Sultengadalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,sedangkan modal perusahaan bersumber dari PemerintahDaerah Propinsi Sulawesi Tengah dan pihaklain/masyarakat, dan salah satu unit usahanya di bidangkehutanan;Bahwa pada tahun 2007, Gubernur Sulawesi Tengahmenerbitkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor522.21/100/DISHUT G.ST/2007 tanggal 2 April 2007tentang Perpanjangan Izin Pengumpulan dan PengangkutanSisa Tebangan Kayu Ebony Di Kabupaten Donggala danKabupaten Parigi Moutong, dimana target

Sulteng.Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2008, volume kubikasikayu ebony eks tebangan lama sebanyak 1.424,8415 /m3sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor522.21/100/DISHUT G.ST/2007 Tanggal 2 April 2007 danKeputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor522.21/369/DISHUTG.ST/2007 Tanggal 25 Oktober 2007sebesar 1.424, 8415 mf (seribu) empat ratus dua puluhempat koma delapan ribu empat ratus lima belas' meterkubik ) telah terpenuhi, sesuai dengan perhitunganyang dibuat oleh saksi Aris Kurniawan, Kepala

Sulteng Nomor522.21/656/33/PDST/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 yangditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan PerkebunanKabupaten Parigi Moutong terdakwa melaporkan seolah olahmasih terdapat persediaan akhir kayu ebony sebanyak0,4768 m3 sehingga jumlahnya = masih sesuai denganKeputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor522.21/100/DISHUT G.ST/2007 Tanggal 2 April 2007 danKeputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor522.21/369/DISHUTG.ST/2007 Tanggal 25 Oktober 2007,sebesar 1.424,8415 m3, padahal sesuai dengan

Sulteng Nomor522.21/656/33/PDST/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 yang48ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan PerkebunanKabupaten Parigi Moutong terdakwa melaporkan seolah olahmasih terdapat persediaan akhir kayu ebony sebanyak0,4768 m8 sehingga jumlahnya masih sesuai denganKeputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor522.21/100/DISHUT G.ST/2007 Tanggal 2 April 2007 danKeputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor522.21/369/DISHUTG.ST/2007 Tanggal 25 Oktober 2007,sebesar 1.424,8415 m8, padahal sesuai dengan

Sul Teng sesuai denganKeputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor522.21/100/DISHUT G.ST/2007 Tanggal 2 April 2007 danKeputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor522.21/369/DISHUTG.ST/2007 Tanggal 25 Oktober 2007,sebanyak 1.424,8415 nt telah terpenuhi pada tanggal 12Februari 2008, tetapi terdakwa selaku pejabat penerbitFAKO di PD.

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN ;

• Menolak permohonan penundaan ;

1. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DISESDM-G.ST/2015 tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV.

Mitra Bersama tanggal 28 September 2015 (obyek sengketa I)

Mitra Bersama tanggal 28 September 2015 (obyek sengketa I)

2.2 Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/366/IUP-PR/BPMP2TSPD/2016 tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DISESDM-G.ST/2015 tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006 /DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV.

Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut masing masing :

3.1 Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DISESDM-G.ST/2015 tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV.

Mitra Bersama tanggal 28 September 2015 (obyek sengketa I);

3.2 Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/366/IUP-PR/BPMP2TSPD/2016 tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DISESDM-G.ST/2015 tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006 /DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV.

Bahwa Penggugat bukanlah orang yang dituju langsungoleh Surat Keputusan yang dikeluarkan sebagaimana SuratKeputusan Nomor: 540/585/DISESDM/G.ST/2015 tentang Revisikeputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha PertambanganEksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksikepada CV. Mitra Bersama tanggal 28 September 2015;Halaman 34 dari 120 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PLBahwa CV. Mitra Bersama yang dimaksud adalah CV.

Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan sesuai denganprosedur dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor:Halaman 37 dari 120 halaman Putusan Nomor: 30/G/2019/PTUN.PL540/585/DISESDM/G.ST/2015 tentang Revisi keputusan BupatiMorowali Nomor 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tentang PersetujuanPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mitra Bersama tanggal28 September 2015;4.

