Membayar angsuran uang pengakhiran pekerja sesuai peraturanperundangundangan yang berlaku ke rekening pekerja pada DanaPensiunan Lembaga keuangan (DPLK)/Bank yang dijamin LembagaPenjamin Simpanan (LPS);iv.

,DPLK dari tahun 2011 s/d 2016 =Rp.10.853.092,Kekurangan Seragam tahun 2011 s/d 2016 =Rp. 2.200.000.Jumlah =Rp.41.857.792,ToniUang Pesangon 8 Bulan x Rp. 2.246.000, =Rp.17.968.000,Uang penghargaan masa kerja 3 bulan x Rp. 2.246.000=Rp. 6.738.000,Uang Penggantian Perumahan serta Perobatan danperawatan Rp. 24.706.000, x 15% =Rp. 3.705.900,HALAMAN 11PUTUSAN PERKARA HUBUNGAN INDUSTRIALNomor 113/Pat.SusPHI/2017/PN MdnKoefisien UMK tahun 2008 s/d 2016 = Rp. 14.525.400,DPLK dari tahun 2008 s/d 2016 = Rp

29.198.000, x 15% =Rp. 4.379.700,Koefisien UMK tahun 2005 s/d 2016 = Rp. 16.838.400,DPLK dari tahun 2005 s/d 2016 = Rp. 17.040.460.Kekurangan Seragam tahun 2005 s/d 2016 = Rp. 3.700.000.Jumlah = Rp. 71.156.560,.

DPLK dari tahun 2011 s/d 2016 = Rp. 10.853.4092, Kekurangan Seragam tahun 2011 s/d 2016 = Rp. 2.200.000.Jumlah = Rp. 41.857.729,Penggugat IV Uang Pesangon 3 Bulan x Rp. 2.246.000, =Rp. 6.738.000, Uang Penggantian Perumahan serta Perobatan danperawatan Rp. 6.738.000, x 15% =Rp. 1.010.700, Koefisien UMK tahun 2011 s/d 2016 =Rp. 5.925.600, DPLK dari tahun 2013 s/d 2016 =Rp. 5.996.707, Kekurangan Seragam tahun 2013 s/d 2016 =Rp. 800.000.Jumlah = Rp. 20.471.007,Penggugat V Uang Pesangon 5 Bulan x Rp.

Uang Penggantian Perumahan serta Perobatan danperawatan Rp. 29.198.000, x 15% =Rp. 4.379.700, Koefisien UMK tahun 2005 s/d 2016 = Rp. 16.838.400, DPLK dari tahun 2005 s/d 2016 = Rp. 17.040.460.

Besarnya uangpisah disamakan dengan perhitungan penghargaan masa kerja yaitu 5 x gajiperbulan;Bahwa Penggugat juga belum mendapat dana pensiun dari program DanaPensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atas nama Penggugat, yang menjadihak Penggugat;Bahwa berdasarkan dalil tersebut di muka, ternyata sampai persoalan inidibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSemarang, Tergugat secara nyata dan sah menurut hukum telah melakukanpelanggaran;Bahwa oleh karena itu Tergugat sudah jelas melanggar

Benar Penggugat telah diikutkan dalam program dana pensiun lembagakeuangan (DPLK) dan program JamsostekBahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 19/G/2012/PHI Smg tanggal 10 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Penggugat untuk sepenuhnya; Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negarasebesar Rp186

Heri Purwanto tidak ditelaah secaramendalam tentang latar belakang DPLK Indolife;Petitum Penggugat angka 3 adalah memohon agar dana pensiun padaProgram Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Indolife Pensiontamamenjadi hak milik Penggugat, maka timbul pertanyaan berdasarkan apakahsehingga Penggugat berhak atas dana pensiun tersebut;Menimbang, bahwa kepesertaan Penggugat didalam DPLK IndolifePensiuntama terikat oleh ketentuan umum Dana Pensiun Lembaga KeuanganIndolife yang menyatakan bahwa program pensiun

Selanjutnyadalam Pasal 12 ketentuan umum DPLK Indolife usia pensiun normal sekurangkurangnya 45 tahun dan setinggi tingginya 65 tahun, selain itu usia pensiun bisadipercepat sekurang kurangya 10 tahun dari usia pensiun normal;Menimbang, bahwa usia pensiun Penggugat terhitung sampai denganterakhir bekerja karena alasan pengunduran diri adalah kurang dari 35 tahun,Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri SemarangHalaman 7 dari 10 hal. Put.

Purwanto sejak tahun 1994 sebagaipengurus DPLK Indolife menerangkan bahwa kalau ada Karyawan yangmengundurkan diri maka dana pensiun tersebut milik perusahaan.

DPLK 2% (Emp) IDR 143,6463. Jamsostek JHT 2% (Emp) IDR 143,6464. BPJS Jaminan Vensiun (Emp) IDR 71,823Total Deductions IDR 369,115Estimate Net payment (after tax &deductions) IDR 132,106,767Tergugat II:Name : Ramlah YusufBN : 0000007820D.O.H : 15Mar05D.O.T : 31Aug19D.O.W : 15Mar05Base Salary : 7,216,650Marital Status (TAX) : MarriedA. Government Regulation (UU No 13 Tahun 2003)1. Severance / Pesangon IDR 129,899,7002. Service / Penghargaan masa kerja IDR 36,083,2503.

DPLK 2% (Emp) IDR 144,3333. Jamsostek JHT 2% (Emp) IDR 144,3334. luran Serikat IDR 10,000Total Deductions IDR 370,833Estimate Net payment (after tax &deductions) IDR 125,854,463Tergugat III:Name : Fitriani TangkesaluBN : 0000008148D.O.H : 22Nov05D.O.T : 31Aug19D.O.W : 22Nov05Base Salary : 5,873,945Marital Status (Tax) : MarriedA. Government Regulation (UU No 13 Tahun 2003)1. Severance/Pesangon IDR 105,731,0102. Service/Penghargaan masa kerja IDR 29,369,7253.

