Ketetapan KEDUA Kepmen PUPR 382/KPTS/M/2018 sepanjangfrasa Menetapkan perubahan sistem pengumpulan tol dengan 1(satu) kali transaks/b.

Bahwa Kepmen PUPR No. 382/KPTS/M/2018 dan KepmenPUPR No. 710/KPTS/M/2018 merupakan penetapan (beschikking)dan bukan sebagai peraturan (regeling), sehingga Kepmen PUPR No.382/KPTS/M/2018 dan Kepmen PUPR No. 710/KPTS/M/2018 bukantermasuk peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 dan Pasal 8 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan yang bukanmerupakan hierarki dan jenis peraturan perundangundangan.13.

Konkret yaitu bentuk dari Penetapan tertulis tersebut berupaKepmen PUPR No. 382/KPTS/M/2018 dan Kepmen PUPR No.710/KPTS/M/2018:c. individual yaitu Kepmen PUPR No. 382/KPTS/M/2018 danKepmen PUPR No. 710/KPTS/M/2018 tersebut ditetapkan bagipengguna jalan tol sesuai ruas jalan tol;d. final artinya atas Kepmen PUPR No. 382/KPTS/M/2018 danKepmen PUPR No. 710/KPTS/M/2018 tersebut tidakmemerlukan lagi persetujuan dari pejabat yang lebih tinggi:e. menimbulkan akibat hukum, yaitu sejak Kepmen PUPR No.382/

Kepmen PU sebagaimana dimaksud pada angka 9 diatas telahdilakukan penyesuaian tarif beberapa kali dan terakhir pada tahun2015 dan tahun 2016 yang telah dicabut dengan Kepmen PUPRNo. 382/KPTS/M/2018 dan Kepmen PUPR No. 710/KPTS/M/2018sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menurunkan biayatransportasi logistik melalui integrasi Jalan Tol JORR.12.

Bahwa perhitungan besaran tarif tol pada Kepmen PUPR No.382/KPT S/M/2018 dan Kepmen PUPR No. 710/KPTS/M/2018 tidakmenggunakan besaran laju inflasi sebagai dasar penyesuaian tarifmengingat bahwa penerbitan Kepmen PUPR No.382/KPTS/M/2018 dan Kepmen PUPR No. 710/KPTS/M/2018bukan terkait penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud dalamPasal 48 ayat (3) UU Jalan, tetapi perubahan sistem pengumpulantol sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (7) PP Jalan Tol.Bahwa perubahan ini bukan merupakan penyesuaian tarif tol

Nomor :1567 K/20/MEM/2010 Tahun 2010 adalah :Bahwa, di dalam pertimbangannya KEPMEN ESDM RI tersebutmendasarkan kepada Pasal 21 Ayat (7) Peraturan Pemerintah (PP)Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan TenagaListrik (Sebagaimana terdapat pada Huruf "a", tentang Menimbang :a dari KEPMEN ESDM AI tersebut), padahal Peraturan Pemerintah(PP) Nomor 10 Tahun 1989 (P4) tersebut jelas bahwa pada Pasal 21dimaksud hanya memiliki 3 (tiga) Ayat saja sehingga Ayat (7) yangdisebut oleh KEPMEN ESDM

Bahwa, KEPMEN ESDM RI yang di terbitkan oleh Termohon tersebuttelah menjadikan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen (P5) sebagai salah satu landasan hukum,hal ini justru menunjukkan dan membuktikan bahwa dalammenerbitkan KEPMEN ESDM RI tersebut Saudara Termohon telahmengabaikan hakekat tentang Perlindungan Konsumen di manaUndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 telah mengatur danmewajibkan adanya "jaminan" atas barang dan jasa, sedangkanproduk hukum dari KONSUIL adalah hanya berupa

ESDM RI dibuktikan denganditerbitkan, ditandatangani dan diberlakukannya KEPMEN ESDM RINomor : 1567 K/20/MEM/2010 Tanggal 09 April 2010 dengan segalacacat hukumnya yaitu bahwa KEPMEN ESDM RI tersebut telah lebihdahulu diterbitkan dan diberlakukan "sebelum" Peraturan Pemerintah(PP) untuk maksud tersebut dibuat, ditandatangani, diterbitkan,disyahkan dan diberlakukan oleh Kepala Pemerintahan RepublikIndonesia yang hierarkinya lebih tinggi dari Saudara Termohon MenteriEnergi dan Sumber Daya Mineral

Republik Indonesia ;Bahwa, KEPMEN ESDM RI tersebut juga bertentangan dengan Pasal57 Ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2009 apabila pasal danayat ini dimaksudkan untuk dijadikan alasan dan atau dalil untukmelegitimasi KEPMEN ESDM Nomor : 1567 K/20/MEM/2010 tanggal09 April 2010 tersebut karena dengan adanya UndangUndang Nomor30 Tahun 2010 maka UndangUndang Nomor 15 Tahun 1985 besertaaturan pelaksanaannya secara otomatis dinyatakan tidak berlaku(azas lex posteriori derogate lex priori) apalagi apa

