Penggugat menerimaSurat yang diberikan oleh staff Kantor Wali Nagari yaitu Suratdari Bupati Solok Nomor: 412.12092021 berisikan tentangPemberhentian Penggugat sebagai Wali Nagari Koto GadangGuguk, maka dengan menerima surat tersebut Penggugatsangat terkejut apa penyebab yang melalarbelakangpemberhentian dirinya sebagai Wali Nagari Koto GadangGuguk.Bahwa pada tanggal 28 Mei 2021 Penggugat menyuratiHalaman 3 dari 102 Putusan Nomor 31/G/2021/PTUN.PDGTergugat Cq Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari(DPMN

UPAYA ADMINISTRASIBahwa sesuai dengan Gugatan Pengugat dalam gugatannyaPenggugat mendalillakan telah melakukan UPAYA ADMINISRATIFdan telah mengirimkan surat keberatan pada Tanggal 28 Mei 2021,Penggugat menyurati Terggugat Cq Kepala Dinas PemberdayaanMasyarakat Nagar (DPMN) Kabupaten Solok Nomor:100/099/NKTGG/2021. Namun sampai perkara ini diajukanpenyelesaian kepada Pengadilan Tata Usaha Negera Padang,Tergugat belum memberikan tanggapan atas upaya keberatan yangdilakukan oleh Penggugat.

Tanggal 27 April 2020 BPN Koto Gadang Gugukmenyurati DPMN tentang Laporan Pengangkatan danPemberhentian Perangkat Nagari yang tidak sesuai denganketentuan dan prosedur yang berlaku, Surat Ketua BPNNomor: 06/BPNKGG/2020.b. Koto Gadang Guguk dengan disposisi/saran Bupati agarmelakukan pemanggilan terhadap Wali Nagari Koto GadangGuguk dan BPN Koto Gadang Guguk.c.

Tanggal 20 Mei 2020 DPMN melakukan pemanggilanterhadap Wali Nagari Koto Gadang Guguk dan Ketua BPNKoto Gadang Guguk (Surat Sekretariat daerah Nomor140/198/DPMNPemnag2020) yang bertempat di RuanganKepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari denganhasil sebagai berikut:i. Wali Nagari Koto Gadang Guguk mengakui salahkarena telah menyalahi UndangUndang dan peraturanyang ada.ii.

Bukti T33 : Surat Telaahan Staf Kepala Dinas PemberdayaanMasyarakat Nagari (DPMN) Perihal Tindak lanjutPemberhentian dan Pengangkatan PerangkatNagari Koto Gadang guguk tanggal 24 September2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);34.

Upaya administrasi.Bahwa terhadap Surat Keputusan Wali Nagari Simarasok tersebut,Penggugat telah mengajukan surat Keberatan kepada Tergugat selaku WaliNagari Simarasok pada tanggal 03 Desember 2020, dan atas suratPenggugat tersebut, Penggugat telah berkoordinasi dengan Camat Baso danBupati Agam yang dilaksanakan oleh Dinas Pengembangan MasyarakatNagari (DPMN), namun sampai saat ini tidak ditanggapi oleh Tergugat;lll.

PTUN.PDG72.73.74.75.76.Bukti P72Bukti P73Bukti P74Bukti P75Bukti P76Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan aslli) ;Salinan Putusan Nomor: 234/Pdt.G/2020/PA.KBr,tanggal 20 Juli 2020 (fotokopi Sesuai dengan asll) ;Surat Pernyataan atas nama Nasrul, dkk, tanggal 07Nopember 2020 (fotokopi sesuai dengan aslli) ;Surat Pernyataan atas nama Amrizal, tanggal 08November 2020 (fotokopi sesuai dengan asli) ;Surat dari Wali Nagari Kinarl Nomor:300/394/NKNR/VI2020, perihal: Laporan, kepadaBupati Solok C/q Dinas DPMN

Kepala DPMN Kab.

), sebagai Kepala Seksi Peningkatan KapasitasAparatur Pemerintahan Nagari, Tugas saksi melakukan pembinaandan pengawasan terhadap penyelenggaran pemerintahan nagari ; Bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN)mengusulkan :1.