DPLK 2% (Emp) IDR 144,333Total Deductions IDR 5,120,832Estimate Net payment (after tax &deductions) IDR 135,341,400Tergugat VII:Name : Andi NellyBN : 0000008158D.O.H : 22Nov05D.O.T : 31Aug19D.O.W : 22Nov05Base Salary : 5,869,765Marital Status (Tax) : MarriedA. Government Regulation (UU No 13 Tahun 2003)1. Severance/Pesangon IDR 105,655,7702. Service/Penghargaan masa kerja IDR 29,348,8253. Compensation/Penggantian Hak IDR 20,250,6894.

DPLK 2% (Emp) IDR 113,1813. luran Serikat IDR 10,0004. Jamsostek JHT 2% (Emp) IDR 113,181Total Deductions IDR 292,952Estimate Net payment (after tax &deductions) IDR 93,690,431Tergugat XIII:Name : Very MahjudBN : 0000010348D.O.H : 25May10D.O.T : 31Aug19D.O.W : 25May10Base Salary : 5,659,041Marital Status (Tax) : MarriedA. Government Regulation (UU No 13 Tahun 2003)1. Severance/Pesangon IDR 101,862,7382. Service/Penghargaan masa kerja IDR 22,636,1643.

DPLK 2% (Emp) IDR 113,1814.

Tidak menerima besaran jumlah perhitungan kompensasi yang akandiberikan;Bahwa Penggugat tidak dapat memenuhi keberatan dari Tergugat ataskeinginan pembayaran iuran DPLK koniribusi perusahaan tidak sebagaibagian dari kompensasi uang pesangon dan uang penghargaan masakerja dikarenakan:a.

Diikutsertakannya karyawan pada Program Dana Pensiun DPLKManulife adalah sukarela dan iuran DPLK kontribusi perusahaanditujukan sebagai bagian dari kompensasi uang pesangon dan uangpenghargaan masa kerja untuk karyawan yang berakhir hubungankerjanya dengan perusahaan;b.

Pembayaran iuran DPLK kontribusi perusahaan kepada karyawanyang berakhir hubungan kerjanya adalah merupakan bagian darikompensasi uang pesangon dan uang penghargaan masa kerjasesuai dengan Peraturan Perusahaan yang berlaku pada Pasal 34ayat (4) bahwa "Dana Pensiun yang dibayarkan oleh perusahaan dandikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang ditunjukperusahaan merupakan bagian dari manfaat pensiun dan ataupesangon dalam hal berakhirnya hubungan kerja sesuai denganUndang Undang Ketenagakerjaan

Pengusaha telah menjelaskan kepada pekerja, keikutsertaankaryawan pada Program Dana Pensiun yang pelaksanaannyadilaksanakan oleh DPLK Manulife Tok. adalah sukarela dan sesuaiUndang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 167 serta PeraturanPerusahaan Pasal 34 ayat (4) bahwa iuran DPLK kontribusiperusahaan dalam DPLK Manulife merupakan bagian darikompensasi uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dalamhal berakhirnya hubungan kerja;Hal. 3 dari 12 hal.Put.Nomor 778 K/Pdt.SusPHI/201710.11.12.13.14.Bahwa

Uang penggantian perumahan, Pengobatan & perawatan :15% x Rp.46.295.778 ,00=Rp6.944.367,00; Jumlah pesangon= Rp53.240.145,00; Dikurangi DPLK yang dibayarkan perusahaanPer Februari 2016 = Rp7.390.138,00;Jumlah = Rp45.850.007,00;Hal. 4 dari 12 hal.Put.Nomor 778 K/Pdt.SusPHI/201715.16. Sisa cuti tahunan = Rp3.857.982,00; THR Proposional = Rp5.143.964,00;Jumlah kompensasi pesangon yang diterima Rp5.143.964,00=Rp54.851.964,00;2) Agar pihak pekerja Sdr.

Ketika itu,kepada PENGGUGAT diingatkan tentang hakhak pensiun yang akanditerima oleh PENGGUGAT berdasarkan peraturan dan kebijaksanaan yangberlaku di perusahaan selama ini, yaitu PENGGUGAT akanmenerimakompensasi pensiun 10 (sepuluh) bulan upah ditambah danapensiun dari DPLK, namun kepada PENGGUGAT juga diingatkan bahwaPENGGUGAT masih memiliki kewajiban utang kepada perusahaan yangakan dipotong dari hakhaknya tersebut;.

Bahwa PENGGUGAT juga didaftarkansebagai pesertaDanaPensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang 5% iurannya ditanggungTERGUGAT.Pada kenyataannya semua pekerja TERGUGAT telah mendapatkan hakhak jauh diatas standar atau melebihi hakhak dasaryang diatur olehUndangUndang Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003).

(tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) dari DPLK yang sumbernyajurannya 5% dibayarkan oleh TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI:. Dengan alasanalasan itu maka sudah cukup menjadi dasar bagi MajelisHakim untuk memberikan izin kepada TERGUGAT/PENGGUGATREKONVENSI untuk melakukan Pemutusan Hubungan KerjaHal 10 dari 27 Hal Put Perkara Perdata No. 29/Pdt.SusPHI/2016/PN.Jkt.

yang dipotong sebesar 7 % dari gaji dengan rincian5 % dari Perusahaan dan 2 % dari pegawai yang bersangkutan;Bahwa atas kebijaksanaan perusahaan terhadap pegawai yang pensiundengan memberikan 10 (sepuluh) bulan upah dan DPLK tersebut pegawaitidak ada yang keberatan kecuali Penggugat dan ada 1 orang lagi:Bahwa jumlah pegawai pada PT.

