Ditemukan 9 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kesusilaan keasusilaan kesusilaanã kesosilaan kesusilaanâ kessila kesusilan kesusila
Pengadilan DILMILTAMA Pidana Militer
Register : 06-04-2011 — Putus : 03-05-2011 — Upload : 24-10-2011
Putusan DILMILTAMA Nomor PUT/15-K/BDG/PMU/AD/V/2011
Tanggal 3 Mei 2011 — Mayor Cba Rihadi Rindi Atmadja
122 — 0
Pengadilan PN WONOSARI Pidana Umum
Register : 27-11-2018 — Putus : 06-02-2019 — Upload : 11-02-2019
Putusan PN WONOSARI Nomor 151/Pid.B/2018/PN Wno
Tanggal 6 Februari 2019 — Penuntut Umum:
1.ARIYANA WIDAYATI, SH
2.OPIK BARLIA, SH
Terdakwa:
KUSRONI Als RONI Bin TUGIYO
126 — 18

  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa KUSRONI als RONI Bin TUGIYO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELANGGAR KESUSILAAN DIMUKA UMUM dan PENGANIAYAAN;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan;
    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 14-11-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 07-09-2021
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Pgp
Tanggal 11 Desember 2018 — Penuntut Umum:
MAULIANA RACHMAWATI, SH.
Terdakwa:
RAHMAT ALAMSYAH als. MAT Bin MUSTAR
13 — 8
  • sehingga bersifat aktif, sementara penerima adalahHalaman 7 dari 19 Putusan Pidana, Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Pgp.pihak yang menerima sebuah informasi atau dokumen elektronik sehinggabersifat pasif;Bahwa yang dimaksud dengan mentrasmisikan adalah mengirimkan pesanmelalui aplikasi Whatsapp dari handpone ke handpone termasuk kategorimentrasmisikan;Bahwa UU ITE melihat konsep kesusilaan merupakan konsep yang terusberkembang dalam masyarakat serta dipengaruhi olen kebudayaan suatumasyarakat, ruang lingkup kesusilaa
Pengadilan PN MALANG Pidana Khusus
Register : 16-11-2020 — Putus : 01-02-2021 — Upload : 04-02-2021
Putusan PN MALANG Nomor 571/Pid.Sus/2020/PN Mlg
Tanggal 1 Februari 2021 — Penuntut Umum:
MAHARANI INDRIANINGTYAS,SH
Terdakwa:
YUNI DIAKUSUMA WARDANI
365 — 320
    1. Menyatakan perempuan yang berhadapan dengan hukum YUNI DIAKUSUMA WARDANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaa ;
    2. Menjatuhkan pidana kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum YUNI DIAKUSUMA WARDANI
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 17-07-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Mkd
Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
Reni Ritama., SH
Terdakwa:
RUDI KISWANTO Bin FAHRUDIN
67 — 19
  • sendiri atau dipisahkan dari unsur selanjutnya yaitu unsurmenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidakadanya jjin dari pihak yang berwenang sehingga tidak ada kewenanganuntuk melakukan suatu perbuatan;Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah suatuperbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlakutermasuk bertentangan dengan kesusilaa
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Umum
Register : 19-02-2014 — Putus : 22-05-2014 — Upload : 23-06-2014
Putusan PN KANDANGAN Nomor 29/Pid.B/2014/PN.Kgn
Tanggal 22 Mei 2014 — H. SABERI Als. KAI KANTIL Bin SATUR;
154 — 20
  • harusdiperhatikan ketentuan untuk dapat dikatakan seseorang melakukan pembelaan darurat dantidak dapat di hukum yaitu harus memenuhi syaratsyarat sebagai berikut1 Karena terpaksa/sifatnyaterpaksa;2 Yang dilakukan ketika timbulnya ancaman serangan dan berlangsungnyaSeran gan 5 22022222 222 == == 4 Yang harus seimbang dengan serangan yang mengancam;5 Pembelaan terpaksa itu hanya terbatas dalam hal mempertahankan : kepentinganhukum atas diri (artinya badan atau fisik), kepentingan hukum mengenai kehormatan,kesusilaa
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 01-03-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 17/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 27 Mei 2021 — Penggugat:
M. RAKA MULYA PRATAMA, SH
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
212 — 125
  • Tentang Kode Ertik Profesi KepolisianNegara Republik Indonesia, Dan Merekomendasikan PemberhentianTidak Dengan Hirmat (PTDH) Sebagai Anggota Polri;12.Bahwa, dalam Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri,Penggugat dinyatakan melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 11huruf c.Pasal 7 ayat setiap Anggota Polri Wajib :b). menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi dankehormatan Polridan melanggar Pasal 11 Setiap Anggota Polri Wajib:c) mentaati dan menghormati norma kesusilaa
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Militer Kesusilaan
Register : 09-08-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 154-K/PM I-04/AD/VIII/2016
Tanggal 30 Nopember 2016 —
250 — 118
  • Bahwa dalam Nota Pembelaannya, Penasehat Hukum Terdakwamenguraikan unsurunsur Pasal 281 ke1 KUHP sebagaimana yangdidakwakan oleh Oditur Militer, yang mana Penasehat Hukum Terdakwaberkesimpulan bahwa unsur ke2 yaitu Dengan sengaja dan terbukamelanggar kesusilaa tidak terbukti karena hanya berdasarkanketerangan satu orang Saksi saja yaitu Saksi1 Letda Caj Dian PrasetyoPambudi saja.Bahwa dalam akhir pledoinya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakandakwaan Oditur Militer tidak terobukti dan memohon kepada
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 26-11-2018 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 541/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim
Tanggal 5 September 2019 — Penggugat:
1.PT. Pamapersada Nusantara
2.PT. Kalimantan Prima Persada
3.PT. Asmin Bara Bronang
4.PT. Asmin Bara Jaan
5.PT. Prima Multi Mineral
6.PT. Pama Indo Mining
Tergugat:
1.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
2.PT. Citra Raksa Inti Usaha
3.PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung PT. JIEP
4.Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
233 — 66
  • apalagi oleh penguasa, jadi kita harus melihatdari kacamata Perdata itu memang Keahlian Perdata tetapi kaitannya denganTata Negara adalah irisannya Melawan Hukum disitu bisa dimaknai melanggarHukum positif kalau di Perdata sudah jelas itu di Pasal 1365 KUHPerdata,tetapi kalau Terkait dengan Tata Negaranya orang bisa memaknai apakah ituharus tertulis karena melihat misalnya dalam kasus Legent Of BehyaendPerbuatan Melawan Hukum itu bisa berteatangan dengan subjektif orang lain,bertentangan dengan kesusilaa