ESDM RI termaksud secara jelas berlandaskankepada KEPMEN ESDM RI Nomor : 1109 K/30/MEM/2005 tanggal21 Maret 2005 (P2), padahal KEPMEN ESDM RI inipun sebenarnyasejak diterbitkan dan diberlakukan adalah samasama dan samadengan KEPMEN ESDM RI Nomor : 1567 K/20/MEM/2010 tanggal09 April 2010, yaitu bahwa pemberlakuan / implementasinya di tengahRakyat dan Negara Indonesia sangat jelas dan terbukti telahmelanggar dan bertentangan dengan azasazas hukum dan aturanaturan hukum yang hierarkinya berada di atasnya

mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan,sumberdaya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluarwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia" sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 88 jo Pasal 16 ayat (I) Undangundang RI nomor 31tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah di ubah dan ditambah denganUndangundang RI nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undanguandang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Kepmen

yaitu saksi ROMANUS EDY PRABOWO,S.Si.M.Sc, Ph.D menerangkan bahwa terhadap barang bukti satu ekor ikan PariManta dalam keadaan beku dengan berat + 60 Kg ( lebih kurang enam puluhkilogram) tersebut, bahwa ikan Pari Manta merupakan ikan yang di lindungi, haltersebut didasarkan dari ciriciri fisik insang yang insang ikan Pari Mantamempunyai 510 pasang insang, bila dalam keadaan kering berwarna kehitaman,dan populasi ikan tersebut telah menurun dikarenakan penangkapan secara illegal.Bahwa berdasarkan Kepmen

Putusan No. 02/Pid.S/2015/PN.Idm.Manta dalam keadaan beku dengan berat + 60 Kg ( lebih kurang enam puluhkilogram) tersebut, bahwa ikan Pari Manta merupakan ikan yang di lindungi, haltersebut didasarkan dari ciriciri fisik insang yang insang ikan Pari Mantamempunyai 510 pasang insang, bila dalam keadaan kering berwarna kehitaman,dan populasi ikan tersebut telah menurun dikarenakan penangkapan secara illegal.Bahwa berdasarkan Kepmen Np. 4/KepmenKP/2014 tentang penetapan statusperlindungan penuh Ikan

Kepmen KP No. 4/KEPMENKP/20014 tentangPenetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta maka pengaturan norma larangan dannormasanksinya diatursecaraterpisahatautidak dalam satukesatuanrumusanpasal.Halaman 29 dari 34 .

KP No. 4/KEPMENKP/20014 tentang Penetapan StatusPerlindungan Penuh Ikan Pari Manta maka ikan pari yang dijadikan barang buktiadalah benar ikan pari jenis manta yangdilindungi; Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) huruf m dan huruf n jo Kepmen KP No. 4/KEPMENKP/20014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta mengaturtentang norma larangan atau.

CPI untukmelakukan pengolahan tanah terkontaminasi minyak secara biologis Eksitudi SBF Minas dan SBF Kotabatak berdasarkan Keputusan MenteriLingkungan Hidup (Kepmen LH) No. 69 Tahun 2006, tanggal 8 Maret 2006telah berakhir tanggal 07 Maret 2008, dan Kepmen LH No. 136 Tahun 2007tanggal 27 Pebruari 2007 yang berakhir tanggal 26 Pebruari 2009, akantetap) BACHTIAR ABDUL FATAH selaku selaku General ManagerSumatera Light South (SLS) PT. Chevron Pacific Indonesia (PT.

Dengan demikian konsentrasi ratarata adalah 1.73 %;Berdasarkan Kepmen LH No. 128 tahun 2003, bahwa konsentrasi minimal tanahtercemar (TPH/Total Petroleum Hidrokarbon) + 7.5 15 % dengan standar hasilbioremediasi TPH < %.

Putusan Nomor ; 27/PID/TPK/2013/PT.DKI.10SBF dan Standart Bioremediasi berdasarkan Kepmen LH No. 128 tahun 2003,bahwa TPH yang akan diolah adalah 7.5 15 %, dan standart hasilBioremediasi adalah TPH < 1 % (satu atau kurang dari satu persen);. Tanah terkontaminasi minyak pada Stock Pile dikedua lokasi tidak adamengandung Mikroorganisme pendegradasi minyak. Hal ini dilihat pada hasiluji Biodegradasi tidak adanya penurunan TPH setelah 14 hari.

Dengan demikian konsentrasi ratarata adalah 1.73 %.Berdasarkan Kepmen LH No. 128 tahun 2003, bahwa konsentrasi minimal tanahtercemar (TPH/Total Petroleum Hidrokarbon) + 7.5 15 % dengan standar hasilbioremediasi TPH < 1 %.

Dan sistim pengolahan Bioremediasi Ex Situ padaSBF dan Standart Bioremediasi berdasarkan Kepmen LH No. 128 tahun2003, bahwa TPH yang akan diolah adalah 7,5 15 %, dan standart hasilBioremediasi adalah TPH

Nomor 323 K/Pdt.SusBPSK/2017Sehingga sangat tidak mungkin pula terjadinya penunjukan RenoldAsmara AP, S.H, sebagai Ketua Majelis Arbitrase sebagaimanadisyaratkan Pasal 32 ayat (2) Kepmen BPSK;18.

;Bahwa Pasal 17 huruf b Kepmen BPSK menyatakan:Ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumenapabila permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK.

