Ditemukan 64 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 10-02-2016 — Putus : 09-05-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 14 /PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Mei 2016 — Pidana Korupsi - RINELDA BANDASO
10734
  • Selanjutnya Terdakwamenemui RIDA MULYANA, namun oleh RIDA MULYANA diarahkankepada ERICK TADUNG Staf Setditjen EBTKE.
    Dirjen EBTKE sebuah amplop tertulis "kepada Yth.Ketua Komisi VII DPRRI, SenayanJakarta. 1261 (satu) lembar Surat Nomor: 100/1,SET/IX/2015 Tanggal 10 SeptembePerihal: Pernyataan Sanggup MenePekerjaan Fisik Energi baru danTerbarukan dari Bupati Deiyai yangditujukan kepada Menteri ESDM RIDirjen EBTKE, dan sebuah amplop"kepada Yth.
    PUTUSAN Nomor : 14/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST.Bahwa saksi pernah dihubungi oleh IRENIUS ADII menanyakanperkembangan proposal yang diajukan ;Bahwa IRENIUS ADII pernah menanyakan kepada saksi nomor HPDirjen EBTKE, akan tetapi saksi tidak memberikan nomor HP tersebutkepada IRENIUS ADII, saksi hanya memberikan nomor HP TITINselaku sekretaris Dirjen EBTKE ;Bahwa IRENIUS ADII Pernah mengirim sms kepada saksi memintauntuk bertemu Dirjen EBTKE guna melakukan presentasi dan smstersebut oleh saksi dijawab
    SelanjutnyaTerdakwa menemui RIDA MULYANA, namun oleh RIDA MULYANAdiarahkan kepada ERICK TADUNG Staf Setditjen EBTKE.
    Dirjen EBTKE, dan sebuah amplop tertulis "kepada Yth.Bpk Ketua Komisi VII DPRRI, Senayan di Jakarta. 1261 (satu) lembar Surat Nomor: 100/112/SET/IX/2015 Tanggal 10 September2015 Perihal: Pernyataan Sanggup Menerima Pekerjaan Fisik Energi baru danTerbarukan dari Bupati Deiyai yang ditujukan kepada Menteri ESDM RI cq.Dirjen EBTKE, dan sebuah amplop tertulis "kepada Yth.
Register : 29-09-2011 — Putus : 03-04-2012 — Upload : 21-06-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 98/G/2011/PTUN-BDG
Tanggal 3 April 2012 — KOPERASI KULAK MITRA PAKUAN ARDIN JABAR VS 1. PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PUSAT SURVEY GEOLOGI, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, 2. KEPALA BADAN GEOLOGI DAN PUSAT SURVEY GEOLOGI. KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, 3. DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (LKPP R.I), 4. PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE
8226
  • Dedi Budiman, SH. jabatan Kepala Sub BagianHukum Ketenagalistrikan dan EBTKE, BiroHukum dan Hubungan Masyarakat KementerianESDM;5. Harry Parulian Siagian, M.Eng. jabatanKoordinator Kelompok Kerja Pemetaan Geofisikahalaman 3 dari 127 halaman Putusan Nomor : 98/G/2011/PTUNBDG6. Undang.
    Supriyadi, SH. jabatan Kepala Sub BagianHukum Ketenagalistrikan dan EBTKE, BiroHukum dan Hubungan MasyarakatKementerian ESDM, 6. Harry Parulian Siagian, M.Eng. jabatanKoordinator Kelompok Kerja PemetaanGeofisika7. Undang.
Register : 04-01-2016 — Putus : 23-03-2016 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 23 Maret 2016 — Pidana Korupsi - IRENIUS ADII - SETIADY JUSUF
9434
  • dengan mekanisme kerjasamaantara Dirjen EBTKE dengan BUMN tanpa tender.
    Selanjutnya proposal tersebut saksi proses dan saksisampaikan kepada Dirjen EBTKE. Dari Dirjen EBTKE kemudian didesposisioleh Dirjen EBTKE yaitu tindaklanjuti sesuai aturan, ditujukan kepada DirekturAneka Energi;Bahwa Terdakwa sering mengirim sms kepada saksi, namun saksi tidakpernah membalasnya karena tidak mengerti apa isinya. SMS itu banyaksekali dan panjangpanjang, ada yang tentang listrik, tentang Kab.
    Berdasarkanpermohonan dan proposal Direktoral Jenderal Aneka EBTKE telahmelakukan evaluasi dan telah didorong ke DPR RI sudah diterima dandisetujui.
