Pengusulan, Pengangkatan I Mutasi Hakim Karier dan Hakim Ad HocPengadlan Tindak Pidana Korupsi

Ketua Pengadilan NegeriSeluruh IndonesiaSURAT EDARANNomor : 02 Tahun 2012TentangPengusulan, Pengangkatan / Mutasi Hakim Karier dan Hakim Ad HocPengadilan Tindak Pidana KorupsiBahwa menurut pengamatan Mahkamah Agung Ri pada akhirakhir ini putusanHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah banyak mendapat sorotan publik,keadaan tersebut disinyalir dapat mengakibatkan pudarnya citra wibawa PengadilanTindak Pidana Korupsi.

Selain hal tersebut selama. ini mutasi dan promosi HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi belum diatur secara khusus oleh Direktur JenderalBadan Peradilan Umum, maka untuk menjaga kelangsungan kredibilitas terhadapPengadilan Khusus dipandang perlu mengatur sistim secara khusus.Sehubungan dengan hal diatas dan dalam rangka terwujudnyatertibpelaksanaan Mutasi dan Promosi Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc Pengadilan TindakPidana Korupsi, Mahkamah Agung memandang perlu memberikan petunjuk sebagaiberikut :

Bahwa sebelum Ketua Pengadilan Negeri/Ketua Pengadilan Tinggi mengusulkanPengangkatan/Mutasi Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak PidanaKorupsi, harus dilakukan evaiuasi/penilaian kinerja serta eksaminasi terhadapputusan atas perkara Tindak Pidana Korupsi yang telah ditangani oleh Hakimyang akan diusulkan.2.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Nama/Identitas yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 1274042505740001, dan Kartu Keluarga No. 1274040204070011 yaitu: MUCHSIN NASUTION dengan Nama Muhsin / Mucksin Nasution dalam Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon No. 01 OB og 0418704, Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep/08/VI/1995 tentang Lulus Pendidikan Sekolah Bintara Prajurit Karier POLRI Pemohon, Petikan Surat Keputusan Skep

/1794/XIII/1994 tentang Pengangkatan Prajurit Siswa Pendidikan Pertama Bintara Prajurit Karier POLRI PRIA Pemohon dan dalam Ijasah anak Pemohon Nomor MA-13 021006758, adalah Orang Yang Sama.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Mamory Markus Nicols Semboor sebagai Wali dari Yonatan Nicolas Semboor lahir di Nabire pada tanggal 17 Desember 2002, untuk kelengkapan pendaftaran Perwira Prajurit Karier TNI-AD;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa Yonatan Nicolas Semboor ingin mendaftar sebagai PerwiraPrajurit Karier TNIAD, untuk itu diperlukan Wali karena ke2 (Dua) OrangTuanya telah Meninggal Dunia;6. Bahwa untuk penunjukan wali dari Yonatan Nicolas Semboor tersebut,maka diperlukan penetapan dari pengadilan;7. Bahwa Pemohon adalah Kakak Kandung dan bersedia menjadi wali dariYonatan Nicolas Semboor; dan8.

Menyatakan pemohon Mamory Markus Nicols Semboor sebagai Wali dariYonatan Nicolas Semboor lahir di Nabire pada tanggal 17 Desember 2002,untuk kelengkapan pendaftaran Perwira Prajurut Karier TNIAD; dan3.

, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon bukanmengenai perwalian terhadap anak yang belum dewasa, tetapi permohonanPemohon dimaksudkan perwalian khusus untuk syarat kelengkapanadministrasi pendaftaran Calon Perwira Prajurit Karier TNIAD, dikarenakanorang tua kandung dari Yonatan Nicolas Semboor sudah meninggal dunia,sedangkan Yonatan Nicolas Semboor akan mengikuti seleksi penerimaan CalonPerwira Prajurit Karier TNIAD, sehingga membutuhkan

penetapan wali dariPengadilan guna kepentingan khusus untuk pendaftaran Calon Perwira PrajuritKarier terhadap Yonatan Nicolas Semboor;Menimbang bahwa ternyata berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan terungkap fakta bahwa Yonatan Nicolas Semboor akan mengikutiseleksi penerimaan Calon Perwira Prajurit Karier TNIAD, dan perwalian bagiYonatan Nicolas Semboor merupakan syarat yang diperlukan dalammendaftarkan atau mengikuti seleksi penerimaan Calon Perwira Prajurit KarierTNIAD;Menimbang bahwa

Menyatakan Pemohon Mamory Markus Nicols Semboor sebagai Walidari Yonatan Nicolas Semboor lahir di Nabire pada tanggal 17 Desember2002, untuk kelengkapan pendaftaran Perwira Prajurit Karier TNIAD;3.

