EVENRI Bin MANSUR) terhadap Penggugat(SORAYA KHAIRANI Binti PAHLAWI SULAIMAN

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Dadang Ependri Alias Dadang Evenri Bin Hatta) terhadap Penggugat (Suzanna Binti Abdul Hamid Juni);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk

Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negera (PKKN) oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua Barat atas Dugaan TindakPidana Korupsi Dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Pendidikandi Tingkat Kabupaten/ Kota pada Dinas Pendidikan Kabupaten TelukWondama, Nomor : SR120/PW27/5/2017 tanggal 24 Mei 2017, yangditandatangani oleh Penanggung Jawab: Adi Gemawan, Ak, MM, CA, CfrA,Halaman 9 Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2018/PT JAPQiA; Pembantu Penanggung Jawab : Evenri

S.Sos, MPAberdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negera (PKKN) oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua Barat atas Dugaan TindakPidana Korupsi Dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Pendidikandi Tingkat Kabupaten/ Kota pada Dinas Pendidikan Kabupaten TelukWondama, Nomor : SR120/PW27/5/2017 tanggal 24 Mei 2017, yangditandatangani oleh Penanggung Jawab: Adi Gemawan, Ak, MM, CA, CfrA,QiA; Pembantu Penanggung Jawab : Evenri

Nasution No.1c Medan;3) EVENRI SIHOMBING (Ahli di bidang Akuntansi dan Auditing) padatanggal 28 Juli 2020 pukul 09.30 wib di Kejaksaan Negeri HumbangHasundutan;3.

(lima milyar delapan ratus sepuluh juta tigaratus sembilan puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Evenri Sihombing dariBPKP Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Ahi,adapun dugaan kerugian negara dalam pelaksanaan kegiatan peningkatanjalan Parbotihnan Pulogodang Temba sejumlah Rp. 1.170.021.810,94 (satumilyar seratus tujuh puluh juta dua puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiahkoma sembilan puluh empat sen);Menimbang, bahwa

saksi SM Fereddy Siahaan,ST., saksi Ronald Alexander Siregar, saksi Edi Dnarmawan Lumban Gaol dansaksi Saut Hasudungan Parluhutan Siregar ST., sebagai anggota dan sekretarisPOKJA, bahwa selama tahapan pelaksanaan tugas POKJA para saksi tidakmengikuti dan mengetahuinya karena para saksi masih banyak pekerjaan didinas tempat saksi bekerja dan para saksi hanya menandatangani dokumenkontrak yang disuruh oleh Pemohon SABAR LAMPOS PURBA sebagai KetuaPokja;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Evenri

denganmengalokasikan waktu untuk proses perencanaan, pelaksanaan,pengawasan, penyerahan dan pelaporan pekerjaan.6) PA/KPA bertanggung jawab terhadap penetapan Kelompok MasyarakatPelaksana Swakelola termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaranSwakelola.7) PA/KPA dapat mengusulkan standar biaya untuk honorarium pelaksanaSwakelola kepada Menteri Keuangan/Kepala Daerah.8) Swakelola dapat dilaksanakan melebihi 1 (Satu) Tahun Anggaran.Bahwa menurut Ahli Auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara,Evenri

Kerugian Keuangan Negara / selisih (34) Rp. 2.083.708.934,00atau setidaknya tidaknya dapat merugikan keuangan negara sekitar jumlah tersebutsebagaimana hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negarayang dilakukan oleh AHLI EVENRI SIHOMBING, S.E., Ak., M.Si, CfrA., CFE, dkksebagai Ahli dan Tim Audit pada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.Perbuatan Terdakwa MARLINA DAELI Alias INA INDRI sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2Ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang RepublikIndonesia

dilakukan dengan mengalokasikan waktuuntuk proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan danpelaporan pekerjaan.PA/KPA bertanggung jawab terhadap penetapan Kelompok MasyarakatPelaksana Swakelola termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaranSwakelola.PA/KPA dapat mengusulkan standar biaya untuk honorarium pelaksanaSwakelola kepada Menteri Keuangan/Kepala Daerah.Swakelola dapat dilaksanakan melebihi 1 (satu) Tahun Anggaran.Bahwa menurut Ahli Auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara,Evenri