    Deiyai itu ditujukan kepada Dirjen EBTKE,sesuai Permen ESDM No.10 tahun 2012 ditentukan bahwa proposalditujukan kepada Menteri ESDM Cq Dirjen EBTKE, sehingga proposal dariKab. Deiyai sudah benar alamat yang dituju, kepada Kementerian ESDM,kemudian Kementerian Keuangan dan Bappenas pada tembusannya;Bahwa proposal dari Kab.
    dengan Komisi VII di Cikopo,setahu saksi DEWI YASIN LIMPO tidak hadir; Bahwa tugas saksi pada saat RDP antara Dirjen EBTKE dengan Komisi VII diCikopo saksi hadir bertugas menyiapkan bahan rapat RDP untuk presentasiDirjen EBTKE.
Register : 05-07-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 158/G/TF/2021/PTUN.JKT
Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat:
Dr. Ir. H. Ahmad Rizal, M.H., FCBArb
Tergugat:
1.Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
2.Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ketua Dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
216117
  • Handari jabatan Sub Koordinator Advokasi HukumKetenagalistrikan dan EBTKE;5. Anita Widowati, S.H., M.H., jabatan Sub Koordinator AdvokasiHukum Mineral, Batubara, Setjen dan Itjen;6. Aldino Wisnu Oktora, S.H.7. Nurul Maulina Rasyidah N., S.H.8. Rahmat Fitriyadi, S.H.9. Nico Utama Handoko, S.H.10. Putra Maulana, S.H.11. Shinta Oktavia, S.H., M.H.12.
Upload : 28-10-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2016/PT.DKI
1. Hj. Dewi Aryaliniza alias Dewie Yasin Limpo
201292
  • Menindaklanjutipermintaan dari IRENIUS ADII tersebut, setelan Raker Terdakwa memperkenalkan IRENIUS ADII kepada Menteri ESDM SUDIRMANSAID dan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan KonservasiEnergi (Dirilen EBTKE) Kementerian ESDM RIDA MULYANA. Dalamkesempatan itu Terdakwa menyampaikan kepada SUDIRMAN SAIDbahwa Kabupaten Deiyai sangat membutuhkan listrik, dan dijawab olehSUDIRMAN SAID agar IRENIUS ADII memasukkan proposal keKementerian ESDM.
    TADUNG tersebut,kemudian RINELDA BANDASO alias INE kembali menemui RIDAMULYANA dan RIDA MULYANA menyampaikan agar memperbaikiproposal sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 10Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Energi BaruTerbarukan dan setelah diperbaiki agar diserahkan kepadanya.Selanjutnya RINELDA BANDASO alias INE menyampaikan kepadaIRENIUS ADII untuk mengajukan proposal yang sudah direvisi sesuaiPermen ESDM, kemudian menyerahkannya langsung ke KementerianESDM Cq Dirjen EBTKE
    Menindaklanjutipermintaan dari IRENIUS ADIl tersebut, setelan Raker Terdakwa memperkenalkan IRENIUS ADII kepada Menteri ESDM SUDIRMANSAID dan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan KonservasiEnergi (Dirilen EBTKE) Kementerian ESDM RIDA MULYANA. Dalamkesempatan itu Terdakwa menyampaikan kepada SUDIRMAN SAIDHal11 PutNomor: 46/PID.SUSTPK/2016/PT.DKIbahwa Kabupaten Deiyai sangat membutuhkan listrik, dan dijawab olehSUDIRMAN SAID agar IRENIUS ADII memasukkan proposal keKementerian ESDM.
    ARYALINZAalias DEWIE YASIN LIMPO membicarakannya dengan Menteri ESDMSUDIRMAN SAID, Dirjend Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi(Dirilen EBTKE) Kementerian ESDM RIDAP MULYANA. Terdakwa Hu.DEWI ARYALINIZA alias DEWIE YASIN LIMPO telah berkalikaliHal26 Put Nomor: 46/PID.SUSTPK/2016/PT.DKImembicarakan pembangunan jaringan listrik Kabupaten Deiyai Papuadengan pihak Pemerintah. Perbuatan Terdakwa , Hj. DEW!