Bahwa Tergugat Il dalam =~mengeluarkan Keputusansebagaimana Surat keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor:540/366/IPPR/BPMP2TSPD/2016 tentang Perubahan Kesatu atasKeputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor:540/585/DISESDM/G.ST/2015 tentang Revisi keputusan BupatiMorowali Nomor 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tentangPersetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasimenjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV.Mitra Bersama tanggal 28 September 2015, telah sesuai denganhukum dan asasasas

Mitra Bersama.Menimbang bahwa atas dalil Penggugat tersebut Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat bukanlah orang yang ditujulangsung oleh Surat Keputusan yang dikeluarkan sebagaimana SuratKeputusan Nomor: 540/585/ DISESDM/G.ST/2015 tentang Revisi keputusanBupati Morowali Nomor 540.3/SK.006/DESDM/V1/2013 tentang PersetujuanPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mitra Bersama tanggal 28September 2015, Bahwa CV.

Sulteng yang akan diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan yangberlaku".Bahwa dalam Keputusan Gubernur No : 522.21/700/DISHUT G.ST/2007tanggal 2 April 2007 dan Keputusan No : 522.21/369/DISHUT G.ST/2007 25Oktober 2007, Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah mempunyai kewajibanuntuk membayar PSDH dan DR dan Retribusi yang berkaitan langsungdengan sisa tebangan kayu ebony yang berlaku di Kabupaten Parigi danDonggala;Bahwa dalam pelaksanaan Keputusan Gubernur No : 522.21/700/DISHUTG.ST/2007 tanggal 2 April

2007 dan Keputusan No : 522.21/369/DISHUT G.ST/2007 25 Oktober 2007, Wildan Abdul Malik, selaku Direktur Utama PD.Sulteng, menentukan besaran pungutan kepada pengusaha kayu ebonyuntuk memperoleh Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) yang diterbitkanoleh PD.

sesuai Keputusan GubernurSulawesi Tengah No : 522.21/100/DISHUT G.ST/2007 Tanggal 2 April 2007dan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No : 522.21/369/DISHUT G.ST/2007 Tanggal 25 Oktober 2007 telah terealisasi, sesuai denganperhitungan rekapitulasi yang dibuat oleh saksi Aris Kurniawan, Kepala SeksiPungutan luran Negara dan Daerah Dinas Provinsi Sulawesi Tengah, yangdibuat berdasarkan arsip foto kopi pembayaran PSDH dan DR untuk kayuebony eks tebangan lama/rakyat yang dikelola PD.

Sulteng.60 Bahwa sepengetahun saksi jjin pemasaran kayu ebony sisa tebangan lama /rakyat selain dari kedua jjin pemasaran sesuai SK Gubernur Nomor522.21/100/DISHUT G.ST/2007 tanggal 02 April 2007 dan SK Gubernur Nomor :522.21/369/DISHUT G.ST/2007 tanggal 25 Oktober 2007 sudah tidak ada lagisampai sekarang ini. Bahwa saksi NATHAN RANTE PALISU tidak pernah menyampaikan kepada saksiselaku Dirut PD. Sulteng mengenai penerbitan SPP PSDH/DR kayu ebony ekstebangan lama yang dijual oleh PD.

Sulteng telah terealisasi keseluruhan sesuaidengan jumlah kubikasi dalam SK Gubernur Nomor : 522.21/100/DISHUTG.ST/2007 tanggal 02 April 2007 dan SK Gubernur Nomor : 522.21/369/DISHUT G.ST/2007 tanggal 25 Oktober 2007.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 19/G/2016/PTUN Pl. tanggal 21 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;DAN MENGADILI SENDIRI;Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Pembanding II dahulu Tergugat II Intervensi; Dalam Pokok Perkara :- Mengabulkan gugatan Pembanding I dahulu Penggugat;- Menyatakan Batal Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/405/DISESDM-G.ST/2016, tertanggal 11 Mei 2016 tentang Penciutan Atas Izin Usaha Pertambangan PT Daya Inti Mineral Berdasarkan

Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.001/DESDM/ VIII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Daya Inti Mineral;- Mewajibkan Terbanding dahulu Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/405/DISESDM-G.ST/2016, tanggal 11 Mei 2016 tentang Penciutan Atas Izin Usaha Pertambangan PT Daya Inti Mineral Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.001/DESDM/VIII/2012 tentang