;Bahwa mengenai permohonan gugatan yang merupakan kewenanganBPSK telah dilimitasi dalam Kepmen BPSK sebagaimana dapat dilihatberdasarkan ketentuan sebagai berikut:(i) Bab Il (Tugas dan Wewenang) Pasal 2 Kepmen BPSK menyatakan:BPSK berkedudukan di lbu Kota Daerah Kabupaten atau Daerah Kotayang berfungsi untuk menangani dan menyelesaikan sengketakonsumen di luar pengadilan.

Nomor 323 K/Pdt.SusBPSK/201739.40.41.Bahwa dalam Kepmen BPSK terdapat aturan atau ketentuan mengenaibatas kewenangan BPSK, sebagaimana bunyi pasalpasal berikut :(i) Pasal 3 huruf k Kepmen BPSK menyatakan:Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,BPSK mempunyai tugas dan wewenang:memutus dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihakkonsumen.(ii) Pasal 1 angka 8 jo.

Pasal 12 ayat (1) Kepmen BPSK menyatakanbahwa kerugian konsumen yang dimaksud adalah kerugian akibatmengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.

CPI sebagai penghasil limbah wajibmengelola limbah;e Bahwa dasar melakukan pengolalahan limbah adalahPasal 54 UU No. 32 Tahun 2009, Kepmen No. 33Tahun 2009, ijin pengolahan PP No. 18 Tahun 2009dan Kepmen No.128 Tahun 2008 ;e Bahwa PT.

CPI saat itu masih melakukan kegiatan.Bahwa yang menjadi dasar masih dilakukannyakegiatan pengolahan tersebut adalah KepmenLH No. 258A/2010 tgl 14 Oktober 2010 DanKepmen No. 25 tahun 2011 tentang Proper.Bahwa yang diatur dalam Kepmen No.258A/2010 dan Kepmen LH No. 25 Tahun 2010tersebut adalah mengenai aspek perizinandinyatakan bahwa PT. CPI dapat proper biruselama dia sudah mengajukan izin pengolahanlimbah B3.Bahwa yang menjadi kriteria PT.

CPI, BPK dan KLH, jugakonsultasi dari asosiasi petrolium indonesia ( unicoal )dan tahun 2004 ada panduan pelaksaan dan kami jugadimintai untuk memberikan tanggapan ;Bahwa setelah Kepmen KLH 128 Th. 2003 diterbitkanpanduan Bioremediasi di Minas juga diperbaharui danSdr. BUDI KUSUMA yang memperbaharui dan sesuaidengan peraturan yang baru ( Kepmen 128 Th. 2003 )BahwaSaksi tidak terlibat secara langsung dalam diskusiimplementasi Kepmen 128 KLH Th. 2003, Sdr.

Spesialis dan saksi sendiri dengan standardari EFA (yang diterjemahkan kedalam bahasaindonesia) ;Bahwa Saksi tidak tahu Kepmen KLH 128 Th. 2003,terkait SOP tidak tahu apakah reverensi berdasarkanKepmen KLH 128 Th. 2003, SOP sudah ada di Minasketika saksi datang dan SOP sudah berjalan, tiap duatahun SOP dilakukan reviu, SOP direviu tidakmenggunakan Kepmen KLH 128 Th. 2003 namun alatseperti alat spectrofotometri juga dipakai di lab. PT.

CPI sudah habis masa berlakunya yaitu :1) KEPMEN No. 69 Tahun 2006 tanggal 8 Maret 2006 berlaku 2tahun, berakhir pada tanggal 8 Maret 2008, untuk 5 (lima) SBFMinas di SLS yaitu SBF GSVI, 4C27, 5E99, 8D58, 8D72.2) KEPMEN LH No. 136 Tahun 2007 tanggal 27 Februari 2007 untuk1 (satu) SBF di Kota Batak.3) Bahwa KLH mengeluarkan perpanjanganijin Pengolahan LimbahB3 kepada PT.CPI. pada tanggal 3 April 2012 dengan Kepmen LHNo. 69 Tahun 2012 tentang Izin Pengolahan Limbah B3Menggunakan SBF di SLS dan SLN.

BPSK danPenggugat/Pemohon Keberatan juga tidak pernah melakukan pemilihan/penunjukan kepada salah seorang diantara Atonso Hasibuan, S.Pd, danSuriyanto, SH, untuk menjadi Arbitor atau Anggota Majelis Arbitrasesebagaimana disyaratkan Pasal 32 ayat (1) Kepmen BPSK.Sehingga sangat tidak mungkin pula terjadinya penunjukan Drs.Umar Ali,sebagai Ketua Majelis Arbitrase sebagaimana disyaratkan Pasal 32 ayat(2) Kepmen BPSK.Bahwa oleh karena Penggugat/Pemohon Keberatan tidak pernahmembuat kesepakatan/persetujuan

BPSK menyatakan:Ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumenapabila permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK.Bahwa mengenai permohonan gugatan yang merupakan kewenanganBPSK telah dilimitasi dalam Kepmen BPSK sebagaimana dapat dilihatberdasarkan ketentuan sebagai berikut :(i) Bab Il (Tugas dan Wewenang) Pasal 2 Kepmen BPSK menyatakan:Halaman 6.PUTUSAN Nomor 49/Pdt.SusBPSK/2017/PNRapBPSK berkedudukan di Ibu Kota Daerah Kabupaten atau DaerahKota yang berfungsi untuk menangani

Pasal 17 huruf b Kepmen BPSK.Masalah Hutang Piutang, Sengketa Wanprestasi, PermohonanPembatalan Perjanjian, dan Perlawanan Terhadap Lelang Eksekusi HakTanggungan tidak termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang BPSk;3.