Register : 22-06-2012 — Putus : 17-10-2012 — Upload : 25-09-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 135/B/2012/PT.TUN.JKT
Tanggal 17 Oktober 2012 — KOPERASI KULAK MITRA PAKUAN ARDIN JABAR; 1.PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PUSAT SURVEY GEOLOGI, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA; 2.KEPALA BADAN GEOLOGI DAN PUSAT SURVEY GEOLOGI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA; 3.DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (LKPP R.I); 4.PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE;
6131
  • MSc. jabatan Kepala SubBidang Pelayanan Informasi :Shanty Octora, SH. jabatan Kepala Sub BagianBantuan Hukum Mineral dan Batubara, Biro2 KEPALAGEOLOGIHukum dan Hubungan Masyarakat KementerianESDM ; 4 Dedi Budiman, SH. jabatan Kepala Sub BagianHukum Ketenagalistrikan dan EBTKE, BiroHukum dan Hubungan Masyarakat KementerianESDM ; 5 Harry Parulian Siagian, M.Eng. jabatanKoordinator Kelompok Kerja Pemetaan Geofisika6 Undang.
    MSc. jabatan KepalaSub Bidang Pelayanan Informasi ;3 Dedi Budiman, SH. jabatan Kepala SubBidang Hukum dan Hubungan Masyarakat ;4 Shanty Octora, SH. jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum Mineral, Batubaradan Geologi, Biro Hukum dan HubunganMasyarakat Kementerian ESDM ;5 Supriyadi, SH. jabatan Kepala Sub BagianHukum Ketenagalistrikan dan EBTKE, BiroHukum dan Hubungan MasyarakatKementerian ESDM ; 6 Harry Parulian Siagian, M.Eng. jabatanKoordinator Kelompok Kerja PemetaanGeofisika Udara ; 7 Undang.
Putus : 22-02-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2729 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 22 Februari 2017 — Hj. DEWI ARYALINIZA alias DEWIE YASIN LIMPO, dkk
186153 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selanjutnya RINELDA BANDASO alias INE menemuiRIDA MULYANA, namun oleh RIDA MULYANA diarahkan kepada ERICKTADUNG Staf Setditien EBTKE.
    Selanjutnya RINELDA BANDASO alias INEmenyampaikan kepada IRENIUS ADII untuk mengajukan proposal yangsudah direvisi sesuai Permen ESDM, kemudian menyerahkannya langsungke Kementerian ESDM Cq Dirjen EBTKE RIDA MULYANA.Pada tanggal 28 September 2015, Terdakwa bersama Terdakwa Ilmeminta kepada RINELDA BANDASO alias INE menghubungi IRENIUSADII dan menyampaikan bahwa Terdakwa mengajak bertemu di FoodcourtPlaza Senayan Jakarta.
    Hj.Dewi Aryaliniza alias Dewie Yasin Limpo memperkenalkan Irenius Adiidengan Menteri ESDM, Sudirman Said, dan Dirjen Energi BaruTerbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Rida Mulyana.Selanjutnya dalam Rapat Kerja (Raker) tanggal 16 Juni 2015 denganDirektur Utama PT. PLN (Sofyan Basir) Terdakwa I. Hj.
Register : 15-01-2019 — Putus : 01-02-2019 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 7/PID.TPK/2019/PT DKI
Tanggal 1 Februari 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : ELLY SUPAINI
Terbanding/Terdakwa : ARIS YUNANTO
384698
  • Energy Management Indonesia (Persero)telah mengeluarkan Cek Mandiri Nomor GA 629268 tanggal25 November 2014 sejumlah Rp.490.248.116, (empatratus sembilan puluh juta dua ratus empat puluh delapanribu seratus enam belas rupiah) yang dialokasikan untukOoperasional Proyek Energi Baru Terbarukan KonservasiEnergi (EBTKE) dan pembayaran tenaga ahli.Namun oleh Terdakwa ARIS YUNANTO, dengan alasan bahwaTerdakwa ARIS YUNANTO akan menyimpan sendiri cek tersebut cektersebut diuangkan seluruhnya oleh Terdakwa
    ARIS YUNANTO di BankMandiri cabang DepokUniversitas Indonesia sekira tanggal 26 November2014, namun digunakan bukan untuk pembayaran tenaga ahli yangberkaitan dengan proyek EBTKE (Energi Baru Terbarukan KonservasiKemudian atas penggunaan uang PT.
