Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihatiPenggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama denganTergugat namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengandalil pokok bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yangmenikah pada tanggal 23 Januari 2016 M akan tetapi belum dikarunai anak,rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun sekitar 4 bulan setelahitu. mulai sering terjadi cekok dan bertengkar karena Tergugat tidakmempunyai kominten

tiga puluh dua rupiah).Disamping itu, Judex Facti tidak mempertimbangkan perbuatanperbuatanterdakwa secara keseluruhan sebagaimana dalam pertimbangan JudexFacti sendiri bahwa dampak korupsi telah sangat besar dan komplek, dapatmerusak sendisendi ekonomi dan tata kehidupan sosial masyarakatsehingga dapat menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi dan disisi lain telahmerampas hak ekonomi rakyat, yang mana saat perbuatan tersebutdilakukan Terdakwa bersamasama dengan Pengguna Anggaran danPejabat Pembuat Kominten

Masyarakat menilai bahwa pidana yang dijatuhkan tersebutdijadikan tolak ukur dalam menjatuhkan pidana pada masa yang akandatang apabila suatu saat terjadi tindak pidana sebagaimana yangdilakukan oleh Terdakwa bersamasama dengan Pengguna Anggarandan Pejabat Pembuat Kominten pada Kepala Dinas Pertanian, TanamanPangan dan Hortikultura Kabupaten Karangasem (Kepala DinasKehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem) yang seharusnyamerupakan contoh teladan bagi masyarakat ;Segi Korektif :Bahwa putusan

untuk masyarakat serta menyampaikan keLPSE untuk diumumkan dalam dalam portan nasional, Menilaikualifikasi penyedia barang/jasa melalui pra kualifikasi atau pascakualifikasi, Melakukan evaluasi administrasi,teknis dan harga terhadappenawaran yang masuk, Menetapkan lelang ;Bahwa dana alokasi rehabilitasi Hutan Mangrove Rehabilitasi HutanMangrove, bibit tertanam pola Greenbelt sebesar Rp.731.362.500,berasal dari dana Alokasi Khusus Kabupaten Subang ;Bahwa Terdakwa adalah sebagai PPK (Pejabat Pembuat Kominten

Putusan Nomor 176/Pid.SusTPK/2015/PN.BdgLPSE untuk diumumkan dalam dalam portan nasional, Menilaikualifikasi penyedia barang/jasa melalui pra kualifikasi atau pascakualifikasi, Melakukan evaluasi administrasi,teknis dan harga terhadappenawaran yang masuk, Menetapkan lelang ;Bahwa dana alokasi rehabilitasi Hutan Mangrove Rehabilitasi HutanMangrove, bibit tertanam pola Greenbelt sebesar Rp.731.362.500,berasal dari dana Alokasi Knusus Kabupaten Subang ;Bahwa Terdakwa adalah sebagai PPK (Pejabat Pembuat Kominten

portan nasional, Menilaikualifikasi penyedia barang/jasa melalui pra kualifikasi atau pascakualifikasi, Melakukan evaluasi administrasi,teknis dan harga terhadappenawaran yang masuk, Menetapkan lelang ;Halaman 33dari 120 halaman Putusan Nomor 176/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg Bahwa dana alokasi rehabilitasi Hutan Mangrove Rehabilitasi HutanMangrove, bibit tertanam pola Greenbelt sebesar Rp.731.362.500,berasal dari dana Alokasi Knusus Kabupaten Subang ; Bahwa Terdakwa adalah sebagai PPK (Pejabat Pembuat Kominten

untukmasyarakat serta menyampaikan ke LPSEuntuk diumumkan dalam dalam portannasional ; Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melaluipra kualifikasi atau pasca kualifikasi ;e Melakukan evaluasi administrasi,teknis danharga terhadap penawaran yang masuk ;e Menetapkan lelang ;Bahwa dana alokasi rehabilitasi Hutan Mangrove Rehabilitasi HutanMangrove, bibit tertanam pola Greenbelt sebesar Rp.731.362.500, berasaldari dana Alokasi Knusus Kabupaten Subang ;Bahwa Terdakwa adalah sebagai PPK (Pejabat Pembuat Kominten

untukmasyarakat serta menyampaikan ke LPSEuntuk diumumkan dalam dalam portannasional ;e Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melaluipra kualifikasi atau pasca kualifikasi ;e Melakukan evaluasi administrasi,teknis danharga terhadap penawaran yang masuk ;e Menetapkan lelang ;Bahwa dana alokasi rehabilitasi Hutan Mangrove Rehabilitasi HutanMangrove, bibit tertanam pola Greenbelt sebesar Rp.731.362.500, berasaldari dana Alokasi Knusus Kabupaten Subang ;Bahwa Terdakwa adalah sebagai PPK (Pejabat Pembuat Kominten

