Setelah berkas pengajuan tersebut diverifikasikemudian keuchik membawa berkas pengajuan pencairan ke DinasPemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) untuk dilakukanverifikasi oleh saksi Ir. ELFIANDI, Sp.l BIN E.

SUPARMAN selakuKepala DPMG, jika berkas pengajuan pencairan disetujui KepalaDPMG, selanjutnya oleh Kepala DPMG meneruskan berkaspermohonan penyaluran APBG TA. 2017 dengan melampirkan SuratPengantar Penyampaian Berkas dan lembaran Evaluasi PermohonanPenyaluran Dana yang ditandatangani oleh saksi Ir. ELFIANDI, Sp.BIN E. SUPARMAN selaku Kepala DPMG kepada Badan PengelolaKeuangan Daerah (BPKD).

berikut :a.b.G .SP FASPenyampaian Berkas Penyaluran Dana dari DPMG;Penyampaian LPJ Tahap Tahun 2017;Lembar verifikasi dokumen LPJ realisasi APBG Tahap Tahun2017;. Lembar verifikasi permohonan penyaluran dari Tim PembinaKecamatan;Surat Persetujuan Dana APBG Tahap II dan III dari Camat;Surat Permohonan Penyaluran dana Dari Keuchik kepada Bupatis/q Kepala DPMG;. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Keuchik;.

SUPARMAN selakuKepala DPMG, jika berkas pengajuan pencairan disetujui KepalaDPMG, selanjutnya oleh Kepala DPMG meneruskan berkaspermohonan penyaluran APBG TA. 2017 dengan melampirkan SuratPengantar Penyampaian Berkas dan lembaran Evaluasi PermohonanPenyaluran Dana yang ditandatangani oleh saksi Ir. ELFIANDI, Sp.I BINE. SUPARMAN selaku Kepala DPMG kepada Badan PengelolaKeuangan Daerah (BPKD).

SUPARMAN selakuHalaman 37 dari 118 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2020/PN BnaKepala DPMG, jika berkas pengajuan pencairan disetujui KepalaDPMG, selanjutnya oleh Kepala DPMG meneruskan berkaspermohonan penyaluran APBG TA. 2017 dengan melampirkan SuratPengantar Penyampaian Berkas dan lembaran Evaluasi PermohonanPenyaluran Dana yang ditandatangani oleh saksi Ir. ELFIANDI, Sp.I BINE. SUPARMAN selaku Kepala DPMG kepada Badan PengelolaKeuangan Daerah (BPKD).

KepalaDPMG (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong) melalui camatdengan tembusan kepada TPG, selanjutnya oleh camat melakukan verifikasidan memberikan surat persetujuan penyaluran APBG, yang kemudianditeruskan kepada KepalaBahwa DPMG, berdasarkan permohonan yang telah diajukan tersebut,kemudian keuchik membawa ke DPMG untuk dilakukan verifikasi olehKepala DPMG, dalam hal verifikasi berkas yang diajukan dilakukan ParaTeam Verifikasi yang ada di DPMG, begitu selesai diverifikasi/disetujui olehpihak

, agar dana APBG TA.2018 dapat disalurkan kembali,sehingga saya mengantar berkas tersebut bersama dengan SALAHUDDIN(Kaur Umum) ke DPMG lalu menyerahkannya kepada staf DPMG .

Pidie tanggal 24 Agustus 2017;

Pidie, tanggal 29 Agustus 2017;

Pidie tanggal 19 Desember 2017 dan Lampiran Surat Kepala DPMG Kab.

Pidie;

Pidie tanggal 19 Desember 2017 danLampiran Surat Kepala DPMG Kab.

Pidie, tanggal 29 Agustus 2017;Nomor 937 / 09 / DPMG / 2017, Perihal Rekomendasi PenyaluranAlokasi Dana Gampong Tahap II dan Tahap III dari Rekening Kas UmumDaerah ke Rekening Kas Umum Gampong tanggal 09 November 2017dan Berita Acara Verifikasi Nomor : 936 / 08 / DPMG / 2017;Nomor 937 / 01 / DPMG / 2017, Perihal mohon persetujuan pencairandan penyaluran dana dari Rekening Kas Umum Gampong (RKUG)masingmasing kepada Bupati Pidie c/q Sekretaris Daerah Kab.

Pidie, tanggal 29 Agustus 2017;Nomor 937 / 09 / DPMG / 2017, Perihal Rekomendasi PenyaluranAlokasi Dana Gampong Tahap II dan Tahap III dari Rekening KasUmum Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong tanggal 09November 2017 dan Berita Acara Verifikasi Nomor : 936 / 08 /DPMG / 2017;Nomor 937 / 01 / DPMG / 2017, Perihal mohon persetujuanpencairan dan penyaluran dana dari Rekening Kas UmumGampong (RKUG) masingmasing kepada Bupati Pidie c/qSekretaris Daerah Kab.

Pidie tanggal 19Desember 2017 dan Lampiran Surat Kepala DPMG Kab. Pidie;11)Nomor 937 / O01 / DPMG / 2017, Perihal Rekomendasi penyaluranbagian dari Hasil Pajak Daerah dari Rekening Kas Umum DaerahHal 148 dari 167 hal Putusan No. 47/PID.SUSTPK/2019/PN.