Atas pensiun tersebut Tergugat akan memberi uangkompensasi terhadap Penggugat sebesar 10 bulan gaji ditambah DPLK, namunPenggugat tidak dapat menerima karena tidak sesuai ketentuan UU No.13tahun 2003.

Tabungan a/n DPLK BUMIPUTRAyang ditandatangani oleh ARIE SETIYONO selaku Pelaksana TugasPengurus dan DIAN WIDOYOKO selaku Manajer Keuangan & Investasi,yang intinya menyatakan karena masih menunggu kekurangan danasebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah), maka dana sebesar Rp.3.000.000.000, (tiga milyar rupiah) yang telah diterima melalui transfer dariPT.

Mandiri cabang Jakarta Plaza a/c.:070.0005791061 a/n DPLK Bumiputera.Pembayaran dana : Transfer RTGS sebesar Rp.5.000.000.000, dari PT.Bank BNIkepada PT. Bank Mega syariah a/cHal 18 dari 24 hal.

Putusan No.224/Pdt.G/2015/PNJkt.SelNo. 1000002375 a/n RAB Deposito Rawamangun Keterangan Penempatan DanaDeposito.Menimbang, bahwa surat bukti P3 berupa fotocopy Aplikasi pembukaanrekening Intitusi nama pemohon DPLK Bumiputera, serta surat bukti P4 berupaAplikasi Pembukaan Deposito Berjangka atas nama DPLK Bumiputera dankemudian dibuatkan kartu contoh tanda tangan atas nama DPLK Bumiputera yangmenandatangani, Arie Setiyono dan Dian Widoyoko (vide surat bukti P5);Menimbang, bahwa surat bukti P6 berupa

fotocopy ... transfer sejumlahRp.5.000.000.000, dari DPLK Bumiputera ke RAB Deposito Bank Syariah MegaIndonesia Rawamangun melalui Bank BNI, dihubungkan pula dengan surat buktiP7 berupa surat dari Penggugat (DPLK Bumiputera) kepada Tergugat (P1 BankMega Syariah) tertanggal 29 Desember 2014 perihal mohon diterbitkan bilyetdeposito a/n DPLK Bumiputera dan surat bukti P8 berupa surat dari Tergugatditujukan kepada Penggugat jawaban atas surat Penggugat dalam surat bukti P7yang mana dalam surat tersebut

Putusan No.224/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Seldana yang isinya meminta penempatan deposito atas nama Dana PensiunLembaga Keuangan (DPLK) Bumiputera pada PT Bank Mega Syariah KantorCabang Pembantu Rawamangun, agar PT.Bank Syariah melakukan pemindahbukuan kepada rekening a/n Rudi Suharja No.

Menghukum Tergugat 1 untuk membayar DPLK yang harus paraPenggugat Terima sebagai berikut: Tahun 2015 = 9,2 x Rp1.600.000,00 / 12 / 5Bulan x 2 Bulan = Rp490.666,00: Tahun 2016 = 9,2 x Rp1.875.000,00 / 12 / 5Bulan x 12 Bulan = Rp3. 450.000,00; Tahun 2017 = 9,2 x Rp2.030.000,00 / 12 / 5Bulan x 12 Bulan = Rp3. 735.204,00; Maka total DPLK yang harus Penggugat terima sebesarRp7.675.870,00:9.

Menghukum Tergugat II untuk membayar DPLK Para Penggugat masingmasing sebagai berikut : Tahun 2015 = 9,2 x Rp1.600.000,00 / 12 / 5 = Rp245.333,00 perbulan x2 Bulan = Rp490.666,00: Tahun 2016 = 9,2 x Rp1.875.000,00 / 12 / 5 = Rp287.500,00 perbulan x12 Bulan = Rp3. 450.000,00;: Tahun 2017 = 9,2 x Rp2.030.000,00 / 12 / 5 = Rp311.267,00 perbulan x12 Bulan = Rp3. 735.204,00;Total DPLK sebesar Rp7.675.870,00 X 2 = 15.351.740,00;Halaman 4 dari 9 hal.Put. Nomor 484 K/Pdt.SusPHI/20196.

Rp2.030.000,00 = Rp12.180.000,00 Uang Penggantian Hak 15 % x Rp12.180.000,00 =Rp 1.827.000,00 Upah Bulan Desember 2017 = Rp 2.030.000,00 Jumlah = Rp16.037.000,00(enam belas juta tiga puluh tujuh ribu rupiah);Penggugat II : Husin Marada Uang Pesangon 2 x 3 x Rp2.030.000,00 = Rp12.180.000,00 Uang Penggantian Hak 15 % x Rp12.180.000,00 =Rp 1.827.000,00 Upah Bulan Desember 2017 = Rp 2.030.000,00 Jumlah = Rp16.037.000,00(enam belas juta tiga puluh tujuh ribu rupiah);Bahwa mengenai Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLk

Indomarco Adi Prima mulaitanggal 01 April 1997;~ Penggugat melakukan pengunduran diri dari perusahaan atas kemauansendiri tanpa adanya unsur paksaan dari pihak perusahaan pada tanggal 28Februari 2011;~Benar penggugat telah diikutkan dalam program Dana PensiuntamaLembaga Keuangan (DPLK) dan program Jamsostek.5.