Bahwa dalam Kepmen BPSK terdapat aturan atau ketentuan mengenaibatas kewenangan BPSK, sebagaimana bunyi pasalpasal berikut :(i) Pasal 3 huruf kK Kepmen BPSK menyatakan:Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,BPSK mempunyai tugas dan wewenang:k. memutus dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihakkonsumen.(ii) Pasal 1 angka 8 jo.

(iii) Pasal 12 Kepmen BPSK menyatakan:(1) Putusan dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 huruf k, meliputi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/ataukerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/ataumemanfaatkan jasa.(2) Ganti rugi atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dapat berupa:a. pengembalian uang;b. penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setaranilainya; atauc. perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan.4.

Mobile8Telecom, Tbk (selanjutnya disebut KepmenKominfo No. 352/2011).6 Bahwa dalam Kepmen Kominfo No. 456A/2010 dan Kepmen Kominfo No.352/2011 tersebut, TERGUGAT juga menetapkan tarif BHP ISRPENGGUGAT untuk periode tahun 2009 secara tidak berdasar yaitu sebesarRp. 171.595.788.884, hal ini mengakibatkan membengkaknya kewajibanBHP IPSFR PENGGUGAT untuk periode tahun pertama dan tahun kedua.Bahwa Kepmen Kominfo No. 456A/2010 dan Kepmen Kominfo No.352/2011 tersebut di atas telah digugat oleh PENGGUGAT

pada PengadilanTata Usaha Negara Jakarta.Bahwa sehubungan dengan gugatan terhadap Kepmen Kominfo No.456A/2010 (tagihan BHP IPSFR tahun pertama), Majelis pada PengadilanTata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya Nomor 49/G/2011/PTUN.JKT tanggal 14 Juni 2011 telah memutuskan bahwa Kepmen Kominfo No.456A/2010 bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan azasazas umum pemerintahan yang baik dan oleh karenanya harus dibatalkan.Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut selanjutnyadikuatkan

hingga jangka waktuterakhir untuk pengajuan pernyataan kasasi, TERGUGAT tidakmengajukan pernyataan kasasi dan oleh karenanya putusan tersebut telahmemiliki kekuatan hukum mengikat (inkraht van gewijsde).Bahwa di samping telah diputus dan memiliki kekuatan hukum yangmengikat, terhadap Kepmen Kominfo No. 456A/2010 (tagihan BHP IPSFRtahun pertama) dan Kepmen Kominfo No. 352/2011 (tagihan BHP IPSFRtahun kedua) juga telah diterbitkan penetapan penundaan oleh MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara

JKT untuk menundapelaksanaan Kepmen Kominfo No. 456A/2010 (tagihan BHP IPSFRtahun pertama); danb Penetapan Nomor 195/G/2011/PTUNJKT tanggal 22 Desember2011 untuk menunda pelaksanaan Kepmen Kominfo No. 352/2011(tagihan BHP IPSFR tahun kedua).Bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 6C ayat (2) paragraf 3 dan 4 PP76/2010 maka BHP IPSFR tahun pertama hingga tahun kelima merupakanPAGE1213satu rangkaian (dengan kata lain BHP IPSFR tahun kedua merupakankelanjutan dari BHP IPSFR tahun pertama dan seterusnya

), dengandemikian jika BHP IPSFR tahun pertama dan tahun kedua ditundapelaksanaannya maka secara hukum BHP IPSFR tahun ketiga seharusnyatidak diterbitkan oleh TERGUGAT, atau jika TERGUGAT menerbitkanBHP tahun ketiga maka seharusnya TERGUGAT merujuk pada putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum mengikatterhadap Kepmen Kominfo No. 456A/2010 (tagihan BHP IPSFR tahunpertama) dan Kepmen Kominfo No. 352/2011 (tagihan BHP IPSFRtahun kedua).Bahwa meskipun telah terdapat putusan pengadilan yang

Kepmen ESDM Nomor: 1453K/29/MEM/2000; . Kepmen ESDM Nomor: 1603K/40/MEM/2003; daripada itu dapat dijelaskan sebagaia. Bahwa perubahan titik koordinat tersebutmasih dalam wilayah Kuasa Pertambanganpenyelidikanb. Bahwa perubahan titik koordinat wilayahtersebut tidak terpisah dari wilayahKuasa Pertambangansebelumnya; c.

Tindakan Tergugat tersebutjelas jelas telah melanggar' ketentuan Pasal 1 ayat(5) Kepmen 2202.

) Kepmen ESDMtersebut diatas adalah peningkatan KuasaPertambangan eksplorasi menjadi KuasaPertambangan Eksploitasi untuk nonKUD/Koperasi.

Bahwa pada kenyataannya penerbitan objek sengketasama sekali tidak melanggar ketentuan yang terdapatdidalam lampiran I angka 6 huruf (a) Kepmen ESDMNo.1453/2000.

objek sengketa yang sebagianwilayahnya berada diatas P2 telah melanggarketentuan Pasal 1 ayat (5) Kepmen No.2202.Kyang menjadikannya tidak sah secarahukum.

