Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara danmendidik anakanaknya sematamata berdasarkan kepentingan anak,Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.JTbilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anakanak, Pengadilanmemberikan keputusannya.Azas hukum lex specialis derogate legi generalli dan lex posterior derogatelegi periori tentunya Undangundang perlindungan anak mestinyadiutamakan oleh hakim.

kedekatanemosional dengan kedua orang tua Tergugat, oleh karena itu maka sesuaimaksud Pasal 41 (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anakmenyebutkan Setiap anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri,kecuali jika ada alasan dan/ atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwapemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakanpertimbangan terakhir.Menimbang, bahwa menurut Tergugat Azas hukum lex specialisderogate legi generalli

Pasal 105 Kompilasi HukumIslam, maka asas hukum lex specialis derogate legi generalli dan lex posteriorderogate legi periori yang dikemukakan Tergugat tidak dapat dipertahankan dilingkungan peradilan agama termasuk di Pengadilan Agama Jakarta Timur.Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan keberatan jika hak asuh anakada pada Penggugat dengan alasan Penggugat telah melakukan kebohonganpublik dan mencela kedua orang tua Tergugat (vide bukti T.41, 42, T.6 s.d.T.8), menurut majelis alasan Tergugat tidak

dipanggil secara sah dan patut telah menimbulkan persangkaanmajelis bahwa Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dantidak pula berkeinginan untuk mempertahankan hakhak keperdataannya,sehingga telah teroenuhi kehendak Pasal 283 RBg, maka Tergugat dianggapmengakui seluruh dalildalil gugatan Penggugat dan putusan atas perkara inidapat dijatuhkan secara verstek;Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo menyangkut personalrecht yang memiliki aturan khusus (/ex specialis derogat legi generalli

1910KUH Perdata melarang Saksi pertama Pemohon untuk memberikan kesaksian didepan persidangan, karena memiliki hubungan sebagai orang tua kandung, akantetapi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Putusan Nomor0447/Pdt.G/2016/PA.TgtHalaman 8 dari 14 halamanJuncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam mengecualikan ketentuan umum R.Bgdan KUH Perdata tentang larangan tersebut, hal ini dimungkinkan jika merujukpada asas hukum perdata yang menyatakan Lex specialis derogat legi generalli

dipanggil secara sah dan patut telah menimbulkan persangkaanmajelis bahwa Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dantidak pula berkeinginan untuk mempertahankan hakhak keperdataannya,sehingga telah terpenuhi kehendak Pasal 283 RBg, maka Tergugat dianggapmengakui seluruh dalildalil gugatan Penggugat dan putusan atas perkara inidapat dijatuhkan secara verstek;Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo menyangkut personalrecht yang memiliki aturan khusus (/ex specialis derogat legi generalli

No. 425/Pdt.G/2019/PA.KtbMenimbang, bahwa oleh karena perkara a quo menyangkut personalrecht yang memiliki aturan khusus (/ex specialis derogat legi generalli) yaituperkara perceraian, maka sekalipun gugatan Penggugat beralasan dan tidakmelawan hukum, namun majelis hakim menilai Penggugat tetap harusdibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rechtsreglement VoorDe Buitengewesten (R.Bg.) jo.

menimbulkan persangkaanmajelis bahwa Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohondan tidak pula berkeinginan untuk mempertahankan hakhak keperdataannya,sehingga telah terpenuhi kehendak Pasal 283 RBg, maka Termohon dianggapmengakui seluruh dalildalil permohonan Pemohon dan putusan atas perkara inidapat dijatunkan secara verstek sebagaimana Pasal 149 ayat (1) RBg;Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan pekaraperceraian yang memiliki aturan khusus (lex specialis derogat legi generalli

dipanggil secara sah dan patut telah menimbulkan persangkaanmajelis bahwa Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dantidak pula berkeinginan untuk mempertahankan hakhak keperdataannya,sehingga telah terpenuhi kehendak Pasal 283 RBg, maka Tergugat dianggapmengakui seluruh dalildalil gugatan Penggugat dan putusan atas perkara inidapat dijatuhkan secara verstek;Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo menyangkut personalrecht yang memiliki aturan khusus (/ex specialis derogat legi generalli

dipanggil secara sah dan patut telah menimbulkan persangkaanmajelis bahwa Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dantidak pula berkeinginan untuk mempertahankan hakhak keperdataannya,sehingga telah teroenuhi kehendak Pasal 283 RBg, maka Tergugat dianggapmengakui seluruh dalildalil gugatan Penggugat dan putusan atas perkara inidapat dijatuhkan secara verstek;Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo menyangkut personalrecht yang memiliki aturan khusus (/ex specialis derogat legi generalli

saksisaksitersebut saling berkesesuaian dan berkaitan serta mendukung dalildalilpermohonan Pemohon, karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksisaksi tersebut secara formal dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat buktisebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg ;Menimbang bahwa terhadap saksi ke dua yang diajukan oleh Pemohonyang bernama Saksi I, Kuasa Termohon menyatakan keberatan karena saksitersebut masih terikat pekerjaan dan digaji oleh Pemohon;Menimbang bahwa asas lex specialis derogat legi generalli

Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah memberikan nasehatuntuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;Analisis PembuktianMenimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan pekaraperceraian yang memiliki aturan khusus (lex specialis derogat legi generalli),yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suamistri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana Pasal 39ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah denganUndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, maka

menimbulkan persangkaanmajelis bahwa Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohondan tidak pula berkeinginan untuk mempertahankan hakhak keperdataannya,sehingga telah terpenuhi kehendak Pasal 283 RBg, maka Termohon dianggapmengakui seluruh dalildalil permohonan Pemohon dan putusan atas perkara inidapat dijatunkan secara verstek sebagaimana Pasal 149 ayat (1) RBg;Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan pekaraperceraian yang memiliki aturan khusus (lex specialis derogat legi generalli

dipanggil secara sah dan patut telah menimbulkan persangkaanmajelis bahwa Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dantidak pula berkeinginan untuk mempertahankan hakhak keperdataannya,sehingga telah terpenuhi kehendak Pasal 283 RBg, maka Tergugat dianggapmengakui seluruh dalildalil gugatan Penggugat dan putusan atas perkara inidapat dijatuhkan secara verstek;Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo menyangkut personalrecht yang memiliki aturan khusus (/ex specialis derogat legi generalli

saksisaksitersebut saling berkesesuaian dan berkaitan serta mendukung dalildalilpermohonan Pemohon, karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksisaksi tersebut secara formal dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat buktisebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg ;Menimbang bahwa terhadap saksi ke dua yang diajukan oleh Pemohonyang bernama Saksi I, Kuasa Termohon menyatakan keberatan karena saksitersebut masih terikat pekerjaan dan digaji oleh Pemohon;Menimbang bahwa asas lex specialis derogat legi generalli

menimbulkan persangkaanmajelis bahwa Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohondan tidak pula berkeinginan untuk mempertahankan hakhak keperdataannya,sehingga telah terpenuhi kehendak Pasal 283 RBg, maka Termohon dianggapmengakui seluruh dalildalil permohonan Pemohon dan putusan atas perkara inidapat dijatunkan secara verstek sebagaimana Pasal 149 ayat (1) RBg;Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan pekaraperceraian yang memiliki aturan khusus (lex specialis derogat legi generalli

menimbulkan persangkaanmajelis bahwa Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohondan tidak pula berkeinginan untuk mempertahankan hakhak keperdataannya,sehingga telah terpenuhi kehendak Pasal 283 RBg, maka Termohon dianggapmengakui seluruh dalildalil permohonan Pemohon dan putusan atas perkara inidapat dijatunkan secara verstek sebagaimana Pasal 149 ayat (1) RBg;Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan pekaraperceraian yang memiliki aturan khusus (lex specialis derogat legi generalli

penyakit atau halangan untuk menjalananpekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian, atau kegiatan seharihari, makaMajelis Hakim berpendapat demi hukum dan demi rasa keadilan yang lebih tepatditerapkan pada perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Subsidair;Menimbang, bahwa oleh karena yang akan diterapkan terhadap perbuatanTerdakwa adalah dakwaan Subsidair, maka dakwaan Primair sebagaimana telahdipertimbangkan tersebut di atas haruslah dianggap tidak terbukti (mengingatprinsip /ex spesialis derogat lex generalli

SYARIFUDDIN DG SELE SE
2.DIREKTUR PT NCOS INDONESIA GENERALLI
3.HJ FITRI KUDDUS
4.H HARIS
5.H ALIMUDDIN
6.HALIM
7.NURSIA
8.AKIB
9.JUMADI
10.NAROH
11.BAHARUDDIN
12.ALIM

Negara AsingKanada dan selama berlangsungnya perkawinan dengan PemohonPeninjauan Kembali ternyata tidak diperoleh seorang pun keturunan(anak), maka secara hukum Pemohon Peninjauan Kembali dianggapsebagai pemilik dan atau pemegang hak yang sah atas seluruh atausetidaktidaknya setengah bagian dari ke8 SHM tersebut; Bahwa ke8 SHM tersebut diatas adalah bukan termasuk Harta Bersamasebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Undang Undang Perkawinansebab mengingat asas hukum yakni /ex spesialis derogat legi generalli

dalam UndangUndang Narkotika adalah dimaksudkan untukmembedakan dengan percobaan dan permufakatan jahat di KUHP terutamadari aspek pidananya yaitu meniadakan keringanan hukuman sebagaimanapada KUHP sehingga pelaku dihukum sesuai dengan ketentuan sebagaimanaamanat Pasal 132 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur percobaan ataupermufakatan jahat ini mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum didalam KUHP (Lex Specialis Derogat Lex Generalli

TERGUGAT melalui DeptCollector dapat dikualifikasi sebagaiperampasan dan bertentangan dengan hukum.Bahwa TERGUGAT maupun utusannya tidak memiliki adanya buktipendaftaran / sertifikat dan akte fidusia yang diperlihatkan TERGUGATmaupun utusannya yang melakukan eksekusi pada tanggal 29 Agustus2020 terhadap barang jaminan oleh karenanya dapat dikatakanPerjanjian Pembiayaan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT de faktomerupakan perjanjian dibawah tangan sehingga berlaku ketentuanpasal 1320 KUHPerdata sebagai /ex generalli