• Objek Sengketa adalah:KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH No. 141/10/DPMK/2021 TENTANGPEMBERHENTIAN REJE DAN PENGANGKATAN BEDEL KUTE GELIMEKECAMATAN KETOL KABUPATEN ACEH TENGAH Tanggal 16 Januari 2021.ll.

  Bahwa, Penggugat menjabat sebagai Reje Kute Gelime yangdiangkat berdasarkan Keputusan BUPATI Aceh Tengah No.141/360/DPMK/2017 Tanggal 13 Juni 2017.2. Bahwa, Penggugat dalam melaksanakan tugas sebagai RejeKute Gelime sejak dilantik telah melaksanakan tugas sesuail denganPeraturan yang berlaku.3.

  Bahwa, kemudian Anggota Dewan tersebut diatas memanggilCamat kerumahnya dan KAPOLSEK, kemudian ke BUPATI sehinggaterbit objek sengketa KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH No.141/10/DPMK/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN REJE DANPENGANGKATAN BEDEL KUTE GELIME KECAMATAN KETOLKABUPATEN ACEH TENGAH Tanggal 16 Januari 2021.7.

  Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN BUPATI ACEHTENGAH No. 141/10/DPMK/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN REJEHalaman 11 dari 55 HalamanPutusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNADAN PENGANGKATAN BEDEL KUTE GELIME KECAMATAN KETOLKABUPATEN ACEH TENGAH Tanggal 16 Januari 2021.3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN BUPATIACEH TENGAH No. 141/10/DPMK/2021 TENTANG PEMBERHENTIANREJE DAN PENGANGKATAN BEDEL KUTE GELIME KECAMATANKETOL KABUPATEN ACEH TENGAH Tanggal 16 Januari 2021.4.

  /2021 tentangPemberhentian Reje Dan Pengangkatan Bedel Kute Gelime KecamatanKetol Kabupaten Aceh Tengah tanggal 16 Januari 2021 (fotokopi sesualdengan aslinya) ;Bukti P2 Tanda Terima Berkas Nomor : 141/10/DPMK/2021 tanggal 26 Januari2021 dan Surat Kebertan tertanggal 25 Januari 2021 terhadap SuratKeputusan Bupati Aceh Tengah Nomor : 141/10/DPMK/2021 tentangHalaman 18 dari 55 HalamanPutusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNABukti P3Bukti P4Bukti P5Bukti P6Bukti P7Pemberhentian Reje Dan Pengangkatan

• DALAM EKSEPSI:

  • Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

  DALAM POKOK SENGKETA:

  1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor : 141/294/DPMK/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Reje Simpang Kemili Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah;
  3. Mewajibakan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati

  Aceh Tengah Nomor : 141/294/DPMK/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Reje Simpang Kemili Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah;

• Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 642.000,- (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Kepala Dinas PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintahan Kampung (DPMK) Kabupaten AcehTengah.8.

Bahwa Tergugat telah salah mengeluarkan Keputusan Bupati AcehTengah Nomor : 141/294/DPMK/2018 tentang Pemberhentian danPengangkatan Reje Simpang Kemili Kecamatan Silih Nara KabupatenAceh Tengah Tanggal 11 Mei 2018.10.Bahwa Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha NegarapadawaktumengeluarkanKeputusan Bupati Aceh Tengah Nomor141/294/DPMK/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan RejeSimpang Kemili Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah Tanggal11 Mei 2018, telah menggunakan kewenangannya

Bahwa Kepala DPMK melalui lembar disposisi tanggal 03 Mei 2018memerintahkan Kepala Bidang Pemerintahan kampung/mukim untukmeneliti persyaratan serta memproses usulan penerbitan SK RejeSimpang Kemili terpilin sesuai ketentuan yang berlaku;3.

Bahwa Draf keputusan bupati tentang pemberhentian dan pengangkatanReje Simpang Kemili Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengahditandatangani oleh Bupati Aceh Tengah pada tanggal 11 Mei 2018dengan nomor register : 141/294/DPMK/2018;10.Bahwa Selanjutnya, Keputusan Bupati Aceh Tengah tentangPemberhentian dan Pengangkatan Reje Simpang Kemili KecamatanHalaman 16 dari 37 halamanPutusan Nomor: 1/G/2019/PTUN.BNASililh Nara Kabupaten Aceh Tengah nomor : 141/294/DPMK/2018,disampaikan kepada Camat Silih Nara

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor141/294/DPMK/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Pemberhentian danPengangkatan Reje Simpang Kemili Kecamatan Silin Nara Kabupaten AcehTengah;3. Mewajibakan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Aceh TengahNomor : 141/294/DPMK/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Pemberhentiandan Pengangkatan Reje Simpang Kemili Kecamatan Silih Nara KabupatenAceh Tengah;4.

• M E N G A D I L I:

  DALAM EKSEPSI;

  - Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

  DALAM POKOK SENGKETA:

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Aceh Tengah No. 141/429/DPMK/2020 Tanggal 05 Juni 2020 Tentang Pemberhentian Reje dan Pengangkatan Bedel Kuala I Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah;
  3. Mewajibkan kepada

  Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Aceh Tengah No. 141/429/DPMK/2020 Tanggal 05 Juni 2020 Tentang Pemberhentian Reje dan Pengangkatan Bedel Kuala I Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah;

• Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 248.000,- (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Objek Sengketa adalah:KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH No. 141/429/DPMK/2020 Tanggal 05 Juni2020 TENTANG PEMBERHENTIAN REJE DAN PENGANGKATAN BEDEL KUALA KECAMATAN BINTANG KABUPATEN ACEH TENGAH.ll.

Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH No.141/429/DPMK/2020 Tanggal 05 Juni 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN REJEDAN PENGANGKATAN BEDEL KUALA KECAMATAN BINTANG KABUPATENACEH TENGAH..3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH No.141/429/DPMK/2020 Tanggal 05 Juni 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN REJEDAN PENGANGKATAN BEDEL KUALA KECAMATAN BINTANG KABUPATENACEH TENGAH.4.