Dan padatahun 2014 Bupati morawali menerbitkan iup op penyesuaian SELUAS. 20.397ha ( vide bukti T 12 ) . selanjudnya pada Tahun 2014 TANGGAL 18 NOVEMBERTAHUN 2014 bupati morowali mencabut SK.penyesuaian (vide bukti t.13 ) olehkarena Bupati Morowali melampoi batas kewenangan, karena pada saat itutelah berlaku UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahDaerah, oleh sebab itu Gubernur berdasarkan kewenangannya mencabut SKBUPATI melalui keputusan Gubernur Nomor 540/723/DES ESDM G.ST/2015Tanggal

tanggal 19 Desember 2016 yang dimohon banding; MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi :- Menyatakan eksepsi Pembanding II dahulu Tergugat II Intervensi tidak diterima;Dalam Pokok Perkara :- Mengabulkan gugatan Pembanding I dahulu Penggugat sebagian;- Menyatakan batal Keputusan Terbanding dahulu Tergugat yaitu Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/404/DISESDM-G.ST/2016 tertanggal 11 Mei 2016 tentang Penciutan atas Izin Usaha Pertambangan PT.

Morindo Bangun Sejahtera berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3SK.002/DESDM/VII/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksolorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Morindo Bangun Sejahtera;- Memerintahkan Terbanding dahulu Tergugat untuk mencabut keputusan yang dinyatakan batal tersebut yakni Keputusan Gubernur Sulawesi Tengan Nomor 540/404/DISESDM-G.ST/2016 tertanggal 11 Mei 2016 tentang Penciutan atas Izin Usaha Pertambangan PT.

M E N G A D I L IDALAM PENUNDAAN;- Menolak Permohonan Penundaan berlakunya Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor :540/402/ DISESDM-G.ST/2016, tanggal 11 Mei 2016 tentang Penciutan Atas Izin Usaha Pertambangan PT. Bintangdelapan Wahana Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.001/DESDM/VII/2014 tentang Persetujuan Revisi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor :540/402/ DISESDM-G.ST/2016, tanggal 11 Mei 2016 tentang Penciutan Atas Izin Usaha Pertambangan PT. Bintangdelapan Wahana Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.001/DESDM/ VII/2014 tentang Persetujuan Revisi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bintangdelapan Wahana;3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor :540/402/ DISESDM-G.ST/2016, tanggal 11 Mei 2016 tentang Penciutan Atas Izin Usaha Pertambangan PT. Bintangdelapan Wahana Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.001/DESDM/VII/2014 tentang Persetujuan Revisi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bintangdelapan Wahana;4.

Il; Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah No. 561/ 413/DISNAKERTRANS G.ST/ 2007 UMP tahun 2008 di ProvinsiSulawesi Tengah sebesar Rp. 670.000, dan UMK Palu sebesarRp. 685.000.

Keu/2010 tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp. 123.140.106,- (seratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh ribu seratus enam rupiah) untuk biaya Pengelola Proyek;8. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 954/ 23/ RO.KEU-G.ST/ 2010 20 Januari 2010 Tentang Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 027/13/RO.PERLUM DAN ASSET-G.ST/2010 tanggal 08 Januari 2010 tentang Pejabat dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Prop.

Sulteng Tahun Anggaran 2010;11. 1 (satu) Rangkap foto copy (di legalisir) Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 954/126.1/RO.KEU-G.ST/2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor : 954/23/Ro.Keu-G.ST/2010 tentang Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu Dilingkungan Sekretariat

KEU G.ST/ 2010 tanggal 20 Januari 2010 Tentang Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Di Lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (copy yang dilegalisir );18. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 900/ 30/ RO. PERLUM & ASSET / 2010 Tanggal 04 Maret 2010;;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;8.

KEU G.ST/ 2010 tanggal 20 Januari 2010 Tentang Pejabat PenggunaAnggaran / Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran/ BendaharaPengeluaran Pembantu Di Lingkungan Sekretariat Daerah PropinsiSulawesi Tengah (copy yang dilegalisir );18.Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 900/ 30/ RO.PERLUM & ASSET / 2010 Tanggal 04 Maret 2010;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalamperkara lain;1.

KEU G.ST/ 2010 tanggal 20 Januari 2010 Tentang Pejabat PenggunaAnggaran / Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran/ BendaharaPengeluaran Pembantu Di Lingkungan Sekretariat Daerah PropinsiSulawesi Tengah (copy yang dilegalisir );18.Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 900/ 30/ RO.PERLUM & ASSET / 2010 Tanggal 04 Maret 2010;;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkaralain;8.

KEU G.ST/ 2010 tanggal 20 Januari 2010 Tentang PejabatPengguna Anggaran / Pengguna Barang, Pejabat KuasaPengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, BendaharaPengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Di LingkunganSekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (copy yangdilegalisir );17.Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 900/ 30/RO.

Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketamembuktikan Termohon Banding tidak melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar sesuai dengan jabatan dan kewenangan Termohon Banding dalam struktur organisasi Negara Republik Indonesia, karena seharusnya Termohon Banding bisa mempertanggungjawabkan SuratKeputusannya sendiri yaitu Surat Keputusan Gubernur Provinsi SulawesiTengah Nomor 540/109/DIESDMW/G.ST/2015 Tentang Penciutan WilayahIzin Usaha Pertambangan IUP Operasi Produksi Persadatama Inti JayaMandiri dari

berkepentinganmengajukan gugatan dan gugatannya dinyatakan tidak diterima;Menimbang bahwa setelah mencermati pertimbangan dan putusanPengadilan tingkat pertama mengenai eksepsi, dimana Pengadilan tingkatpertama telah mempertimbangkan dengan seksama mengenai dalildalil eksepsiPembanding Il dahulu Tergugat Il Intervensi terutama menyangkut adanyakerugian kepentingan Pembanding dahulu Penggugat akibat terbitnyakeputusan obyek sengketa (Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi TengahNomor 540/480/DIESDM/G.ST

Pembanding dahulu Penggugat yangberasal dari Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.45/SK.0178/Tamben/08tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (Bukti P3),Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.2/SK.003/DESDM/IX/08 Luas 4.992 Ha(Bukti P4), Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/ SK.001/DESDM/X/2009tanggal 19 Oktober 2009 tentang Persetujuan Pemberian Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi (vide bukti tertulis tertanda P5=TII Intv3) danKeputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/109/DISESDMW/G.ST

M E N G A D I L IDALAM PENUNDAAN- Menolak Permohonan Penundaan berlakunya Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 540/406/DISESDM-G.ST/2016, tertanggal 11 Mei 2016 tentang Penciutan Atas Izin Usaha Pertambangan PT Daya Sumber Mining Indonesia Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali No. 540.3/SK.003/DESDM/VIII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Daya Sumber Mining Indonesia;DALAM EKSEPSI - Menyatakan

Keu/2010 tanggal 31 Desember 2010 sejumlah Rp. 123.140.106,- (seratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh ribu seratus enam rupiah) untuk biaya Pengelola Proyek;

Sulteng Tahun Anggaran 2010;

Sulteng Tahun Anggaran 2010;

KEU G.ST/ 2010 tanggal 20 Januari 2010 Tentang Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Di Lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (copy yang dilegalisir );

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 954/ 23/ RO.KEU G.ST/ 2010 tanggal 20 Januari 2010 Tentang Pejabat PenggunaHalaman 20 dari 30 Putusan Nomor 35/Pid.Sus.TPK/2014/PT PALAnggaran / Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran/ BendaharaPengeluaran Pembantu Di Lingkungan Sekretariat Daerah PropinsiSulawesi Tengah (copy yang dilegalisir );18.

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 954/ 23/ RO.KEU G.ST/ 2010 tanggal 20 Januari 2010 Tentang Pejabat PenggunaAnggaran / Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran/ BendaharaPengeluaran Pembantu Di Lingkungan Sekretariat Daerah PropinsiSulawesi Tengah (copy yang dilegalisir );18.

KEU G.ST/ 2010 tanggal 20 Januari 2010 TentangPejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Pejabat KuasaPengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, BendaharaPengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Di LingkunganSekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (copy yangdilegalisir );18. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 900/30/ RO. PERLUM & ASSET / 2010 Tanggal 04 Maret 2010;;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalamperkara lain;8.

tanggal 20 Desember 2016 yang dimohon banding;MENGADILI SENDIRI:DALAM PENUNDAAN KEPUTUSAN:- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Yang Diajukan Pembanding I dahulu Penggugat; DALAM EKSEPSI :- Menyatakan eksepsi Pembanding II dahulu Tergugat II Intervensi tidak diterima; DALAM POKOK PERKARA :- Mengabulkan gugatan Pembanding I dahulu Penggugat sebagian;- Menyatakan batal Keputusan Terbanding dahulu Tergugat yaitu Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/406/DISESDM-G.ST/2016

Daya Sumber Mining Indonesia; - Memerintahkan Terbanding dahulu Tergugat untuk mencabut keputusan yang dinyatakan batal tersebut yakni Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/406/DISESDM-G.ST/2016 tertanggal 11 Mei 2016 tentang Penciutan Atas Izin Usaha Pertambangan PT.

