Pontianak tahun 2007 tidak ada aturanyang mengatur tentang Tata cara pelaporan pertanggungjawabanserta batas waktu mengajukan laporan pertanggung jawaban,maka Walikota Pontianak meminta laporan pertanggungjawabandana Hibah tahun 2009 yang diterima oleh IMI Kota Pontianaksecara global dengan laporan pertanggungjawaban Dana Bansostahun 2007 yang diterima oleh IMI Kota Pontianak sebagaimanatertuang dalam Surat Walikota Pontianak yang ditujukankepada IMI Kota Pontianak dengan suratnyaNo.700/35/RHS/Itko

Hibah tahun 2009 dan danaBansos tahun 2007 secara global kepada Walikota Pontianakpada tanggal 22 Februari 2010 sebagaimana yang dimintakandalam Surat Walikota No.700/35/ RHS/Itko/2010 tertanggal 11Januari 2010 tersebut;Menimbang, bahwa ternyata IMI Kota Pontianak telahmemberikan pertanggungjawaban atas penerimaan dana Hibahtahun 2009 dan dana Bansos tahun 20097 kepada Walikota8485Pontianak tertanggal 22 Februari 2010 dimanapertanggungjawabannya telah diterima dengan baik olehWalikota Pontianak

Toni Heriyanto, MT. maupun olehterdakwa sendiri dipersidangan ;Menimbang, bahwa Surat Walikota Pontianak yangditujukan kepada IMI Kota Pontianak No.700/35/RHS/Itko/2010tertanggal 11 Januari 2010 didasarkan kepada Laporan HasilPemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan BaratNo.26/HP/XIX.PNK/09/2009 tanggal 17 September 2009 dan SuratNo.420/S/X1IX.PNK/12/2009 tanggal 21 Desember 2009 perihalLaporan Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban PenggunaanBelanja Bantuan Sosial T.A. 2006, 2007 dan

Tony Herianto, MIT, saksi Rudi EngganoKenan dan terdakwa Deden Ari Nugraha, S.Sos;Menimbang, bahwa IMI Kota Pontianak menerima danabantuan dari Pemkot Pontianak sebesar Rp.3.000.000.000, (tiga milyard rupiah) yang terdiri dari dana Hibah tahun 2009sebesar Rp.1.500.000.000, (satu. milyard lima ratus jutarupiah) dan dana Bansos tahun 2009 sebesar Rp.1.500.000.000,(satu) milyard lima ratus juta rupiah) ; Menimbang, bahwa Surat Walikota PontianakNo.700/35/RHS/Itko/2010 ~itertanggal 11 Januari 2010 =

yangditujukan kepada IMI Kota Pontianak di atas, maka MajelisHakim berkesimpulan bahwa Walikota Pontianak meminta IMI110111Kota Pontianak untuk mempertanggungjawabkan dana Bantuansebesar Rp.3.000.000.000, (tiga milyard = rupiah) secarasekaligus baik dana Hibah tahun 2009 sebesarRp.1.500.000.000, maupun dana bansos tahun 2007 sebesarRp.1.500.000.000, paling lambat tanggal 22 Februari 2010;Menimbang, bahwa atas dasar Surat Walikota Pontianakyang ditujukan kepada IMI Kota PontianakNo.700/35/RHS/Itko

maka Terdakwa YOHANKUHU, SE selaku Sekretaris KORPRI Kota Bitung membuat cek denganmencantumkan jumlah dana yang akan dicairkan di Bank Sulut, cek yangsudah Terdakwa dan bendahara tandatangani lalu dibawa ke Bank SulutCabang Bitung, kemudian dana cair lalu Terdakwa berkewajiban membuatpertanggungjawaban secara tertulis yang disebut suratpertanggungjawaban pengelolaan iuran KORPRI;Berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan khusus penggunaan iuranKORPRI dari Inpektorat Pemerintah Kota Bitung nomor: 700/ITKO

maka Terdakwa YOHANKUHU, SE selaku Sekretaris KORPRI Kota Bitung membuat cek denganmencantumkan jumlah dana yang akan dicairkan di Bank Sulut, cek yangsudah Terdakwa dan bendahara tandatangani lalu dibawa ke Bank SulutCabang Bitung, kemudian dana cair lalu Terdakwa berkewajiban membuatpertanggungjawaban secara tertulis yang disebut suratpertanggungjawaban pengelolaan iuran KORPRI;Berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan khusus penggunaaniuranKORPRI dari Inpektorat Pemerintah Kota Bitung nomor: 700/ITKO

Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas PermintaanSendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 8 angka 13 menyatakan padaintinya bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 baru berlaku sejaktanggal 6 Juni 2010 ASt........ ccc cece cece eens eee eee e eee ea teen eseeaeeeaeeaeees ;Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dilakukan pascapemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 780.04/0087/Itko

Karena Penggugat telah terbukti tidak masuk kerja selama 149 hariberdasarkan rekapitulasi absensi bulan Juli 2014 sampai dengan Januari 2015dan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Nomor780.04/0087/Itko/V/2015, tanggal 8 Mei 2015, terbukti menjadi calo/perantarasebagai pengurus penerimaan 6 (enam) orang Calon Pegawai Negeri SipilTahun 2004 dengan menerima uang sejumlah Rp 40.000.000,;Selengkapnya akan Tergugat sampaikan dalam acara Pembuktian;19.

(Fotokopidari fotokopi legalisir);Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 780.04/0087/Itko/V/2015,tanggal 08 Mei 2015, atas nama Sulastri, S.STP., M.Si.(Fotokopi dari fotokopi);Keputusan Walikota Makassar Nomor: 862/303/BKD/2016,tanggal 28 Januari 2016, Tentang Penjatuhan Hukuman DisiplinBerap Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri Pegawai Negeri Sipil Kepada Sdri.SULASTRI, S.STP, M.Si., NIP. 197803171998102001 JabatanStaf Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Makassar.

Putusan Nomor 259/G/2017/PTUN.JKT.Kota Makassar atas nama Penggugat Nomor : 780.04/0087/Itko/V/2015tanggal 08 Mei 2015 (vide bukti T5), yang didalamnya memuat lampiranlampiran, salah satunya berupa Daftar Kehadiran Absen Penggugat (vide buktiT3);4.

pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Kota Palembang padaTahun 2006 sampai dengan Tahun 2009 dan tidak menyetor seluruh penerimaanke kas daerah serta menggunakan rekening pribadi Atas Nama Hazairin SEsehingga mengakibatkan kerugian negara C/q Pemerintah Kota Palembang;(VideoA TegMenimbang, bahwa pada tanggal 9 Pebruari 2011, Inspektorat PemerintahKota Palembang memeriksa penggugat yang dihadiri oleh penggugat, danmengirimkan Suratnya Kepada Tergugat Tertanggal 22 Pebruari 2011 nomor :045.2/19/K/Itko

Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaiPegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 7 ayat (4) huruf d PeraturanPemerintah Nomor 53 tahun 201 03Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Inspektorat Tanggal 19 Mei 2011Nomor : 045.2/40/Itko/2011( Vide Bukti T6 ), Tergugat mengeluarkan Keputusanwali Kota Palembang Nomor : 880/19/BKDDIKLAT.VIV/2011 tentang PenjatuhanHukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 ( tiga )tahun Atas Nama Hazairin SE Nip. 195908031 988091001

belajar bagi pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah kotaPalembang (photo copy dari photoMenimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil Jawabannya, Tergugatmengajukan bukti berupa photo copy surat surat bermeterai cukup dan telah diberi tandaT.1 sampai dengan T.20 dan telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti yangtidak ada aslinya, yaitu sebagai berikut;Halaman 17 dari 39 Halaman Putusan Perkara No. 15/G/2014/PTUNPLG1810.T.10.18T.1T.2T.3T.4T.5T.6T.7T.8T.9.Surat tugas No. 700.02/42/K.1/itko

photoSurat No. 800/508/PP/2014 tanggal 21 Pebruari 2014 perihalabsensi Pegawai Negeri Sipil atas nama Arie Wijaya, S.STP., M.Si danlampirannya ( photo copy dari photo copy );Surat No. 800/748/PP/2014 tanggal 7 Maret 2014 tentang absensi atas namaArie Wijaya, SSP.Msi dan lampirannya ( photo copy dari photoBerita acara pemeriksaan pegawai atas nama Arie Wijaya,SSP.MSi (photocopy dari photo copy ); 772 nnn nnn nnn nnnLaporan hasil pemeriksaan khusus tim inspektorat kota Palembang No.700. 02/42 K.I/ITKO

/2014 ( photo copy sesuai dengan aslinya );Surat No. 094/16/itko/2014 tanggal 24 Maret 2014 ( photo copy sesuai denganaslinya ); 2222 n ono nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nn neDaftar pertanyaan Arie Wijaya,SSP.Msi (photo copy dari photo12.T.12.