Bahwa DPLK bergerak dalam bidang asuransi dan melakukan kerjasamadengan PT. Indomarco Adi Prima sejak tahun 1988 dikhususkan bagikaryawan dengan status tetap;Perhitungan perincian pembayaran iuran premi sebesar 5 % dibayar olehperusahaan dan sebesar 3% dibayar karyawan waktu itu sertifikat DPLK atasnama PT. Indomarco Adi Prima;. Karyawan diikutkan perusahaan dalam program DPLK dalam tenggang waktusampai masa pensiun (55 tahun );.

IndolifePensiontama Nomor 012/SK/DIR/VI/ 2011 tertanggal 20 Juli 2011.Penjelasan saksi ahli bahwa karyawan yang tidak melakukan pembayaran iuaransebesar 3%, uang pokok karyawan yang masuk DPLK dikembalikan kekaryawan (Sdr.

Indolife Pensiuntama Nomor012/SK/DIR/VI/2011.Dengan adanya pengakuan dari Penggugat (Teguh Santoso) telah menerimapengembalian iuran DPLK nyata sudah terpatahkan bahwa DPLK bukan hakmilik Penggugat. Dengan adanya pengakuan ini Majelis Hakim Tingkat Kasasiyang terhormat bisa mempertimbangkan Permohonan Peninjauan Kembali ini;Dalam Rekonvensi.1.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi sekiranya MajelisHakim yang terhormat bisa menganalisa dan mempertimbangkan kembali ataskeputusan kasasi atas status keberadaan DPLK.4. Iuran premi 5% DPLK dibayar oleh perusahaan (PT.

Menghukum Tergugat 1 untuk membayar DPLK yang harus ParaPenggugat terima sebagai berikut: Tahun 2015 = 9,2 x Rp1.600.000/12/5 = Rp245.333 per bulan x 2bulan = Rp490.666,00 Tahun 2016 = 9,2 x Rp1.875.000/12/5 = Rp287.500 per bulan x 12bulan = Rp3. 450.000,00 Tahun 2017 = 9,2 x Rp2.030.000/12/5 = Rp311.267 per bulan x 12bulan = Rp3. 735.204,00 Maka Total DPLK yang harus Penggugat terima sebesarRp7.675.870,0010.

Nomor 353 K/Padt.SusPHI/2019e Tahun 2017 = 9,2 x Rp2.030.000,00/12/5 = Rp311.267 perbulan x12 bulan = Rp3.735.204,00:e Total DPLK masingmasing sebesar: Rp7.675.870,00 x 2 =Rp15.351.740,00:6. Menghukum Tergugat II (PT.

Nomor 353 K/Padt.SusPHI/2019Tergugat IV dan Tergugat V) belum ada penyelesaian mengenai uangkompensasi PHK, demikian pula mengenai bukti T.18 tidak dapatdipertimbangkan karena isinya hanya mengenai pengakuan Tergugat II yangtelah mengedit dan memalsukan DPLK secara umum yang tidak secara jelasdan langsung menunjuk pada DPLK Para Penggugat;Bahwa alasanalasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, karenamerupakan penilaian ternadap fakta dan hasil pembuktian di persidanganyang tidak termasuk alasanalasan

Fotocopy surat slip gaji Penggugat bulan Mei 2016 sebesarRp.2.036.491, dan terdapat pemotongan gaji untuk DPLK sebesarRp.25.000,, diberi tanda P5;Menimbang, bahwa selain buktibukti surat tersebut, Penggugatmengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu: MUSLIH MAKKAH dan NURLAILAH,yang mana saksisaksi tersebut telah memberikan kesaksian dan keterangandibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:1. Saksi MUSLIH MAKKAH: Bahwa saksi adalah pegawai PT.

) , akan memberikan uangmamfaat jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan ;Bahwa saksi dan Penggugat telah menerima (DPLK) dan(JHT),kecuali Uang pesangon 3 bulan upah yang diangsur 7 kalibelum diterima ;Bahwa saksi tahu syarat pengambilan DPLK dan JHT adalahy suratPHK dari Kopegtel ;Bahwa saksi menerima uang THR tahun 2015 dari kopegtel ;Bahwa saksi dan Penggugat keberatan karena tidak diterima lagibekerja di kopegtel kembali bekerja padahal sudah melamar kembalike Kopegtel ;Bahwa saksi tahu dari

Fotocopy berupa berbagai macam surat yakni:1)Fotocopy Nota Kesepahaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)antara pihak Pengurus KOPEGTEL Anuta Pura Palu denganPerwakilan Karyawan Tetap KOPEGTEL Anuta Pura Palu tanggal25 Agustus 2015;Fotocopy Daftar Pesangon, DPLK dan JHT Ketenaga KerjaanKaryawan Tetap KOPEGTEL;Fotocopy Daftar Hadir karyawan KOPEGTEL pada pertemuan /rapat dengan pengurus Koperasi pada tanggal 25 Agustus 2015;Fotocopy daftar penerima Dana Pensiun (DPLK) KOPEGTELANUTAPURA PALU yang telah

diserahkan kepada pegawai tetapdalam bentuk buku tabungan DPLK BANK BNI tertanggal 15Agustus 2015;Fotocopy Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Pekerjaanseluruh karyawan Tetap KOPEGTEL tertanggal 1 September2015;Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani olehseluruh karyawan Koperasi KOPEGTEL tertanggal 13 Juli 2015;Kesemuanya diberitanda T3;4.