DikabulkanAmar Penetapan Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Robby Bambang Chahya untuk memenuhi salah satu persyaratan agar Robby Bambang Chahya dapat mengikuti tes penerimaan prajurit karier TNI-AD;Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp251.000,00 (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa adik Pemohon telah dewasa dan berminat untuk mengikuti tespenerimaan prajurit karier TNIAD;. Bahwa untuk mengikuti tes penerimaan prajurit karier TNIAD, harus adapersyaratan Penetapan Pengadilan tentang perwalian;Bahwa Pemohon sebagai kakak, mohon ditetapkan sebagai wali dari adikyang bernama ROBBY BAMBANG CHAHYADI;.

keterangan telah lebih dahuluditanyakan identitasnya dan berjanji/oersumpah sesuai dengan agama dankepercayaan, yang pada pokoknya saksisaksi tersebut memberikanketerangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan, yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Saksi : Iskandar, Bahwa Saksi adalah kakak sepupu pemohon; Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cianjuruntuk mendapatkan ijin Wali sebagai persyaratan untuk Robby BambangChahyadi mengikuti tes penerimaan prajurit karier

SirnagalihRT/RW 001/001, Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjurdan berada dalam 1 (satu) Kartu Keluarga dengan Pemohon sebagaimanayang tercatat dalam kartu Keluarga Nomor: 3203100301120002, yangdikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Cianjur;Bahwa setelah orang tua Pemohon dan Robby meninggal, Pemohon yangbertanggungjawab memenuhi kebutuhan Robby;Bahwa Robby telah berumur 18 (delapan belas) tahun dan berkeinginanuntuk mengikuti tes penerimaan prajurit karier

TNIAD;Bahwa salah satu persyaratan mengikuti tes penerimaan prajurit karier TNIAD, harus ada persyaratan Penetapan Pengadilan tentang perwalian;Bahwa sebelumnya tidak ada yang mengajukan permohonan sebagai walidari Robby;Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut hak perwaliannya;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan menganalisapermohonan Pemohon dalam perkara a quo, bahwa Pemohon mengajukanpermohonan ke Pengadilan

Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Robby Bambang Chahya untukmemenuhi salah satu persyaratan agar Robby Bambang Chahya dapatmengikuti tes penerimaan prajurit karier TNIAD;Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 101 /Pat.P/2019/PN Cjr.3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sejumlahRp251.000,00 (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);Demikianlah ditetapbkan pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019 olehErlinawati, S.H.

berasal dari jalur non karier(bukan Hakim).

Hakim karier di Indonesia, saat ini dankedepannya.

dan 2 peserta seleksi darijalur non karier, untuk Kamar Perdata terdapat 19 peserta seleksi dari jalur karierdan 8 peserta seleksi dari non karier, untuk Kamar Pidana tedapat 13 pesertaseleksi dari jalur karier dan 11 peserta seleksi dari jalur non karier, untuk KamarTata Usaha Negara terdapat 6 peserta seleksi dari jalur non karier dan tidakterdapat peserta seleksi yang lolos dari jalur karier, untuk Kamar Militer terdapat 5peserta seleksi dari jalur karier dan 5 peserta seleksi dari jalur non

dari jalur karier.

Bahwa, jika dikaji lebih jauh, di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53Tahun 2016, tidak membedakan Hakim Agung karier dan non karier, berbedahalnya dengan Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Nomor: 4WK.MA.NY/7/2018, tanggal 20 Juli 2018, yang membagi kebutuhannya antaraHakim Agung karier dan non karier.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (LILIS HANDAYANI) untuk menjadi Wali dari Adik Kandung Pemohon yang bernama RAHMAN JAILANI dalam Pendaftaran Calon Bintara Prajurit Karier Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Bahwa oleh karenanya Pemohon memohon kepada Pengadilan NegeriMartapura agar dapat kiranya diberikan izin untuk menjadi Wali atas AdikPemohon dalam Pendaftaran Calon Bintara Prajurit Karier Tentara NasionalIndonesia Angkatan Darat;7.