(fotokopi dari fotokopi);Surat Penggugat Tanggal 03 Juli 2020 dengan hal: keberatanterhadap Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah No.141/429/DPMK/2020 Tanggal O05 Juni 2020 tentangPemberhentian Reje dan Pengangkatan Bedel Kuala Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah. (fotokopi darifotokopi);Surat Bupati Aceh Tengah Tanggal 15 Juli 2020 No.141/3190/DPMK dengan hal Tanggapan atas keberatansaudara SARIPUDIN (Mantan Reje Kuala I).

BuktiT1 : Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor : 141/429/DPMK/2020,tanggal 5 Juni 2020 tentang Pemberhentian Reje danPengangkatan Bedel Kuala Kecamatan Bintang KabupatenAceh Tengah. (Sesuai dengan aslinya);2. BuktiT2 : Surat Bupati Aceh Tengah Nomor : 141/3190/DPMK. Dantelaahan Staf DPMK Nomor : 141/926/DPMK/2020 Tanggal 15Juli 2020. Perihal Tanggapan Atas Keberatan SaudaraSARIPUDIN (Mantan Reje Kuala I). (Sesuai dengan aslinya);3.

Menyatakan batal Keputusan Bupati Aceh Tengah No. 141/429/DPMK/2020Tanggal 05 Juni 2020 Tentang Pemberhentian Reje dan Pengangkatan Bedel Kuala Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Aceh Tengah No.141/429/DPMK/2020 Tanggal 05 Juni 2020 Tentang Pemberhentian Reje danPengangkatan Bedel Kuala Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah;4.

• Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor 823.2-009, tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Bupati Mamberamo Raya, tanggal 30 September 2015; 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Mamberamo Raya Nomor : 900/02/DPMK/I/2021,

  Mamberamo Raya; Surat Penunjukan Kepala Kampung Tayai, Tanggal 2 Oktober 2015 tentang Penunjukkan Bendahara Kampung Tayai; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 800/301/DPMK/XII/2020 dari DPMK (DInas Pemberdayaan Masyarakat Kampung) Kab.

  bulan kurungan;Menyatakan agar terdakwa ditahan;Menyatakan barang bukti berupa:e 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah);e 4(empat) lembar uang pecahan Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negarae 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Mamberamo RayaNomor 823.2009, tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri SipilBupati Mamberamo Raya, tanggal 30 September 2015;e 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pemberdayaan MasyarakatKampung Mamberamo Raya Nomor : 900/02/DPMK

  Mamberamo Raya;e Surat Penunjukan Kepala Kampung Tayai, Tanggal 2 Oktober 2015tentang Penunjukkan Bendahara Kampung Tayai;e 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 800/301/DPMK/XII/2020dari DPMK (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung) Kab.Mamberamo Raya;e 4 (empat) Lembar Surat Keputusan (SK) Nomor :1/WANTAS/VIII/2020tanggal 29 Agustus 2020, tentang Tim Kampanye/PemenanganKRISTIAN WANIMBOYONAS TASTI Pasangan Calon Bupati danWakil Bupati Mamberamo Raya 2020;e 16 (enam belas) lembar Surat Keputusan

  Mamberamo Raya;Surat Penunjukan Kepala Kampung Tayai, Tanggal 2 Oktober 2015tentang Penunjukkan Bendahara Kampung Tayai;1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 800/301/DPMK/XII/2020dari DPMK (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung) Kab.Mamberamo Raya;4 (empat) Lembar Surat Keputusan (SK) Nomor1/WANTAS/VIII/2020 tanggal 29 Agustus 2020, tentang TimKampanye/Pemenangan KRISTIAN WANIMBOYONAS TASTIPasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya 2020;16 (enam belas) lembar Surat Keputusan (SK) Tim

  Mamberamo Raya;> Surat Penunjukan Kepala Kampung Tayai, Tanggal 2 Oktober 2015tentang Penunjukkan Bendahara Kampung Tayai;> 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 800/301/DPMK/XII/2020dari DPMK (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung) Kab.Mamberamo Raya;> 4 (empat) Lembar Surat Keputusan (SK) Nomor1/WANTAS/VIII/2020 tanggal 29 Agustus 2020, tentang TimHalaman 48 dari 50 Putusan Nomor1 7Pid.Sus/2021/PN JapKampanye/Pemenangan KRISTIAN WANIMBOYONAS TASTIPasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo

• Bahwa Penggugat selaku Terperiksa telah dilakukanpemeriksaan dengan surat panggilan sebagai berikut: Surat panggilan No. 862.1/DPMK/123 tertanggal 8Maret 2017 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat danKampung (DPMK) Kabupaten Siak untuk pemeriksaantanggal 13 Maret 2017; Surat Panggilan No. 863/BKPSDMD/2017/22tertanggal 19 Mei 2017 dari Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKD)Kabupaten Siak untuk pemeriksaan tanggal 22 Mei 2017;dan Surat Panggilan dari Inspektorat Kabupaten Siaktertanggal

  SUPIRMAN (suami Sdri ROMSANI)telah dipanggil secara patut melalui Surat Panggilan PertamaDinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Nomor862.1/DPMK/136 tanggal 17 Maret 2017, Surat Panggilan KeduaDinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Nomor873.4/DPMK/146 tanggal 24 Maret 2017, dan Surat PanggilanKetiga Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Nomor862.1/DPMK/163 tanggal 04 April 20177.

  Dinas Pemberdayaan Masyarakat danKampung kejadian tanggal 28 Februari 2017,Fotocopy Surat Panggilan Pertama kepadaPATMINAH NULARNA, S.Sos nomor862.1/DPMK/123 tanggal 08 Maret 2017, (Sesuaidengan aslinya.Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan an.