, sedangkan pada bulan Mei 2015 terdapat komponen upah DPLK;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NURLAILAH yangmenerangkan pada bulan Agustus 2015 sudah tidak dipotong gaji untuk DPLK,terakhir bulan Juli 2015 dan berdasarkan bukti bertanda T3.4 berupa DaftarPenerima Dana Pensiun (DPLK) Kopegtel Anutapura Palu yang telahdiserahkan kepada pegawai tetap dalam bentuk buku tabungan DPLK Bank BNItertanggal 15 Agustus 2015, dimana Pengggugat berada di nomor urut 21 (duapuluh satu) sudah menerima

Total =Rp. 21.688.994,(uang cash Rp. 16.919.614 + DPLK Rp. 4.769.380)Atas Nama Yandrizala. Uang Pesangon : 5x Rp. 2.542.880, = Rp. 12.714.402,b. Uang Penghargaan Masa Kerja : 2 x Rp. 2.542.880,=Rp. 5.085.761,Uang Penggantian Hak : 15% x (Rp. 12.714.402,+ Rp.5.085.761)=Rp. 2.670.024,Total =Rp. 20.470.187,. (uang cash Rp. 15.676.792 + DPLK Rp. 4.793.395)oo 2PASAL 3KESEPAKATAN & MEKANISME PEMBAYARAN.

PARA TERGUGAT= akan~ melakukan pembayaran kepadaPENGGUGAT selambatlambatnya 1 (satu) bulan setelahditandatanganinya kesepakatan ini dan dokumen kelengkapanpembayaran DPLK PPUKP (Dana Pensiun Lembaga KeuanganPendaftaran Peserta Untuk Kompensasi Pesangon).

PARA TERGUGAT akan melakukan pembayaran kekuranganpesangon melalui kerekening pribadi atas nama PENGGUGAT melaluimekanisme pengajuan kepada DPLK PPUKP (Dana Pensiun LembagaKeuanganP endaftaran Peserta Untuk Kompensasi Pesangon)PASAL 4KETENTUAN LAIN. Terhadap kesepakatan ini, PENGGUGAT wajib mencabut gugatannyadi Pengadilan Hubungan Industrial, Padang selambatlambatnyasebelum Akta Perdamaian (Dading) ini didaftarkan di PengadilanNegeri Padang..

Dana DPLK Manulife atas nama Suliyem dengan nomor peserta1020231062/30137394. Dana Jaminan Hari Tua dan Dana Jaminan Pensiun di BPJSKetenagakerjaan atas nama Suliyem dengan nomor peserta93D32070725.7.

Memberikan izin/kuasa kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama dirisendiri serta atas nama bibi Pemohon yaitu Ibu Perbunga Simamora untukmengambil Dana Pensiun atas nama Suliyem dari PT Salim lvomas PratamaTbk Unit Balam Estate, Dana DPLK Manulife atas nama Suliyem dengannomor peserta 1020231062 / 30137394 dan Dana Jaminan Hari Tua danDana Jaminan Pensiun di BPJS Ketenagakerjaan atas nama Suliyemdengan nomor peserta 93D32070725;4.

bukti surat tersebut diatas, Pemohonjuga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Eri Suyitno dan Saksi ZakariaSembiring;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon padapokoknya adalah Pemohon sebagai Ahli Waris dari Perbunga Simamora danselanjutnya Memberikan izin/kuasa kepada Pemohon bertindak untuk dan atasnama diri sendiri serta atas nama bibi Pemohon yaitu Ibu Perbunga Simamorauntuk mengambil Dana Pensiun atas nama Suliyem dari PT Salim lvomasPratama Tbk Unit Balam Estate, Dana DPLK

Kependudukan danPeristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/ataudi luar wilayah Republik Indonesia;Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan menerangkan bahwaPemohon adalah keponakan dari Perbunga Simamora yang merupakan kakakkandung dari Suliyem yang telah meninggal pada tanggal 25 Februari 2018 diRS Indah Bagan Batu dan Pemohon meminta kepada pengadilan untuk diberijin untuk mengambil Dana Pensiun atas nama Suliyem dari PT Salim lvomasPratama Tbk Unit Balam Estate, Dana DPLK

) , akanmemberikan uang mamfaat jaminan Hari Tua (JHT) BPJSKetenagakerjaan ; Bahwa saksi dan Penggugat telah menerima (DPLK) dan(JHT),kecuali Uang pesangon 3 bulan upah yang diangsur 7 kalibelum diterima ; Bahwa saksi tahu syarat pengambilan DPLK dan JHT adalah suratPHK dari Kopegtel ; Bahwa saksi menerima uang THR tahun 2015 dari kopegtel ; Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 31/Padt.SusPHI/2016/PN.

PAL3) Fotocopy Daftar Hadir karyawan KOPEGTEL pada pertemuan /rapat dengan pengurus Koperasi pada tanggal 25 Agustus 2015;4) Fotocopy daftar penerima Dana Pensiun (DPLK) KOPEGTELANUTAPURA PALU yang telah diserahkan kepada pegawai tetapdalam bentuk buku tabungan DPLK BANK BNI tertanggal 15Agustus 2015;5) Fotocopy Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Pekerjaanseluruh karyawan Tetap KOPEGTEL tertanggal 1 September2015;6) Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani olehseluruh karyawan Koperasi

PALPenggugat periode bulan Juli 2015, rincian gaji bulan Juli 2015 tertulisRp.2.050.531,00, terdapat perbedaan Rp.25.000,00 dikarenakan pada bulanJuli 2015 terdapat komponen upah DPLK, sedangkan pada bulan Agustus 2015tidak terdapat komponen upah DPLK;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NURLAILAH yangmenerangkan pada bulan Agustus 2015 sudah tidak dipotong gaji untuk DPLK,terakhir bulan Juli 2015 dan berdasarkan bukti bertanda T3.4 berupa DaftarPenerima Dana Pensiun (DPLK) Kopegtel Anutapura