Bahwa dalam Keputusan Walikota Palembang Nomor880/07/BKD DIKLAT/2009, tanggal 30 Juli 2009 TentangHukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Atas Nama M.YUN ALKAHFI NIP : 198110192002121003, Tergugatmenjelaskan pada kata Menimbang huruf a. bahwaberdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan KhususInspektorat Kota Palembang tanggal 9 Oktober 2008Nomor : 700 04/41/K/B.IV/ITKO/2008, Saudara M.

M.Yun Alkahfi Penjaga SDN 116 Kecamatan SakoKota Palembang Nomor700.04/41/K/B.IV/ITKO/2008 tanggal 9 Oktober2008. (sesuai dengan aslinya);Surat Pemberitahuan Penahanan ~ dariKepala Kepolisian Sektor Sako KentenPalembang Nomor B/02 A/I/2008/Reskrim tanggal6 Januari 2008. (sesuai dengan photocopy);T.9 : Surat Badan Pertimbanganhalaman 39 dari 71 halaman Putusan Nomor : 30/G/2011/PTUNPLGBuktiBuktiBuktiBuktiTergugatT.10T.1 1T.12T.1340Kepegawaian Nomor 183/BAPEK/S.1/2011 tanggal 13 April 2011.

Laporan pemeriksaaan khsusus inspektorat KotaPalembang tanggal 9 Oktober 2008 Nomor700.04/41/K/B.IV/ITKO/2008, Penggugat terbukti tidakmasuk kerja tanpa keterangan yang sah secara terusmenerus selama 145 hari kerja dari tanggal 11 Januari2008 sampai dengan 4 Juli 2008 karena ditahan olehpihak yang berwajib berdasarkan surat pemberitahuanpenahanan Polsek Sako Kenten Palembang tanggal 6Januari 2008 Nomor : B/02A/1/2008/Reskrim : b.

YUN ALKAHFI NIP : 198110192002121003,halaman 5 dari 50 halaman Putusan Nomor : 30/G/2011/PTUNPLGTergugat menjelaskan pada kata Menimbang huruf a. bahwa berdasarkanLaporan Hasil pemeriksaan Khusus Inspektorat Kota Palembang tanggal 9Oktober 2008 Nomor : 70004/41/K/B.IV/ITKO/2008, Saudara M.

Yun Alkahfi Penjaga SDN 116 Kecamatan SakoKota Palembang Nomor: 700.04/41/K/B.IV/ITKO/2008 tanggal 9Oktober 2008. (sesuai dengan aslinya); halaman 27 dari 50 halaman Putusan Nomor : 30/G/2011/PTUNPLG28Bukti T.8Bukti T.9Bukti T.10Bukti T.11Bukti T.12Bukti T.13: Surat Pemberitahuan Penahanan dari Kepala Kepolisian SektorSako Kenten Palembang Nomor B/02A/I/2008/Reskrim tanggal 6Januari 2008.

Laporan pemeriksaaan khsusus inspektorat Kota Palembang tanggal 9 Oktober2008 Nomor : 700.04/41/K/B.IV/ITKO/2008, Penggugat terbukti tidak masukkerja tanpa keterangan yang sah secara terus menerus selama 145 hari kerja daritanggal 11 Januari 2008 sampai dengan 4 Juli 2008 karena ditahan oleh pihakyang berwajib berdasarkan surat pemberitahuan penahanan Polsek Sako KentenPalembang tanggal 6 Januari 2008 Nomor : B/02A/I/2008/Reskrim :b.

Bahwa, dari laporan Kerugian Keuangan Negara sesuai dengan hasilaudit/pemeriksaan dari Inspektorat Kota Padang Panjang No.798/30/ST/Itko/PP/2009 tanggal 1 Oktober 2009 atas keterlanjuranpembayaran tagihan Koran kepada Terdakwa Ellefwirnofri als.PaulHendri Bin Jimar, adalah sebagai berikut :a.