    Energy Management Indonesia(Persero)) dengan caracara sebagai berikut :Untuk kegiatan yang berkaitan dengan proyek "Energi BaruTerbarukan Konservasi Energi (EBTKE) yang sedang berjalan, PT.Energy Management Indonesia (Persero) telah mengeluarkan CekMandiri Nomor GA 629268 tanggal 25 November 2014 sejumlahRp.490.248.116, (empat ratus sembilan puluh juta dua ratus empatpuluh delapan ribu seratus enam belas rupiah) yang dialokasikanuntuk operasional Proyek Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi(EBTKE
    ) dan pembayaran tenaga ahli.Namun oleh Terdakwa ARIS YUNANTO, dengan alasan bahwaTerdakwa ARIS YUNANTO akan menyimpan sendiri cek tersebut cektersebut diuangkan seluruhnya oleh Terdakwa ARIS YUNANTO diBank Mandiri cabang DepokUniversitas Indonesia sekira tanggal 26November 2014, namun digunakan bukan untuk pembayaran tenagaHal . 31 Putusan No.7/PidSusTPK/2019/PT.DKI.ahli yang berkaitan dengan proyek EBTKE (Energi Baru TerbarukanKonservasi Energj).Kemudian atas penggunaan uang PT.
    Dokumen yang berkaitan dengan proyek EBTKE (Energi BaruTerbarukan Konservasi Energi) yang uangnya dialokasikanuntuk operasional proyek yang terdiri:Cek Mandiri Nomor GA 629268 tanggal 25 November 2014sejumlah Rp.490.248.116, (empat ratus sembilan puluhjuta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus enambelas rupiah) yang diterima oleh GUNAWAN WIBISONOSurat Konfirmasi Penarikan oleh ARIS YUNANTO kepadaPT.
Register : 15-01-2019 — Putus : 01-02-2019 — Upload : 15-02-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI
Tanggal 1 Februari 2019 — ARIS YUNANTO
321200
  • Energy Management Indonesia (Persero)telah mengeluarkan Cek Mandiri Nomor GA 629268 tanggal25 November 2014 sejumlah Rp.490.248.116, (empatratus sembilan puluh juta dua ratus empat puluh delapanribu seratus enam belas rupiah) yang dialokasikan untukoperasional Proyek Energi Baru Terbarukan KonservasiEnergi (EBTKE) dan pembayaran tenaga ahli.Namun oleh Terdakwa ARIS YUNANTO, dengan alasan bahwaTerdakwa ARIS YUNANTO akan menyimpan sendiri cek tersebut cektersebut diuangkan seluruhnya oleh Terdakwa
    ARIS YUNANTO di BankMandiri cabang DepokUniversitas Indonesia sekira tanggal 26 November2014, namun digunakan bukan untuk pembayaran tenaga ahli yangberkaitan dengan proyek EBTKE (Energi Baru Terbarukan KonservasiEnergi).Kemudian atas penggunaan uang PTI.
    Energy Management Indonesia(Persero)) dengan caracara sebagai berikut :Untuk kegiatan yang berkaitan dengan proyek "Energi BaruTerbarukan Konservasi Energi (EBTKE) yang sedang berjalan, PT.Energy Management Indonesia (Persero) telah mengeluarkan CekMandiri Nomor GA 629268 tanggal 25 November 2014 sejumlahRp.490.248.116, (empat ratus sembilan puluh juta dua ratus empatpuluh delapan ribu seratus enam belas rupiah) yang dialokasikanuntuk operasional Proyek Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi(EBTKE
    ) dan pembayaran tenaga ahli.Hal . 31 Putusan No.7/PidSusTPK/2019/PT.DKI.Namun oleh Terdakwa ARIS YUNANTO, dengan alasan bahwaTerdakwa ARIS YUNANTO akan menyimpan sendiri cek tersebut cektersebut diuangkan seluruhnya oleh Terdakwa ARIS YUNANTO diBank Mandiri cabang DepokUniversitas Indonesia sekira tanggal 26November 2014, namun digunakan bukan untuk pembayaran tenagaahli yang berkaitan dengan proyek EBTKE (Energi Baru TerbarukanKonservasi Energi).Kemudian atas penggunaan uang PTI.
    Dokumen yang berkaitan dengan proyek EBTKE (Energi BaruTerbarukan Konservasi Energi) yang uangnya dialokasikanuntuk operasional proyek yang terdiri:Cek Mandiri Nomor GA 629268 tanggal 25 November 2014sejumlah Rp.490.248.116, (empat ratus sembilan puluhjuta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus enambelas rupiah) yang diterima oleh GUNAWAN WIBISONOSurat Konfirmasi Penarikan oleh ARIS YUNANTO kepadaPT.