Palu yang telahdiserahkan kepada pegawai tetap dalam bentuk buku tabungan DPLK Bank BNItertanggal 15 Agustus 2015, dimana Pengggugat berada di nomor urut 23 (duapuluh tiga) sudah menerima DPLK pada tanggal 15 Agustus 2015 danberdasarkan bukti T3.5 dalam diktum KESATU Tergugat memberikan pesagon3 (tiga) bulan gaji yaitu sebesar Rp.6.151.593,00 (enam juta seratus limah puluhsatu ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah), dari perhitungan tersebut dibagi3 (tiga) didapatkan angka Rp.2.050.531,00 (

PALMenimbang, bahwa terhadap kesimpulan Tergugat yangmemperhitungkan dan mempersamakan DPLK Simponi Bank BNI dan JaminanHari Tua BPJS Ketenagakerjaan (vide bukti bertanda T3.2, T3.4 dan T5)sebagai bentuk uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja kopensasipelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat, Majelis Hakimakan memberikan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) berjalanberdasarkan UndangUndang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun

DPLK BNI 1946 dengan perjanjian tersendiri antara para penggugat danDPLK BNI 1946.

Pengganti Kenaikan Manfaat Pensiun (PKMP) tidak diberikan secara tunaimelainkan langsung disalurkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) ;b. DPLK dapat dipilih oleh Karyawan dari alternatif DPLK yang diakui olehPemerintah ; 45c. Peserta PENDI bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pemilihan DPLK untukkepentingan dirinya ; d.

) ;4720.Bahwa syarat kepesertaan Karyawan dalam DPLK adalah karyawan yang mengikutiprogram Pensiun Dini harus membuat perjanjian kepesertaan dengan perusahaanDPLK yang dipilihnya (pasal 15 ayat (1) KR 18 Tahun 2003) ;Berdasarkan hal tersebut diatas maka jelas bahwa menyangkut hak dan kewajibanantara karyawan yang memasuki program Pensiun Dini (termasuk para Penggugat)dengan DPLK (dalam hal ini DPLK BNI 1946) diatur dalam Perjanjian Kepesertaanyang ditandatangani oleh para Penggugat dengan DPLK BNI

sebelumnya ;25.Bahwa sebenarnya dengan ditariknya dana PKMP yang disetor kepada DPLK BNI1946 secara sepihak oleh para Penggugat adalah merupakan bentuk wanprestasi daripara Penggugat terhadap Perjanjian Kepesertaan para Penggugat dengan DPLK BNI1946, sehingga seharusnya pihak DPLK BNI 1946 menjadi pihak yang sangatpenting untuk di ikutsertakan dalam perkara a quo.

2 (dua) kali dari Manfaat Pensiun yang diterimanya dari DanaPensiun Telkom ; Besaran manfaat yang akan diterima dari DPLK sangat tergantung pada mekanismenaik turunnya suku bunga dan lamamya dana yang disimpan pada DPLK serta danaPKMP tersebut sebagian/seluruhnya tidak diambil oleh peserta (termasuk paraPenggugat) sampai dengan jatuh tempo usia 56 tahun ; 30.Bahwa selanjutnya ketika perkara a quo dalam proses Mediasi, ternyata kemudianpara Penggugat melakukan perdamaian sendiri dengan pihak DPLK

Dana akan disetorkan oleh BESke rekening DPLK yang ditunjuk BES sebagai iuran kepesertaan karyawanBES selambatnya 3 (tiga) hari sebelum Tanggal Efektif Penggabungan danselambatnya 14 (empat belas) hari setelah Tanggal Efektif Penggabungan,dana yang telah disetorkan ke rekening DPLK yang ditunjuk oleh BES akandialinkan ke rekening DPLK yang dipergunakan oleh BEJ;Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP350/PJ/2001sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor

sebesar Rp.5.793.817.133,00 dengan alasan sebagai berikut; Tidak adanya pembayaran uang pesangon yang dilakukan oleh PemohonBanding kepada karyawan dengan nama dan dalam bentuk apapunsehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadinya pemutusanhubungan kerja karena yang terjadi adalah hanya perubahan statusperusahaan karena adanya penggabungan dimana semua karyawanmemilih untuk melanjutkan masa kerjanya di PT BE; PT BEI tetap melanjutkan pembayaan iuran DPLK secara berkala / bertahapke DPLK

BNI tersebut bukan merupakan pesangon yang dibayarkankepada karyawan melalui program Dana Pensiun Lembaga Keuangan(DPLK) melainkan pengalihan iuran DPLK karyawan Pemohon Bandingkarena adanya penggabungan perusahaan Pemohon Banding denganPT.

Hasil perhitungan hak dimaksud selanjutnya dialokasikan kedalam DPLK selambatlambatnya 3 (tiga) hah sebelumefektifnya perubahan' status, penggabungan, peleburan,perubahan kepemilikan perusahaan;c.

(Dana Pensiun Lembaga Keuangan) BNI bukan pesangonmelainkan pengalihan luran DPLK.

penghargaan sebesar =Rp 5.775.750,00Total = Rp46.455.150,00(empat puluh enam juta empat ratus lima puluh lima ribu seratus lima puluhrupiah);Menghukum Tergugat 1 untuk membayar selisih upah Penggugat 1 padabulan November 2017 sebesar Rp2.265.000,00 Rpi00.000,00 =Rp2.165.000,00;Menghukum Tergugat 1 untuk membayar upah Para Penggugat bulanDesember 2017;Menghukum Tergugat 1 untuk membayar selisih THR pada Tahun 2016Rp2.030.000,00 Rp1.000.000,00 = Rp1.030.000,00;Menghukum Tergugat 1 untuk membayar DPLK

yang harus ParaPenggugat terima sebagai berikut:Tahun 2015 = 9,2 x Rp1.600.000,00/12/5 = Rp245.333,00 per bulanx 2 bulan = Rp490.666,00;Tahun 2016 = 9,2 x Rp1.875.000,00/12/5 = Rp287.500,00 per bulanxX 12 bulan = Rp3. 450.000,00;Tahun 2017 = 9,2 x Rp2.030.000/12/5 = Rp311.267 per bulan x 12bulan = Rp3.735.204,00;Maka total DPLK yang harus Penggugat terima sebesarRp7.675.870,00;Menghukum Tergugat 1 untuk membayar uang proses sejak bulanJanuari 2018 yang dikalikan upah perbulan sebesar Rp2.265.000,00sampai