Bahwa Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen menyatakan:Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan ataudi luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yangbersengketa.Bahwa Pasal 17 huruf b Kepmen BPSK menyatakan:Ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumenapabila permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK.Bahwa mengenai permohonan gugatan yang merupakan kewenanganBPSK telah dilimitasi dalam Kepmen BPSK sebagaimana dapat dilihatberdasarkan ketentuan

(ii) Pasal 3 huruf a Kepmen BPSK menyatakan:Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,BPSK mempunyai tugas dan wewenang:a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen,dengan cara Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase.

Pasal 17 huruf b Kepmen BPSK.Halaman 16 Putusan Nomor 195/PdtSus/BPSK/2016/PN Rap15.16.17.Masalah Hutang Piutang, Sengketa Wanprestasi, Permohonan PembatalanPerjanjian, dan Perlawanan Terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungantidak termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang BPSKBahwa dalam Kepmen BPSK terdapat aturan atau ketentuan mengenaibatas kewenangan BPSK, sebagaimana bunyi pasalpasal berikut :(i) Pasal 3 huruf k Kepmen BPSK menyatakan:Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Pasal 12 ayat (1) Kepmen BPSK menyatakanbahwa kerugian konsumen yang dimaksud adalah kerugian akibatmengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.

Pasal 32 Kepmen BPSK jo.

yangtergabung dalam Perhimpunan Purnabakti Merpati Nusantara Airlines,yang mana sebagian dari dana pensiun tersebut adalah iuran parapeserta, sebagaimana tertuang pada Pasal 29 UndangUndang Nomor11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (UndangUndang Dana Pensiun)juncto Pasal 6 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor KEP172/KM.10/2012 tentang Pengesahan atas Peraturan DanaPensiun dari Dana Pensiun Merpati Nusantara Airlines Menteri KeuanganRepublik Indonesia, tertanggal 25 April 2011 (Kepmen

Putusan Nomor 463 K/TUN/201616.17.Manfaat Pensiun Dipercepat adalah manfaat pensiun bagi peserta yangberhenti bekerja pada periode sepuluh tahun sebelum usia pensiunnormal: danDalam Pasal 1 huruf (Z), yaitu:Pensiun ditunda adalah hak atas manfaat pensiun bagi peserta yangberhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditundapembayarannya sampai saat peserta mencapai usia pensiun dipercepatatau sesudahnya sesuai dengan peraturan;Dari ketentuan yang dinyatakan dalam Kepmen Dana Pensiun

tersebut,sangatlah jelas bahwa manfaat dari dana pensiun adalah untuk pesertayang telah berhenti bekerja, sehingga sangatlah tidak tepat apabilaotoritas jasa keuangan menerbitkan objek sengketa denganpertimbangan yang nyatanyata bertentangan dengan UndangUndangDana Pensiun dan Kepmen Dana Pensiun;Dalam Pasal 6 ayat (1) Kepmen Dana Pensiun juga memberikanpenjelasan yang cukup untuk menolak Permohonan Pembubaran DapenMNA, yang mana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa seluruhkekayaan Dana pensiun

pula dalam Pasal 1 ayat (9) UndangUndang DanaPensiun juncto Pasal 1 huruf (f) Kepmen Dana Pensiun, yaitu:Manfaat Pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepadapeserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturanDana Pensiun:Pasal 1 ayat (10) UndangUndang Dana Pensiun juncto Pasal 1 huruf(x) Kepmen Dana Pensiun, yaitu:Manfaat Pensiun Normal adalah manfaat pensiun bagi peserta yangdibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia pensiunnormal;Pasal 1 ayat (11) UndangUndang

Dana Pensiun juncto Pasal 1 huruf(y) Kepmen Dana Pensiun, yaitu:Manfaat Pensiun Dipercepat adalah manfaat pensiun bagi pesertayang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usiapensiun normal;Pasal 1 ayat (12) UndangUndang Dana Pensiun, yaitu:Manfaat Pensiun Cacat adalah manfaat pensiun bagi peserta yangdibayarkan bila peserta menjadi cacat;Pasal 1 ayat (13) UndangUndang Dana Pensiun juncto Pasal 1 huruf(z) Kepmen Dana Pensiun, yaitu:Pensiun Ditunda adalah hak atas manfaat pensiun

Bahwa berdasarkan KepMen No. 4/KepmenKP/2014 tentangpenetapan status perlindungan penuh Ikan Pari Manta, bagian kesatu yangmenetapkan ikan pari manta yang terdiri dari Manta Birostris dan manta Alfredisebagai jenis ikan yang dilindungi dengan status perlindungan penuh pada siklushidup dan/atau bagianbagian tubuhnya.Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan SATKER PSDKP PerikananKajawanan Cirebon, bahwa barang bukti berupa insang pari kemudian dikirim keLaboratorium, selanjutnya berdasarkan hasil

Kepmen KP No. 4/KEPMENKP/2014 tentang Penetapan StatusPerlindungan Penuh Ikan Pari Manta.

Kepmen KP No. 4/KEPMENKP/2014 tentang Penetapan statusPerlindungan Penuh Ikan Pari Manta jo.

Kepmen KP No. 4/KEPMENKP/2014 tentang Penetapan StatusPerlindungan Penuh Ikan Pari Manta jo.