Mengizinkan Pemohon (LILIS HANDAYANI) untuk menjadi Wali dari AdikPemohon yang bernama RAHMAN JAILANI dalam Pendaftaran Calon BintaraPrajurit Karier Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;3.

Mengizinkan Pemohon (LILIS HANDAYANI) untuk menjadi Wali dari AdikKandung Pemohon yang bernama RAHMAN JAILANI dalam Pendaftaran CalonBintara Prajurit Karier Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;3.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menunjuk Para Pemohon (MUHAMMAD IKHSAN Bin DJAAFAR dan NOVA HARTANI Binti SUHARTONO) sebagai Wali dari anak yang bernama MUHAMMAD IKHSAN HIDAYAT Bin NURI HIDAYAT dalam hal yang berkaitan dengan pendaftaran Perwira Prajurit Karier di Mabes TNI.
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa oleh karena MUHAMMAD IKHSAN HIDAYAT Bin NURI HIDAYATtelah masuk dalam Kartu Keluarga (KK) Para Pemohon sejak Tahun 2015hingga saat ini, maka Pihak Panitia Penerimaan pendaftaran PerwiraPrajurit Karier di Mabes TNI meminta Penetapan Pengadilan yangmembuktikan bahwa MUHAMMAD IKHSAN HIDAYAT Bin NURI HIDAYATbenarbenar ditetapbkan sebagai Anak yang dalam hal ini masuk dalamkeluarga dan di bawah perwalian Para Pemohon.11.Bahwa permohonan penetapan perwalian ini sama sekali tidakmemutuskan hubungan

keperdataan dengan orang tua kandung, dansematamata sebagai perwalian untuk kepentingan pendaftaran PerwiraPrajurit Karier di Mabes TNI.12.Bahwa orang tua kandung MUHAMMAD IKHSAN HIDAYAT Bin NURIHIDAYAT sangat setuju dengan permohonan para Pemohon demikelancaran pendaftaran administrasi Perwira Prajurit Karier di Mabes TNI,karena sejak SD telah menjadi citacita MUHAMMAD IKHSAN HIDAYAT BinNURI HIDAYAT.

Menetapkan Para Pemohon (MUHAMMAD IKHSAN Bin DJAAFAR danNOVA HARTANI Binti SUHARTONO) sebagai Wali dari anak bernamaMUHAMMAD: IKHSAN HIDAYAT BinNURI HIDAYAT dalam hal yangberkaitan dengan pendaftaran Perwira Prajurit Karier di Mabes TNI.3.

di Mabes TNI dan bahwa Panitia PenerimaanPendaftaran Perwira Prajurit Karier Mabes TNI meminta Penetapan Pengadilanyang membuktikan bahwa Muhammad Ikhsan Hidayat berada dalam perwalianPara Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut:Hal. 7 dari 11 hal.

Menunjuk Para Pemohon (MUHAMMAD IKHSAN Bin DJAAFAR danNOVA HARTANI Binti SUHARTONO) sebagai Wali dari anak yang bernamaMUHAMMAD IKHSAN HIDAYAT Bin NURI HIDAYAT dalam hal yangberkaitan dengan pendaftaran Perwira Prajurit Karier di Mabes TNI.3.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (LILIS HANDAYANI) untuk menjadi Wali dari Adik Kandung Pemohon yang bernama RAHMAN JAILANI dalam Pendaftaran Calon Bintara Prajurit Karier Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

GANGKA R. adalah Wali yang sah dari Anak yang bernamaIBRAHIM, tempat tanggal lahir Penrie, 14 Agustus 1994, Khusus untuk keperluan mengurus surat-surat dan bertanggung jawab terhadap kepentingan Anak IBRAHIM tersebut dalam mengikutiseleksi penerimaan calon Perwira Prajurit Karier TNI UMUM TA 2017 di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura; 3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohonsejumlah Rp176.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

penerimaan calon Perwira Prajurit Karier TNI UMUM TA 2017 diHalaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 467/Pat.P/2017/PN JapAjendam XVIV Cenderawasih Jayapura.