Menghukum Tergugat Il untuk membayar DPLK Para Penggugat masingmasing sebagai berikut:Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 753 K/Pat.SusPHI/2019e Tahun 2015 = 9,2 x Rp1.600.000,00/12/5 = Rp245.333,00 per bulan x2 bulan = Rp490.666,00;e Tahun 2016 = 9,2 x Rp1.875.000,00/12/5 = Rp287.500,00 per bulan x12 bulan = Rp3. 450.000,00;e Tahun 2017 = 9,2 x Rp2.030.000,00/12/5 = Rp311.267,00 per bulan x12 bulan = Rp3. 735.204,00;e Total DPLK sebesar Rp7.675.870,00 x 2 = 15.351.740,00;6.

oleh Judex Facti;Bahwa Judex Facti telah salah mempertimbangkan prinsip Transfer ofUndertaking Protection of Employment (TUPE) sebagaimana pertimbanganPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUUIX/2011, karena prinsip TUPEtersebut hanya berlaku apabila perusahaan outsourcing sebelumnya terbuktibelum menyelesaikan kompensasi pemutusan hubungan kerja, sedangkanPara Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa kompensasi pemutusanhubungan kerja belum dilakukan;Bahwa Judex Facti telah salah mempertimbangkan DPLK

kepadaPara Penggugat tidak disertakan buktibukti pendukung maka petitumterhadap DPLK harus dikesampingkan;Bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas maka patutdan adil hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat II dinyatakanputus dengan memperolah hakhak berupa uang pesangon 2 (dua) kaliketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 danuang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 serta upah bulan Desember 2017, sehinggadengan

Dana DPLK yang disetorkan perusahaan seharusnya tidak menjadipengurang terhadap total pesangon karena bertentangan denganpolicy dari management Nokia sebelum merger;b. Jumlah tahun masa kerja yang dipakai sebagai dasar perhitungankompensasi juga harus based on actual dan tidak hanya maksimal 9(sembilan) tahun saja untuk karyawan eksNokia.9.

Bahwa Penggugat' tidak dapat memenuhi keberatan dariTergugat atas keinginan pembayaran iuran DPLK kontribusiperusahaan tidak sebagai bagian dari kompensasi uang pesangon danuang penghargaan masa kerja dikarenakan:a. Diikut sertakannya karyawan pada Program Dana Pensiun DPLKManulife adalah sukarela dan iuran DPLK kontribusi perusahaanditujukan sebagai bagian dari kompensasi uang pesangon dan uangpenghargaan masa kerja untuk karyawan yang berakhir hubungankerjanya dengan perusahaan;b.

Pengusaha telah menjelaskan kepada pekerja, keikutsertaankaryawan pada Program Dana Pensiun yang pelaksanaannyadilaksanakan oleh DPLK Manulife Tbk adalah sukarela dan sesuaiHalaman 3 dari 23 hal.

Put Nomor 929 kK/Pdt.SusPHI/201710.11.12.13.Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 167 serta PeraturanPerusahaan Pasal 34 ayat (4) bahwa iuran DPLK kontribusiperusahaan dalam DPLK Manulife merupakan bagian dari kompensasiuang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dalam halberakhirnya hubungan kerja.Bahwa berdasarkan dalildalil yang Penggugat sampaikan di atas, sudahberdasarkan hukum bagi Penggugat untuk melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap Tergugat;Bahwa pada tanggal 27 November 2015 Penggugat

Ali Sadikin yaitu kKompensasipengakhiran hubungan kerja yang diterima oleh karyawan tidak adapengurangan DPLK jadi semua pesangon diterima utuh;Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak mencermati SuratEdaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor SE07/MEN/1990Halaman 20 dari 23 hal.

barangbarang milik saksi yang berhasil diambil terdakwayang saksi taruh di dalam tas yaitu : 1 (satu) buah tas coklatberisikan uang tunai senilai Rp. 1000.000, ( satu juta rupiah ), 2(dua batang emas yang satu seberat 25 gram dan yang satu seberat10 gram berikut sertifikatnya, 1 buah cincin emas seberat arabseberat 1,97 gram,seperangkat kunci kantor, 1 unit HP merksamsung Galaxy Ace 2 warna Onyx Black, dompet yang berisikanKTP, Sim C, STNK, Kartu Asuransi Kesehatan Sinar Mas, ATMDanamon, Kartu DPLK

milik saksi Sofie amelia yang berhasildiambil terdakwa yang saksi taruh di dalam tas yaitu : 1 (satu) buahtas coklat berisikan uang tunai senilai Rp. 1000.000, ( satu jutarupiah ), 2 (dua batang emas yang satu seberat 25 gram dan yangsatu seberat 10 gram berikut sertifikatnya, 1 buah cincin emasseberat arab seberat 1,97 gram,seperangkat kunci kantor, 1 unitHP merk samsung Galaxy Ace 2 warna Onyx Black, dompet yangberisikan KTP, Sim C, STNK, Kartu Asuransi Kesehatan SinarMas, ATM Danamon, Kartu DPLK