  PATMINAHNULARNA, S.Sos tanggal 13 Maret 2018, (Sesuaidengan aslinya)Fotocopy Surat Panggilan Pertama kepadaSUPIRMANI,S.sOS S.KOM nomor862.1/DPMK/136 tanggal 17 Maret 2017, (Sesuaidengan aslinya).Fotocopy Surat Panggilan Kedua kepadaSUPIRMAN, S.KOM nomor : 873.4/DPMK/146tanggal 24 Maret 2017, (Sesuai aslinya).Fotocopy Surat Panggilan kepada ROMSANI. SNomor : 873.4/DPMK/148 tanggal 24 Maret 2017,(Sesuai dengan aslinya).Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan an. ROMSANI,S.

  Nomor :862.1/DPMK/163Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN.PBR, Halaman 36 dari 54 Halaman1516171819202122232425Bukti T15Bukti T16Bukti T17.Bukti T18Bukti T19Bukti T20Bukti T21Bukti T22Bukti T23Bukti T24Bukti T25(sesuai dengan aslinya)Fotocopy Surat perihal Tindak Lanjut KasusPATMINAH NULARNA Nomor873.4.DPMK/203(Sesuai dengan aslinya).Fotocopy surat Panggilan Sdri Romsani Nomor :863/BKPSDMD.2017 tertangga 12 Mei 2017.

• Pemeriksaan Persiapan;Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dalam perkara ini;TENTANG DUDUK SENGKETABahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 11 Oktober 2018yang terdaftar pada Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara BandaAceh pada tanggal 12 Oktober 2018 dengan register perkara Nomor44/G/2018/PTUN.BNA, telah mengajukan gugatan yang isinya sebagai berikut;OBJEK SENGKETABahwa yang menjadi Objek Sengketa Dalam perkara ini adalah KeputusanBupati Aceh Tengah Nomor : 141/294/DPMK

  /2018 tentang Pemberhentian danPengangkatan Reje Kampung Simpang Kemili Kecamatan Silih NaraKabupaten Aceh Tanggal 11 Mei 2018;TENTANG TENGGANG WAKTUa.d.Bahwa Objek Sengketa adalah Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor :141/294/DPMK/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan RejeKampung Simpang Kemili Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tanggal11 Mei 2018., baru di ketahui oleh para Penggugat dengan pasti ketika fotocopy Objek Gugatan di minta langsung pada kasi pemerintahan KecamatanSilih Nara Kabupaten

  ;Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undangundang Republik Indonesia Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hariterhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara.Bahwa Penggugat atas terbitnya Objek Gugatan berupa KeputusanBupati Aceh Tengah Nomor : 141/294/DPMK/2018 tentang Pemberhentiandan Pengangkatan Reje Kampung Simpang Kemili Kecamatan Silih NaraKabupaten Aceh

  Urut 6Bahwa tergugat merencanakan pelantikan SALAMSYAH tanggal 16Oktober 2018 para Penggugat setelah melalui melalui proses/tahapantahapan Pemilihnan Reje Kampung Simpang Kemili yang dilaksanakansecara Demokratis namun telah di cidrai dengan izajah persyaratan sebagaiReje Kampung milik salamsyahyang di peroleh tidak melalui pendidikan.Halaman 5 dari 11 HalamanPutusan Perkara Nomor: 44/G/2018/PTUN.BNA Bahwa karena objek ini Surat Keputusan Tergugat Nomor141/294/DPMK/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang

  Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor :141/294/DPMK/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Pemberhentian danPengangkatan Reje Kampung Simpang Kemili Kecamatan Silih NaraKabupaten Aceh,Ill. Menguhukum Tergugat untuk mencabut kembali Surat Keputusan Nomor :141/294/DPMK/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Pemberhentian danPengangkatan Reje Kampung Simpang Kemili Kecamatan Silih NaraKabupaten Aceh, ;IV.

• Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor :141/294/DPMK/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Pemberhentian danHal 4 dari hal 15 Putusan No. 178/B/2019/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMPengangkatan Reje Simpang Kemili Kecamatan Silin Nara KabupatenAceh Tengah); 222222 nn nnn anne nnn nnn nn nner nen nen nee nn ee3.

  Mewajibakan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati AcehTengah Nomor : 141/294/DPMK/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Reje Simpang Kemili Kecamatan SilihNara Kabupaten Aceh Tengah) 2222ne nen cnenen=4.

  Tergugat/ Pembanding telah mengajukan MemoriBanding tertanggal 24 Juni 2019 dan telah diterima pada tanggal 25 Juni2019 serta telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat/ Terbandingpada tanggal 25 Juni 2019, yang pada pokoknya:wenn nnn nnn n nnn nnn nnn nnn nnn nen nena ne Bahwa pertimbangan hukum PutusanPengadilan Tata Usaha NegaraBanda Aceh Nomor: 1/G/2019/PTUNBNA sebagaiYudex Facti tidak benar; Bahwa Tetgugat/ Pembanding dalam mengeluarkan Surat KeputusanBupati Aceh Tengah Nomor: 141/294/DPMK

  makaMajelis Hakim banding tersebut setelan musyawarah mufakat bulatmemberikan pendapat dan pertimbangan hukum seperti diuraikan berikutdibawah ini; 2 nnn nnn nnn nnn nn n=Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis HakimTinggat Pertama yang pada pokoknya bahwa yang menjadi obyek sengketadan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat /Terbanding adalah Surat Keputusan Bupati Aceh Tengan Nomor:141/294/DPMK

• Menyatakan batal Keputusan Bupati Aceh Tengah No.141/429/DPMK/2020 Tanggal 05 Juni 2020 Tentang Pemberhentian Rejedan Pengangkatan Bedel Kuala Kecamatan Bintang Kabupaten AcehTengah;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati AcehTengah No. 141/429/DPMK/2020 Tanggal O05 Juni 2020 TentangPemberhentian Reje dan Pengangkatan Bedel Kuala Kecamatan BintangKabupaten Aceh Tengah;4.

  Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Bupati AcehTengah Nomor 141/429/DPMK/2020 tanggal O5 juni 2020 tentangPemberhentian Reje dan Pengangkatan Bedel Kuala kecamatan BintangKabupaten Aceh Tengah;3.

• Menetapkan barang bukti berupa:- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara ;- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor 823.2-009, tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Bupati Mamberamo Raya, tanggal 30 September 2015;- 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Mamberamo Raya Nomor : 900/02/DPMK/I/2021, tanggal 7 Januari 2021

  Mamberamo Raya;- Surat Penunjukan Kepala Kampung Tayai, Tanggal 2 Oktober 2015 tentang Penunjukkan Bendahara Kampung Tayai;- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 800/301/DPMK/XII/2020 dari DPMK (DInas Pemberdayaan Masyarakat Kampung) Kab.

  Mamberamo Raya;e Surat Penunjukan Kepala Kampung Tayai, Tanggal 2 Oktober 2015tentang Penunjukkan Bendahara Kampung Tayai;e 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 800/301/DPMK/XII/2020dari DPMK (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung) Kab.Mamberamo Raya;e 4 (empat) Lembar Surat Keputusan (SK) Nomor :1/WANTAS/VIII/2020tanggal 29 Agustus 2020, tentang Tim Kampanye/PemenanganHalaman 2 dari 46 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Jap.KRISTIAN WANIMBOYONAS TASTI Pasangan Calon Bupati danWakil Bupati Mamberamo

  Mamberamo Raya;Surat Penunjukan Kepala Kampung Tayai, Tanggal 2 Oktober 2015 tentangPenunjukkan Bendahara Kampung Tayai;1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 800/301/DPMK/XII/2020 dariDPMK (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung) Kab.

  /XII/2020 dan berdasarkanDaftar Penghasilan Tetap dan Penghasilan Tambahan Nomor900/02/DPMK/I/2021 tertanggal 07 Januari 2021 Kampung Haya DistrikHalaman 36 dari 46 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Jap.Roufaer Kabupaten mamberamo Raya yang ditandatangani oleh FRITSM.SROYER,SP selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat KampungKabupaten Mamberamo Raya Kepala Bidang tata Pemerintahan Kampung.

  Mamberamo Raya; Surat Penunjukan Kepala Kampung Tayai, Tanggal 2 Oktober 2015 tentangPenunjukkan Bendahara Kampung Tayai; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 800/301/DPMK/XII/2020 dariDPMK (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung) Kab.

  Surat Penunjukan Kepala Kampung Tayai, Tanggal 2 Oktober 2015tentang Penunjukkan Bendahara Kampung Tayai; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 800/301/DPMK/XII/2020 dariDPMK (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung) Kab.

• Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten SiakNomor 3 Tahun 2015, dan Peraturan Bupati Siak Nomor 98 Tahun 2016 (VideTI.5), serta Juknis Pelaksanaan Tahapan Penyaringan Bakal Calon PenghuluSeKabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 410/DPMK/PKK/2017/254 tanggal 10Juni 2017 (Vide TI.6). Bahwa berdasarkan hasil tes penyaringan bakal calonpenghulu menjadi calon penghulu, ZULFEN HERI mendapat skor nilai 5,97(lima koma Sembilan tujuh) dengan rincian sebagai berikut :a.

  Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten SiakNomor 3 Tahun 2015, dan Peraturan Bupati Siak Nomor 98 Tahun 2016, sertaJuknis Pelaksanaan Tahapan Penyaringan Bakal Calon Penghulu SeKabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 410/DPMK/PKK/2017/254 tanggal 10Juni 2017. Bahwa berdasarkan hasil tes penyaringan bakal calon penghulumenjadi calon penghulu, ZULFEN HERI mendapat skor nilai 5,97 (lima komasembilan tujuh).

  Bukti T.I5 Fotocopy Petunjuk TeknisPelaksanaan Tahapan Penyaringan Bakal Calon Penghulu seKabupaten Siak Tahun 2017 Nomor: 410/DPMK/PKK/2017/254Halaman 31 dari 51 halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUNPBRtanggal 10 Juni 2017 (Sesuai dengan6. Bukti T.16 Fotocopy Jadwal TahapanPemilinan Penghulu Serentak seKabupaten Siak Tahun 2017(Sesuai dengan asli);7: Bukti T.l7 Fotocopy Soal Test PenyaringanBakal Calon Penghulu Tahun 2017 (sesuai dengan8.

  Bukti T.I10 : Fotocopy Keputusan PenggunaAnggaran Nomor 35/DPMK/KPTS/2017 tentang PenetapanPanitia dan Penguji pada Kegiatan Tes Bakal Calon PenghuluseKabupaten Siak Tahun Anggaran 2017 (Sesuai dengan11. Bukti T.l11 : Fotocopy Lembar Jawaban UjianTertulis Penyaringan Balon Penghulu Tahun 2017 an. Suwito(Sesuai dengan asli);12. Bukti T.l12 : Fotocopy Lembar Jawaban UjianTertulis Penyaringan Balon Penghulu Tahun 2017 an.Hamdan(Sesuai dengan asli);13.

  Bahwa pada tanggal 10 Juni 2017, telah terbit Surat Nomor 410/DPMK/PKK/2017/254, mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan TahapanPenyaringan Penghulu di Kabupaten Siak Tahun 2017 (wde bukti T.l5. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2017, telah terbit Surat Keputusan PenggunaAnggaran Nomor 35/DPMK/KPTS/2017, TENTANG PENETAPAN PANITIADAN PENGUJI PADA KEGIATAN TES BAKAL CALON PENGHULU SEKABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2017 (vide bukti = T.l6.