GANGKA R. adalah Waliyang sah dari anak yang bernamalIBRAHIM, tempat tanggal lahir Penrie, 14Agustus 1994, khusus untuk mengurus kepentingan anak tersebut dalammengikuti seleksi calon Perwira Prajurit Karier TNI Umum TA 2017 diAjendam XVIV Cenderawasih Jayapura;3.

penerimaan calon Perwira Prajurit Karier TN UMUMTA 2017 di Ajendam XVIV Cenderawasih Jayapura.

GANGKA R. adalah Wali yang sah dariAnak yang bernamalBRAHIM, tempat tanggal lahir Penrie, 14 Agustus 1994,Khusus untuk keperluan mengurus suratsurat dan bertanggung jawabterhadap kepentingan Anak IBRAHIM tersebut dalam mengikutiseleksipenerimaan calon Perwira Prajurit Karier TNI UMUM TA 2017 di AjendamXVIV Cenderawasih Jayapura;3.

M E N E T A P K A N :- Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;- Menetapkan bahwa TOTOK WAHYUDI sebagai Wali dari anak laki-laki yang bernama RUDY HARTANTO, Lahir di Madiun pada tanggal 6 Juli 1990, khusus untuk seleksi pendaftaran bintara prajurit karier TNI AD di Jayapura Papua ;- Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp. 111.000,- ( Seratus sebelas ribu rupiah ) ;

ikabulkanmaka anak dari Para Pemohon yang bernama RUDY HARTANTO, lakilaki yangdulahirkan di Madiun pada tanggal 6 Juli 1990 menjadi sah menurut hukumberada dalam perwalian TOTOK WAHYUDI ;Memperhatikan pasal 360 BW/KUHPerdata dan Peraturanperaturanlain yang bersangkutan ;MENETAPKAN:e Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;e Menetapkan bahwa TOTOK WAHYUDI sebagai Wali dari anak lakilakiyang bernama RUDY HARTANTO, Lahir di Madiun pada tanggal 6 Juli1990, khusus untuk seleksi pendaftaran bintara prajurit karier

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon, sebagai Wali dari Rizky Abet Nego Manik, lahir di Sinaksak pada tanggal 4 Juni 2003, khusus untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi Penerimaan Bintara Prajurit Karier Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (BINTARA PK TNI AD) TA 2021;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp180.000,00(seratus delapan puluh ribu rupiah);

berdasarkanKartu Keluarga (bukti P4) dan telah tercatat sebagai Warga/pendudukParmonangan RT OOO0/RWOO00, Desa Maduma, Kecamatan Simanindo(bukti P3); Bahwa riwayat perilaku Pemohon sampai persidangan ini berlangsungberkelakuan baik dan tidak pernah dihukum oleh karena suatu perbuatanpidana atau perbuatan yang bertentangan dengan adat istiadat, normakesusilaan atau norma kesopanan yang berlaku di masyarakat; Bahwa Penetapan ini akan digunakan sebagai persyaratan tambahanpendaftaran Bintara Prajurit Karier

Rizky Abed Nego Manikitu sendiri, maka Pemohon memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Walibagi Rizky Abed Nego Manik khusus untuk mendaftarkan atau mengikutiseleksi pendaftaran Bintara Prajurit Karier Tentara Nasional IndonesiaAngkatan Darat (BINTARA PK TNI AD) TA 2021 dan permohonan tersebutHalaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN BIgtidak bertentangan dengan ketentuan undangundang, norma kesusilaan,kepatutan dan adat istiadat setempat, maka permohonan Pemohon memilikijustifikasi hukum

Menetapkan Pemohon, sebagai Wali dari Rizky Abed Nego Manik, lahirdi Sinaksak pada tanggal 4 Juni 2003, khusus untuk mendaftarkan ataumengikuti seleksi Penerimaan Bintara Prajurit Karier Tentara NasionalIndonesia Angkatan Darat (BINTARA PK TNI AD) TA 2021;3.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Menetapkan sah Pemohon sebagai wali dari anak bernama Dion Anugrah, usia 20 tahun untuk melakukan perbuatan hukum berkaitan untuk anak mengikuti Seleksi Calon Prajurit Karier Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah

Bahwa Pemohon berkeinginan mengajukan sebagai wali dari anakkandung lpar Pemohon tersebut yang bernama DION ANUGRAH,, Lakilaki,Usia 20 tahun, karena orangtua kandung dari anak tersebut telahmeninggal dunia dan untuk keperluan anak kandung dari Ipar Pemohonmengikuti Seleksi Calon Prajurit Karier Tentara Nasional Indonesia (TNI)Angkatan Darat;6.

