Sehingga tujuan dari Permohonan PKPU aguo sematamata agarTermohon PKPU tidak mampu bayar dan/dengan perhitungan utangmenjadi sangat besar atau tidak patut dengan caramemperhitungakan bunga dan denda dari utang yang telahdibayarkan, hal ini tidak sejalan dengan asas keseimbangan danketentuan pasal 222 ayat 3 yang mengandung asas itikat baik untukmemberi kesempatan yang memungkinkan bagi Termohon, yang kamikutip sebagai berikut:Pasal 222 ayat 3 UU Kepalilitan dan PKPU"Kreditur. yang memperkirakan bahwa

Anugrah telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum dan/atau Tindak Pidana karena telahmenempati pekarangan milik Termohon PKPU tanpa Ijin.PERMOHONAN PKPU PATUT UNTUK DITOLAK TIDAK SEDERHANASERTA TERMOHON TIDAK MEMILIKI KREDITUR LAIN.Berdasarkan uraian diatas, maka Permohonan ini harus ditolak, karenapermohonan PKPU ini tidak sederhana dan Termohon PKPU tidak memilikiKreditur yang lain sebagaimana ditegaskan pada pasal 222 ayat (1) undangundang No, 37 Tahun 2004 tentang Kepalilitan dan Penundaaan KewajibanPembayaran

Utang ("UU Kepalilitan dan PKPU") pasal 222 ayat (1), karenaTermohon PKPU tidak memiliki Kreditur lain, yang kami kutib sbb:penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh debituryang mempunyai lebih dari 1 (Satu) Kreditur atau oleh Kreditur"Halaman 13 Putusan 105/Pdt.SusPKPU/2018.PN.Niaga.Jkt.PstSelain itu, Permohonan PKPU aquo juga tidak dilandasi itikat baik karena tujuandari Permohonan PKPU bukan untuk memberikan kesempatan yangmemungkinkan bagi Termohon untuk mengajukan rencana, akan tetapi

Sehingga tujuan dari Permohonan PKPU aguo sematamata agarTermohon PKPU tidak mampu bayar dan/dengan perhitungan utangmenjadi sangat besar atau tidak patut dengan caramemperhitungakan bunga dan denda dari utang yang telahdibayarkan, hal ini tidak sejalan dengan asas keseimbangan danketentuan pasal 222 ayat 3 yang mengandung asas itikat baik untukmemberi kesempatan yang memungkinkan bagi Termohon, yang kamikutip sebagai berikut:Halaman 26 Putusan 105/Pdt.SusPKPU/2018.PN.Niaga.Jkt.PstPasal 222 ayat 3 UU Kepalilitan

PUTUSANNomor 1434 K/Pdt.SusPailit/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus permohonan kepalilitan keberatan terhadapdaftar pembagian harta pailit pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:1. TONGGO P SILALAHI, S.H., STP., M.H;2. JIMMY SIMANJUNTAK, S.H., M.H;3.

Nomor 1434 K/Padt.SusPailit/2017Bahwa, terhadap permohonan kepalilitan keberatan terhadap daftarpembagian PT. Panghegar Kana Properti (dalam pailit) tersebut PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor37/Pdt.SusPKPUKeberatan/2016/PN Niaga.JKT.PST., tanggal 5 September2017, yang amarnya sebagai berikut :1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;2.

Namun demikian Penggugat terlebin dahulu hendak menyampaikanfaktafakta dan buktibukti terkait latar belakang kemerosotan usahaHalaman 3 dari 18 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN PalTurut Tergugat maupun kepalilitan yang berdampak merugikankepentingan hukum dan financial Penggugat sebagai berikut :a.

Terhadap fasilitas kredit tersebut kreditur tidak pernah memberikansalinan tindasan perjanjian kredit kepada Turut Tergugat, dan padasaat usaha mengalami pasang surut atau pailit kreditur (BRI) tanpamelalui putusan PN Niaga berdasarkan undangundang kepalitanNo.37 tahun 2004 tentang kepalilitan dan penundaan kewejibanpembayaran utang (UU Kepailitan) berhak untuk melakukanpengurusan terhadap harta pailit Turut Tergugat, dan dalam rangkamelakukan tugas pemberesan harta pailit tersebut, faktanya BRIjusteru

PUTUSANNomor 596 K/Pdt.SusPailit/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus kepalilitan permohonan penundaankewajiban pembayaran utang (keberatan terhadap pengesahanperdamaian/homologasi) pada tingkat kasasi telan memutuskan sebagai berikutdalam perkara:1. TJHIN SIOE JIN MARINI TIRTA, bertempat tinggal di JalanIkan Belanak Nomor 15, LK I, RT/RW 006/000,Keluranan/Desa Pesawahan, Kecamatan Teluk BetungSelatan, Kota Banda Lampung;2.