Bahwa, dari laporan kerugian keuangan Negara sesuai dengan hasilaudit/ pemeriksaan dari Inspektorat Kota Padang PanjangNo.798/30/ST/Itko/PP/2009 tanggal 1 Oktober 2009 = atasketerlanjuran pembayaran tagihan Koran kepada TerdakwaEllefwirnofri als.Paul Hendri Bin Jimar, adalah sebagai berikut :a.

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok danbermeterai cukup serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode P6.Fotokopi Surat Perjanjian, tanggal 15 Juni 2012, yang telahdicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bermeterai cukupserta telah dinazegelen, kemudian diberi kode P7.Fotokopi Surat Pernyataan Nomor: 344/974/Pol.PP/VIV/2012 yangtelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukupserta telah dinazegelen, kemudian diberi kode P8.Fotokopi Surat Panggilan Nomor: 811.03/1011/Itko

Kepala DinasPendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar Nomor420/1773/S.KEP/DPK/ 1V/2015, Tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diLingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota MakassarTahun Pelajaran 2015/2016, tanggal 15 Juni 2015; : Foto copy dari foto copy Daftar Siswa SMA Negeri Tahun 2015/2016 yang di usul untuk penambahan Kuota pada Sekolah sekolah SMA Negeri 12 ; : Foto copy sesuai dengan asli Surat Tugas dari Inspektorat KotaMakassar Nomor : 700.02/0242/STKH/ Itko

Tentang Sumbangan SukarelaBerkualitas di Kota Makassar 15 Desember 2014 ;: Foto copy sesuai dengan asli Surat Kepala Kepolisian ResortKota Besar Makassar, Nomor : B/3320/XII/2015/Reskrim, tanggal3 Desember 2015 ; : Foto copy sesuai dengan asli Surat Kepala Kepolisian ResortKota Besar Makassar, Nomor : B/3321/X1I/2015/Reskrim, tanggal3 Desember 2015 ; : Foto copy sesuai dengan asli, Laporan Hasil PemeriksaanDugaan Pungli pada SMAN 1, SMAN 5 dan SMAN 12 MakassarTahun Anggaran 2014 Nomor : 780.04/2253/Itko

/XII/2014,tanggal 18 Desember 2014 ; : Foto copy sesuai dengan asli, Laporan Hasil Pemeriksaanterhadap Kepala SMA Negeri 5 Makassar Tahun Anggaran2015, Nomor : 780.04/0275/Itko/X1/2015, tanggal 26 Nopember2015;: Foto copy sesuai dengan asli, Surat Kepala Dinas PendidikanKota Makassar Nomor 800/5769/DPK/XII/2015, tanggal 29Desember 2015 ; Buktibukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkandengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah

Uray Tini Afriyanti,S.E.i, M.Si pada BAPK Nomor 05/BA/ITKO/2009tanggal 10 Maret 2009 atas pernyataan No. 22 yangberbunyi sebagai berikut karena waktu 6 (enam)bulan yang saya berikan untuk dia berlaku adil tidakdipenuhinya kalimat berlaku adil disinimengindikasikan bahwa Sdri. Uray Tini Afriyanti,S.Ei, M.Si mengetahui dan menerima keadaan Sdr.Zulimi, S.Sos, M.Si yang telah beristri.Oleh karena itu PENGGUGAT berkesimpulan bahwa Sdri.

M.Si sebagai suami telahberlaku baik selama ini, sayang pada keluarga istri dan anakanak.Sebagai sosok suami yang penyayang dan bertanggung jawab.Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Keterangan dari Inspektorat KotaPontianak Nomor 05/BA/ITKO/2009 tanggal 10 Maret 2009 AN. UrayTini Afrianti, S.Ei. M.Si. Pada jawaban pertanyaan Nomor 22 terdapatjawaban sdri. Uray Tini Afrianti, SEi. M.Si yakni: saya agar Zulimi,S.sos.