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan diri sebagi wali dari anak kandunglpar Pemohon tersebut untuk kepentingan anak kandung dari Ipar Pemohonmengikuti Seleksi Calon Prajurit Karier Tentara Nasional Indonesia (TNI)Angkatan Darat;8.

Menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah menurut hukum dari anakkandung lpar Pemohon yang bernama DION ANUGRAH, Lakilaki, Usia 20tahun;3. memberikan Izin kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anakPemohon tersebut untuk melakukan perbuatan hukum berkaitan untuk anakmengikuti Seleksi Calon Prajurit Karier Tentara Nasional Indonesia (TNI)Angkatan Darat;4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.Demikian Permohonan ini saya ajukan.

Fotokopi Permohonan menjadi prajurit karier TNI AD diberi tandaP10;11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 434/AM/VII/2021 tanggal 7 Juli2021, diberi tanda P11;12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 8/AM/V1I/2021 diberitanda P12;13.

Menetapkan sah Pemohon sebagai wali dari anak bernama Dion Anugrah,usia 20 tahun untuk melakukan perbuatan hukum berkaitan untuk anakmengikuti Seleksi Calon Prajurit Karier Tentara Nasional Indonesia (TNI)Angkatan Darat;3.

TANEO sebagai wali dari anak laki-laki bernama ALDO MARIO SAEKOKO, Lahir di Soe Tanggal 13 Maret 2002, untuk mendaftar sebagai prajurit karier TNI AD;

Ciroyom Rt.004 Rw.008 DesaBojong Kecamatan Karang tengah KabupatenCianjur;Bahwa Pemohon mempunyai adik kandung yang bernama Darsono dantinggal bersama pemohon sebagaimana Kartu Keluarga Nomor :3203072702120018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur;Bahwa adik kandung Pemohon telah dewasa dan berminat untukmengikuti tes penerimaan bintara prajurit karier TNIHalaman 1 dari5 PenetapanNo 3/Pdt.P/2016/PN.Cjre Bahwa untuk mengikuti tes penerimaan bintara prajurit

karier TNIADharus ada persyaratan Penetapan Pengadilan tentangPerwalian;e Bahwa Pemohon sebagai kakak kandung mohon ditetapkan sebagai walidari adiknya yang bernamaDarsono;e Bahwa untuk keperluan mengurus Penetapan wali terlebih dahulu harusada penetapan daru Pengadilan dimana Pemohonberdomisili;Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ibu KetuaPengadilan Negeri Cianjur berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :1.

tua Pemohon dan Darsono (adik Pemohon) bernama Mahudidane Bahwa ibu Pemohon sudah meninggal dunia sedangkan Bapak Pemohondan Darsono tinggal di Purwokerto Jawae Bahwa saat ini Darsono (adik Pemohon) tinggal bersama Pemohon diCianjur; e Bahwa Darsono hendak mengikuti tes penerimaan bintara prajurit karierTNI AD di Jawae Bahwa oleh karena Darsono (adik Pemohon) tinggal bersama Pemohon,maka Pemohon hendak menjadi Wali dari adik kandungnya tersebut yanghendak mengikuti tes penerimaan bintara prajurit karier

tua Pemohon dan Darsono (adik Pemohon) bernama Mahudidane Bahwa ibu Pemohon sudah meninggal dunia sedangkan Bapak Pemohondan Darsono tinggal di Purwokerto Jawae Bahwa saat ini Darsono (adik Pemohon) tinggal bersama Pemohon diCianjur;e Bahwa Darsono hendak mengikuti tes penerimaan bintara prajurit karierTNI AD di Jawae Bahwa oleh karena Darsono (adik Pemohon) tinggal bersama Pemohon,maka Pemohon hendak menjadi Wali dari adik kandungnya tersebut yanghendak mengikuti tes penerimaan bintara prajurit karier

TNI AD di Jawa Barat, yang salah satupersyaratannya adalah Wali, maka dalam hal ini Pemohon hendak menjadi wali bagiDarsono (adik Pemohon) karena Darsono ikut tinggal bersama Pemohon di Cianjur,sedangkan orang tua Darsono (adik Pemohon) berada di Purwokerto maka untukkepentingan administrasi untuk mendaftar bintara prajurit karier TNI AD , makaPemohon dapat ditetapkan sebagai Wali dari adik Pemohon yakni Darsono;Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilanberpendapat

Pasal 162 PP.Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dimana disebutkanPengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier,mutasi dan promosi merupakan manajemen karier Pegawai NegeriSipil yang harus dilakukan dengan prinsip sistem merit,sehingga dalam hal ini Tergugat juga melanggar ketentuantersebut;Dengan mendasarkan pada uraian diatas, pembiaran terhadappelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut akanmenimbulkan kerugian yang teruSs menerus kepada setiap ASNyang dirugikan

Keputusan diambilberdasarkan pada pedoman ketentuan pasal 162 dan 163Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri sipil, yaitu :Pasal 162 :Halaman 12 dari 44 HalamanPutusan Nomor : 34/G/2021/PTUN.SMDPengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier,mutasi, dan promosi merupakan manajemen karier PNS yang harusdilakukan dengan menerapkan prinsip Sistem Merit.Pasal 163 :Penyelenggaraan manajemen karier PNS sebagaimana dimaksuddalam Pasal 162 bertujuan untuk:a. memberikan

kejelasan dan kepastian karier kepada PNS;b. menyeimbangkan antara pengembangan karier PNS dankebutuhan instansi;c. meningkatkan kompetensi dan kinenya PNS; dand. mendorong peningkatan profesionalitas PNS.

membedakanlatar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin,status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan ;Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan Pasal 163 PPNomor : 11 Tahun 2017 diatur : Penyelenggaraan manajemen karier PNSsebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 bertujuan untuk: a. memberikankejelasan dan kepastian karier kepada PNS ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati PP Nomor :11 Tahun 2017, pada bagian kedua, sub judul Pengembangan Karier, makadapat

diuraikan peraturan yang relevan dengan sengketa a quo, dandiuraikan sebagai berikut :Halaman 36 dari 44 HalamanPutusan Nomor : 34/G/2021/PTUN.SMD1.Bahwa pengembangan karier PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal162 dilakukan berdasarkan kualifikasi, kKompetensi, penilaian kinerja,dan kebutuhan Instansi Pemerintah (Pasal 176 ayat (1)) ;2.Bahwa pengembangan karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176dilakukan oleh PPK melalui manajemen pengembangan karier dalamrangka penyesuaian kebutuhan organisasi

Bahwa keponakan Pemohon telah dewasa dan berniat untuk mengikuti tespenerimaan prajurit karier TNLAD;5. Bahwa untuk mengikuti tes penerimaan prajurit karier TNIAD, harus adapersyaratan Penetapan Pengadilan tentang Perwalian;6. Bahwa Pemohon sebagai Paman, mohon ditetapbkan sebagai wali darikeponakannya yang bernama Fahril Husaini;7.

SaksiIstiqomah,dalam persidangandibawah sumpah sesuai agamanyadan telah memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa Saksi adalah istri kandung dari Pemohon atau bibi dari FahrilHusaini;Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2017/PN Cjr Bahwa Pemohon adalah orang yang akan menjadi wali atas nama FahrilHusaini untuk mengikuti Tes penerimaan prajurit karier TNIAD; yang akan mengangkat anak saksi karena Para Pemohon belumdikaruniai seorang anak; Bahwa memang benar Fahril Husaini akan mengikuti

tes penerimaanprajurit karier TNIAD tanpa ada paksaan dari Pemohon; Bahwa orang tua kandung Fahril Husaini berada di Boyolali dan FahrilHusaini sudah menjadi bimbingan dan arahan dari Pemohon dan saksiuntuk mendidik Fahri Husaini menjadi anak yang soleh; Bahwa saksi bersama Pemohon sudah mengganggap keponakannyayaitu Fahril Husaini seperti anak kandungnya sendiri;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohonmenyatakan benar dan tidak berkeberatan;2.

Saksi Subakat,dalam persidangandibawah sumpah sesuai agamanya dantelah memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon karena rumahnya salingmembelakangi; Bahwa saksi adalah anggota TNIAD yang merupakan satu profesidengan Pemohon; Bahwa Pemohon adalah orang yang akan menjadi wali atas nama FahrilHusaini untuk mengikuti Tes penerimaan prajurit karier TNIAD; Bahwa memang benar Fahril Husaini akan mengikuti tes penerimaanprajurit karier TNIAD tanpa ada paksaan dari Pemohon

KEDUA pasal 72 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2002 tentang hak ciptayaitu dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepadaumum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta , sesuai dengan dakwaanalternative Penuntut Umum maka meminta agar terdakwa dihukum denganpidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, barangbukti berupa : 2 (dua)lembar kwitansi pembelian disertasi pengembangan karier

oleh RA.FADHALLAH sehargaRp.300.000,(tiga ratus ribu rupiah) tetap terlampir dalam berkas , 2 (dua) buahbuku disertasi dengan judul pengembangan karier dosen perempuan dalam konteksindividu, kelompok dan organisas?

oleh RA .FADHALLAH dari RA.FADHALLAHyang asli bersampul hijau dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korbanRA.FADHALLAH , yang dibeli dari terdakwa bersampul biru tetap terlampir dalamberkas. 1 (satu) buah buku desertasi dengan judul Pengembangan karier dosenPutusan Perkara No.36/Pid.Sus/2012/PN.Yk halaman 1 dari 13perempuan dalam konteks individu , kelompok dan organisasi olehRA.FADHALLAH dari terdakwa tetap terlampir dalam berkas dan terdakwa dibebanimembayar biaya perkara sebesar Rp.2.000

Memerintahkan agar barangbukti berupa : 2 (dua) lembar kwitansi pembelian disertasi Pengembangan Karier DosenPerempuan dalam Konteks Individu, Kelompok dan OrganisasisehargaRp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) tetap terlampir dalam berkas. 2 (dua) buah buku disertasi berjudul Pengembangan Karier DosenPerempuan dalam Konteks Individu, Kelompok dan OrganisasikaryaRA.Fadhallah dari RA.Fadhallah yang asl bersampul hijau dikembalikankepada saksi korban RA.Fadhallah, sedangkan yang dibeli dari terdakwabersampul

biru tetap terlampir dalam berkas. 1 (satu) buah disertasi berjudul Pengembangan Karier Dosen Perempuandalam Konteks Individu, Kelompok dan OrganisasikaryaRA.Fadhallah dari terdakwa tetap terlampir dalam berkas.Putusan Perkara No.36/Pid.Sus/2012/PN.Yk halaman 12 dari 136.

dimutasi pada Dinas Pendidikan sebagai stafSeksi Binmudora hingga Tahun 2002;2 Bahwa selanjutnya pada Tahun 2003 diangkat dalam Jabatan Kepala SeksiKepemudaan pada Dinas Kependidikan Kota Semarang, dan pada tahun 2008mutasi ke Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah sebagai staf bidangOlahraga dan pada Tahun 2010 pindah tugas sebagai staf pada bidangKepemudaan sampai sekarang;3 Bahwa tujuan Penggugat mutasi ke Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi JawaTengah adalah untuk lebih mengembangkan karier

Putusan Nomor 461 K/TUN/20141617181920f Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Pasal 12 ayat (1) disebutkan:untuk menjamin kepastian arah pengembangan karier, ditetapkan pola dasarkarier dengan keputusan Presiden;Penjelasan Pasal 12 ayat (1) disebutkan: Pola dasar karier adalah pedomanyang memuat....dst....yang menggunakan unsurunsur...dst...pendidikanformal, pendidikan dan pelatihan, usia, masa kerja, pangkat golongan ruangdan tingkat jabatan;g Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, Pasal

Oleh karena itu jelas bahwa sesungguhnyakerugian yang dirasakan oleh Penggugat berupa terhambatnya karier bukanlahsematamata disebabkan oleh terbitnya a quo, melainkan karena kondisiPenggugat yang belum memenuhi semua unsur yang disyaratkan;4.

....Pembinaan karier yangdimaksud antara lain meliputi kepangkatan, penempatan dalam jabatan,pengiriman untuk mengikuti jabatan dan lainlain ;bPeraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979, khususnya dalam penjelasanUmum alenia 3 disebutkan: Apabila ada lowongan, maka pegawai negerisipil yang menduduki Daftar Urut Kepangkatan yang lebih tinggi, haruslahdipertimbangkan lebih dahulu.