1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Bahwa dari hasil keberatan pada tanggal O07 Juli 2020 tersebutdijawab oleh Dinas Pemerintahan Masyarakat Gampong (DPMG) Kota Langsapada tanggal 13 Juli 2020 bahwa keputusan Tergugat telah sesuai denganperaturan dan ketentuan yang berlaku;5.

Bahwa anehnya permohonan yang disampaikan tidak melalui Camattersebut langsung direspon Tergugat dengan menugaskan DinasPemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kota Langsa untukmelakukan pemeriksaan kepada Penggugat, akan tetapi DPMG melaluiundangan klarifikasi yang diberikannya pada Penggugat 12 Juni 2020menuliskan kalau undangan pihaknya terkait pengaduan masyarakat pada 08Juni 2020 bukan pengaduan Tuha Peut di tanggal 10 Juni 2020.

Surat undangan yang ditandatangani Kadis DPMG Langsa denganNomor 005/188/2020 menuliskan agar Penggugat datang ke Kantor DPMGpada Jumat 12 Juni 2020.

danSurat Kepala DPMG.

Ernie Yanti, S.STP..MSPHalaman 53 dari halaman 79 Putusan Nomor 32/G/2020/PTUN.BNA Menerangkan bahwa pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG)sudah memanggil saudara Andi Syahputra (Penggugat) dan tuha peut gamponguntuk mengklarifikasi permasalahan yang terjadi di gampong Alue Dua BakaranBatee; Menerangkan bahwa saudara Andi Syahputra tidak koperatif dalam menjalankankonseling yang dilaksanakan oleh BNN; Menerangkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyrakat Gampong (DPMG) pernahmembuat rapat pada

Kepala dinasPemberdayaan Masyarakat dan Gampong melalui Camat gunamendapatkan penjelasan, yang pada akhirnya terjawab oleh Bupati Cq.Kepala DPMG melalui Camat juga, dengan suratnya No. 141/2698tanggal 22 November 2017 tentang penjelasan tersebut (bukti T.8);x.

Provinsi Acehdengan suratnya No. 141/4979/DPMG/2018, dan Surat Jawaban yangdimaksud baru termohon terima Tangal 10 Desember 2018 (buktiT.9);XI.

Bahwa akibat dari pada itulah hingga saat ini Termohon selaku P2Kmenjadi bingung dalam menyelesaikannya karena kewenanganTermohon berada pada posisi yang paling rendah, tidak dapat melakukansemenamena walau dalam peraturan telah diatur dalam Pasal 38 ayatHalaman 11 dari 39 HalamanPutusan Nomor 1/P/FP/2018/PTUN.BNA(1) huruf d Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009, karena untukmelaksanakan kewenangan tersebut haruslah adanya keputusan dan izindari Pejabat yang lebih tinggi seperti Bupati, Kepala DPMG selaku

Kepala DPMG Kabupaten Bireuen melalui Camat,karena dalam usulan tersebut ditemui kelengkapan persyaratanadministrasi bakal calon keuchik terpilin dokumen berupa Ijazah/STTBmengandung kecacatan dan ada beberapa kekurangan persyaratanlainnya telah Termohon II sempurnakan kecuali hanya menyangkutdengan dokumen berupa ljazah/STTB belum disempurnakan olehPemohon (karena dokumen ini berada pada Pemohon) dan belumdiserahkan kepada Termohon II maupun Termohon guna untukpengusulan kembali;Bahwa menanggapi

(fotokopi dari fotokopi);Fotokopi Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat danGampong Aceh Nomor 140/4979/DPMG/2018, kepada KepalaHalaman 20 dari 39 HalamanPutusan Nomor 1/P/FP/2018/PTUN.BNABukti T.I10. :Bukti T.l11.

Pidie tanggal 24 Agustus 2017;

Pidie, tanggal 29 Agustus 2017;

Pidie tanggal 19 Desember 2017 dan Lampiran Surat Kepala DPMG Kab.

Pidie;

Pidie tanggal 19 Desember 2017 danLampiran Surat Kepala DPMG Kab.

Pidie tanggal 19 Desember 2017 dan Lampiran SuratKepala DPMG Kab.

Bna7)8)9)Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong tanggal 09 November 2017dan Berita Acara Verifikasi Nomor : 936 / 08 / DPMG / 2017;Nomor 937 / 01 / DPMG / 2017, Perihal mohon persetujuan pencairandan penyaluran dana dari Rekening Kas Umum Gampong (RKUG)masingmasing kepada Bupati Pidie c/q Sekretaris Daerah Kab.

Pidie, tanggal 29 Agustus 2017;Nomor 937 / 09 / DPMG / 2017, Perihal Rekomendasi PenyaluranAlokasi Dana Gampong Tahap II dan Tahap Ill dari Rekening KasUmum Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong tanggal 09November 2017 dan Berita Acara Verifikasi Nomor : 936 / 08 / DPMG/ 2017;Nomor 937 / 01 / DPMG / 2017, Perihal mohon persetujuanpencairan dan penyaluran dana dari Rekening Kas Umum Gampong(RKUG) masingmasing kepada Bupati Pidie c/q Sekretaris DaerahKab.

Aceh Timur Tahun Anggaran 2016 fotocopy;