No. 104 K/Pdt.Sus/2010berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/ atau belum diganti denganperaturan yang baru berdasarkan UndangUndang ini, bahwa peraturanperundangundangan yang mengatur tentang hakhak pengunduran diridiatur di Pasal 26 KEPMEN No. KEP150/MEN/2000 yang telah dirubahdengan Pasal 26 B KEPMEN No.

KEP78/MEN/2001, bahwa Pasal 26menyatakan "Dalam hal terjadi Pemutusan hubungan kerja karena pekerja/buruh mengundurkan diri secara baikbaik atas kemauan sendiri, makapekerja/ buruh berhak atas ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalamPasal 26 B";Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 B KEPMEN No.

Menyatakan hakhak Pengunduran diri secara baik atas kKemauan sendiriberdasarkan ketentuan Pasal 26 B KEPMEN No. KEP78/MEN/2001, sahmenurut hukum;3. Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat secara tunaidan sekaligus sebesar Rp 11, x Rp 1.300.000, = Rp 14.300.000.;4.

Judex facti lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnyaputusan yang bersangkutan;Bahwa judex facti lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan olehperaturan perundangundangan, yaitu tidak memberikan pertimbanganpertimbangan yang cukup, dengan alasanalasan sebagai berikut : Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan fakta hukum dimanapermintaan hakhak pengunduran diri Penggugat dengan mendasarkanpada Pasal 26 KEPMEN No.

Kep.150/Men/2000 sebagaimana telahdirubah dengan Pasal 26 B KEPMEN No.

.Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim dalam Konvensi yang memutusMenolak Gugatan Penggugat Seluruhnya, bahwa fakta yang ditemukanPemohon Kasasi dalam putusan Judex Facti dalam pertimbangannya adalahMajelis Hakim terlalu dangkal memaknai Pasal 59 UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri TenagaKerja danTransmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep100/Men/VI/2004 tahun 2004tentang Ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu atau dikenaljuga dengan sebutan Kepmen

Nomor 100 Tahun 2004, sehingga hasilnyadalam petitum putusan sangat merugikan Pemohon Kasasi;Bahwa Majelis Hakim di dalam membuat uraianuraian pertimbangannyahanya seputar kalimat yang berulang dengan permainan katakata yangtermuat dalam Pasal 59 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dan Kepmen Nomor 100 Tahun 2004, sehingga menurutPemohon Kasasi uraian pertimbangan tersebut tidak punya nilai hokumdikaitkan dengan petitum putusan;Bahwa Majelis Hakim dalam uraian pertimbangannya

tentang PerjanjianKerja Harian Lepas (PKHL) tidak tegas menyebutkan Pasal yangmengaturtentang PKHL dalam Kepmen Nomor 100 Tahun 2004 tentangPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);Bahwa menurut Kepmen Nomor 100 Tahun 2004, Perjanjian Kerja WaktuTertentu (PKWT)adalah perjanjian kerja antara pekerja/oburuh denganpengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atauuntuk pekerjaan tertentu;Bahwa ketentuan mengenai hubungan kerja antara si pekerja dan si pemberikerja beserta akibat hukumnya

Dengan demikian, Perjanjian Kerja Harian Lepasmenurut KEPMEN ini merupakan bagian dari PKWT (Pasal 10 s.d. Pasal12 Kepmen Nomor 100 Tahun 2004). Namun demikian, Perjanjian KerjaHarian Lepas ini mengecualikan beberapa ketentuan umum PKWT, yangmana dalam Perjanjian Kerja Harian Lepas dimuat beberapa syarat antaralain:1. Perjanjian Kerja Harian Lepas dilaksanakan untuk pekerjaanpekerjaantertentu. yang berubahubah dalam hal waktudan ~ volumepekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran;2.

Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebihselama 3 (tiga) bulan berturutturut atau lebin maka perjanjian kerja harianlepas berubah menjadi PKWTT;Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang hanya menguraikanPasal 10 ayat (1) Kepmen Nomor 100 tahun 2004 Tentang PKWTmerupakan kekeliruan yang mengakibatkan kerugian pada Pemohon Kasasi,karena Pasal 10 terdiri dari ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang salingberkaitan dan tidak berdiri sendiri;Halaman 16 dari 20 hal.Put.Nomor

kegiatanbioremediasi masingmasing untuk wilayah SLN dari WIDODO danwilayah SLS dari KUKUH KERTASAFARI, akan tetapi sesuai tugasnyaseharusnya Terdakwa untuk memastikan pengelolaan limbah telahdilaksanakan secara benar, Terdakwa wajib melakukan verifikasi terhadaplaporan yang diberikan, dengan mengecek kegiatan bioremediasi yang telahdilaksanakan.Bahwa Terdakwa mengetahui ijin PT CPI untuk melakukan pengolahantanah terkontaminasi minyak secara bioremediasi berdasarkan KeputusanMenteri Lingkungan Hidup (Kepmen