Foto copy Perjanjian Kerjasama No.1106/PPK/PLA.3/ SPK/11/2010 Pejabat Pembuat Kominten Direktorat Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air dengan Kelompok Tani Mulyo tentang Bantuan Sosial Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik(UPPO) di Kab. Pemalang 6. Foto copy Ringkasan Kontrak Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Direktorat Pengelolaan Lahan tertanggal 16 Nopember 2010 ; 7.

tentangPenetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial KegiatanPengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik ( UPPO ) di KabupatenPemalang tahun Anggaran 2010 ;Foto copy Keputusan Direktur Pengelolaan Lahan selaku PejabatPembuat Komitmen Nomor : 627/OT.160/B.3/11/2010 tentangPenetapan Tim Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Pengembangan UnitPengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kabupaten Pemalang TahunAnggaran 2010 ;Foto copy Perjanjian Kerjasama Nomor : 1106 / PPK / PLA.3 / SPK /11 / 2010 Pejabat Pembuat Kominten

Foto copy Perjanjian Kerjasama No.1106/PPK/PLA.3/SPK/11/2010 Pejabat Pembuat Kominten DirektoratPengelolaan Lahan Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahandan Air dengan Kelompok Tani Mulyo tentang BantuanSosial Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik(UPPO) di Kab.

Lagi pula adalah tindakan konyolapabila Penggugat melakukan pengiriman buku sampai ke Blorapadahal belum ada Surat Penunjukkan Penyedia Barang /Jasa(SPPBJ) apalagi ikatan perjanjian antara Penggugat denganPejabat Pembuat Kominten (PPK);.

Lagipula adalah tindakan konyol apabila Penggugat melakukanpengiriman buku sampai ke Blora padahal belum ada SuratPenunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) apalagi ikatanperjanjian antara Penggugat dengan Pejabat Pembuat Kominten;Bahwa terkait tuntutan Petitum angka 4 Gugatan Penggugat, Perlukami jelaskan bahwa Penggugat tidak mempunyai kewenanganuntuk menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/JasaHal. 23 dari 88 Putusan Nomor : 04/G/2012/PTUN Smg.

BWH tidak pernah mengeluarkan ijin dansurat perintah khusus untuk mengeluarkan uang.Bahwa Sebelumnya ada kominten bahwa untuk pengambilan dan pengeluaranuang harus ada surat perjanjian bersama yang di tanda tangani bersama olehkedua belah pihak.Bahwa dalam pengeluaran uang yang sebesar 5.7 Milyar tersebut tidak adasurat ijin yang ditanda tangani bersama .Bahwa di dalam klosula dalam perjanjian tadi tidak ada klausula diantaramereka mengambil Uang di Bank tanpa ada surat perjanjian yang ditandatangani

pertama tama untuk pembayaran vendorsebesar 1.8 Miliyar kemudian ada keuntungan yang akan dibagi antara kedua belahpihak namun hilang semua.Putusan Nomor : 640/Pid.B/2017/PN.Bdg. him. 44 dari 61 halamanBahwa Keuntungan yang didapat itu dibagi rata untuk PT Bhakti Wira Husadamendapkan sebesar Rp. 480.000.000 (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)dan untuk Terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 722.000.000 ( Tujuh Ratus DuaPuluh Dua Juta Rupiah) dan jika sudah dibayarkan hutang semua.Bahwa Sebelumnya ada kominten