• tahun2015) sementara penggugat dapat menjawab soal secara tertulisdan tes wawancara, interviu serta baca Alquran;Bahwa nilai hasil penyaringan ujian tertulis dan lisan sepanjangatas nama penggugat tidak di jelaskan penilaiannya secaraterperinci dan tidak memberikan hasil ujian baik ujian tulisan,wawancara (interview) dan baca Alqur'an sehingga memperolehnilai 5,68 sehingga hal demikian bertentangan dengan PETUNJUKTEKNIS PELAKSANAAN TAHAPAN PENYARINGAN PENGHULUDIKABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR: /DPMK

  Bupati/Walikota;Oleh karena itu, penyaringan yang dilakukan oleh Para Tergugattidak mengikuti atau bertentangan dengan peraturan yang lebihtinggi yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang telah memenuhisyarat Administrasi seperti yang diatur dalam pasal 21 yang jumlahbakal calonnya tidak lebih dari 5 (lima) orang, maka bakal calonkepala desa tersebut otomatis ditetapbkan sebagai calon kepalaabertentangandengan PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAANTAHAPAN PENYARINGAN PENGHULU DIKABUPATEN SIAKTAHUN 2017 NOMOR: /DPMK

  Hal ini telah sesuai dengan Peraturan DaerahKabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015, dan Peraturan Bupati SiakNomor 98 Tahun 2016 (Vide TI.5), serta Juknis Pelaksanaan TahapanPenyaringan Bakal Calon Penghulu SeKabupaten Siak Tahun 2017Nomor 410/DPMK/PKK/2017/254 tanggal 10 Juni 2017 (Vide TI.6).Bahwa berdasarkan hasil tes penyaringan bakal calon penghulumenjadi calon penghulu, BADARUDDIN mendapat skor nilai 5,68 (limakoma enam delapan) dengan rincian sebagai berikut :a.

  Hal ini telah sesuai dengan Peraturan DaerahKabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015, dan Peraturan Bupati SiakNomor 98 Tahun 2016, serta Juknis Pelaksanaan TahapanPenyaringan Bakal Calon Penghulu SeKabupaten Siak Tahun 2017Nomor 410/DPMK/PKK/2017/254 tanggal 10 Juni 2017. Bahwaberdasarkan hasil tes penyaringan bakal calon penghulu menjadi calonpenghulu, BADARUDDIN mendapat skor nilai 5,68 (lima koma enamdelapan).

  Bahwa pada tanggal 10 Juni 2017, telah terbit Surat Nomor 410/DPMK/PKK/2017/254, mengenai Petunjuk Teknis PelaksanaanTahapan Penyaringan Penghulu di Kabupaten Siak Tahun 2017 (videbukti P16 sama dengan T.+5); + sre nnn nnn enn nee noe. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2017, telah terbit Surat KeputusanPengguna Anggaran Nomor 35/DPMK/KPTS/2017, TENTANGPENETAPAN PANITIA DAN PENGUJI PADA KEGIATAN TES BAKALCALON PENGHULU SEKABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN2017 (vide bukti T./10); "= 72 .

• Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Nomor: 141/DPMK-PKK/2017/296, tanggal 04 Agustus 2017, Perihal Hasil Penyaringan Bakal Calon Penghulu Sri gemilang sepanjang Nomor.4 atas nama M Syafri D;------------------------b. Berita Acara Penetapan Calon dan Nomor Urut Penghulu Kampung Sri Gemilang Tahun 2017 tanggal 14 Agustus 2017;------------------------3. Mewajibkan :--------------------------------------------------------------------------------a.

  Tergugat 1 untuk mencabut Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak Nomor: 141/DPMK-PKK/2017/296, tanggal 04 Agustus 2017, Perihal Hasil Penyaringan Bakal Calon Penghulu Sri gemilang sepanjang Nomor.4 atas nama M Syafri D;----------------------------------------------------------------------------------b. Tergugat 2 untuk mencabut Surat Keputusan berupa Berita Acara Penetapan Calon dan Nomor Urut Penghulu Kampung Sri gemilang Kec.

  Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Daerah KabupatenSiak Nomor 3 Tahun 2015, dan Peraturan Bupati Siak Nomor 98 Tahun2016, serta Juknis Pelaksanaan Tahapan Penyaringan Bakal CalonPenghulu SeKabupaten Siak Tahun 2017 Nomor410/DPMK/PKK/201 7/254 tanggal 10 Juni 2017. Bahwa berdasarkan hasiltes penyaringan bakal calon penghulu menjadi calon penghulu, M SYAFRID mendapat skor nilai 5,77 (lima koma tujuh tujuh).

  Bukti P6 : Foto copy Petunjuk Teknik Pelaksanaan TahapanPenyaringan Penghulu di Kabupaten Siak Tahun2017 Nomor: 410/DPMK/PKK/2017/254 tertanggal10 Juni 2017, (Sesuai dengan fotocopy).Putusan Perkara Nomor 38/G/2017/PTUN.PBR Halaman 26dari 577. Bukti P7 : Foto copy Surat Camat Koto Gasib Nomor100/PEMKG/VIII/359 tertanggal 11 Agustus 2017,Perihal : Hasil Penyaringan Bakal Calon Penghulu(Sesuai dengan fotocopy).8. Bukti P8 : Foto copy Foto copy Surat plt.

  Kepala DinasPemberdayaan Masyarakat dan Kampung Nomor :141/DPMK/PKK/2017/296 tertanggal 4 AgustusPerihal : Hasil Penyaringan Bakal Calon PenghuluSri Gemilang (Sesuai dengan fotocopy).9. Bukti P9 : Foto copy pengumuman Nomor 06/PILKAMKPSG/VIII/2017 (Sesuai dengan fotocopy).10 BuktiP10 : Foto copy Berita Acara Penetapan Calon DanNomor Urut Calon Penghulu Kampung SriGemilang Tahun 2017, (Sesuai dengan fotocopy).11.