Suradipraja SD, pada tanggal8 Juni 2003 di G.ST. Yusuf Semarang, yang kemudian di daftarkan di DinasKependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota mataram, tanggal 23Juni 2003, sesuai dengan kutipan akta perkawinan no 20/C/KM/2003tanggal 23 Juni 2003.2. Bahwa setelah perkawinan dilaksanakan kemudian Penggugat denganTergugat tinggal bersama di JIn AA Gede Ngurah Cakra Negara KotaMataram.3.

No. 2034 K/Pid.Sus/201536) 1 (satu) bundel Nota Kesepakatan Bersama antara Gubernur SulawesiTengah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiSulawesi Tengah Nomor 011/01/Disbudpar/G.ST/2012, Nomor 011/0248/SET.DPRD tanggal 07 Februari 2012 tentang PersetujuanPenganggaran Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan GedungSerbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan PariwisataProvinsi Sulawesi Tengah;37) Surat Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 903/343/Disbudpartanggal 11 Mei 2010 perihal Ijin

/Ro.Keu/2013 tanggal 09 April 2013;(satu) bundel Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan PekerjaanPembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaandan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;35)1 (satu) bundel dokumentasi kegiatan Pembangunan Gedung SerbagunaPusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi SulawesiTengah;36)1 (satu) bundel Nota Kesepakatan Bersama antara Gubernur SulawesiTengah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiSulawesi Tengah Nomor 011/01/DISBUDPAR/G.ST

Ro.Keu/2013 tanggal 09 April 2013;34)1 (satu) bundel Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan PekerjaanPembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaandan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;35)1 (satu) bundel dokumentasi kegiatan Pembangunan Gedung SerbagunaPusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi SulawesiTengah;36)1 (satu) bundel Nota Kesepakatan Bersama antara Gubernur SulawesiTengah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiSulawesi Tengah Nomor 011/01/DISBUDPAR/G.ST

Fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor813.3/124/G.ST/2001 tanggal 26 Juni 2001 tentang PengangkatanTermohon sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang telah bermateral cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesual, oleh Ketua Majelis diberi tanda T4 ;Bahwa untuk menguatkan dalilbantahan eksepsi dari Termohon,Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:1. Fotokopi Kartu Keluarga No.7371132308070004 atas nama dr.Jusli, M.kes, Spa. sebagai kepala keluarga.

SP2DLS/Ro.Keu/2013 tanggal 9 April 2013;1 (satu) bundel Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan PekerjaanPembangunan Gedung Serba Guna Pusat PengembanganKebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;1 (satu) bundel dokumentasi kegiatan Pembangunan Gedung SerbaGuna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata ProvinsiSulawesi Tengah;1 (satu) bundel Nota Kesepakatan Bersama antara Gubernur SulawesiTengah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiSulawesi Tengah Nomor 011/01/DISBUDPAR/G.ST

SP2DLS/Ro.Keu/2013 tanggal 9 April 2013;1 (satu) bundel Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan PekerjaanPembangunan Gedung Serba Guna Pusat PengembanganKebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;1 (satu) bundel dokumentasi Kegiatan Pembangunan Gedung SerbaGuna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata ProvinsiSulawesi Tengah;1 (satu) bundel Nota Kesepakatan Bersama antara Gubernur SulawesiTengah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiSulawesi Tengah Nomor 011/01/DISBUDPAR/G.ST

No. 37 PK/PID.SUS/201736) 1 (satu) bundel Nota Kesepakatan Bersama antara GubernurSulawesi Tengah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 011/01/DISBUDPAR/G.ST/2012, Nomor 011/0248/SET.DPRD tanggal 7 Februari 2012tentang Persetujuan Penganggaran Kegiatan Tahun JamakPembangunan Gedung Serba Guna Pusat PengembanganKebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;37) Surat Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 903/343/Disbudpar tanggal 11 Mei 2010 perihal Izin

No. 2118 K/Pid.Sus/201536) 1 (satu) bundel Nota Kesepakatan Bersama antara Gubernur SulawesiTengah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiSulawesi Tengah Nomor 011/01/DISBUDPAR/G.ST/2012, Nomor011/0248/SET.DPRD tanggal 07 Februari 2012 tentang PersetujuanPenganggaran Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan GedungSerbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata ProvinsiSulawesi Tengah;37) Surat Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 903/343/Disbudpartanggal 11 Mei 2010 perihal jin