ITKO.70/LHP-K/2018/Rhs tanggal 06 Agustus 2018.

ada melakukan Pengancamanterhadap Saksi Korban Mardiana; Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Februari 2015 sekira pukul 17.00 Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi Korban Mardiana di Korong Balai UsangKecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman di lokasitanah; Bahwa saksi Korban datang ke lokasi tanah waktu itu dengan 2 (dua) oranglakilaki yaitu Saksi JUN dan RIKO ; Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kepada Saksi Korban dengan katakata Kalua Kau dari tanah ko , kalau ndak den pakuak kau, itko

Ch.WAWORUNTHU, S.Th selaku Rohaniwan.1 (satu) lembar foto copy surat Nomor: 152/700/ITKO/BTG/2010tanggal 01 April 2010 perihal INSTRUKSI ditujukan kepada KepalaDinas Tata Ruang kota Bitung yang ditanda tangani HANNYSONDAKH Walikota Bitung;1 (satu) lembar asli surat Nomor : 113/TRa/VI/2010 tanggal 31 Mei2010 perihal Retribusi IMB Pelabuhan Petikemas Bitung yang ditandatangani oleh Drs. H.D.

WAWORUNTU, S.Th selaku Rohaniwan.1 (satu) lembar foto copy surat Nomor: 152/700/ITKO/BTG/2010tanggal 01 April 2010 perihal INSTRUKSI ditujukan kepada KepalaDinas Tata Ruang kota Bitung yang ditanda tangani HANNYSONDAKH Walikota Bitung;1 (satu) lembar asli surat Nomor : 113/TRa/V1/2010 tanggal 31 Mei2010 perihal Retribusi IMB Pelabuhan Petikemas Bitung yangditanda tangani oleh Drs. H.D.

Surat Walikota Bitung No. 152/700/ITKO/BTG/2010 tanggal 01 April2010, Perihal INSTRUKSI yang isinya menginstruksikan kepada KepalaDinas Tata Kota, Kota Bitung untuk menindak lanjuti sisa hutangretribusi IMB sebesar Rp 483.681.000, (empat ratus delapan puluh tigajuta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;2. Surat Kepala Dinas Tata Ruang, Kota Bitung No. 113/TR.a/V1I/2010tanggal 31 Mei 2010 Perihal Retribusi IMB Pelabuhan Peti KemasBitung yang isinya meminta agar PT.

Ch.WAWORUNTHU, S.Th selaku Rohaniwan.1 (satu) lembar foto copy surat Nomor: 152/700/ITKO/BTG/2010tanggal 01 April 2010 perihal INSTRUKSI ditujukan kepada KepalaDinas Tata Ruang kota Bitung yang ditanda tangani HANNY SONDAKHWalikota Bitung;1 (satu) lembar asli surat Nomor : 113/TRa/VI/2010 tanggal 31 Mei2010 perihal Retribusi IMB Pelabuhan Petikemas Bitung yang ditandatangani oleh Drs. H.D.

ada melakukan Pengancamanterhadap Saksi Korban Mardiana; Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Februari 2015 sekira pukul 17.00 Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi Korban Mardiana di Korong Balai UsangKecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman di lokasitanah; Bahwa saksi Korban datang ke lokasi tanah waktu itu dengan 2 (dua) oranglakilaki yaitu Saksi JUN dan RIKO ; Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kepada Saksi Korban dengan katakata Kalua Kau dari tanah ko , kalau ndak den pakuak kau, itko

Polapa dan saksi Ayub Patilima :satker tanya dorang pe jatah kemudian saksi Ayub Patilima langsungmengatakan: kenapa torang mo kase pa dorang, torang dorang somaramara dilapangan, torang so rugi di baja ringan lagi, pokoknyatorang tidak mo ba kase kemudian terpidana Arifundi Lasalewomenjawab : tidak, cuman dorang ada tanya kamari,kalau ngoni tidak moba kase pa dorang, ngoni dorang tidak mo kase maso di program BSPStahun 2017 di Gentuma Raya, karena dorang di Provinsi ini penentumana yang boleh mo itko

Ingatang jang iko mama pung kalakuang, beta kasi tauskali, jangan se itko kalakuang smerlap ni;f. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menandatangani SuratPernyataan untuk bercerai, tanggal 20 Februari 2019 (Bukti P3);g.