PUTUSANNomor 1433 K/Pdt.SusPailit/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus kepalilitan permohonan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:1. PT BANK QNB INDONESIA, TBK., yang diwakili oleh ParaDirektur Adhiputra Tanoyo dan Windiatono Tabingin,berkedudukan di Revenue Tower 8th Floor District 8 SCBDLot 13, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 5253, Jakarta:2.

Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehTergugat tersebut, menyebabkan harta kekayaan serta asset pribadi milikPenggugat pasti akan disita oleh kurator untuk pembayaran deposito ParaKreditur dalam perkara kepalilitan KSP Mitradana yang telah diputus olehPengadilan Niaga Semarang pada tanggal 18 Desember 2017, dan haltersebut jelas menimbulkan kerugian materiil terhadap Penggugatsebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyisebagai berikut :Setiap perbuatan

ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidaksalah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa berdasarkan faktafakta dalam perkara a quo, Judex Facti telahmemberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum,dimana ternyata tidak adanya kreditur lain selain Pemohon dalam perkaraa quo, sehingga permohonan Pemohon dalam perkara a quo tidak memenuhisyarat ketentuan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 8 Ayat (4) Undang UndangNomor 37 Tahun 2004 tentang Kepalilitan

Sumber Electrindo Makmur (DalamPailit) ke dalam Surat KabarBukti Pengumuman Koran PT Sumber Hariandan mendaftarkannya ke AsliT4 Electrindo Makmur (Dalam Pailit) di dalam Berita Negara RepublikHarian Warta Kota pada hari Senin,8 Indonesia untuk diketahui khalayakApril 2019 umum sebagaimana amanat dariPasail 15 ayat (4) UndangUndangBukti Pendaftaran Berita Negara Republik Nomor 37 Tahun 2004 Tentang AsliT5 Indonesia PT Sumber Electrindo ; Kepalilitan dan PenundaanMakmur (Dalam Pailit) tertanggal 8

Sumber Electrindo Makmur (Dalam Pailit) ke dalam Surat Kabar Hariandan mendaftarkannya ke dalam Berita Negara Republik Indonesia untuk diketahuikhalayak umum sebagaimana amanat dari Pasal 15 ayat (4) UndangUndang Nomor37 Tahun 2004 Tentang Kepalilitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;Hal. 34 dari 37 Hal. Putusan Renvoi Prosedur Nomor 102/Pdt. SusPKPU/2018/PN. Niaga.

Pelita Propertindo Sejahtera dalam keadaan Pailit danTergugat Bernard Nainggolan diangkat menjadi salah satu Kurator Kepalilitan tersebut;Menimbang, bahwa dari bukti dengan tanda T2 berupa Penetapan HakimPengawas tentang Rapat Kreditur Kepailitan Tergugat Il dan bukti T3 berupapengunduran salah satu kurator dalam Kepailitan Tergugat Il tersebut, bukti T4 berupapenetapan hakim pengawas agar Tergugat melanjutkan usaha pembangunanapartemen Palazo dalam Kepailitan Tergugat Il serta bukti T5 berupa PemberitahuanTergugat

Nomor 376 K/Padt.SusPailit/2017melaksanakan tugasnya sebagaimana yang ditentukan Pasal 288 UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepalilitan dan PenundaanKewajiban dan Pembayaran Utang;Bahwa Pasal 288 UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkansebagai berikut:Penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir pada saat putusanpengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan penguruswajib mengumumkan pengakhiran ini dalam Berita Negara RepublikIndonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar

., tertanggal 27 Desember 2007dengan pihakpihak dalam perkara antara FERRY SUDIKNO sebagaiPenggugat lawan GUNAWAN ALIE sebagai Tergugat;Bahwa padahal syarat untuk mengajukan permohonan Kepailitan adalahharus ada dua atau lebih Kreditor (vide : Pasal 2 ayat (1) UU No. 37Tahun 2004 tentang Kepalilitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang);Oleh karena CV.