  Kepala Dinas PemberdayaanMasyarakat dan Kampung Nomor141/DPMK/PKK/2017/296 tertanggal 4 Agustus2017 Perihal : Hasil Penyaringan Bakal CalonPenghulu, Sri Gemilang, dan Lampiran 1 : berupaLembar Jawaban Ujian Penyaringan BalonPenghulu Tahun 2017 atas nama M. Syafri D,serta Lampiran 2 : berupa RekapitulasiPenghitungan nilai ujian tertulis, wawancara danmengaji Bakal Calon Penghulu Sri Gemilang.(sesuai dengan asli).2.

  Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tahapan Penyaringan Penghulu diKabupaten Siak Tahun 2017 Nomor : 410/DPMK/PKK/201 7/254 tanggal10 Juni 2017 yang diterbitkan Plt. Kepala Dinas PemberdayaanMasyarakat dan Kampung Kabupaten Siak, pada Huruf C Tata CaraPenilaian yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:a.

• Bahwa Penggugat selaku Terperiksa telah dilakukanpemeriksaan dengan surat panggilan sebagai berikut: Surat panggilan No. 862.1/DPMK/123 tertanggal 8 Maret 2017dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMk)untuk pemeriksaan tanggal 13 Maret 2017;Halaman 12 dari 100 halaman Putusan Perkara Nomor 228/G/2018/PTUN.JKT.

  Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tersebut di atas Penggugatseharusnya dipanggil oleh atasan langsung Penggugat yaituAWALUDDIN, SE, akan tetapi Surat Panggilan No.862.1/DPMK/123 tertanggal 8 Maret 2017 yang melakukanpemanggilan adalah ABDUL RAZAK selaku Kepala DinasPemberdayaan Masyarakat dan Kampung;4.

  Bahwa terhadap laporan adanya Dugaan Pernikahan Siri yangdiduga dilakukan oleh Penggugat maka dilakukan pemeriksaanoleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMk),Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaDaerah Kabupaten Siak (BKD), dan Inspektorat;.

  Patminah Nularna, S.Sos. dariKepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung, tanggal 5Januari 2017, Nomor 814/DPMK/66, Perihal Penempatan Staf DinasPemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Kabupaten Siak (sesuaidengan asili);Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama Patminah Nularna,S.Sos. Binti Helmi, tertanggal 13 Juli 2017 (sesuai dengan fotokopi);Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman DisiplinTingkat Sedang/Berat, Nomor 860/DPMK/264 atas nama PatminahNularna, S.Sos.

  Supirman suami dari saudari Romsani/suamiperempuan lain, pada tanggal 13 Maret 2017, sebagaimana surat Kepala DinasPemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Pemerintah Kabupaten Siak Nomor:862.1/DPMK/123 tanggal 8 Maret 2017 (bukti P15), pada tanggal 22 Mei 2017sebagaimana Surat Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber DayaManusia Daerah Kabupaten Siak ub.

• /PA.Tgr.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:es tempat dan tanggallahir Binuang, 01 Desember 1989, agama Islam, pekerjaanHonorer DPMK, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Rt.08,es, Kabupaten KutaiBarat sebagai Penggugat;melawanes, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 14 Maret1985, agama Islam, , Pendidikan

• PN Jappendukung Paslon nomor urut 3 dengan cara dibagikandisetiap TPS(TempatPemungutanSuara) yang ada di DistrikRoufaer yang terdiridari 20(duapuluh) TPS dan setiap TPS dibagikansebesar Rp.22.400.000,(duapuluhduajutaempatratus ribu rupiah).Bahia berdasarkanSurat PenunjukanBendaharaPengelolaan DanaKampung Tayai yang ditetapkan di tayaitanggal 02 Oktober 2015 yangmengetahui DAUD KRAKUKO sebagaiKepala Kampung TayaiternyataterdakwaMAKS KRAKUKO dan berdasarkan Surat KeteranganpltKepalaBPMK Nomor:800/DPMK

  pemilih juga termasukdalam perbuatan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu dalampasal 187A UU No.10 tahun 2016 sebagaimana yang dilakukan olehsaksi BANNI KUJIRO yang mengetahui bahwa terdakwa MAKSKRAKUKO merupakan Bendahara Kampung berdasarkan SuratPenunjukan Bendahara Pengelolaan Dana Kampung Tayai yangditetapkan di tayai tanggal 02 Oktober 2015 yang mengetahui DAUDKRAKUKO sebagai Kepala Kampung Tayai ternyata terdakwa MAKSKRAKUKO dan berdasarkan Surat Keterangan pit Kepala BPMK Nomor:800/DPMK

  /XII/2020 danberdasarkan Daftar Penghasilan Tetap dan Penghasilan Tambahan Nomor900/02/DPMK/I/2021 tertanggal 07 Januari 2021 Kampung Haya DistrikRoufaer Kabupaten mamberamo Raya yang ditandatangani oleh FRITSM.SROYER,SP selaku Kepala Dinas Pemberdayaan MasyarakatKampung Kabupaten Mamberamo Raya Kepala Bidang tata PemerintahanKampung.

