Ditemukan 9 data
122 — 0
1.ARIYANA WIDAYATI, SH
2.OPIK BARLIA, SH
Terdakwa:
KUSRONI Als RONI Bin TUGIYO
126 — 18
M E N G A D I L I
- Menyatakan Terdakwa KUSRONI als RONI Bin TUGIYO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELANGGAR KESUSILAAN DIMUKA UMUM dan PENGANIAYAAN;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa
MAULIANA RACHMAWATI, SH.
Terdakwa:
RAHMAT ALAMSYAH als. MAT Bin MUSTAR
13 — 8
sehingga bersifat aktif, sementara penerima adalahHalaman 7 dari 19 Putusan Pidana, Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Pgp.pihak yang menerima sebuah informasi atau dokumen elektronik sehinggabersifat pasif;Bahwa yang dimaksud dengan mentrasmisikan adalah mengirimkan pesanmelalui aplikasi Whatsapp dari handpone ke handpone termasuk kategorimentrasmisikan;Bahwa UU ITE melihat konsep kesusilaan merupakan konsep yang terusberkembang dalam masyarakat serta dipengaruhi olen kebudayaan suatumasyarakat, ruang lingkup kesusilaa
MAHARANI INDRIANINGTYAS,SH
Terdakwa:
YUNI DIAKUSUMA WARDANI
365 — 320
- Menyatakan perempuan yang berhadapan dengan hukum YUNI DIAKUSUMA WARDANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaa ;
- Menjatuhkan pidana kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum YUNI DIAKUSUMA WARDANI
Reni Ritama., SH
Terdakwa:
RUDI KISWANTO Bin FAHRUDIN
67 — 19
sendiri atau dipisahkan dari unsur selanjutnya yaitu unsurmenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidakadanya jjin dari pihak yang berwenang sehingga tidak ada kewenanganuntuk melakukan suatu perbuatan;Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah suatuperbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlakutermasuk bertentangan dengan kesusilaa
154 — 20
harusdiperhatikan ketentuan untuk dapat dikatakan seseorang melakukan pembelaan darurat dantidak dapat di hukum yaitu harus memenuhi syaratsyarat sebagai berikut1 Karena terpaksa/sifatnyaterpaksa;2 Yang dilakukan ketika timbulnya ancaman serangan dan berlangsungnyaSeran gan 5 22022222 222 == == 4 Yang harus seimbang dengan serangan yang mengancam;5 Pembelaan terpaksa itu hanya terbatas dalam hal mempertahankan : kepentinganhukum atas diri (artinya badan atau fisik), kepentingan hukum mengenai kehormatan,kesusilaa
M. RAKA MULYA PRATAMA, SH
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
212 — 125
Tentang Kode Ertik Profesi KepolisianNegara Republik Indonesia, Dan Merekomendasikan PemberhentianTidak Dengan Hirmat (PTDH) Sebagai Anggota Polri;12.Bahwa, dalam Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri,Penggugat dinyatakan melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 11huruf c.Pasal 7 ayat setiap Anggota Polri Wajib :b). menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi dankehormatan Polridan melanggar Pasal 11 Setiap Anggota Polri Wajib:c) mentaati dan menghormati norma kesusilaa
250 — 118
Bahwa dalam Nota Pembelaannya, Penasehat Hukum Terdakwamenguraikan unsurunsur Pasal 281 ke1 KUHP sebagaimana yangdidakwakan oleh Oditur Militer, yang mana Penasehat Hukum Terdakwaberkesimpulan bahwa unsur ke2 yaitu Dengan sengaja dan terbukamelanggar kesusilaa tidak terbukti karena hanya berdasarkanketerangan satu orang Saksi saja yaitu Saksi1 Letda Caj Dian PrasetyoPambudi saja.Bahwa dalam akhir pledoinya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakandakwaan Oditur Militer tidak terobukti dan memohon kepada
1.PT. Pamapersada Nusantara
2.PT. Kalimantan Prima Persada
3.PT. Asmin Bara Bronang
4.PT. Asmin Bara Jaan
5.PT. Prima Multi Mineral
6.PT. Pama Indo Mining
Tergugat:
1.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
2.PT. Citra Raksa Inti Usaha
3.PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung PT. JIEP
4.Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
233 — 66
apalagi oleh penguasa, jadi kita harus melihatdari kacamata Perdata itu memang Keahlian Perdata tetapi kaitannya denganTata Negara adalah irisannya Melawan Hukum disitu bisa dimaknai melanggarHukum positif kalau di Perdata sudah jelas itu di Pasal 1365 KUHPerdata,tetapi kalau Terkait dengan Tata Negaranya orang bisa memaknai apakah ituharus tertulis karena melihat misalnya dalam kasus Legent Of BehyaendPerbuatan Melawan Hukum itu bisa berteatangan dengan subjektif orang lain,bertentangan dengan kesusilaa