LH) No. 69 Tahun 2006, tanggal 8Maret 2006 telah berakhir tanggal 07 Maret 2008, dan Kepmen LH No. 136Tahun 2007 tanggal 27 Pebruari 2007 telah berakhir tanggal 26 Pebruari2009, akan tetapi Terdakwa telah menyetujui kegiatan bioremediasi tetapdilaksanakan, sehingga Terdakwa tidak melakukan koreksi atas laporanyang disampaikan oleh WIDODO, serta KUKUH KERTASAFARI tentangpelaksanaan bioremediasi dan tidak melarang atau setidaktidaknyamengingatkan WIDODO dan KUKUH KERTASAFARI bahwa ijin PT CPIuntuk

sebagai berikut :1 Sampling Tanah yang berasal dari SLN :a TPH KodeKeterangan TPH (%) SP 1Stock Pile COCS akan 0.5163diolah SBF Pematang SLN060 Cm SP 4Stock Pile COCS akan 0.5255diolah SBF Pematang SLN60115 Cm SP 5Stock Pile COCS akan 0.4783diolah SBF Pematang SLN115170 Cm Stock Pile COCS tidak 0diolah SBF Pematang Duri Berdasarkan hasil analisa di atas, TPH = 0.4783 0.5255 %.Bioremediasi untuk konsentrasi 0.4783 0.5255 % tidak perlu dilakukankarena standard hasil bioremediasi adalah TPH < 1 % (Kepmen

Bahwa berdasarkan Peraturan KEPMEN Nomor 100 tahun 2004 Pasal15 ayat (4) yang berbunyi :Ayat 4 dalam hal pembaruan pkwt tidak melalui masa tenggang waktu30 hari setelah berakhirnya perpanjangan pkwt dan tidak diperjanjikanlain sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka pkwt berubah menjadipkwit sejak tidak terpenuhinya syarat pkwt tersebut;2.

Bahwa berdasarkan Peraturan KEPMEN Nomor 100 tahun 2004 Pasal15 ayat (4) yang berbunyi :Ayat 4 dalam hal pembaruan pkwt tidak melalui masa tenggang waktu30 hari setelah berakhirnya perpanjangan PKWT dan tidak diperjanjikanlain sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka PKWT berubahmenjadi PKWTT sejak tidak terpenuhinya syarat PKWT tersebut;3.

31 hal.Put.Nomor 432 K/Pdt.SusPHI/2016perundingan bipartit ke3, dengan risalah sebagai berikut :Pendapat Serikat Pekerja :1.Bahwa berdasarkan peraturan PerundangUndangan No.13 tahun 2003Pasal 56 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :Ayat 1:Perjanjian kerja dibuat untuk jangka waktu tertentu atau untuk jangkawaktu tidak tertentu;Ayat 2:Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalamayat (1) didasarkan atas:Jangka waktu atauSelesainya suatu pekerjaan tertentu;Bahwa berdasarkan Peraturan KEPMEN

Bahwa Para Pemohon Kasasi semula ParaPenggugat tidak mempermasalahkan jenis pekerjan pokok atau tidak pokokdan tidak mempermasalahkan boleh atau tidak boleh menggunakanpekerja kontrak (PKWT);Bahwa dalam hal ini Termohon Kasasi semula Tergugat telahmempekerjakan Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat yangbertentangan dengan Pasal 59 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UndangNomor 13 Tahun 2003 juncto Pasal 15 ayat (4) KepMen 100 tahun 2004,yang berbunyi :e Pasal 59 ayat (5) Undang Nomor 13 Tahun 2003

Perjanjian PKWT telah memenuhi ketentuanPasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanJuncto KEPMEN Nomor Kep.100/MEN/V1I/2004 tentang Ketentuan PelaksanaanPerjanjian Kerja Waktu Tertentu;Halaman 29 dari 31 hal.Put.Nomor 432 k/Pdt.SusPHI/2016Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi

Kepmen KP No. 4/KEPMENKP/2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta jo.Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu Subsidair ;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WARDINAH bin KADRIAH dengan pidanapenjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah terdakwa ditahan, dan denda sebesarRp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;3 Menyatakan barang bukti berupa :e Insang ikan pari manta dalam keadaan kering dengan berat + 25 Kg (duapuluh lima kilo gram

Bahwaberdasarkan KepMen No. 4/KepmenKP/2014 tentang penetapan status perlindunganpenuh Ikan Pari Manta, bagian kesatu yang menetapkan ikan pari manta yang terdiri dariManta Birostris dan manta Alfredi sebagai jenis ikan yang dilindungi dengan statusperlindungan penuh pada siklus hidup dan/atau bagianbagian tubuhnya.Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan SATKER PSDKP Perikanan KajawananCirebon, bahwa barang bukti berupa insang pari kemudian dikirim ke Laboratorium,selanjutnya berdasarkan hasil

Kepmen KP No. 4/KEPMENKP/2014 tentang Penetapan status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta jo.

Kepmen KP No. 4/KEPMENKP/2014 tentang Penetapan Status27Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta jo.

Dengandemikian konsentrasi ratarata adalah 1.73 %.Berdasarkan Kepmen LH No. 128 tahun 2003, bahwa konsentrasiminimal tanah tercemar (TPH/Total Petroleum Hidrokarbon) + 7.5 15% dengan standar hasil bioremediasi TPH < 1 %. Oleh karena sumberCOCS TPH = 9.5690 % dengan jumlah yang relative besar di Minas dantidak perlu dilakukan dilusi hingga 7.5 % (Sesuai Kepmen LH No. 128Halaman 19, Putusan Nomor : 81/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.