Register : 17-05-2019 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap
Tanggal 10 April 2019 — - FREDERIK ERI LINGGI, SH - -DONNY STEVEN UMBORA, SH
18798
  • Dari penjelasan/presentasitersebut, Ditjen EBTKE menyampaikan tanggapan sebagai berikut:1.1. Agar tidak menggunakan jenis turbin apung, karena jenis turbintersebut tidak sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan MenteriESDM Mineral No. 8 Tahun 2011 tentang Petunjuk TeknisPenggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Listrik Perdesaan.1.2.
    Dari penjelasan/presentasitersebut, Ditjen EBTKE menyampaikan tanggapan sebagai berikut:a. Agar tidak menggunakan jenis turbin apung, karena jenis turbintersebut tidak sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan MenteriESDM Mineral No. 8 Tahun 2011 tentang Petunjuk TeknisPenggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Listrik Perdesaan.b.
    Saksi Silo Belo: Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalamBAP Penyidik adalah benar Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan denganadanya dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi dalamPembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro(PLTMH) di Kampung Keniapa Distrik Yatamo dan DusunWatamakebo Kampung Ugidimi Distrik Bibida Kabupaten Paniaiyang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) KementerianESDM Dirjen EBTKE Tahun Anggaran 2011 dan APBD KabupatenPaniai melalui
    dengan para pekerja, saat itu baru pulang dari lokasipembangunan turbin PLTMH;Bahwa pekerjaan Pembangunan PLTMH yang dikelola oleh DinasPertambangan dan Energi Kabupaten Paniai tahun anggaran 2011dilakukan di 2 (dua) lokasi, yaitu di Distrik Bibida Kampung Bibidadan di Distrik Yatamo Kampung Kenyapa;Bahwa sepengetahuan saksi sumber dana kegiatan pembangunanProyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) diKabupaten Paniai Tahun 2011 berasal Dana Alokasi Khusus(DAK) Kementerian ESDM Dirjen EBTKE
    SasanaAgung Eglesia di Kabupaten Paniai Tanggal 30 April 2011 Nomor: 7dengan kegiatan usaha Kontraktor dan Leveransir;Bahwa Terdakwa mendapatkan pekerjaan Pembangunan PLTMHtersebut adalah berdasarkan informasi yang Terdakwa dengar dari SiloBelo yang menyampaikan kepada Terdakwa pernah dilakukan tenderyang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paniai;Bahwa asal proyek tersebut adalah dari Dana Alokasi Knusus (DAK)Kemeterian ESDM Dirjen EBTKE Tahun Anggaran 2011 yang disalurkanmelalui
Register : 09-12-2014 — Putus : 08-01-2015 — Upload : 21-08-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 37/PID.TPK/2014/PT JAP
Tanggal 8 Januari 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : T. Banjar Nahor, SH
Terbanding/Terdakwa : Drs. JORDANUS IMOLIANA, MM
Terbanding/Terdakwa : YACOLINA LINGGI
8634
  • Bahwa dengan disetujuinya DAK tersebut, maka pada tanggal 21 Juli 2011bertempat di Bandung telah diadakan Sosialisasi Peraturan Menteri Energi danSumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2011 tentang Petunjuk TeknisPenggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Listrik Perdesaan Tahun Anggaran2011 dan dilanjutkan dengan pelaksanaan Presentasi Program dariKabupaten/Kota penerima DAK yang telah ditentukan bertempat di KantorDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE)Jakarta sejak tanggal
    Bahwa dalam acara tersebut Terdakwa memaparkan presentasinyamengenai potensi energi yang ada di Kabupaten Paniai yang tidak sesuaidengan Juknis karena potensi air yang ada di Kabupaten Paniai adalah potensialiran Sungai dengan menggunakan jenis turbin apung, sehingga atas presentasiTerdakwa tersebut Ditien EBTKE menyampaikan tanggapan dan penjelasansebagai berikut:a.
    Bahwa dalam acara tersebut Terdakwa memaparkan presentasinyamengenai potensi energi yang ada di Kabupaten Paniai yang tidak sesuaidengan Juknis karena potensi air yang ada di Kabupaten Paniai adalah potensialiran Sungai dengan menggunakan jenis turbin apung, sehingga atas presentasiTerdakwa tersebut Ditjen EBTKE menyampaikan tanggapan dan penjelasansebagai berikut:a.
Register : 27-03-2018 — Putus : 24-04-2018 — Upload : 25-06-2018
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 66/ B / 2018 / PT.TUN.SBY
Tanggal 24 April 2018 —
7722
  • Medan Merdeka Selatan No.18 Jakarta: Shanty Octora, S.H; : Kasubbag Advokasi HukumKetenagalistrikan dan EBTKE KementerianHal 3 dari 12 hal Putusan No.66/B/2018/PT.TUN.SBY10.11.12.Alamat. NamaJabatanAlamat. NamaJabatanAlamatNamaJabatanAlamatNamaJabatanAlamatNamaJabatanEnergi Dan Sumber Daya Mineral; : JI. Medan Merdeka Selatan No.18 Jakarta: Fredyanto Sawhir, S.H., M.H; : Kasubbag Hukum Sekretariat BadanGeologi Kementerian Energi Dan SumberDaya Mineral; : JI.
Register : 09-03-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 19/G/LH/2021/PTUN.PBR
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
YAYASAN MENATA NUSA RAYA
Tergugat:
1.KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) PROVINSI RIAU
2.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
PT. MANUNGGAL INTI ARTAMAS dalam hal diwakili oleh R. Agustinus Aries Windriyanto
324160
  • HANDARI, jabatan Sub Koordinator Advokasi HukumKetenagalistrikan dan EBTKE ; 6. ASVIRA RAHMADANI, S.H., LLM., jabatan Sub KoordinatorAdvokasi Hukum Minyak dan Gas Bumi dan Badan ;7. OUGY DAYYANTARA, S.H., M.H., jabatan Sub KoordinatorAdvokasi Hukum Pertimbangan Hukum Bidang Mineral dan Batubara ;Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No. 19/G/LH/2021/PTUN.PBR 8. ALDINO WISNU OKTORA, S.H. ; 9. PUTRA MAULANA, S.H. ;10. RAHMAT FITRIYADI, S.H. ; 11. NICO UTAMA HANDOKO, S.H. ; 12.
Register : 22-05-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 20-06-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT JAP
Tanggal 20 Juni 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
8942
  • Daripenjelasan/presentasi tersebut, Ditjen EBTKE menyampaikan tanggapansebagai berikut:1.1. Agar tidak menggunakan jenis turbin apung, karena jenis turbin tersebuttidak sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM MineralNo. 8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana AlokasiKhusus Bidang Listrik Perdesaan.1.2.
    Jordanus Imoliana, MM (Terpidana dalamperkara a quo) tidak menghiraukan tanggapan dari Ditjen EBTKE tersebutdan tetap melanjutkan pembangunan PLTMH menggunakan turbin apungsesuai dengan Rencana Kegiatan Anggaran (RKASKPD 2.03.01 tanggal 14Januari 2011) adapun rincian RKA tersebut adalah sebagai berikut :Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2019/PT JAP2.1. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di DistrikBibida. .
    Daripenjelasan/presentasi tersebut, Ditjen EBTKE menyampaikan tanggapansebagai berikut :a. Agar tidak menggunakan jenis turbin apung, karena jenis turbin tersebuttidak sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Mineral No.8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi KhususBidang Listrik Perdesaan.b.
    Jordanus Imoliana, MM (Terpidana dalamperkara a quo) tidak menghiraukan tanggapan dari Ditjen EBTKE tersebutdan tetap melanjutkan pembangunan PLTMH menggunakan turbin apungsesuai dengan Rencana Kegiatan Anggaran (RKASKPD 2.03.01 tanggal 14Januari 2011) adapun rincian RKA tersebut adalah sebagai berikut :a. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Distrik Bibida..
Putus : 03-06-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 697 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 3 Juni 2015 — Drs. JORDANUS IMOLIANA, MM
4522 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dengan disetujuinya DAK tersebut, maka pada tanggal 21 Juli 2011bertempat di Bandung telah diadakan Sosialisasi Peraturan Menteri Energidan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2011 tentang Petunjuk TeknisPenggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Listrik Perdesaan TahunAnggaran 2011 dan dilanjutkan dengan pelaksanaan Presentasi Programdari Kabupaten/Kota penerima DAK yang telah ditentukan bertempat diKantor Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi(EBTKE) Jakarta sejak tanggal
    Bahwa dalam acara tersebut Terdakwa memaparkan presentasinyamengenai potensi energi yang ada di Kabupaten Paniai yang tidak sesuaidengan Juknis karena potensi air yang ada di Kabupaten Paniai adalahpotensi aliran sungai dengan menggunakan jenis turbin apung, sehinggaatas presentasi Terdakwa tersebut Ditjen EBTKE menyampaikantanggapan dan penjelasan sebagai berikut:a.
    No. 697 K/Pid.Sus/2015potensi aliran sungai dengan menggunakan jenis turbin apung, sehinggaatas presentasi Terdakwa tersebut Ditjen EBTKE menyampaikantanggapan dan penjelasan sebagai berikut:a. Agar tidak menggunakan jenis turbin apung karena jenis turbin tersebuttidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM No.8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana AlokasiKhusus Bidang Listrik Perdesaan;b.
Register : 06-12-2016 — Putus : 30-01-2017 — Upload : 19-04-2017
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 14/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK
Tanggal 30 Januari 2017 — Ir. TOGU SILITONGA BIN MARATUA SILITONGA
7837
  • RAODAH, Amd yang melaporkan kepadaANTIN HASTUTI selaku PPTK setiap pencairan dana DAKDAU 20 % danDAKDAU 100 %.Bahwa Modul Surya jenis Monocristallyne daya maksimum 50 WP Merkdan performance tidak diketahui karena tidak ada label merk danPerformance dibelakang modul surya.Bahwa sesuai fakta dilapangan dan berdasarkan hasil pemeriksaan yangdilakukan oleh sdr EZROM MD TAPPARAN selaku Ahli dari Ditjen EBTKE(Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi) pada Kementerian Energidan Sumber Daya Mineral,
    sampel Modul Surya PLTS Tersebar dariBalai Besar Teknologi Energi Nomor : 228/B2TE/SD/HM 00.01/11/2015tanggal 10 November 2015 adalah sebagai berikut :e Bahwa secara umum yang ahli sampaikan bahwa pengujian yangdilakukan oleh B2TE BPPT berdasarkan prosedur yang tercantumpada standar Nasional Indonesia SNI 043850.21995 dapat diketahuibahwa 1 (satu) buah Modul Surya yang dijadikan sampel PengujianHalaman 29 dari 74 hal Put No.14/PID.SUSTPK/2016/PT.PLK.yang diserahkan oleh penyidik kepada pihak Dirjen EBTKE
    RAODAH, Amd yang melaporkan kepadaANTIN HASTUTI selaku PPTK setiap pencairan dana DAKDAU 20 % danDAKDAU 100 %.Bahwa Modul Surya jenis Monocristallyne daya maksimum 50 WP Merkdan performance tidak diketahui karena tidak ada label merk danPerformance dibelakang modul surya.Bahwa sesuai fakta dilapangan dan berdasarkan hasil pemeriksaan yangdilakukan oleh sdr EZROM MD TAPPARAN selaku Ahli dari Ditien EBTKE(Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi) pada Kementerian Energidan Sumber Daya Mineral,
    Hasil dari Laporan Pengujian sampel Modul Surya PLTS Tersebar dariBalai Besar Teknologi Energi Nomor : 228/B2TE/SD/HM 00.01/11/2015tanggal 10 November 2015 adalah sebagai berikut :e Bahwa secara umum yang ahli sampaikan bahwa pengujian yangdilakukan oleh B2TE BPPT berdasarkan prosedur yang tercantumpada standar Nasional Indonesia SNI 043850.21995 dapat diketahuibahwa 1 (satu) buah Modul Surya yang dijadikan sampel Pengujianyang diserahkan oleh penyidik kepada pihak Dirjen EBTKE memilikidaya maksimum
Putus : 09-10-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 910 K/PID.SUS/2017
Tanggal 9 Oktober 2017 — MULYANTO, ST bin SUMIDI
11289 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tapparan selaku Ahli dari Ditjen EBTKE(Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi) pada Kementerian Energidan Sumber Daya Mineral, yang tertuang di dalam Berita Acara PemeriksanFisik Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik TenagaSurya (PLTS) tersebar di Desa Nibung Terjun, Kecamatan PermataKecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01.E/BAPF/FNEBTKE/DEA/VII/2015 tanggal 01 Juli Tahun 2015 ditemukanmodul surya yang sudah terpasang di Desa Nibung Terjun tersebut
    Hasil dari Laporan Pengujian Sampel Modul Surya PLTS tersebar dariBalai Besar Teknologi Energi Nomor 228/B2TE/SD/HM 00.01/11/2015tanggal 10 November 2015 adalah sebagai berikut:Bahwa secara umum yang ahli sampaikan bahwa pengujian yangdilakukan oleh B2TEBPPT berdasarkan prosedur yang tercantumpada Standar Nasional Indonesia SNI 043850.21995 dapat diketahuibahwa 1 (satu) buah modul surya yang dijadikan sampel pengujianyang diserahkan oleh Penyidik kepada pihak Dirjen EBTKE memilikidaya maksimum (Pm
    ,yang melaporkan kepada AntinHastuti selaku PPTK setiap pencairan dana DAKDAU 20% dan DAKDAU100%;Bahwa modul surya jenis monocristallyne daya maksimum 50 WP merk danperformance tidak diketahui karena tidak ada label merk dan performance dibelakang modul surya;Bahwa sesuai fakta di lapangan dan berdasarkan hasil pemeriksaan yangdilakukan oleh saudara Ezrom MD Tapparan selaku Ahli dari Ditjen EBTKE(Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi) pada Kementerian Energidan Sumber Daya Mineral, yang tertuang
    Menurut pendapat Hasil dari Laporan Pengujian Sampel Modul Surya PLTSTersebar dari Balai Besar Teknologi Energi Nomor 228/B2TE/SD/HM 00.01/11/2015 tanggal 10 November 2015 adalah sebagai berikut: Secara umum dapat ahli sampaikan bahwa pengujian yang dilakukanoleh B2TEBPPT berdasarkan prosedur yang tercantum pada StandarNasional Indonesia SNI 043850.21995 dapat diketahui bahwa 1 (satu)buah modul surya yang dijadikan sampel pengujian yang diserahkanoleh Penyidik kepada pihak Dirjen EBTKE memiliki daya
Register : 02-06-2016 — Putus : 07-11-2016 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 7 Nopember 2016 — MULYANTO, ST Bin SUMIDI
11924
  • MAHFUDDIN NOOR Als UDIN berdasarkan keterangan sdri.RAODAH, Amd yang melaporkan kepada ANTIN HASTUTI selaku PPTK setiappencairan dana DAKDAU 20 % dan DAKDAU 100 %.Bahwa Modul Surya jenis Monocristallyne daya maksimum 50 WP Merk danperformance tidak diketahui karena tidak ada label merk dan Performancedibelakang modul surya.Bahwa sesuai fakta dilapangan dan berdasarkan hasil pemeriksaan yangdilakukan oleh sdr EZROM MD TAPPARAN selaku Ahli dari Ditjen EBTKE(Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
    Antin Hastuti,S.E bahwa masyarakat Dusun Kapuau meminta sebanyak 15 (lima belas)unit dan pengalihan tersebut diperbolehkan setelah berkonsultasi denganDirjen EBTKE, namun sampai dengan saat sekarang ini saksi selaku ketuamerangkap anggota PPHP tidak pernah melihat adanya persetujuan tertulistentang pengalihan pemasangan PLTS di Dusun Kapuau Desa SemantunKecamatan permata Kecubung tersebut; Bahwa sudah dibuat laporan hasil pemeriksaan yaitu sebagai berikut :1.
    Dirjen EBTKE Pusat oleh PPTK sdri.
    Sukamara menyampaikanproposal tentang Rasio Elektrifikasi (data kelistrikan) ke Pemerintah Pusat(Kementrian ESDM Cq Dirjen EBTKE) selanjutnya proposal tersebutditerima kemudian Disperindagkoptamben Kab. Sukamara menyusunprogram dan kegiatan untuk dana DAK+DAU tersebut setelah ituDisperindagkoptamben menyampaikan secara lisan kepada Kepala DesaNibung Terjun Kec.
    Md untuk membuat Berita Acara tersebutsesuai dengan kontrak dan pengalihan tersebut hanya dituangkan ke dalamlaporan triwulan dana DAK yang disampaikan ke Dirjen EBTKE dan laporankemajuan yang dibuat oleh PT.
Register : 15-05-2020 — Putus : 08-06-2020 — Upload : 08-06-2020
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 141/B/2020/PT.TUN.JKT
Tanggal 8 Juni 2020 — Pembanding/Tergugat : MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Penggugat : ASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA. Diwakili oleh PANDU PATRIA SJAHRIR,
330371
  • Handari, Kasubbag Advokasi HukumKetenagalistrikan dan EBTKE, Kementerian Energi danSumber Daya Mineral; 6. Asvira Rahmadani, S.H., L.LM., Kasubbag AdvokasiHukum Minyak dan Gas Bumi dan Badan Kementerian Energidan Sumber Daya Mineral;ti Ougy Dayyantara, S.H., M.H., KasubbagPertimbangan Hukum Ditjen Mineral dan BatubataKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;8. Rahmat Fitriyadi, S.H., Analis Permasalahan HukumKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 9.