16.Bahwa apabila memang PENGGUGAT hanya ingin memperoleh penegasandari utang yang diajukannya dalam perkara kepalilitan No.59/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 19 November 2009 yangnotabene sudah berkekuatan hukum tetap, untuk apa PENGGUGATmeminta ganti rugi sebesar nilai piutangnya kepada TERGUGATI danTERGUGATII yang menurut PENGGUGAT adalah juga sebagai krediturPT. PERTEKSTILAN RATATEX, bukankah seharusnya PENGGUGAT mintapembayaran dari Kurator ?

kepalilitan, olehnya itu Perbuatan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagaiperbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian baik Materiilmaupun Imateriil;17.

16.Bahwa apabila memang PENGGUGAT hanya ingin memperoleh penegasandari utang yang diajukannya dalam perkara kepalilitan No.59/PAILIT/2009/PN.NIAGAJKT.PST tanggal 19 November 2009 yangnotabene sudah berkekuatan hukum tetap, untuk apa PENGGUGATmeminta ganti rugi sebesar nilai piutangnya kepada TERGUGATI danTERGUGATII yang menurut PENGGUGAT adalah juga sebagai krediturPT. PERTEKSTILAN RATATEX, bukankah seharusnya PENGGUGAT mintapembayaran dari Kurator ?

Gen Samudera,sebuah perusahaanberkedudukan diJakarta, beralamat sebagaimana tersebut diatas,yang kesemua alamat tersebutdiatas berada di wilayah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sehingga permohonan para pemohon PKPU yang mengajukanpermohonannya pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memenuhiketentuan ketentuan pasal 3 UU kepalilitan dan PKPU ;Menimbang, bahwa Pemohon Pailit dalam permohonan pernyataanpailit tertanggal 30 April 2019 mendalilkan bahwa Termohon Pailit mempunyaiutang

., M.Kn, Kurator dan Pengurusdari Kantor Hukum Riyadi & Partners, berkedudukan di Jalan BukitPakis Timur Blok J Nomor 22, Surabaya, dalam kedudukan danjabatannya sebagai Kurator berdasarkan Putusan PengadilanNiaga Surabaya Nomor 02/PKPU/2013/PNNiaga Surabayatanggal 22 April 2013 atas kepalilitan debitor pailit PT.

Tergugat telah dinyatakan Pailit haltersebut juga didalilkan oleh Turut Tergugat ;Menimbang, bahwa Pengadilan niaga merupakan pengadilan khususuntuk memeriksa dan memutus perkaraperkara di bidang perniagaan.Pengadilan Niaga merupakan bagian dari Pengadilan umum yangmempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara perkarakepailitan, penundaan kewajiban pembayaran hutang serta perkaraperkaralain dibidang perniagaan;Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 UU Kepailitandisebutkan bahwa dalam kepalilitan

kedudukan hukum Debitor;Menimbang, bahwa ternyata Termohon PKPU adalah PT Astasiti Mahadhana,sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum NegaraRepublik Indonesia, beralamat di Ruko Malibu Blok C No. 1, BSD City,Lengkong Gudang, Serpong, Tangerang Selatan, , yang berada di wilayahhukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehinggapermohonan para pemohon PKPU yang mengajukan permohonannya padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memenuhi ketentuan ketentuan pasal 3UU kepalilitan

pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 62 bertentangandengan pasal 288 Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 karena telahmenerima Ezrin Rosep, S.H, yang merupakan mantan pengurus dalammengurus PKPU yang diangkat berdasarkan putusan perkara Nomor11/Pdt.SusPKPU/2014/PNNiaga tanggal 3 September 2014 untuk masuksebagai kreditor lain dalam perkara pembatalan perdamaian ini karena EzrinRosep, S.H, tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana yang ditentukanpasal 288 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepalilitan

pernyataan pailit diucapkan,Hakim Pengawas harus menetapkan:a batas akhir pengajuan tagihan;b batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajibanpajak sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidangperpajakan;c hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditur untuk mengadakanpencocokan piutang.2 Tenggang waktu antara tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a danhuruf b paling singkat 14 (empat belas) hari.2 Dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas dapat dilihat bahwa dalam UU Kepalilitan