., Sekretaris Jenderal Indonesian National Air CarriersAssociation (INACA) dan Iqbal Hasan, VP Aviasi PT Pertamina(Persero).

sebagai sumber pendapatan, melainkan untukmempersempit selisin antara besaran avtur yang telah ditetapkan olehDepartemen Perhubungan dengan besaran nyata avtur yang harusdibayarkan oleh Garuda/Pemohon Keberatan ke Pertamina.KEBERATAN DALAM ASPEK FORMILKPPU/TERMOHON KEBERATAN TIDAK MENGAMBIL SUMPAH TERHADAPSAKSISAKSI YANG DIPERIKSA DALAM PERKARA A QUO34.35.36.37.Bahwa, dalam butir 3.12 halaman 258 Putusan No. 25/2009,KPPU/Termohon Keberatan menyatakan sebagai berikut:3.12 Menimbang bahwa dalam BAP INACA

yang dihadiri oleh SekretarisJenderal INACA (Tengku Burhanuddin), ditemukan pertanyaan dari TimPemeriksa Apakah Bapak bersedia diambil keterangan di bawahsumpah?

HariSasangka, SH., MH dan Ahmad Rifai, SH, halaman 81 (Bukti P13),suatu keterangan saksi yang tidak diberikan di bawah sumpah makaketerangan tersebut tidak merupakan alat bukti yang sah.Bahwa berdasarkan dalildalil dan fakta tersebut di atas (Berita AcaraPemeriksaan saksi Sekretaris Jenderal INACA tanggal 21 Januari 2010(Bukti P14) dan Berita Acara Pemeriksaan Vice President Aviasi PTPertamina (Persero) (Pertamina) tanggal 20 Januari 2010 (Bukti P15)),KPPU/Termohon Keberatan sesungguhnya mengakui

Dengan tidak diambilnya sumpahterhadap saksisaksi dimaksud, maka terbukti secara jelas dan nyatabahwa KPPU/Termohon Keberatan telah melanggar hukum acara yangberkaitan dengan keterangan saksi fakta, karena pada kenyataannyatidak ada pengambilan sumpah yang dilakukan oleh KPPU/TermohonKeberatan kepada saksi Sekretaris Jenderal INACA dan Vice PresidentAviasi PT Pertamina (Persero).

botol dengan riincian sebagai berikut :

jenis ganja;

dengan berat netto 0,1193gram;

Dalam Pasal 2 huruf b KepmenhubNo. 28 Tahun 1999 ditentukan proses dan mekanisme penetapan tarifPJP2U antara lain sebagai berikut:"Konsep usulan tarif tersebut sebelum dikonsultasikan kepada MenteriPerhubungan terlebih dahulu diinformasikan secara tertulis kepadapengguna jasa (INACA, IATA dan asosiasi terkait lainnya maupunpengguna jasa bukan anggota asosiasi) dengan tembusan kepadaMenteri Perhubungan dan Dirjen Perhubungan Udara, untukmendapatkan masukan/tanggapan secara tertulis.Bahwa YLKI didirikan

".Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Judex Facti yangmenyimpulkan YLKI bukan "pengguna jasa bandar udara" karenaterlalu formalistik dan sempit dalam memahami status hukum YLKI dan"pengguna jasa bandar udara," sebagaimana dimaksud penjelasanPasal 240 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2009 tersebut.Bahwa YLKI sebagai organ dalam melakukan perbuatan hukumbertindak dengan perantaraan orangorang biasa (natuurlijk personen),maka dalam konstruksi hukum demikian YLKI mempunyai kedudukanyang sama dengan INACA

(Indonesia National Air Carriers Association)dan IATA (International Air Transport Association) sebagai "penggunajasa bandar udara" sebagaimana dimaksud Pasal 2 hurufb KepmenhubNo. 28 Tahun 1999, yang berbunyi : "Konsep usulan tarif tersebutsebelum dikonsultasikan kepada Menten Perhubungan terlebih dahuludiinformasikan secara tertulis kepada pengguna jasa (INACA, IATA danasosiasi terkait lainnya maupun pengguna jasa bukan anggotaasosiasli)....Hal. 30 dari 37 hal.

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

1. 1 (satu ) unit handphone iphone warna hitam;

.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;