Barat TA2016:e Ruang pembelajaran umum Rp. 0,00e Ruang pembelajaran khusus Rp. 0,00e Ruang penunjang Rp. 0,00e Manajemen bantuan Rp. 123.570.000,00Prestasi Pekerjaan Pembangunan Rp. 123.570.000,0oOKerugian Keuangan Negara / selisih (34) Rp. 2.083.708.934,0halaman 56 dari 101 halaman putusan nomor 24/Pid.SusTPK/2021/PT MDN0atau setidaknya tidaknya dapat merugikan keuangan negara sekitar jumlah tersebutsebagaimana hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negarayang dilakukan oleh AHLI EVENRI

fakta DyahArnawati, ST dan saksi Elfis Karsa Waruwu, ST yang merupakan Tim Perencanamenerangkan bahwa lokasi bangunan USB SLB di Desa Onowaembo yang didirikantidak sesual dengan gambar rencana dan RAB yang telah disiapkan pada tahapperencanaan.Menimbang bahwa demikian pula mengenai penolakan pembanding/terdakwaterhadap Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari BPKP Propinsi SumateraUtara Nomor: SR27/PW02/5.2/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang juga relevandengan keterangan ahli dari BPKP yaitu Evenri

NOOR, SE BinH.M.MACHJUDIN menurut judex facti mendasarkan padaketerangan Ahli EVENRI SIHOMBING alat bukti danhukum sebagai berikut:Bahwa Saksi Ahli Evenri Sihombing didalam keterangan dalampersidangan tidak mempunyai keahlian dalam bidang hukum dalm haliini hukum tidak pidana khusus dan juga tidak dapat menunjukan buktisertifikasi banwa saksi Ahli Evenri Sihombing tidak mempunyaikeahlian dalam hukum pidana;Bahwa sepanjang yang kami ketahui yang dimaksud keterangan ahliAndi Hamzah (2002:268) mengatakan

waarneming) seharusnya hanya boleh mengandung suatukesimpulan (conclusi), hal mana masuk dalam pengertian keteranganahi,Bahwa pertimbangan hakim tidak tepat dalam pertimbangannya.Bahwa harga CD adalah harga prangko di terima di Pekanbaru,bahwa faktadi persidangan CD tersebut di distribusikan ke sekolahsekolah yang telah ditunjuk di kabupaten Bengkalis yang di distribusikan melalui jalan darat danlaut,dan seharusnya Cost / Biaya pendistribusian tersebut haruslahdipertimbangkan .Fakta di persidangan saksi Evenri

Sihombing tidak pernah meng Auditke lokasi tersebut dimana saksi evenri Sihombing membuat suatukesimpulan tanopa memperhitungkan Cost / biaya pendistribusiannya.Mengingat daerah Kab.bengkalis adalah daerah kepulauan yang manasebagian besar wilayahnya di tempuh dengan jalur darat dan laut.Bahwa Majelis Hakim Judex Factie dalam pertimbangannya Menimbang ,bahwa dalam penjelasan pasal 1 ayat (1) sub.a Undangundang no 3 Tahun1971,menyangkut perbuatan memperkaya ini dapat di hubungkan denganpasal 18 ayat

NOOR, SE BinH.M.MACHJUDIN menurut judex facti mendasarkan padaketerangan Ahli EVENRI SIHOMBING alat bukti danhukum sebagai berikut:Bahwa Saksi Ahli Evenri Sihombing didalam keterangan dalampersidangan tidak mempunyai keahlian dalam bidang hukum dalm haliini hukum tidak pidana khusus dan juga tidak dapat menunjukan buktisertifikasi bahwa saksi Ahli Evenri Sihombing tidak mempunyaikeahlian dalam hukum pidana;Bahwa sepanjang yang kami ketahui yang dimaksud keterangan ahliAndi Hamzah (2002:268) mengatakan

waarneming) seharusnya hanya boleh mengandung suatukesimpulan (conclusi), hal mana masuk dalam pengertian keteranganahi,Bahwa pertimbangan hakim tidak tepat dalam pertimbangannya.Bahwa harga CD adalah harga prangko di terima di Pekanbaru,bahwa faktadi persidangan CD tersebut di distribusikan ke sekolahsekolah yang telah ditunjuk di kabupaten Bengkalis yang di distribusikan melalui jalan darat danlaut,dan seharusnya Cost / Biaya pendistribusian tersebut haruslahdipertimbangkan .Fakta di persidangan saksi Evenri

Sihombing tidak pernah meng Auditke lokasi tersebut dimana saksi evenri Sihombing membuat suatukesimpulan tanopa memperhitungkan Cost / biaya pendistribusiannya.Mengingat daerah Kab.bengkalis adalah daerah kepulauan yang manasebagian besar wilayahnya di tempuh dengan jalur darat dan laut.Bahwa Majelis Hakim Judex Factie dalam pertimbangannya Menimbang ,bahwa dalam penjelasan pasal 1 ayat (1) sub.a Undangundang no 3 Tahun1971,menyangkut perbuatan memperkaya ini dapat di hubungkan denganpasal 18 ayat

., dan EVENRI SIHOMBING, S.E., Ak., M.Si,CfrA., CFE sebagai Ahli Auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi SumateraUtara.Halaman14 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.SusTPK/2020/PN.Mdnweecceee Perbuatan Terdakwalr.