CPI untuk dievaluasibersama tim pakar karena secara teknis tidak diatur jadiuntuk melihat secara keilmuan, jika perlu diverifikasi kelapangan maka Tim akan turun ke lapangan;Bahwa persyaratan teknis dan administrasi sesuaiLampiran Kepmen No.128 Tahun 2003Bahwa jenis limbah yang diolan PT. CPI adalahtercantum di Lampiran PP 18;Bahwa sumber limbah juga diatur dalam Lampiran Kepmen No.128 Tahun 2003;Bahwa jenis limbah yang diolah PT.

pada setiap tahapan;Bahwa untuk jumlah sampling diambil dalam Kepmen LH tidak diaturjumlahnya biasanya ahli mengambil 100 kg;Bahwa proses Bioremediasi dinyatakan selesai jika konsetrasi TPHsama atau lebih kecil dari 1 % ( Kepmen LH), konsentrasi logam tinggimaka belum selesai sehingga biasanya menggunakan tanaman,jangka waktu monitoring boleh sekali sebulan, sekali dalam 3 bulansesuail Kepmen LH;Bahwa tingkat keberhasilan proses Bioremediasi terhadap tanahtercemar minyak tidak selalu berhasil, kegagalan

KEPMEN Nomor 69 Tahun 2006tanggal 8 Maret 2006 tentang berlaku 2tahun, berakhir pada tanggal 8 Maret2008, untuk 5 (lima) SBF Minas di SLSHalaman 125, Putusan Nomor : 81/Pid.B/TPK/2012/PN. Jkt.

KEPMEN LH Nomor 69 Tahun 2006 tanggal 8 Maret 2006 tentang Izin8).Pengolahan Tanah Terkontaminasi Minyak Secara Biologis Eksitu DiMinas Soil Bioremediation Facility Kepada PT.

No. 749 K/Pdt.SusPHI/201513.14.15.16.Bahwa sesuai Pasal 6 ayat (1) Kepmen 232/2003, mogok kerja yangdilakukan secara tidak sah dikualifikasikan sebagai mangkir.

Pasal 6 ayat(1) Kepmen 232/2003 selengkapnya berbunyi "Mogok kerja yang dilakukansecara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikualifikasikansebagai mangkir;Bahwa terhadap tindakan rnangkir/tidak bekerjanya Para Tergugat,Penggugat melakukan panggilan untuk bekerja yang pertama kali padatanggal 9 dan 10 Oktober 2014 melalui surat yang dikirimkan ke alamatmasingmasing Para Tergugat.

Pasal3 huruf a dan Pasal 4 Kepmen 232/2003.

Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 Kepmen 232/2003 mulai daritanggal 7 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014 atauselama 7 (tujuh) hari;2. Bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan panggilan dan Panggilan IIdalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dalam bentuk pemanggilan secaraHal. 47 dari hal. 67 Put.

Tindakan ParaTermohon Kasasi merupakan pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (2)dan (3) Kepmen 232/2003. Konsekuensi bagi pekerja yang tidakmemenuhi panggilan untuk kembali bekerja sesuai Pasal 6 ayat (2)Kepmen 232/2003 adalah dianggap mengundurkan diri berdasarkanPasal 6 ayat (3) Kepmen 232/2003;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka tindakan Para TermohonKasasi tersebut bukanlah pelanggaran terhadap Tata Tertib Kerjasebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Perusahaan PT.

20145 Kontrak V 07 Oktober 2014 06 Oktober 20156 Kontrak VI 07 Oktober 2015 O06 Oktober 20167 Kontrak VII 07 Oktober 2016 02 Desember 2017 Bahwa Penggugat tanggal 20 November 2017 dinyatakan HubunganKerjanya berakhir oleh Tergugat berdasarkan surat pemberitahuan MasaBerakhir Kontrak Kerja Nomor 02/PBHR/XI/2017 tertanggal 20 November2017, padahal kontrak kerja yang telah dilakukan oleh Tergugat kepadaPenggugat telah melanggar ketentuan Undangundang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmen

Hal manaditegaskan dalam Pasal 59 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan dan Kepmen Nomor 100 Tahun 2004 tentangKetentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.Pasal 59 Undangundang No.13 Tahun 2003;(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untukpekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatanpekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya

Undangundang No.13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dan Kepmen Nomor 100 Tahun 2004 tentang KetentuanPelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dan berdasarkan ketentuantersebut Demi Hukum Tergugat wajib mengangkat Penggugat menjadiHal 5 dari 18 Putusan Perkara PHI No 8/Pdt.SusPHI/2021/PN.Tpg10.karyawan Tetap atau apabila Tergugat hendak mengakhiri hubungan kerjaterhadap Penggugat, Tergugat wajib membayar Pesangon beserta hakhak lainnya; Untuk itu, Penggugat memohon kepada Yang Mulia MajelisHakim

Bahwa dalam point (2) sampai dengan point (9) Penggugat dalamgugatannya menyatakan Tergugat melanggar Pasal 59 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmen Nomor 100tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentujustru Penggugat sendiri yang tidak memahami dan mengerti makna dariPasal 59 UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandan Kepmen Nomor 100 tahun 2004 tentang tentang Pelaksanaan PKWT.Tergugat menjalankan usaha dalam bidang distribusi

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat tersebut,dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 tersebut akandipertimbangkan bersamaan dengan amar putusan dibawah ini;Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 yangpada pokoknya menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat menjadi hubungan kerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu TidakTertentu (PKWTT), karena melanggar ketentuan UndangUndang No 13 Tahun20003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 dan Kepmen