Hal ini sesuai denganPeraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Pasal 12 ayat (1) disebutkan: Untukmenjamin kepastian arah pengembangan karier, ditetapkan pola dasar karier denganKeputusan Presiden;Penjelasan Pasal 12 ayat (1) disebutkan ; Pola dasar karier adalah pedoman yangmemuat....dst...... yang menggunakan unsurunsur...dst...pendidikan formal,pendidikan dan pelatihan, usia, masa kerja, pangkat golongan ruang dan tingkatjabatan ;Dengan melihat fakta yang ada seharusnya Majelis Hakim Pengadilan

Hakim adalah Hakim Karier dan Hakim ad hoc.2. Hakim Karier adalah hakim pada pengadilan negeri,pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung yang ditetapkansebagai hakim tindak pidana korupsi.3. Hakim ad hoc adalah seseorang yang diangkatberdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam UndangUndang ini sebagai hakim tindak pidana korupsi.4.

PengadilanTindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat(1).Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab atas administrasi dan pelaksanaan PengadilanTindak Pidana Korupsi.Dalam hal tertentu. ketua dapat mendelegasikanpenyelenggaraan administrasi sebagaimana dimaksudpada ayat (3) kepada wakil ketua.Bagian KetigaHakimPasal 10Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkaratindak pidana korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung terdiri atasHakim Karier

dan Hakim ad hoc.Hakim Karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua MahkamahAgung.(3) Hakim...(3)6Hakim Karier yang ditetapkan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) selama menangani perkara tindak pidanakorupsi dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa,mengadili, dan memutus perkara lain.Hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,pengadilan tinggi, dan pada Mahkamah Agungsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dandiberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua

MahkamahAgung.Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (4)diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dandapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.Pasal 11Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Karier, calon harusmemenuhi persyaratan sebagai berikut:a.berpengalaman menjadi Hakim sekurangkurangnyaselama 10 (sepuluh) tahun;berpengalaman menangani perkara pidana;jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yangtinggi serta reputasi yang baik selama menjalankan tugas;tidak

Namun untuk pertama kali berdasarkan UndangUndangini, pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan padasetiap ibukota provinsi.Dalam...IT.2Dalam UndangUndang ini diatur pula mengenai Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi yang terdiri dari Hakim Karier dan Hakim ad hocyang persyaratan pemilihan dan pengangkatannya berbeda dengan Hakimpada umumnya.

Keputusan Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon HakimAgung Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor:07/PENG/PIM/RH.01.02/09/2018, tertanggal 13 September 2018;sepanjang diloloskannya Calon Hakim Agung dari non karier yangtidak dibutuhkan oleh Mahkamah Agung;b.

Keputusan Pengumuman Hasil Seleksi Tahap II (Kualitas) CalonHakim Agung Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor07/PENG/PIM/RH.01.03/10/2018, tertanggal O9 Oktober 2018;sepanjang diloloskannya Calon Hakim Agung dari non karier yangtidak dibutuhkan oleh Mahkamah Agung;Mewajibkan kepada Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugatuntuk mencabut Keputusan Termohon Kasasi dahuluTerbanding/T ergugat:a.

Putusan Nomor 67 K/TUN/2020sepanjang diloloskannya Calon Hakim Agung dari non karier yangtidak dibutuhkan oleh Mahkamah Agung;b. Keputusan Pengumuman Hasil Seleksi Tahap li (Kualitas) CalonHakim Agung Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor07/PENG/PIM/RH.01.03/10/2018, tertanggal O9 Oktober 2018;sepanjang diloloskannya Calon Hakim Agung dari non karier yangtidak dibutuhkan oleh Mahkamah Agung;4.

Putusan Nomor 67 K/TUN/2020Indonesia Nomor: 53/PUUXIV/2016 tanggal 19 Juli 2017 yang telahmenentukan secara limitatif dan berlaku sebagai undangundang, yaituRekruitmen Hakim Agung dari Hakim Karier, dan dimungkinkan HakimNon Karier, atas permintaan Mahkamah Agung dengan syaratsyaratkeahliannya yang dibutuhkan oleh Mahkamah Agung;3.

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak meminta HakimAgung Non Karier, sesuai isi Surat Wakil Ketua Mahkamah AgungBidang Non Yudisial Nomor: 4)WKMA.NY/7/2018 tanggal 20 Juli 2018;4.