saksi Sofie11Amelia yang diambil oleh terdakwa sedangkan 1 unit yamahacrypton warna hitam tahun 2000 Nopol G3725 KC adalah motoryang di beli oleh terdakwa dari hasil menjual emas milik saksiSofie Amelia sedangkan spm Yamaha Vixon warna putih No PolG6743ML telah disita di polres Batang dalam perkara yang lain.Bahwa benar uang sebesar Rp. 1000.000, ( satu juta rupiah ) telahhabis untuk keperluan terdakwa, dompet yang berisikan KTP, SimC, STNK, Kartu Asuransi Kesehatan Sinar Mas, ATM Danamon,Kartu DPLK

pulang .Bahwa benar barangbarang milik saksi Sofie amelia yang berhasildiambil terdakwa yaitu : (satu) buah tas coklat berisikan uangtunai senilai Rp. 1000.000, ( satu juta rupiah ), 2 (dua batangemas yang satu seberat 25 gram dan yang satu seberat 10 gramberikut sertifikatnya, 1 buah cincin emas seberat arab seberat 1,97gram,seperangkat kunci kantor, 1 unit HP merk samsung GalaxyAce 2 warna Onyx Black, dompet yang berisikan KTP, Sim C,STNK, Kartu Asuransi Kesehatan Sinar Mas, ATM Danamon,Kartu DPLK

") dan ditambah dengan seluruh danaDPLK sesuai dengan perhitungan DPLK Manulife per tanggal 30 Mei 2018,telah ditolak oleh TERGUGAT.

Dalam hal ini TERGUGAT meminta uangpesangon sebesar 18 (delapan belas) kali formula sesuai ketentuan UUKetenagakerjaan dan DPLK secara keseluruhan tanpa pengurangan luranPremi PENGGUGAT dan Hasil Pengembangan PENGGUGAT, ditambahdengan kerugian immaterial. Oleh karena itu Mediator Disnaker Bekasi telahmenerbitkan Surat Anjuran Nomor: 567/7547/Disnaker tanggal 30 November2018 (Bukti P 11).Hal. 4 dari 32 Put.

Bahwa disamping itu TERGUGAT berhak pula memperoleh seluruh dana14.DPLK sesuai dengan perhitungan DPLK Manulife per tanggal 31 Desember2018 sebagai berikut:Perhitungan Manulife per31 Desember 2018:luran/PremiPeserta (Pekerja) Rp. 35.237.244,00luran/Premi Perusahaan Rp. 52.855.866,00Hasil PengembanganPeserta Rp. 10.165.592,42Hasil Pengembangan Perusahaan Rp. 15.248.388,63Rp. 113.507.091,05Dalam hal ini PENGGUGAT akan membantu TERGUGAT secara admisitratifdengan mempersiapkan suratsurat yang biasa diterbitkan

Memerintahkan kepada PENGGUGAT untuk dapat menerbitkan suratsuratyang biasa diterbikan PENGGUGAT bagi pencairan DPLK Manulife yangakan dilaksanakan sendiri dan diterima secara langsung oleh TERGUGAT.5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara iniHal. 7 dari 32 Put.

No. 21/Pdt.SusPHI/2019/PN.BdgDana DPLK maupun BPUJS Ketenagakerjaan yang menjadi HakTERGUGAT.4.

Menghukum Tergugat 1 untuk membayar DPLK yang harus Penggugatterima sebagai berikut: Tahun 2015 = 9,2 x Rp1.600.000,00/12/5 = Rp245.333,00 perbulan x2 bulan = Rp490.666,00; Tahun 2016 = 9,2 x Rp1.875.000,00/12/5 = Rp287.500,00 perbulan x12 bulan = Rp3.450.000,00; Tahun 2017 = = 9,2 x Rp2.030.000,00/12/5 = Rp311.267,00/perbulanx 12 bulan = Rp3.735.204,00:Maka total DPLK yang harus Penggugat terima sebesarRp7.675.870,00;9.

Put.Nomor 530 K/Pdt.SusPHI/2019Menolak eksepsi Tergugat ;Dalam Pokok Perkara:1:2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Tergugat 2 telah menyalahi ketentuan Permenaker Nomor19 Tahun 2012:Menyatakan Tergugat 2 telah menyalahi ketentuan UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menghukum Tergugat 2 untuk membayar upah Penggugat bulanDesember 2017 sejumlah Rp2.030.000,00Menghukum Tergugat 2 untuk membayar DPLK sebagai berikut: Tahun 2015 = 9,2 x Rp1.600.000,00/12/5 = Rp245.333,00

perbulan x2 bulan = Rp490.666,00: Tahun 2016 = 9,2 x Rp1.875.000,00/12/5 = Rp287.500,00 perbulan x12 bulan = Rp3.450.000,00; Tahun 2017 = = 9,2 x Rp2.030.000,00/12/5 = Rp311.267,00/perbulanx 12 bulan = Rp3.735.204,00: Total DPLK sebesar Rp7.675.870,00Menghukum Tergugat 2 untuk membayar ganti rugi kepada Penggugatsebagai berikut: Upah Januari 2018 hingga Agustus 2020 sebesar Rp2.030.000,00 x32 bulan, total Rp64.490.000,00:Total Rp 74.195.870,00 (tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluhlima ribu

2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) danUang Penggantian Hak sesuai ketentauan Pasal 156 ayat (4) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta upah bulan Desember2017 dengan perincian sebagai berikut: Uang Pesangon 2 x 3 x Rp2.030.000,00 = Rp12.180.000,00 Uang Penggantian Hak 15 % x Rp12.180.000,00 =Rp 1.827.000,00 Upah Bulan Desember 2017 = Rp 2.030.000,00 Jumlah = Rp16.037.000,00(enam belas juta tiga puluh tujuh ribu rupiah);Bahwa mengenai Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLk