PERUSAHAAN PENGELOLAAN ASET DAN PROPERTI EKS KELOLAAN BPPN (PT. PPA) Cq. PT. PPA Wilayah SUMATERA SELATAN,dkk vs H. ZAKARIA KARIM,

PERUSAHAAN PENGELOLAAN ASET DAN PROPERTIEKS KELOLAAN BPPN (PT. PPA) Cq. PT. PPA WilayahSUMATERA SELATAN, berkedudukan di Jl. Raden Intan No. 121Tanjung Karang, Bandar Lampung;2.DEPARTEMEN KEUANGAN RI Cq. DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA LAINLAIN, berkedudukandi Gedung Syafrudin Prawiranegara Lt. 9 (Utara), Jalan LapanganBanteng Timur 24 Jakarta Pusat;3.DEPARTEMEN KEUANGAN RI Cq. KANTOR PELAYANANKEKAYAAN NEGARA DAN LELANG WILAYAH IVPALEMBANG (KPKNL), berkedudukan di Jalan KaptenA.

PERUSAHAAN PENGELOLAAN ASETDAN PROPERTI EKS KELOLAAN BPPN (PT.PPA) CQ. PT.

PT PERUSAHAAN PENGELOLAAN ASET DAN PROPERTI EKS KELOLAAN BPPN (PT PPA) c.q. PT PPA Wilayah SUMATERA SELATAN, DKK VS H. ZAKARIA KARIM

PUTUSANNomor 62 PK/Pdt/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1.PT PERUSAHAAN PENGELOLAAN' ASET DANPROPERTI EKS KELOLAAN BPPN (PT PPA) c.q. PT PPAWilayah SUMATERA SELATAN, berkedudukan di JalanRaden Intan Nomor 121 Tanjung Karang, Bandar Lampung;2. DEPARTEMEN KEUANGAN RI Cq.

PT.Perusahaan Pengelola Aset dan Properti Eks Kelolaan BPPN (PT. PPA) cq. PT.PPA Wilayah Sumatera Selatan 2. Departemen Keuangan RI c.q. DirektoratJendral Kekayaan Negara LainLain 3. Departemen Keuangan RI c.g.

Kembali (Penggugat) adalah tindakan yang jelasjelasmerugikan Keuangan Negara karena Negara tidak dapat memaksimalkanaset dimaksud dengan melakukan pelelangan;Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali merupakan unit yang diberikewenangan berdasarkan peraturan perundangundangan untuk mengelolaaset eks BPPN dan mempunyai kebijakan tersendiri dalam mengelola asetaset yang dikategorikan sebagai BJDA, sebagaimana dalam ketentuanPasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2009 tentangPengelolaan Aset Eks Kelolaan

PT PERUSAHAAN PENGELOLAAN ASET DANPROPERTI EKS KELOLAAN BPPN (PT. PPA) c.q. PT. PPA WilayahSUMATERA SELATAN, 2. DEPARTEMEN KEUANGAN RI c.q. KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG WILAYAH IVPALEMBANG (KPKNL), 3. DEPARTEMEN KEUANGAN RI Cq.

Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupaSurat Nomor S806/KN.5/2017 tanggal O9 Juni 2017 PerihalPermohonan Bantuan Pengamanan Aset Properti Eks Kelolaan PT PPA(Persero) berikut lampirannya Nomor urut 50, Jenis aset Tanah, KotaJakarta Barat, Alamat Jalan Daan Mogot KM 2 Nomor 50, KelurahanWijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, LuasTanah 4.525, Jenis Dokumen SHGB, Nomor Dokumen 1431/WijayaKusuma;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Surat Nomor S806/KN.5/2017, tanggal 09 Juni 2017, PerihalPermohonan Bantuan Pengamanan Aset Properti Eks Kelolaan PTPPA(Persero) berikut lampirannya Nomor urut 50, Jenis aset Tanah,Kota Jakarta Barat, Alamat Jalan Daan Mogot KM 2 Nomor 50,Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan JakartaBarat, Luas Tanah 4.525, Jenis Dokumen SHGB, Nomor Dokumen1431/Wijaya Kusuma;4.

Putusan Nomor 87 K/TUN/2020Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudahbenar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa objek sengketa a quo berupa "Surat dinas dari Tergugat yangditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi JakartaBarat, Nomor S806/KN.5/2017, tanggal O9 Juni 2017, perihalPermohonan Bantuan Pengamanan Aset Properti Eks Kelolaan PT

PPA(Persero);Bahwa objek sengketa a quo tidak menimbulkan akibat hukum karenaTergugat menyurat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota AdministrasiJakarta Barat tersebut adalah dalam rangka penyelenggaraan tugasnyasebagai pelayanan publik berdasarkan wewenang yang dimilikinya untukpengamanan aset property eks kelolaan PT PPA (Persero), SehinggaTergugat dalam menyurat kepada Kepala Kantor Pertanahan ini tidakditujukan untuk menciptakan suatu hak baru, atau menghilangkan suatuhak yang sudah ada atau memberikan

Terdakwa;Bahwa status dana yang diduga disalahgunakan Terdakwa denganmelakukan transaksi ke rekening penampung (rekening fiktif)menggunakan ATM EDC Pick Up Service kelolaan FO Winda Trimadanidan FO Rahmi Indah Permatasari, serta tidak dilakukanya pencatatanterhadap transaksi PUS sesuai dengan nominal yang disetorkan nasabahadalah sebagai berikut:1) Untuk sejumlah dana yang berasal dari rekening PUS Kelolaan FOWinda Trimadani dengan nomor rekening 001501011560539,berhasil dikembalikan ke rekening

Setelah jumlah fisik uang sama dengan transaksi yang telahdilakukan maka fisik uang akan disetorkan ke Teller dan dibukukanke Rekening PUS kelolaan Terdakwa;18. Kemudian Teller melakukan penihilan Saldo yang ada padaRekening PUS kelolaan Terdakwa dengan cara memindah bukukandana yang ada pada Rekening PUS Kelolaan Terdakwa ke RekeningPiutang Intren EDC;19.

BRI Cab.BUKITTINGGI kelolaan Terdakwa sebagai FO (Funding Officer) PT.BRICab.

Setelah jumlah fisik uang sama dengan transaksi yang telahdilakukan maka fisik uang akan disetorkan ke Teller dan dibukukanke Rekening PUS kelolaan Terdakwa;36. Kemudian Teller melakukan penihilan Saldo yang ada padaRekening PUS kelolaan Terdakwa dengan cara memindah bukukandana yang ada pada Rekening PUS Kelolaan Terdakwa ke RekeningPiutang Intren EDC;37. Jika Terdakwa tidak melakukan transksi pada hari itu maka penihilanlangsung dilakukan oleh Teller.38.

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor:S806/KN.5/2017, tanggal 09 Juni 2017, Perihal: Permohonan BantuanPengamanan Aset Properti Eks Kelolaan PT. PPA(Persero), SesuaiLampiran Surat : No.urut 50, Jenis aset Tanah, Kota Jakarta Barat, Alamat:JI. Daan Mogot KM 2 No.50, Kel. Wijaya Kusuma, Kec.Grogol Petamburan,Jakarta Barat, Luas Tanah 4.525, Jenis Dokumen SHGB, Nomor Dokumen:1431/Wijaya Kusuma;3.

Menyatakan sah objek sengketa berupa surat Nomor S806/KN.5/2017tanggal 9 Juni 2017, perihal Permohonan Bantuan Pengamanan AsetProperti Eks Kelolaan PT PPA (Persero), sesuai Lampiran surat NomorUrut 50; dan Menghukum Terbanding (Semula Penggugat) untuk membayar seluruhbiaya perkara yang timbul.ATAUApabila Majelis Hakim berpendapatlain, mohon putusan yang seadiladilnya (ExAequo Et Bono).Bahwa Penggugat / Terbanding telah mengajukan kontra memoribanding tertanggal 30 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan

Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupaSURAT Nomor : S806/KN.5/2017 tanggal 09 Juni 2017 Perihal:Permohonan Bantuan Pengamanan Aset Properti Eks Kelolaan PT.PPA(Persero) berikut lampirannya No.urut 50, Jenis aset Tanah, Kota JakartaBarat, Alamat : Jl. Daan Mogot KM 2 No. 50 Kel. Wijaya Kusuma, Kec.Grogol Petamburan Jakarta Barat, Luas Tanah 4.525, Jenis DokumenSHGB, Nomor Dokumen : 1431/Wijaya Kusuma.4.

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor:S806/KN.5/2017, tanggal 09 Juni 2017, Perihal: Permohonan BantuanPengamanan Aset Properti Eks Kelolaan PT. PPA(Persero), SesuaiLampiran Surat : No.urut 50, Jenis aset Tanah, Kota Jakarta Barat, Alamat:JI. Daan Mogot KM 2 No.50, Kel. Wijaya Kusuma, Kec.Grogol Petamburan,Jakarta Barat, Luas Tanah 4.525, Jenis Dokumen SHGB, Nomor Dokumen:1431/Wijaya KUSU Ma 5 22= 22 2 roo oon nnn nn non non noe ene nee3.

yangditanda tangani oleh Pembantu Rektor Il dengan Nomor2600/UN.17/KU/2011 tanggal 19 Agustus 2011, perihal Usulan TarifLayanan BLU Universitas Mulawarman dengan tujuan Kepada Yangterhormat Dekan Fakultas, Ketua Program Pasca Sarjana (S2 dan$3), dan Pimpinan Lembaga/UPT di Lingkungan UniversitasMulawarman beserta lampirannya;1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Universitas Mulawarman yangditanda tangani oleh Pembantu Rektor Il dengan Nomor3815/UN.17/KU/2011 tanggal 12 Desember 2011, perihal RekeningDana Kelolaan

Sus/202018.19.20.21.22.23.24.Fakultas Kehutanan Nomor Rekening 0193492024 Periode Tanggal1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2013:1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Hit Bunga BB PemerintahKepada Dana Kelolaan BLU Universitas Mulawarman NomorRekening 0213883110 Periode Tanggal 17 Februari 2011 sampaidengan 31 Desember 2013;1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Hit Bunga BB PemerintahKepada Dana Kelolaan BLU Universitas Mulawarman NomorRekening 0213883110 Periode Tanggal 1 Januari 2013 sampaidengan

31 Desember 2013;1 (satu) bundel Salinan Rekening Koran Giro Bank TabunganNegara (BTN) Cabang Mall Lembuswana Nomor Rekening 0014701300000445 atas nama Dana Kelolaan BLU UniversitasMulawarman Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan KuaroKelurahan Gunung Kelua Samarinda Ulu Periode 1 Agustus 2011sampai dengan 31 Desember 2013;1 (satu) bundel Bukti Pengambilan dari Bendahara UniversitasMulawarman ke Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman;1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Rektor Universitas MulawarmanNomor

Sus/202031.OZ,93.94.95.96.97.Salinan Rekening Koran Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang MallLembuswana Nomor Rekening 0014701300000445 atas namaDana Kelolaan BLU Universitas Mulawarman Rektorat KampusGunung Kelua Jalan Kuaro Kelurahan Gunung Kelua Samarinda UluPeriode 4 Juli 2011 sampai dengan 4 Juli 2011 beserta lampiranSalinan Rekening Koran Giro Periode 1 Juli sampai dengan 31 Juli2011;Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Dr.

Sus/202018.1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Hit Bunga BB Pemerintah KepadaDana Kelolaan BLU Universitas Mulawarman Nomor Rekening0213883110 Periode Tanggal 17 Februari 2011 sampai dengan 31Desember 2013;19.1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Hit Bunga BB Pemerintah KepadaDana Kelolaan BLU Universitas Mulawarman Nomor Rekening0213883110 Periode Tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31Desember 2013;20.1 (satu) bundel Salinan Rekening Koran Giro Bank Tabungan Negara(BTN) Cabang Mall Lembuswana Nomor

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupaSurat Nomor S806/KN.5/2017 tanggal 9 Juni 2017, Perinal PermohonanBantuan Pengamanan Aset Properti Eks Kelolaan PT PPA (Persero)berikut lampirannya Nomor urut 50, Jenis aset Tanah, Kota JakartaBarat, alamat Jalan Daan Mogot KM 2 Nomor 50, Kelurahan WijayaKusuma, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, Luas Tanah4.525, Jenis Dokumen SHGB, Nomor Dokumen 1431/Wijaya Kusuma;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Surat Nomor S806/KN.5/2017, tanggal 9 Juni 2017, PerihalPermohonan Bantuan Pengamanan Aset Properti Eks Kelolaan PT PPA(Persero) berikut lampirannya Nomor urut 50, Jenis aset Tanah, KotaJakarta Barat, alamat Jalan Daan Mogot KM 2 Nomor 50, KelurahanWijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, LuasTanah 4.525, Jenis Dokumen SHGB, Nomor Dokumen 1431/WijayaKusuma;4.

dijatuhkan;

Kelolaan PT.

Kelolaan PT. PPA ;Surat Kepala Kantor Wilayah VII Jakarta Direktorat Jenderal Kekayaan NegaraDepartemen Keuangan RI Nomor S1423/WKN.7/2009 tertanggal 16November 2009 perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan PermintaanPengosongan objek lelang ;3. Mewajibkan Para Tergugat untuk mencabut kembali :a.Surat Keputusan Tergugat I, Nomor S874/KN.4/2009 tertanggal 13Oktober 2009 perihal : Persiapan Lelang Aset Properti Eks. Kelolaan PT.PPA ;Hal. 9 dari 21 hal. Put. Nomor 150 K/TUN/201110b.

Kelolaan PT. Perusahaan Pengelola Aset (PT. PPA)(Persero) kepada penghuni aset tersebut ;2.

tersebut hanya didasari atas pertimbangan yangbersifat formal, tampa melakukan pemeriksaan ulang terhadap putusan Tata UsahaNegara tentang fakta fakta hukum yang ada ;2 Bahwa Judex Factie dalam putusannya telah mengabaikan tentang Asas AsasUmum Pemerintahan Yang Baik yang berlaku bagi pejabat Tata Usaha Negaradalam menjalankan kewenangannya ;Bahwa dalam a quo, Termohon Kasasi I yang telah menerbitkan suratnya NomorS874/KN4/2009 tertanggal 13 oktober 2009 perihal : persiapan lelang asetproperty eks kelolaan

Penggugatmenyatakan bahwa dana Tergugat tersebut akan dikelola oleh Penggugat yangdianggap sebagai bentuk investasi dana milik Tergugat yang disebut dengandana kelolaan;Untuk urusan dana kelolaan ini, TIDAK melibatkan dana milik Tergugat yangtersimpan di CIMB Niaga;Dana kelolaan inilah yang di cover oleh Perjanjian tertanggal 5 Februari 2009 Perjanjian tanpa saksi dan dibuat dibawah tangan sebagaimana yangdisampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya;Penggugat telah mengembalikan dana keloaan tersebut

NamunPenggugat kembali menunjukkan kebohongan dengan menyatakan bahwaPenggugat telah melalukan transfer sebesar Rp. 9.000.000.000 ke rekeningmilik Tergugat Gugatan hal 9/22 angka 18 kolom jumlah Rp. 9.000.000.000 faktanya transfer hanya dilakukan sebesar Rp. 8.000.000.000 saja;Tergugat tidak mempermasalahkan perihal dana kelolaan ini kepada Penggugatataupun kepada pihak lainnya termasuk ke Kepolisian.

mengenai perbuatanPenggugat yang secara tanpa hak telah menggunakan dana milik Tergugat yangtersimpan di CIMB Niaga yang tidak dapat dipertanggung jawabkan olehPenggugat yang tidak ada sangkut pautnya dengan perjanjian;Dari fakta tersebut diatas terlihat bahwa:a Penggugat telah dengan sengaja memberikan penyesatan yang nyata denganmencampur adukkan data dan fakta mengenai dana milik Tergugat yang tersimpan diCIMB Niaga yang telah digunakan oleh Penggugat tanpa hak dengan adanya perjanjianmengenai dana kelolaan

DirektoratJenderal Kekayaan Negara terakhir diubah dengan Peraturan MenteriNomor 71/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PTPerusahaan Pengelola Aset (Persero) oleh Menteri Keuangan (ic.Termohon Kasasi) sebagaimana tertuang pada Pasal (2) dan Pasal (3)sebagai berikut: Pasal (2) Peraturan Menteri Nomor 93/PMK.06/2009 tentangPengelolaan Kekayaan Negara eks Kelolaan PT PerusahaanPengelola Aset juncto Peraturan Menteri Nomor 190/PMK.06/2009:(1) Aset dapat dikelola secara langsung oleh Menteri

Keuanganatau. diserahkelolakan oleh Menteri Keuangan kepadaperusahaan pengelola aset;(2) Aset dikelola secara langsung oleh Menteri Keuangan,pengelolanya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal KekayaanNegara; Pasal (3) Peraturan Menteri Nomor 93 /PMK.06/2009 tentangPengelolaan Kekayaan Negara eks Kelolaan PT PerusahaanPengelola Aset juncto Peraturan Menteri Nomor 190/PMK.06/2009:Aset yang dikelola oleh Menteri Keuangan terdiri dari:a.

Nomor 835 K/Pdt/2017assetaset eks BPPN tersebut di kelola oleh PT Perusahaan PengelolaAsset (persero) sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor32/PMK.06/2006 tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang berasaldari Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh PT PerusahaanPengelola Aset (Persero);Bahwa kemudian PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) telahberakhir tugasnya dan aset Negara kelolaan PT PerusahaanPengelola Aset (persero) kemudian diserahkan pengelolaannyakepada Menteri Keuangan (cq.

Termohon Kasasi) sebagaimanadimaksud Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2009 junctoPeraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.06/2009 tentangPengelolaan Aset eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset(Persero) oleh Menteri Keuangan;Bahwa oleh karenanya seluruh tanggung jawab yang dilaksanakandari mulai BPPN yang kemudian membuat Mrnia dengan KaharudinOngko, selanjutnya asset tersebut (ic.

Sedangkansaksi FANNY OKTAVIA menerima barangberupa emas, tas, handphone dan uang sebesar Rp.400.000.000, (empatratus juta rupiah) guna pelunasan KPR dan uang tunai sebesarHalaman 4 dari 39 Putusan Nomor 159/PID.SUS/2021/PT BDGRp.100.000.000, (seratus juta rupiah) dari terdakwa, namun menurut saksiFANNY OKTAVIA uang sebesar Rp.400.000.000, (empat ratus juta sudahdikembalikan melalui saksi Nova Yesika.Berikutini Daftar Pemberian Kredit kepada 39 Debitur Kelolaan saksi terdakwa : No.

Pada tanggal 30 Nopember 2018 dan tanggal 3 Desember 2018 terdakwadan saksi FANNY OKTAVIA sepakat untuk memproses fasilitas top upterhadap 18 debitur dari 39 debitur kelolaan Terdakwa dimana dana top upakan digunakan untuk membayar angsuran debitur kelolaan terdakwasebelumnya.

Sedangkan saksi FANNY OKTAVIA mengakui pernahmenerima barang berupa emas, tas, handphone dan uang sebesarRp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah) guna pelunasan KPR dan uangtunai sebesar Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah) dari terdakwa.Berikut Daftar Pemberian Kredit Kepada 35 Debitur Kelolaan terdakwaRIZQIYAH: No.

Pada tanggal 30 Nopember 2018 dan tanggal 3 Desember 2018 terdakwa dansaksi FANNY OKTAVIA sepakat untuk memproses fasilitas top up terhadap 18debitur dari 39 debitur kelolaan terdakwa dimana dana top up akan digunakanuntuk membayar anggsuran debitur kelolaan terdakwa sebelumnya. Rangkaian perbuatan yang terdakwa dan saksi FANNY OKTAVIA lakukantidak melaksanakan langkahlangkah yang diperlukan untuk memastikanketaatan bank terhadap ketentuan dalam UndangUndang yang berlaku.

Dalam halterdapat kesepakatan sebelumnya dengan debitur yang digunakan namanyamengenai pembagian dana pencairan, Terdakwa memberikan sebagian uanghasil pencairan kredit yang besarnya sesuai dengan kesepakatan sebelumnya;Bahwa pada tanggal 30 November 2018 dan 03 Desember 2018, Terdakwa danFanny memproses fasilitas top up terhadap 18 (delapan belas) debitur dari 35(tiga puluh lima) debitur kelolaan Terdakwa, dana pencairan top up akandigunakan untuk membayar angsuran debitur kelolaan Terdakwa;Bahwa

YangMemeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, makadalam peradilan yang baik mohon putusan' yang seadiladilnya(ex aequo et bono) ;Menimbang, Pelawan telah mengajukan Repliknya tertanggal 22Desember 2015 dan Terlawan telah mengajukan Dupliknya tertanggal 05Januari 2016;Menimbang untuk menguatkan dalil gugatannya Pelawan mengajukanbukti yang sudah bermaterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya laludiberi tanda bukti P1 s/d bukti P7 sebagai berikut: Bukti P1 : Berita Acara SerahTerima Kelolaan

BNI (Persero) Tok kepada Divisi UnitUsaha Syariah/BNI Syariah,maka kemudian dilakukan penyerahan kelolaannasabah dan dokumen perkreditan sebagaimana tercantum dalam berita acaraserah terima kelolaan nasabah dan dokumen perkreditan pada tanggal 02 Juli2008 yang berupa :1. 2(dua) berkas Security File.2. 1(satu) Odner File Legalitas.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 bahwa persetujuan take overkredit terlawan dari PT.

Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen sebagaidimaksud dalam paragraph 6.2 kepada Pemohon, dalam waktu selambatlambatnya 10(sepuluh) hari kerja sejak salinan putusan diterima olehTermohon;Menimbang, bahwa ternyata dokumen yang tercantum dalam beritaacara serah terima kelolaan nasabah dan dokumen perkreditan pada tanggal 02Juli 2008 yang berupa 2 (dua) berkas Security File dan 1 (satu) Odner FileLegalitas sebagaimana dalam bukti P2 tersebut tidak termasuk/ tidak berisisalinan jawaban

Bank Negara IndonesiaSyariah sebagai Termohon;Menimbang, bahwa ternyata berkas kelolaan nasabah dan dokumenperkreditan yang diterima Pelawan dari Bank BNI (Persero) Tbk pada tanggal 02Juli 2008 yang berupa 2 (dua) berkas Security File dan 1 (satu) Odner FileLegalitas tidak termasuk/ tidak berisi salinan jawaban surat verifikasi Nomor :JKM/2.3/158 dan Nomor : JKM/2.3/159 tertanggal 3 April 2008, sebagaimanayang diminta oleh Terlawan kepada Pelawan, dengan demikian tentunyaPelawan tidak bisa memenuhi

NAJEMAH, No Rekening ; 381201010003105 periode 1 juni 2018 sampai dengan 31 desember 2018

oleh terdakwa MARWAN SETIAWANALIAS MARWAN BIN SYAMSUL ALAM untuk menutupi sementarapembayaran angsuran kredit nasabah debitur yang plafondnya lebih tinggi danmenutupi kredit nasabah debitur yang macet dengan tujuan untuk menjagakualitas kinerja terdakwa MARWAN SETIAWAN ALIAS MARWAN BINSYAMSUL ALAM sebagai mantra agar kolektibilitas nasabah debitur yangterdakwa MARWAN SETIAWAN ALIAS MARWAN BIN SYAMSUL ALAM kelolaNon Performan Loan (NPL) dan atau dalam perhatian khusus (DPK) tidaktinggi pada akun kelolaan

NAJEMAH, NoRekening ; 381201010003105 periode 1 juni 2018 sampai dengan 31desember 201841 (empat puluh satu) lembarlaporan transaksi EDC Bank BRI Unit DgSirua Nomor rekening 38120101207530, periode transaksi 1 juni 2018sSampai dengan 31 desember 20181 (satu) lembat daftar debitur bermasalah kelolaan mantra MARWANSETIAWAN2 (dua) lembar surat pernyataan MARWAN SETIAWAN tanggal 2 Januari20191 (Satu) lembar laporan transaksi Bank BRI No rekening 381201009556107an.

NAJEMAH, NoRekening ; 381201010003105 periode 1 juni 2018 sampai dengan 31desember 201841 (empat puluh satu) lembarlaporan transaksi EDC Bank BRI Unit DgSirua Nomor rekening 38120101207530, periode transaksi 1 juni 2018sampai dengan 31 desember 20181 (satu) lembat daftar debitur bermasalah kelolaan mantra MARWANSETIAWANHalaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 48/PID/2020/PT MKS21 2 (dua) lembar surat pernyataan MARWAN SETIAWAN tanggal 2 Januari2019 1 (Satu) lembar laporan transaksi Bank BRI No rekening

NAJEMAH, NoRekening ; 381201010003105 periode 1 juni 2018 sampai dengan 31desember 201841 (empat puluh satu) lembarlaporan transaksi EDC Bank BRI Unit DgSirua Nomor rekening 38120101207530, periode transaksi 1 juni 2018sampai dengan 31 desember 20181 (satu) lembat daftar debitur bermasalah kelolaan mantra MARWANSETIAWAN2 (dua) lembar surat pernyataan MARWAN SETIAWAN tanggal 2Januari 20191 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI No rekening381201009556107 an.

Penggugat menyatakan bahwa danaTergugat tersebut akan dikelola olen Penggugat yang dianggapsebagai bentuk investasi dana milik Tergugat yang disebutdengan dana kelolaan.Untuk urusan dana kelolaan ini, tidak melibatkan dana milikTergugat yang tersimpan di CIMB Niaga.Dana kelolaan inilah yang di cover oleh Perjanjian tertanggal 5Februari 2009 Perjanjian tanpa saksi dan dibuat di bawahtangan sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugatdalam gugatannya.Penggugat telah mengembalikan dana kelolaan tersebutkepada

Namun Penggugat kembalimenunjukkan kebohongan dengan menyatakan bahwaPenggugat telah melakukan transfer sebesar Rp9.000.000.000ke rekening milik Tergugat Gugatan hal 9/22 angka 18 kolomjumlah Rp9.000.000.000 faktanya transfer hanya dilakukansebesar Rp8.000.000.000 saja.Tergugat tidak mempermasalahkan perihal dana kelolaan inikepada Penggugat ataupun kepada pihak lainnya termasuk kekepolisian. Laporan Polisi yang dibuat oleh Tergugat adalahHal. 24 dari 37 hal. Put.

membuktikan bantahannya mengenai seluruh dana Terbanding/Tergugat yang dikelola Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugatberdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam butir 1 gugatan aquo bukan menggunakan dan berasal dari dana Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yang tersimpan di Bank CIMB Niaga.Bahwa, bantahan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dalamjawaban halaman 5 angka 1.2 sebagaimana dikutip berikut ini:Penggugat menggunakan dana milik tergugat yang bukanberasal/tidak tersimpan di CIMB NIAGA dana kelolaan

Bahwa selanjutnya asetaset eks kelolaan PT PPA diserahkan keada MenteriKeuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan PMK Nomor 03/PMK.06/2009tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT. Perusahaan Pengelola Aset(Persero) oleh Menteri Keuangan yang diubah dengan PMK Nomor190/PMK.06/2009;Halaman 16 Putusan Perkara Nomor 287/Pdt.G/2018/PN.Jkt.PstDALAM EKSEPSI1.

Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut).2 al,2.2;2.3.2.4.2.5,Bahwa mencermati dalil Para Penggugat pada posita angka 1 huruf bdan angka 2 halaman 4 gugatan adalah mengenai keberatan ParaPenggugat terhadap Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor102/KM.62016 tanggal 20 April 2016 tentang Penetapan StatusPenggunaan Barang Milik Negara Eks Kelolaan PT PerusahaanPengelola Aset (Persero) Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan,yang dianggap salah dan melawan hukum sehingga merugikan ParPenggugat

selurunh aset termasuk hak dan kewajiban BPPN menjadikekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan,termasuk didalamnya adalah aset Eks PT Bank Intan;Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, maka dalil ParaPenggugat pada posita angka 1 huruf a halaman 4 dan positaangka 6 huruf a, c dan e halaman 5 terbantahkan, karenamerupakan dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum;Penyerahkelolaan Aset Eks BPPN kepada Kementrian Keuangan qqPT PPA.3.3.13.3.23.3.3Bahwa menindaklanjuti pengurusan aset eks kelolaan

PMK.01/2009 tentang Perubahan Atas PMK Nomor92/PMK.06/2009 aset dikembalikan kepada Menteri Keuanganberikut segala hak dan kewajiban, dokumen dan basis data aset;Penyerahan Aset Kelolaan Eks PT PPA kepada KementrianKeuangan.Halaman 26 Putusan Perkara Nomor 287/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst3.4.13.4.23.4.3Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan PMK Nomor71/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PTPerusahaan Pengelolaan Aset (Persero) oleh MenteriKeuangan, yang berbunyi sebaga berikut: Pasal 16

Bahwa mencermati dalil Para Penggugat pada posita angka 1 huruf b danangka 2 halaman 4 gugatan adalah mengenai keberatan Para Penggugatterhadap Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 102/KM.62016tanggal 20 April 2016 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang MilikNegara Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Pada BadanPengawas Obat dan Makanan, yang dianggap salah dan melawan hukumsehingga merugikan Par Penggugat;2.

Bahwa tergugat selaku pengelola eks kelolaan PT. Perusahaan Pengelola Aset(persero) (PPA) eks aset PT. PT. Private Development Finance Company OfIndonesia, ltd (PDFCI) telah melakukan penjualan melalui lelang terhadap hakguna bangunan (HGB) nomor: 245/Plaju Darat, tanggal 01 Mei 1991, gambarsituasi tanggal 8 Juni 1989 nomor: 14/PLG/1989, luas 151.440 m2 (seratus limaHalaman 5 dari 31 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2014/PN.

KumalaBerlian (penggugat) adalah bidang tanah pecahan hak guna bangunan nomor:247/Plaju Darat, tanggal 01 Mei 1991, gambar situasi tanggal 8 Juni 1989, nomor:16/PLG/1989 yang merupakan aset properti eks kelolaan PT. PerusahaanPengelola Aset (persero) (PPA), eks aset PT. PT.

Kumala Berlian (penggugat)adalah bidang tanah pecahan guna bangunan nomor: 247/Plaju Darat tanggal 01Mei 1991 yang merupakan aset properti eks kelolaan PT. Perusahaan PengelolaAset (persero) (PPA) eks aset PT. Private Development Finance Company OfIndonesia, Itd (PDFCI) yang dikelola tergugat, adalah perbuatan yang tidakmemiliki dasar hukum dan melanggar hukum yang memenuhi ketentuan eks pasal1365 kuh.

PlgPengelolaan Aset Eks Kelolaan PT PPA (Persero) oleh Menteri Keuangan,pengelolaan atas aset properti dapat dilakukan dengan cara:1) penjualan melalui lelang;2) pemanfaatan; atau3) penggunaan untuk keperluan pemerintahan melalui Penetapan StatusPenggunaan.21.Bahwa dengan demikian, keseluruhan dalildalil Penggugat dalam surat gugatannyaterbukti dengan tegas merupakan dalil yang sangat tidak masuk akal, karenaalasanalasan gugatan dan tuntutan yang diinginkan oleh Penggugat terhadapTergugat terlalu

KlNomor 70 : Seluruh data, informasi, dan alat/metodologiyang digunakan maupun dihasilkan, sertalaporan bussiness case, feasibility study,HIBU, concept development, dan portfolioreview terkait aset kelolaan LMAN, baikyang disusun oleh LMAN maupun konsultanyang dibiayai oleh LMAN, beserta dokumenpendukungnya.Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 78/G/KI/2021/PTUNJKT.KI Nomor 78 : Data, informasi, dan alat/metodologi yangdigunakan maupun dihasilkan dalam rangkapengajuan penilaian dan pelaksanaanpenilaian

nilai wajar aset, nilai sewa, sertanilai kerja Sama atas aset kelolaan LMAN,beserta dokumen pendukungnya.d.

dokumenpendukungnya, Daftar Aset BMN eks Pertamina, beserta dokumen pendukungnya,Data dan informasi terkait jenis, rincian, nilai, dan lokasi aset KKKS/PKP2B,beserta dokumen pendukungnya, Data dan/atau informasi perhitungan biayaterkait pemanfaatan, penetapan faktor penyesuai, insentif/disinsentif, dan ataukeekonomian asset, seluruh data, informasi, dan alat/metodologi yang digunakanmaupun dihasilkan, serta laporan bussiness case, feasibility study, HIBU, conceptdevelopment, dan portfolio review terkait aset kelolaan

LMAN, baik yang disusunoleh LMAN maupun konsultan yang dibiayai oleh LMAN, beserta dokumenpendukungnya, dan Data, informasi, dan alat/metodologi yang digunakan maupundihasilkan dalam rangka pengajuan penilaian dan pelaksanaan penilaian nilalwajar aset, nilai sewa, serta nilai kerja sama atas aset kelolaan LMAN, besertadokumen pendukungnya (sebagaimana disebutkan dalam lembaran PengujianKonsekuensi Nomor 2, 16, 32, 70 dan 78);Menimbang, bahwa Bahwa di dalam Lembar Pengujian Konsekuensi NomorLPK9/

Pada tanggal 30 Nopember 2018 dan tanggal 3 Desember 2018 terdakwadan saksi FANNY OKTAVIA sepakat untuk memproses fasilitas top upterhadap 18 debitur dari 39 debitur kelolaan terdakwa dimana dana top upakan digunakan untuk membayar anggsuran debitur kelolaan terdakwasebelumnya.

debitur kelolaan Terdakwa.

Dalam halterdapat kesepakatan sebelumnya dengan debitur yang digunakannamanya mengenai pembagian dana pencairan, Terdakwa memberikansebagian uang hasil pencairan kredit yang besarnya sesuai dengankesepakatan sebelumnya;Bahwa pada tanggal 30 November 2018 dan 03 Desember 2018, Terdakwadan Fanny memproses fasilitas top up terhadap 18 (delapan belas) debiturdari 35 (tiga puluh lima) debitur kelolaan Terdakwa, dana pencairan top upakan digunakan untuk membayar angsuran debitur kelolaan Terdakwa;Bahwa

TERGUGAT II mengatakan itu hal yang bagus tetapi biar duluselama belum ada yang beli saya pajak dan berapa pajakan yangditawarkan orang saya siap biar ada yang didapat secara samasamasehingga semua saudaranya setuju, namun setelah dikelola olehsaudara TERGUGAT II tidak pernah ada hasil kelolaan.7. Bahwa sejak meninggalnya Abdullah Dg.