Jumlah kerugian Keuangan Negara /selisih (13) Rp 450.026.785,00atau setidaknya tidaknya dapat merugikan keuangan negara sekitar jumlahtersebut sebagaimana hasil penghitungan kerugian keuangan NegarayangHalaman23 dari 110 Perkara Nomor : 78/Pid.SusTPK/2020/PN.Mdndilakukan oleh AHLI KASMUAL SE., dan EVENRI SIHOMBING, S.E., Ak., M.Si,CfrA., CFE sebagai Ahli Auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi SumateraUtara.weecceee Perbuatan Terdakwa Ir. SAMSON FAREDDY HASIBUAN, M.AP.

Harapan Insani telah melaksanakan pekerjaan PembangunanPerumahan Type36 tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalamdokumen kontrak;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli atas nama KASMUAL,SE dan EVENRI SIHOMBING, SE.,Ak.,M.Si.,CfrA.

Harapan Insani telan melaksanakan pekerjaan PembangunanPerumahan Type36 tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalamdokumen kontrak;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli atas nama KASMUAL,SE dan EVENRI SIHOMBING, SE.,Ak.,M.Si.,CfrA.

Grafik Indah berdasarkan brosur yang ditawarkan oleh Saksi Dra.Wulandari yaitu sebesar Rp. 22.000, per keping, sementara harga di KoperasiPustekkom harga per keping CD sejenis adalah Rp. 17.500, sesuai LaporanHasil Investigasi Ahli Evenri Sihombing, SE.Ak.,CFE, CfrA. ; Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2005, sebelum adanya penetapan pemenangsecara resmi PT.

Pagar Alam Perkasa 4.072.751.000 5. 65,49 3 Bahwa meskipun PT Bengkalis Kuda Laut memperoleh skor tertinggi 78,94dengan harga penawaran terendah sebesar Rp. 1.396.175.000,00, sesuaiketerangan Ahli Evenri Sihombing, SE.Ak.,CFE, CfrA. Akan tetapi terdakwadibantu Saksi Syafrizal tidak mengikutsertakan PT.

Dari hasil investigasi yang dilakukan olehAhli EVENRI SIHOMBING, SE.Ak.,CFE, CfrA, harga paling mahal untuk 1 (satu)keping CD Multi media yang tidak dapat digandakan (Donggel) hanyalah sebesarRp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk harga CD Multi Media biasa sepertidalam perkara ini hanyalah Rp. 17.500, (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) perkeping franko Jakarta.

Bahwa berdasarkan Hasil Audit Investigatif Ahli Evenri Sihombing, SE.Ak.

Grafik Indah berdasarkan brosur yangditawarkan oleh Saksi Wulandari yaitu Rp. 22.000, per keping, sementara diKoperasi Pustekkom harga per keping CD sejenis adalah Rp. 17.500, sesuaiLaporan Hasil Investigasi Ahli Evenri Sihombing, SE.Ak.,CFE, CfrA. ; Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2005 Saksi M. Munjadi HM Noor, SE DirekturPT. Semoga Rejeki Abadi memasukan Dokumen Penawaran PeningkatanSarana dan Prasarana Pendidikan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran2005.

., dan EVENRI SIHOMBING, S.E., Ak., M.Si,CfrA., CFE sebagai Ahli Auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi SumateraUtara.Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2021/PT MDNPerbuatan Terdakwalr.

Jumlah kerugian Keuangan Negara /selisih (13) Rp 450.026.785,00atau setidaknya tidaknya dapat merugikan keuangan negara sekitar jumlahtersebut sebagaimana hasil penghitungan kerugian keuangan Negara yangdilakukan oleh AHLI KASMUAL SE., dan EVENRI SIHOMBING, S.E., Ak., M.Si,CfrA., CFE sebagai Ahli Auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi SumateraUtara.Perbuatan Terdakwa Ir. SAMSON FAREDDY HASIBUAN, M.AP.

Nasution No.1c Medan;EVENRI SIHOMBING (Ahli di bidang Akuntansi dan Auditing) padatanggal 28 Juli 2020 pukul 09.30 wib di Kejaksaan Negeri HumbangHasundautan;3.

untuk membuktikan dalildalil Jawabannya,KuasaTermohon jugatelanh mengajukan 45 (empat puluh lima) bukti Surat, yang telahdiberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti T6,bukti T7, bukti T31, bukti T32, bukti T33, bukti T34, bukti T36, bukti T37,bukti T38, bukti T39, bukti T40, bukti T41, bukti T42, bukti T43, bukti T44dan bukti T45 Kuasa Termohon tidak dapat memperlihatkan aslinyadipersidangan serta 2 (dua) orang ahli yang telan memberi keterangan dibawah sumpah atas nama Evenri

hibah berupabarang/jasa.Halaman 12 dari Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PT JAP13Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian KeuanganNegara pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Papua Barat atas Dugaan Tindak Pidana KorupsiPengelolaan Dana Hibah APBD pada Badan Pengawas Pemilihan UmumProvinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2015, Nomor SR213/PW27/5/2018tanggal 25 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Buyung Wiromo Samudro, SE.MBA (selaku Penanggung Jawab), Evenri

atauSalinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupabarang/jasa.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian KeuanganNegara pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Papua Barat atas Dugaan Tindak Pidana KorupsiPengelolaan Dana Hibah APBD pada Badan Pengawas Pemilihan UmumProvinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2015, Nomor SR213/PW27/5/2018tanggal 25 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Buyung Wiromo Samudro, SE.MBA (selaku Penanggung Jawab), Evenri

denganmengalokasikan waktu untuk proses perencanaan, pelaksanaan,pengawasan, penyerahan dan pelaporan pekerjaan.6) PA/KPA bertanggung jawab terhadap penetapan KelompokMasyarakat Pelaksana Swakelola termasuk sasaran, tujuan danbesaran anggaran Swakelola.7) PA/KPA dapat mengusulkan standar biaya untuk honorariumpelaksana Swakelola kepada Menteri Keuangan/Kepala Daerah.8) Swakelola dapat dilaksanakan melebihi 1 (Satu) Tahun Anggaran.Bahwa menurut Ahli Auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara,Evenri

Kerugian Keuangan Negara / selisih (34) Rp. 2.083.708.934,00atau setidaknya tidaknya dapat merugikan keuangan negara sekitar jumlahtersebut sebagaimana hasil audit dalam rangka penghitungan kerugiankeuangan Negara yang dilakukan oleh AHLI EVENRI SIHOMBING, S.E., Ak.

dilakukan dengan mengalokasikanwaktu untuk proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahandan pelaporan pekerjaan.PA/KPA bertanggung jawab terhadap penetapan Kelompok MasyarakatPelaksana Swakelola termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaranSwakelola.PA/KPA dapat mengusulkan standar biaya untuk honorarium pelaksanaSwakelola kepada Menteri Keuangan/Kepala Daerah.Swakelola dapat dilaksanakan melebihi 1 (Satu) Tahun Anggaran.Bahwa menurut Ahli Auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi SumateraUtara, Evenri

Kerugian Keuangan Negara / selisih (34) Rp. 2.083.708.934,00atau setidaknya tidaknya dapat merugikan keuangan negara sekitar jumlah~tersebut sebagaimana hasil audit dalam rangka penghitungan kerugiankeuangan Negara yang dilakukan oleh AHLI EVENRI SIHOMBING, S.E., Ak.

selasa tanggal 17 Maret 2020Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp 1.700.00,00 (satu juta tujuhratus ribu rupiah) dari saksi Marlina Daeli (terdakwa dalam berkas terpisah)untuk SPPD dalam daerah yang diterima selama kegiatan PembangunanUnit Sekolah Baru (USB) SLB Negeri di Desa Onowaembo KecamatanLahomi Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2016.Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.Menimbang, bahwa disamping saksisaksi fakta, Penuntut Umum jugamenghadirkan Ahli sebagai berikut :EVENRI

dilakukan dengan mengalokasikanwaktu untuk proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahandan pelaporan pekerjaan.PA/KPA bertanggung jawab terhadap penetapan Kelompok MasyarakatPelaksana Swakelola termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaranSwakelola.PA/KPA dapat mengusulkan standar biaya untuk honorarium pelaksanaSwakelola kepada Menteri Keuangan/Kepala Daerah.Swakelola dapat dilaksanakan melebihi 1 (Satu) Tahun Anggaran.Bahwa menurut Ahli Auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara,Evenri

Kerugian Keuangan Negara /selisih (34) Rp. 2.083.708.934,00atau setidaknya tidaknya dapat merugikan keuangan negara sekitar jumlahtersebut sebagaimana hasil audit dalam rangka penghitungan kerugiankeuangan Negara yang dilakukan oleh AHLI EVENRI SIHOMBING, S.E., Ak.

dilakukan dengan mengalokasikanwaktu untuk proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahandan pelaporan pekerjaan.PA/KPA bertanggung jawab terhadap penetapan Kelompok MasyarakatPelaksana Swakelola termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaranSwakelola.PA/KPA dapat mengusulkan standar biaya untuk honorarium pelaksanaSwakelola kepada Menteri Keuangan/Kepala Daerah.Swakelola dapat dilaksanakan melebihi 1 (Satu) Tahun Anggaran.Bahwa menurut Ahli Auditor pada BPKP Perwakilan Provinsi SumateraUtara, Evenri

Kerugian Keuangan Negara / selisih (34) Rp. 2.083.708.934,00atau setidaknya tidaknya dapat merugikan keuangan negara sekitar jumlahtersebut sebagaimana hasil audit dalam rangka penghitungan kerugiankeuangan Negara yang dilakukan oleh AHLI EVENRI SIHOMBING, S.E., Ak.

pendukungnya.Bahwa serah terima pekerjaan dari Komite Pembangunan kepada PPKdilaksanakan pada tanggal 29 desember 2016.Bahwa saksi tidak pernah mengikuti Bimbingan Teknis (BIMTEK) di Jakarta ,saksi EDISON DAELI alias AMA BERTA hanya menyampaikan sajamengenai Petunjuk Teknis (JUKNIS) namun fisik JUKNIS nya tidak adakarena ada di Dinas Pendidikan.Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.Menimbang, bahwa disamping saksisaksi fakta, Penuntut Umum jugamenghadirkan Ahli sebagai berikut :1.EVENRI

Evenri Sihombing,SE,Sk,CfrA,CFE,CA, hal;164 putusan;KETERANGAN TERDAKWA/ PEMOHON BANDING ;(Halaman 175 sd 185Putusan);KESAKSIAN SAKSI YANG DI MANIPULASI ;1.2.HAKIM MEMELIHARA KEJAHATAN DENGAN MEMBERI KESEMPATANJAKSA PENUNTUT UNTUK TIDAK MEMERIKSA SAKSI KUNCI DANPATUT DIDUGA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERKARAINI ;a.

Halaman 167 putusan /Saksi ahli EVENRI SIHOMBINGSE,Ak,CfrA,CFE,CA .Bukti bahwa awal terjadinya Korupsi ini disebabkankeputusan Direksi merubah pola kredit dari executing ke chennelingtersebut!!!Bahwa,tidak semua kerugian yang diderita oleh BUMN merupakan kerugiannegara,halaman 164 /Drs SISWO SUJANTO,DEA .

Take over atau channeling tidakmenyebutkan Executing atau Chanelling realisasi atau pelaksanaan takeover dilakukan di bulan Agustus 2012 dengan outstanding Rp. 10,6 milyar.Bahwa,menurut saksi ahli/EVENRI SIHOMBING ,perubahan Executingmenjadi chenneling dalam pencairan take over kredit ICB Bank Bumi Putratidak bisa diterpbkan,halaman 167 putusan.Nominal kredit yang di take over dengan dokumen tidak lengkap dijalankansesuai dengan instruksi dan persetujuan direktur bisnis Zuhri Anwar dan inidiperkuat

MBA (selaku Penanggung Jawab),Evenri Sihombing, SE.Ak, CFrA, CFE (selaku = PembantuPenanggungjawab), Martinus Tonapa, SE, M.Si (selaku PengendaliTeknis), Fauzi Ashar, Ak, CFrA (selaku Ketua Tim) dan Cahyo DwiSabdono, S.Akun (selaku Anggota Tim), menerangkan terdapatpenyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesarRp1.312.750.000, (satu milyar tiga ratus dua belas juta tujuh ratuslima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut : No Keterangan Jumlah (Rp.) 1.

MBA (selaku Penanggung Jawab),Evenri Sihombing, SE.Ak, CFrA, CFE (selaku = PembantuPenanggungjawab), Martinus Tonapa, SE, M.Si (selaku PengendaliTeknis), Fauzi Ashar, Ak, CFrA (selaku Ketua Tim) dan Cahyo DwiSabdono, S.Akun (selaku Anggota Tim), menerangkan terdapatpenyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesarRp1.312.750.000,00 (satu milyar tiga ratus dua belas juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah)Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini makasegala sesuatu yang terjadi

Ahli Evenri Sihombing, SE.Ak, CFrA, CFE, CA. keterangan dan pendapat di BAP TahapPenyidikan di bawah janji dibacakan di depan persidangan, memberikan keterangan danpendapatnya pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa dalam UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22disebutkan Kerugian negara atau daerah adalah berkurangnya uang, surat berharga, dan barang,yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupunlalai;Dalam PP 58 Tahun 2005 Tentang

,John Wiclif Aufa dan Evenri Sihombing, SE.Ak, CFrA, CFE, CA., maka sesuai dengan ketentuan Pasal162 ayat (2) Jo. pasal 179 ayat (2) Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana keterangannyadisamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang, sehinggaketerangannya mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti keterangan saksi sebagaimana diaturdalam ketentuan pasal 1 angka 26 dan angka 27 Jo. pasal 184 ayat (1) huruf a Jo.

Pasal 184 ayat (1) huruf cUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana dan yangdinilai sebagai alat bukti surat menurut undangundang adalah: surat yang dibuat atas sumpahjabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan/pendapat Evenri Sihombing, SE.Ak, CFrA, CFE, CA. sertasetelah dicermati dalam berkas perkara melekat alat bukti surat yaitu berupa: Laporan Hasil AuditDalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan

Barat dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas DugaanTindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Tanah Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua BaratTahun Anggaran 2015 Nomor: SR122/PW27/5/2018 tanggal 26 April 2018 dimana hasil Audittersebut menyatakan bahwa terdapat Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp3.309.763.736,00 (tigamilyar tiga ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah),kerugian keuangan Negara terjadi menurut keterangan/pendapat ahli Evenri

Barat dalamrangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi KegiatanPengadaan Tanah Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2015 Nomor: SR122/PW27/5/2018 tanggal 26 April 2018 dimana hasil Audit tersebut menyatakan bahwa terdapatKerugian Keuangan Negara sejumlah Rp3.309.763.736,00 (tiga milyar tiga ratus sembilan juta tujuhratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah), kerugian keuangan Negara terjadimenurut keterangan/pendapat ahli Evenri

(Bukti T8); Pemeriksaan (BAP) Ahli atas nama : EVENRI SIHOMBING, SE, AK,CFRA, CFE,CE, dari Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanProvinsi Papua Barat. (Bukti T64);Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2017 di ruang aula Polres Kaimana,Penyidik melakukan gelar perkara yang dihadiri oleh Kapolres Kaimana danPejabat Polres Kaimana dengan kesimpulan sebagai berikut (Bukti T65):a.

BUKTIT.3 maka secara hukum tidak benar dalampekerjaan tersebut terjadi kerugian negara yang bersifat total losssebagaimana yang diterangkan Ahli yang dihadirkan JPU dari perwakilanBPKP Provinsi SUMUT yang bernama Evenri Sihombing, SE, M.Si, Ak,CfrA, CFE, CA namun fakta dan bukti tersebut tidak dipertimbangkanoleh judex factie dalam membuat putusan;Bahwa adanya ketidak sempurnaan dalam suatu pekerjaan tersebutadalah hal yang manusiawi dan terhadap hal tersebut telahdisempurnakan oleh pihak Risdianto

Ahli: Evenri Sihombing, SE, Ak, CFe, CFrA, CA, memberikan pendapat : Bahwa ahli adalah PNS pada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara. Bahwa jabatan ahli didalam melaksanakan perhitungan kerugian keuangan Negaraadalah Auditor Muda. Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa.

;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mendengarkanketerangan ahli : Evenri Sihombing, SE, Ak, CFe, CFrA, CA, yang dihubungkan denganbukti surat berupa : Rincian Penghitungan kerugian keuangan Negara pada LampiranHalaman 158Putusan No. 08/Pid.SusTPK/2015/PN.Mdn.2/c/12, Lampiran Surat Pengantar Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera UtaraNomor : SR102/PW02/5/2014, tanggal 30 Otober 2014, telah diperoleh fakta hukumsebagai berikut : Bahwa realisasi pembayaran ke PT.