Uray Tini Afriyanti, S.E.i, M.Sipada BAPK Nomor 05/BA/ITKO/2009 tanggal 10 Maret 2009 ataspernyataan No. 22 yang berbunyi sebagai berikut karena waktu 6(enam) bulan yang saya berikan untuk dia berlaku adil tidakdipenuhinya kalimat berlaku adil disini mengindikasikan bahwaSdri. Uray Tini Afriyanti, S.Ei, M.Si mengetahui dan menerimakeadaan Sdr. Zulimi, S.Sos, M.Si yang telah beristri.Oleh karena itu Penggugat berkesimpulan bahwa Sdri.

MND/ 05/ 2020 tertanggal 08 Mei 2020( Bukti P. 15 ).Bahwa menindaklanjuti LHP BPK RI seperti yang Pemohon dalikandalam Bukti P.15 maka Inspektorat Kota Bitung sebagai bagian dariAPIP telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor.TOO/ITKO/32/II/2021 tertanggal O5 #FFebruati 2021 #z9yangmenerangkan untuk Dinas Penanaman Modal dan PTSP KotaBitung tidak ada Temuan Pemeriksaan atau dapat juga dikatakanbahwa Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bitung yangdipimpin oleh Pemohon adalah clean and clear dalam pengelolaandana

Surat Keterangan Inspektorat Kota Bitung Nomor7O00/ITKO/32/II/2021 tertanggal 05 Februari 2021 adalahalat bukti yang sah dan berharga serta berkekuatanhukum.3.7. Atau setidaktidaknya menyatakan Buktibukti yangmenguatkan dan menguntungkan dalildalil gugatanpermohonan Praperadilan Pemohon adalah sah dan benar,berkekuatan dihadapan hukum..

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan PemeriksaanKeuangan (BPK) Tahun Anggaran 2019 No.07.c/LHP/XIX.MND/05/2020 tertanggal 8 Mei 2020;2.17.Surat keterangan Inspektorat Kota Bitung No.700/ITKO/2/II/2021 tanggal 5 Februari 2021;2.18. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2016tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno KamarMahamah Agung Tahun 2016 sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;2.19.

Foto copy Surat Keterangan No. 700/ITKO/32/II/2021diberi tanda P.1314. Foto copy Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun2016 diberi tanda P.14;15. Foto copy Penetapan BPKP RI No. 17/2017 diberi tandaP.15;16. Foto copy Perjanjian Kerjasama Kemendagri denganKejaksaan dan Kepolisian tanggal 28 Februari 2018 diberi tandaP.16;17.

Ch.WAWORUNTU, S.Th selaku Rohaniwan.1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor: 152/700/ITKO/BTG/2010 tanggal01 April 2010 perihal INSTRUKSI ditujukan kepada Kepala Dinas TataRuang kota Bitung yang ditanda tangani HANNY SONDAKH WalikotaBitung;Hal. 25 dari 79 hal. Put. No. 69 PK/Pid.Sus/201547.48.49.50.51.52.53.1 (satu) lembar asli surat Nomor : 113/TRa/VI/2010 tanggal 31 Mei2010 perihal Retribusi IMB Pelabuhan Petikemas Bitung yang ditandatangani oleh Drs. H.D.

WAWORUNTU, S.Th selaku Rohaniwan.1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor: 152/700/ITKO/BTG/2010tanggal 01 April 2010 perinal INSTRUKSI ditujukan kepada KepalaDinas Tata Ruang kota Bitung yang ditanda tangani HANNYSONDAKH Walikota Bitung;1 (satu) lembar asli surat Nomor : 113/TRa/V1I/2010 tanggal 31 Mei2010 perihal Retribusi IMB Pelabuhan Petikemas Bitung yangditanda tangani oleh Drs. H.D.

Ch.WAWORUNTU, S.Th selaku Rohaniwan.1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor: 152/700/ITKO/BT G/2010 tanggal01 April 2010 perihal INSTRUKSI ditujukan kepada Kepala Dinas TataRuang kota Bitung yang ditanda tangani HANNY SONDAKH WalikotaBitung;1 (satu) lembar asli surat Nomor : 113/TRa/VI/2010 tanggal 31 Mei2010 perihal Retribusi IMB Pelabuhan Petikemas Bitung yang ditandatangani oleh Drs. H.D.