No. 2118 K/Pid.Sus/201535) 1 (satu) bundel dokumentasi kegiatan Pembangunan Gedung SerbagunaPusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi SulawesiTengah;36) 1 (satu) bundel Nota Kesepakatan Bersama antara Gubernur SulawesiTengah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiSulawesi Tengah Nomor 011/01/DISBUDPAR/G.ST/2012, Nomor011/0248/SET.DPRD tanggal 07 Februari 2012 tentang PersetujuanPenganggaran Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan GedungSerbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan

2013 tanggal 09 April 2013;34) 1 (satu) bundel Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan PekerjaanPembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaandan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;35) 1 (satu) bundel dokumentasi kegiatan Pembangunan Gedung SerbagunaPusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi SulawesiTengah;36) 1 (satu) bundel Nota Kesepakatan Bersama antara Gubernur SulawesiTengah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiSulawesi Tengah Nomor 011/01/DISBUDPAR/G.ST

Serba Guna; --------------------------

/2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 954/23/Ro.Keu-G.ST/2010 tentang Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2010; -----------------------------------------

KUMDANG-G.ST/2008 tanggal 27 Agustus 2008 tentang Panitia Pengadaan Pembangunan Lanjutan Gedung Wanita, EX Badan Kepegawaian Daerah Propinsi dan Perencanaan serta Pembangunan Lapangan Tenis Koni Tahun Anggaran 2008; -----------------------------------

>

Foto copy (dilegalisir) Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 821.22/58/BKD-G.ST/2006 tanggal 21 Juni 2006 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural; ----------------------------------------

Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Unit Price Nomor: 027/026/SK Ba.

PIANO ENG.CONSULTANT perihal Penyampaian Perencanaan Gedung Wanita; ------------------------------------

Moh.Yamin Palu;57. 1(satu ) eksemplar foto copy (dilegalisir) Surat KeputusanGubernur Sulawesi Tengah Nomor: 954/33/RO.KEU G.ST/2007tanggal O7 Pebruari 2007 tentang Pengguna Anggaran/KuasaPengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/BendaharaPenerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/ BendaharaPengeluaran Pembantu, dan Pejabat Pelaksana Teknis KegiatanPada Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja di Lingkungan PemerintahDaerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007; 58.

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor:954/23/RO.KEU G.ST/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentangPejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat KuasaPengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, BendaharaPengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu di LingkunganSekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah; 59.

Moh.Yamin Palu; 22222 nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnnHalaman 85 dari 100 halamanPutusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2014/PT PAL57.1 ( satu ) eksemplar foto copy (dilegalisir) Surat KeputusanGubernur Sulawesi Tengah Nomor: 954/33/RO.KEU G.ST/2007tanggal O7 Pebruari 2007 tentang Pengguna Anggaran/KuasaPengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Bendahara PenerimaanPembantu, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara PengeluaranPembantu, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PadaDinas/Badan/Kantor/Unit Kerja di

Lingkungan Pemerintah DaerahPropinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2007;58.Foto copy (dilegalisir) Surat Keputusan Gubernur Sulawesi TengahNomor: 954/23/RO.KEU G.ST/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentangPejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat KuasaPengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, BendaharaPengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu di LingkunganSekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah; 59.Foto copy (dilegalisir) Surat Keputusan Gubernur Sulawesi TengahNomor: 900/30/RO.PERLUM

2007;58.Foto copy (dilegalisir) Surat Keputusan Gubernur Sulawesi TengahNomor: 954/23/RO.KEU G.ST/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentangPejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat KuasaPengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, BendaharaPengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu di LingkunganSekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah; 59.Foto copy (dilegalisir) Surat Keputusan Gubernur Sulawesi TengahNomor: 900/30/RO.PERLUM & ASET/2010 tanggal 04 Maret 2010tentang Pengelola Kegiatan pada Biro

sah menjadi milik YONATHAN MASIKK;Menimbang, bahwa keberatan pembanding dalam memori bandingnyatersebut dapat dibenarkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdata yang berbunyi Segala barangbarang bergerak dan tak bergerak milik debitur baik yang sudahada maupun akan ada menjadi jaminan untuk perikatanperikatan perorangandebitur itu.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 4 yang sama dengan buki P.7berupa Foto copy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor :012/187/RO.PERLUM dan ASET G.ST