan P8, telah terbukti bahwa biodata yangbenar adalah nama Pemohon : DOFIRI bin P.
175 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Anmad Dofiri,M.Si., selaku Kapolda D.I. Yogyakarta, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Made Kusuma Jaya, S.H.,S.I.K., dan kawankawan, berkantor di Kantor BidangHukum Polda D.I. Yogyakarta, Jalan Lingkar Utara,Condong Catur, Depok, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13Maret 2019;2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA selakuPENYELENGGARA NEGARA REPUBLIK INDONESIAHalaman 1 dari 8 hal. Put.
9 — 3
FAIZI bin DOFIRI) terhadap Penggugat (ASTUTIK binti KHUSAINI) ;.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
1.ELIS
2.SITI MARYAM DAHLAN
31 — 9
- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi ijin kepada Pemohon SITI MARYAM DAHLAN, selaku isteri ketiga dari Almarhum HASYIM ASMAWI, bertindak untuk mewakili 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur bernama : AHMAD DOFIRI HASYM, Laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 13 Mei 2018 dan LOEBNA MALAIKA HASYIM, Perempuan, lahir di Bogor, tanggal 17 Februari 2020, secara bersama-sama dengan para ahli waris dari Almarhum HASYIM ASMAWI untuk menjual sebidang tanah seluas 13.630 m2
27 — 7
Dofiri Rusdi ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Qoriatul Muawanah binti H. Abdul Basid ) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
3.1. Mutah sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah );
3.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah );
3.3. Nafkah 4 orang anak bernama 1.
ELLY NINGSIH
Termohon:
Polda DIY
96 — 26
AHMAD DOFIRI, M.Si dan Penerima Kuasa KOMBES POL. MADE KUSUMAJAYA, S.H.
90 — 72
norma internal Polri;Bahwa berdasarkan Undangundang kapolriNomor 1 tahun 2013 terhadap anggota Polri aktif,Polri berwenang untuk menempatkan anggotaPolri diluar struktur berdasarkan keputusanKapolri demikian dengan pengembaliannyadilakukan dengan keputusan Kapolri;Bahwa dalam Undangundang kepegawaian tidakdikenal adanya istilah demosi;Bahwa Pasal 6 Undangundang ASN apabiladicermati kontekstual dikaitkan dengan Pasal 20Undangundang No. 2 Tahun 2001 maka anggotaKepolisian Negara R. bukan ASN;Ahmad Dofiri
Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwaPemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Polritersebut tidak dapat dikatakan demosi karena kedudukan Penggugat dalamorganisasi Polri yaitu dari Pamen Yanma Polri (penugasan pada setmilpres) keanalis kebijakan madya divisi hukum polri yang apabila dilihat secara eselonisasijabatan di lingkungan polri, kedua jabatan tersebut berada pada jajaran yangsama yaitu eselon IIB (hal ini sejalan dengan keterangan saksi Brigjen Pol Drs.Ahmad Dofiri