  (lima ratus limapuluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh saksi BANNI KUJIRO kepada terdakwa,bagian yang diterima terdakwa sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);Menimbang bahwa berdasarkan Surat Penunjukan BendaharaPengelolaan Dana Kampung Tayai yang ditetapkan di tayai tanggal 02 Oktober2015 yang mengetahui DAUD KRAKUKO sebagai Kepala Kampung Tayaiternyata terdakwa MAKS KRAKUKO dan berdasarkan Surat Keterangan pltKepala BPMK Nomor: 800/DPMK/XII/2020 ternyata terdakwa MAKS KRAKUKOdan berdasarkan

  pemilih juga termasuk dalamperbuatan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu dalam pasal 187A UUNo.10 tahun 2016 sebagaimana yang dilakukan oleh saksi BANNI KUJIRO yangmengetahui bahwa terdakwa MAKS KRAKUKO merupakan BendaharaKampung berdasarkan Surat Penunjukan Bendahara Pengelolaan DanaKampung Tayai yang ditetapkan di tayai tanggal 02 Oktober 2015 yangmengetahui DAUD KRAKUKO sebagai Kepala Kampung Tayai ternyataterdakwa MAKS KRAKUKO dan berdasarkan Surat Keterangan pit KepalaBPMK Nomor: 800/DPMK

• Nomor 0127/Pdt.G/2018/PA.Jpr473.2/22/DPMK/III/2018, tanggal 12 Maret 2018 yang ditandatangani olehKepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung KabupatenKeerom, dan telah memenuhi ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PPNomor 45 Tahun 1990 sehingga proses pemeriksaan ini dapat dilanjutkan;Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti berupa:A.Surat, berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah sesuai asli, danbermeterai cukup atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkanoleh

  Pasal 82UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;Menimbang bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS),dalam mengajukan perkara ini telah memperoleh izin untuk bercerai yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan KampungKabupaten Keerom Nomor 473.2/22/DPMK/III/2018, tanggal 12 Maret 2018,maka permohonan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal

• sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara Berupa :

1. Surat Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Kampung Benteng Hulu, Nomor: 14/BAPEKAM-BENHUL/XII/2019 tertanggal 24 Desember 2019, Perihal: Pembatalan Penetapan Penghulu Kampung;
2. Surat Tim Pengawas Pemilihan Penghulu Serentak Kabupaten Siak Tahun 2019, Nomor: 10/DPMK-PKK

   Pemilihan Penghulu

3.Mewajibkan kepada masing-masing Tergugat I maupun Tergugat II untuk:

1. Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) mencabut Surat Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Kampung Benteng Hulu, Nomor: 14/BAPEKAM-BENHUL/XII/2019 tertanggal 24 Desember 2019, Perihal: Pembatalan Penetapan Penghulu Kampung;
2. Pengawas Pemilihan Penghulu Serentak Kabupaten Siak mencabut Surat Tim Pengawas Pemilihan Penghulu Serentak Kabupaten Siak Tahun 2019, Nomor: 10/DPMK-PKK

   ., telah memberikan keterangan dibawahsumpah, dengan mengemukakan hal hal sebagai berikut: Bahwa benar saksi berdinas sejak tahun 2017 di DPMK Kabupaten Siak; Bahwa setahu saksi pelaksanaan pemilihan penghulu di Kabupaten siakdilaksanakan secara serentak berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2015yang telah dirubah dengan Perda Nomor 16 Tahun 2018; Bahwa di tingkat Kabupaten ada dibentik Tim Pengawas Pemilihan diKabupaten Siak untuk pemilinan Penghulu serentak tersebut; Bahwa setahu saksi, ada laporan pelanggaran

• Menetapkan barang bukti berupa:1. 1 (satu) bendel foto copy Rekomendasi Pencairan Dana Nomor : 800/252/RPD/BPMK/XI/2016 tanggal 07 November 2016; 2. 1 (satu) bendel foto copy Rekomendasi Pencairan Dana Nomor : 800/033/RPD/DPMK/V/2018 tanggal 09 Mei 2018;3. 1 (satu) bendel foto copy Rekomendasi Pencairan Dana Nomor : 800/160/RPD/DPMK/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018;4. 1 (satu)bendel foto copy Rekomendasi Pencairan Dana Nomor : 800/263/RPD/DPMK/IX/2018 tanggal 13 September 2018;5. 1 (satu) foto copy

  berhubungan dengan Terdakwa yangtelah lanjut usia, dan Terdakwa dalam sida hidup ini mau kasih makanisteri dan anakanaknya Terdakwa;Bahwa Terdakwa keberatan, dan Terdakwa meminta keringanan kepadaMajelis Haklim Yang Mulia, untuk Terdakwa mengurus honornyaTerdakwa yang dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, yang belumdiselesaikan, dan Terdakwa urus untuk biaya hidup Terdakwa dengankeluarga Terdakwa, Terdakwa minta waktu penangguhan diluar untukmengurus di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kapung (DPMk

  Tunjangan BAMUSKAM TahunPemerintahanKampung 2018 49.950.000,00 ADK 2018Pemberian Insentif 4 RT dan 2RW Tahun 2018 13.500.000,00 ADK 2018Insentif LINMAS Tahun 2018 18.000.000,00 ADK 2018Jumlah 268.650.000,00Atas permohonan tersebut, Kepala BPMK Kabupaten Meraukemengeluarkan Surat Rekomendasi Pencairan Dana Nomor : 800/263/RPD/DPMK/IX/2018 tanggal 13 September 2018 sejumlah Rp268.650.000,00(dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).Berdasarkan Rekomendasi Pencairan Dana,

  Bidang Kegiatan Uraian Penggunaan Dana Jumlah omer1 BidangPelaksanaan Bidang Pertanian 124.291.614,29 DD 2018cane Sarana Transportasi Laut &pung Darat Tahun 2017 & 2018 20.127.585,71 DD 2018Jumlah 144.419.200,00 Atas permohonan tersebut, Kepala BPMK Kabupaten Meraukemengeluarkan Surat Rekomendasi Pencairan Dana Nomor : 800/160/RPD/DPMK/V1I/2018 tanggal 22 Juni 2018 sejumlah Rp144.419.200,00(seratus empat puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu duaratus rupiah).

  Surat Rekomendasi Pencairan Nomor . 800/263/RPD/DPMK/V1/2018, tanggal 13 September 2018 telah dilakukan Pencairandana sejumlah Rp268.650.000,00 ( duaratus enam puluh delapanjuta enam ratus lima puluh ribu rupiah).Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi tersebut slanjutnya KepalaKampung Umanderu telah pula melakukan pencairan dana berdasarkanpenarikan pada Rekening Koran dari Kas Kampung Umanderu adalahsebagai berikut:a.

