Bahwa kelalaian, kecerobohan, ketidakcermatan, ketidakprofesionalandalam mengelola, serta kelambanan dari para Tergugat/para Terbandingdalam melakukan perbaikan parit sebelah barat Abiyasa Gallery tidakterbantahkan sehingga mengakibatkan robohnya bangunan AbiyasaGallery milik para Penggugat/para Pembanding.18.Bahwa dengan demikian tindakan/perbuatan para Tergugat/paraTerbanding sebagaimana tersebut pada pointpoint di atas, jelas telahterkualifikasi sebagai kelalaian, karena dalam ilmu hukum telah

diperjual belikan secara bebas;Bahwa yang berhak menyerahkan atau mengedarkan obat keras yangbermerk LL yang mengandung Triheksifinidil HCL tersebut adalah dari tenagakefarmasian;Bahwa dapat Ahli jelaskan keperuntukan obat yang berlogo LL yangmengandung Triheksifinidil HCL tersebut adalah untuk antiparkinsonisme /untuk mengurangi gejala Parkinson (terapi tremor dan kekakuan otot);Bahwa PARKINSONISME adalah suatu kondisi yang gejalanya mirip penyakitParkinson, contohnya gemetar / tremor, kKekakun, kelambanan

Putusan Nomor 248 K/TUN/2016melakukan pendaftaran, maka kelambanan Pemda ini akan menghambataktualisasi hakhak konstitusional masyarakat hukum adat (Tim InkuiriNasional Komnas HAM, 2014, Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan.Jakarta: Epistema);(2) Jika keberadaan masyarakat hukum adat bergantung padapenelitian/investigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, maka adakemungkinan, selama Perda itu belum dibuat, masyarakat hukum adat akanterancam dikriminalisasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diatur

Untuk kelompok pertama tidak dapatdipaksa untuk mendaftarkan diri, sedangkan untuk kelompok kedua dalamwaktu dekat akan terdaftar dan hakhaknya kemungkinan akan diberikan,tetapi untuk kelompok ketiga, di mana Pemda yang tidak memiliki inisiatifuntuk melakukan pendaftaran, maka kelambanan Pemda ini akanmenghambat aktualisasi hakhak konstitusional masyarakat hukum adat(Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM, 2014, Hak Masyarakat Hukum AdatAtas Hutan.

Pelaksanaan pendaftaran danpensertipikatan hak atas tanah dilakukan oleh oknum MAFIA TANAHsecara terstuktur dan berkomplot yang memperdayai danHalaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 483 K/TUN/2014mengelabui para penegak hukum dengan cara memanfaatkankelemahan sistim hukum pertanahan; kelambanan penegakkanhukum dan ketidak pastian hukum.4.2Mereka melakukan pekerjaan seolaholah benar secara hukumNAMUN DENGAN UANG mereka memalsukan surat ukur tanah,menghadirkan saksisaksi palsu, bermain dan bekerja

Bumi Orion Seruyan Sawit (SURATTANGGAPAN PENGGUGAT) kepada TERGUGAT yang menyatakanantara lain sebagai berikut: 202s nnn merce none(i)(iii)Bahwa PENGGUGAT telah serius dalam melakukan pembebasanlahan sebab PENGGUGAT telah membebaskan lahan seluas 429(empat ratus dua puluh sembilan) Hektar dan akan melakukanpembebasan lahan seluas 2.571 (dua ribu lima ratus tujuh puluhsatu) Hektar yang terdiri atas Desa Binderang, Desa Lokpaikat,Desa Bundung dan Desa Masta.Bahwa kelambanan pekerjaan PENGGUGAT diakibatkan

Pikiran seperti inilah yangdiamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 bahwa tugas KekuasaanKehakiman yaitu menegakkan hukum berdasarkan keadilan; Bahwa dalam sengketa ini, posisi hukum Penggugat telah pasti sebagaiTerpidana dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan ,sehingga dipandang mengadaada apabila harus ditempuh lagi prosedurpemberhentian kepala daerah melalui usulan Dewan Perwakilan RakyatDaerah dan seterusnya, karena akan terjadi kelambanan dalampelaksanaan pemerintahan; Bahwa dengan

kePengadilan Negeri Jakarta Pusat), padahal Pemohon Kasasi telahmembayar biaya perkara;Upaya hukum banding di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cukupbesar yaitu sebesar Rp925.000,00 (sembilan ratus dua puluh limaribu rupiah) dibanding dengan biaya perkara dalam putusanbanding yang hanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Bahwa keterlambatan ini merugikan para pihak yang berperkarakhususnya bagi Pemohon Kasasi yang dikalah kan dalam putusanbanding;Kelambanan proses administrasi ini tidak

, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2010 yang intinya bahwa Tergugat memutus banding administratif melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini BAPEK telah menerima banding administratif dari Penggugat tanggal 30 Juni 2017 semestinya sudah harus diputuskan pada tanggal 31 Desember 2017 faktanya diputus pada tanggal 26 November 2018;

Menimbang, bahwa terkait kelambanan

Tergugat melanggarketentuan Pasal 9 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2010 yang intinya bahwa Tergugatmemutus banding administratif melebihi 180 (Seratus delapan puluh) harisebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangundangan, dalam hal iniBAPEK telah menerima banding administratif dari Penggugat tanggal 30 Juni2017 semestinya sudah harus diputuskan pada tanggal 31 Desember 2017faktanya diputus pada tanggal 26 November 2018;hal. 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 78/G/2019/PTUN.JktMenimbang, bahwa terkait kelambanan

Dengan demikian baik dinilai dari sisi substansimaupun prosedur yang diambil oleh Gubernur DKI Jakarta dan pendapat bandingadministrasi dari BAPEK sudah sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku.Menimbang, bahwa terkait kelambanan BAPEK untuk memutus bandingadministratif sesuai ketentuan hukum yang berlaku merupakan kesalahan internalBAPEK dalam hal pelayanan publik.

aquo, selalu dikatakan bahwapara wajib pajak belum membayar, sehingga oleh karena itu terdakwamenginstruksikan dan memperingatkan kepada Jerry Jan Supit dalam setiapHalaman 104 dari 151 Ptsn No. 05/Pid.SusTPK/2015/PN.Mnd.rapat agar Jerry Jan Supit melakukan penagihan kepada para wajib pajakdan uang setoran pajak tersebut segera disetorkan ke kas daerah ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi JoiceStenny Wajong, ST Jerry Jan Supit dan keterangan terdakwa, terungkapfakta bahwa terjadi kelambanan

kepada Jerry JanSupit selaku pelaksana pemungutan pajak aquo, selalu dikatakan bahwapara wajib pajak belum membayar, sehingga oleh karena itu terdakwamenginstruksikan dan memperingatkan kepada Jerry Jan Supit dalam setiaprapat agar Jerry Jan Supit melakukan penagihan kepada para wajib pajakdan uang setoran pajak tersebut segera disetorkan ke kas daerah ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi JoiceStenny Wajong, ST Jerry Jan Supit dan keterangan terdakwa, terungkapfakta bahwa terjadi kelambanan

permberianpertimbangan calon Pembantu Dekan FMIPA Universitas Jember telah berstatussebagai Pegawai Pelajar dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengansegera dari keanggotaan senat Fakultas MIPA Universitas Jember sebagaimanatelah diuraikan diatas namun tidakdilakukan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa suara yang diberikan oleh Sdr.Agus Suprianto dalam pemberian pertimbangan calon Pembantu Dekan FMIPAUniversitas Jember adalah tidak sah menurut hukum; Menimbang, bahwa terkait dengan kelambanan

Halhal itu sangat penting pada tingkat judex fact.(2) Akibat susunan dan isi putusan harus memuat semua unsur Pasal 197ayat (1) kecuali ketentuan huruf g mengakibatkan kelambanan putusansampai kepada pencari keadilan (justitiabelen). Hal ini akan menimbulkan seperti dicatat di atas justice delay, justice denied.

Keputusan Rektor dinilaitidak adil dan merugikan bagi PENGGUGAT, karena kelambanan PARATERGUGAT untuk meminta penjelasan kepada Kopertis/Dikti dan mengambilkeputusan sahnya status PENGGUGAT sebagai mahasiswa merugikankecepatan menyelesaikan studinya.

Keputusan Rektor dinilai tidak adil dan merugikan bagiPenggugat, karena kelambanan Para Tergugat untuk memintapenjelasan kepada Kopertis/Dikti dan mengambil keputusan sahnyastatus Penggugat sebagai mahasiswa merugikan kecepatanmenyelesaikan studinya.

diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 bahwatugas Kekuasaan Kehakiman yaitu menegakkan hukum berdasarkan keadilan;

Bahwa dalam sengketa ini, posisi hukum Penggugat telahpasti sebagai Terpidana dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika GolonganI, sehingga dipandang mengada-ada apabila harus ditempuh lagi prosedurpemberhentian kepala daerah melalui usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah danseterusnya, karena akan terjadi kelambanan