Agar diperiksa oleh Inspektorat ; Bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN)mengusulkan : Bahwa isi dari telaahan yang dilakukan oleh staf DinasPemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) terkait denganLaporan Hasil Pemeriksaan Camat Bukit Sundi ; Bahwa Usulan pemberhentian merupakan hasil dari audit, saksihanya menindaklanjuti laporan atas keresahan masyarakat ; Bahwa Dokumen yang diterima Dinas Pemberdayaan Masyarakatdan Nagari (DPMN), pertama Laporan dari Camat Bukit Sundi, keduaSurat

dari Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) Kinari terkaitmasalah ini ; Bahwa, Surat dari Camat Bukit Sundi mengenai usulanpemberhentian berdasarkan pemeriksaan dari BadanPermusyawaratan Nagari (BPN), lalu Camat melanjutkannya ke DinasPemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN), namun DPMN tidakdapat memberhentikan atau menindak secara langsung, DPMN hanyabisa membuat telaahan dan disampaikan kepada Bupati, disposisi daritelaahan akan menentukan apa yang akan dilakukan selanjutnya, jikaHalaman 117 dari

Upayaadministrasi.Penetapan Perkara Nomor: 5/G/2021/PTUN.PDGHalaman 2Bahwa terhadap Surat Keputusan Wali Nagari Simarasok tersebut,Penggugat telah mengajukan surat Keberatan kepada Tergugat selaku Wali NagariSimarasok pada tanggal 03 Desember 2020, dan atas surat Penggugat tersebut,Penggugat telah berkoordinasi dengan Camat Baso dan Bupati Agam yangdilaksanakan oleh Dinas Pengembangan Masyarakat Nagari (DPMN), namunsampai saat ini tidak ditanggapi oleh Tergugat ;lil.

,DFM, dimana semua keterangan para saksi dan Ahli tersebut dibenarkanoleh terdakwa serta dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum saksi korbanSAKSI KORBAN dan keterangan terdakwa yang mengakui telah melakukanpencabulan terhadap saksi korban SAKSI KORBAN yang pada intinya bahwaterdakwa dengan sengaja karena khilaf melakukan perbuatan cabul terhadap saksikorban dengan cara berawal dari saksi korban dan saksi DPM diajak masuk ke dalamkamar kos terdakwa namun DPMn adik saksi korban diusir serta tidak

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

/XII/2017, tanggal 15 Desember 2017 tentang Permintaan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2017 serta Daftar Permintaan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2017 untuk Kecamatan TNS sebesar Rp.97.969.872,00 (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);

/V/2017, tanggal 22 Mei 2017 tentang Permintaan Penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017 serta Daftar Permintaan Penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017 untuk Kecamatan Seram Utara Timur Kobi sebesar Rp.4.699.510.314,00 (empat milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus empat belas rupiah);

tentang Permintaan Penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017 serta Daftar Permintaan Penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017 untuk Kecamatan Leihitu Barat sebesar Rp.506.589.227,00 (lima ratus enam juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);

Anggaran 2017 serta Daftar Permintaan Penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017 untuk Kecamatan Amahai sebesar Rp.919.844.167,00 (sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah);

Bukti EX36006 o1l41 PO 13 Juli 2010 Po 00704483 10 Juni (068/HAPMIN 3,690,792.46 0.100% 115% $4,240.57 3,850,000 PR31/1Makmur 2010 DPMN/V/10/ASMandiri Utama Rev2 PT. Bukti EX3600 01161 PO. 13 Juli 2010 Po 00704483 10 Juni (068/HAPMIN 3,690,792.46 0.100% 115% $4,240.57 3,850,000 PR31/2Makmur 2010 DPMN/V/10/ASMandiri Utama Rev!ei PT.Darma ZX200 AUJ009756 PO 4 Agustus 2009 9015341 OP 27 Juli (065/HAPMin 97,292.87 1.000% 115% $1,117.80 102,000 PR31/3Henwa, Tbk. 2009 DOM/VII/09/AS4 PT.

pembayaran SPPD ke kantor Camat taggal 27/07/2018

206.1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Nagari untuk pembayaran SPPD ke Bukit Tinggi tanggal 19/12/2018

207.1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Nagari untuk pembayaran SPPD ke kantor Camat tanggal 5/12/2018

208.1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Nagari untuk pembayaran SPPD Wali Nagari ke kantor Camat tanggal 2/agustus/2018

209.1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Nagari untuk pembayaran SPPD Wali Nagari ke kantor DPMN

kantor Camat taggal 27/07/2018

1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Nagari untuk pembayaran SPPD Wali Nagari ke kantor DPMN tanggal 21/12/2018

210.

1 (satu) rangkap Kwitansi Bendahara Nagari untuk pembayaran SPPD Wali Nagari ke Padang tanggal 2/maret/2018

211.

1 (satu) rangkap Bon dan Kwitansi belanja diluar Anggaran tahun 2018.

212.

1 (satu) rangkap Kwitansi pembayaran Honor Kader tahun 2018.

213.