  /V/2018 tanggal 09 Mei 2018;3. 1 (satu) bendel foto copy Rekomendasi Pencairan Dana Nomor :800/160/RPD/DPMK/V1/2018 tanggal 22 Juni 2018;4. 1 (satu)bendel foto copy Rekomendasi Pencairan Dana Nomor :800/263/RPD/DPMK/IX/2018 tanggal 13 September 2018;5. 1 (satu) foto copy dokumen APBK (Anggaran Pendapatan BelanjaKampung) tahun 20162021 Kampung Umanderu Distrik KimaamKabupaten Merauke;Halaman 157 dari 163 halaman Putusan Perkara Nomor : 13/Pid.Sus.TPK/2020/PNJap10.11.12.13.6.14.15.16.17.18.1 (satu)

• /Pdt.G/2018/MS.KSGAe NtDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Kualasimpang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusansebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara;Penggugat, umur 35 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan Karyawan Honorer DPMK PP&KB Aceh Tamiang, tempat tinggal diKabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya disebut Penggugat;MelawanTergugat

• Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

  6. Menetapkan barang bukti berupa:

  1. 1 (satu) bendel foto copy Rekomendasi Pencairan Dana Nomor: 800/252/RPD/BPMK/XI/2016 tanggal 07 November 2016;

  2. 1 (satu) bendel foto copy Rekomendasi Pencairan Dana Nomor: 800/033/RPD/DPMK/V/2018 tanggal 09 Mei 2018;

  3. 1 (satu) bendel foto copy Rekomendasi Pencairan Dana Nomor: 800/160/RPD/DPMK/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018;

  <

  p >4. 1 (satu)bendel foto copy Rekomendasi Pencairan Dana Nomor: 800/263/RPD/DPMK/IX/2018 tanggal 13 September 2018;

  5. 1 (satu) foto copy dokumen APBK (Anggaran Pendapatan Belanja Kampung) tahun 2016-2021 Kampung Umanderu Distrik Kimaam Kabupaten Merauke;

  6. 1 (satu) bendel foto copy dokumen RKPK Tahun 2016 Kampung Umanderu Distrik Kimaam Kabupaten Merauke;

  7. 1 (satu) dokumen foto copy Permohonan Pencairan Dana Desa Tahun

  Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2021/PT JAP ADK tahun 2016 sejumlah Rp455.798.488,00; DD tahun 2017 sejumlah Rp447.475.229,32; ADK tahun 2017 sejumlah Rp165.743.497,59.Bidang Pembinaan Kemasyarakatan: ADK tahun 2017 sejumlah Rp170.395.828,83;Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung: DD = 2017 sejumlah Rp18.000.000,00; ADK 2017 sejumlah Rp91.000.000,00.Atas permohonan tersebut, Kepala BPMK Kabupaten Meraukemengeluarkan Surat Rekomendasi Pencairan Dana Nomor: 800/033/RPD/DPMK/V/2018 tanggal 09 Mei 2018 sejumlah

  Bidang Kegiatan Uraian Penggunaan Dana Jumlah SumberBidang Penghasilan Tetap Aparat 187.200.000,Penyelenggaraan Kampung Tahun 2018 00 ADK 2018Pemerintahan Tunjangan BAMUSKAM Tahun 49.950.000,Kampung 2018 00 ADK 2018Pemberian Insentif 4 RT dan 2 13.500.000,RW Tahun 2018 00 ADK 201818.000.000,Insentif LINMAS Tahun 2018 00 ADK 2018Jumlah 268.650.000,00 Atas permohonan tersebut, Kepala BPMK Kabupaten Meraukemengeluarkan Surat Rekomendasi Pencairan Dana Nomor: 800/263/RPD/DPMK/IX/2018 tanggal 13 September

  Bidang Kegiatan PralaniPenggunaan Jumlah SumberDana Dana1 BidangPelaksanaan Bidang Pertanian 124.291.614,29 DD 2018Pembangunan Sarana Transportasi LautKampung & Darat Tahun 2017 &2018 20.127.585,71 DD 2018Jumlah 144.419.200,00 Atas permohonan tersebut, Kepala BPMK Kabupaten Meraukemengeluarkan Surat Rekomendasi Pencairan Dana Nomor: 800/160/RPD/DPMK/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018 sejumlan Rp.144.419.200,00(seratus empat puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu dua ratusrupiah).

  Bidang Kegiatan Pralan Penggunaan Jumlah SeDana DanaBidang Penghasilan Tetap AparatPenyelenggaraan Kampung Tahun 2018 187.200.000,00 ADK 2018Pemerintahan Tunjangan BAMUSKAMKampung Tahun 2018 49.950.000,00 ADK 2018Pemberian Insentif 4 RTdan 2 RW Tahun 2018 13.500.000,00 ADK 2018Insentif LINMAS Tahun2018 18.000.000,00 ADK 2018Jumlah 268.650.000,00 Atas permohonan tersebut, Kepala BPMK Kabupaten Meraukemengeluarkan Surat Rekomendasi Pencairan Dana Nomor:800/263/RPD/DPMK/IX/2018 tanggal 13 September

  dan anakanaknya Terdakwa;Bahwa Terdakwa keberatan, dan Terdakwa meminta keringanan kepadaMajelis Haklim Yang Mulia, untuk Terdakwa mengurus honornya Terdakwayang dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, yang belum diselesaikan,dan Terdakwa urus untuk biaya hidup Terdakwa dengan keluarga Terdakwa,Terdakwa minta waktu penangguhan diluar untuk mengurus di DinasPemberdayaan Masyarakat Kapung (DPMk) itu saja Yang Mulia.Nota Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa:1.Bahwa benar Terdakwa VINSENSIUS