Notaris Dewi Tenty SeptiArtany,SH,M.Kn dengan Nomor.16 tanggal 30 Maret 2014;Menimbang, bahwa bukti P6 yakni Tergugat disamping selaku DirekturUtama pada PT.BHINEKA PUTRI INDONESIA, juga Tergugat telah diangkatoleh Penggugat tanggal 12 Oktober 2015, menjadi SEKRETARIS PRIBADIuntuk Komisaris Utama (Penggugat) PT.Bhineka Investama Nusantaraberdasarkan Surat Tugas Nomor 020/BIN/ST/X/2015, yaitu tugas Tergugatmenjadi tugas rangkap dan hal ini sejalan dengan kesaksian saksi FARID;Menimbang, bahwa terdapat kominten

Masyarakat menilai bahwa pidana yang dijatuhkan tersebutdijadikan tolak ukur dalam menjatuhkan pidana pada masa yang akandatang apabila suatu saat terjadi tindak pidana sebagaimana yangdilakukan oleh terdakwa apalagi Terdakwa merupakan seorangPengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Kominten pada Kepala DinasPertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Karangasem(Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem)yang seharusnya merupakan contoh teladan bagi masyarakat; Segi Korektif

melalui suratNomor 037/ADDPJTL/X/2013, tanpa melibatkan saksi Irwandi, ST selakuketua tim Addendum serta saksi Hanafiyah dan saksi Ichwanul Hamdiselaku anggota tim Addendum yang ditunjuk berdasarkan Surat KeputusanKepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan ProvinsiSumatera Barat No2013 tanggal 8 April 2013 dalam pembahasan masalahAddendum, tim Addendum tidak dilibatkan dan hanya menerima dokumenyang sudah dilengkapi oleh Kontraktor bersamasama dengan KonsultanPengawas dan Pejabat Pembuat Kominten

No. 1674 K/Pid.Sus/2017Lingkungan Provinsi Sumatera Barat tanggal 8 April 2013 dalampembahasan masalah Addendum, tim Addendum tidak dilibatkan dan hanyamenerima dokumen yang sudah dilengkapi oleh Kontraktor bersamasamadengan konsultan pengawas dan Pejabat Pembuat Kominten (PPK), danAddendum tersebut dilakukan tanpa didahului Justifikasi tehnik dan ReviewDesain dan negosiasi harga untuk pekerjaan baru, selanjutnya pada hariSenin tanggal 21 Oktober 2013 bertempat diruang kerja Terdakwa Ir.

surat Nomor: 037/ADDPJTL/X/2013, tanpa melibatkan saksi Irwandi, ST selaku ketua timAddendum serta saksi Hanafiyah dan saksi Ichwanul Hamdi selaku anggota timAddendum yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan KerjaPenataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat No2013 tanggal 08April 2013 dalam pembahasan masalah Addendum, tim Addendum tidak dilibatkandan hanya menerima dokumen yang sudah dilengkapi oleh Kontraktor bersamasama dengan Konsultan Pengawas dan Pejabat Pembuat Kominten

Raharjo, ST.MT sebagai PejabatPembuat Kominten (PPK) atas paket pekerjaan pemeliharaan jalanSulang Sumber Kaliori Kabupaten Rembang Tahun Anggaran2014 berdasarkan atas dokumen pengajuan SPP.Bahwa untuk paket pekerjaan pemeliharaan jalan Sulang Sumber Kaliori Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014, pencairanpembayarannya sebanyak 3 (tiga) termin yaitu termin pertama :Permintaan pembayaran uang muka sebesar 20 %, terminkedua : permintaan pembayaran berdasarkan Mutual Chek (MC) 1sampai dengan 4 setara

(fotokopi darifotokopi) ;Siaran Pers Human BKN Nomor023/RILIS/BKN/IX/2018, tanggal 14 September2018 mengenai BKNKemendagriKemenPANRB Sepakati Kominten PercepatPemberhentian 2.357 PNS Tipikor. (fotokopisesuai dengan asll) ;Rapat Koordinasi Persiapan Konferensi PersBersama Komisi Pemberantasan Korupsi,Kementerian PAN dan RB, Kementerian DalamNegeri dan Badan Kepegawaian Negara,Perihal : PTDH bagi ASN Inkracht Tipikor,Jakarta selasa, 4 September 2018Pukul10.00 WIB.

surat Nomor: 037/ADDPJTL/X/2013, tanpa melibatkan saksi lIrwandi, ST selaku ketua timAddendum serta saksi Hanafiyah dan saksi Ichwanul Hamdi selaku anggota timAddendum yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan KerjaPenataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sumatera Barat No2013 tanggal 08April 2013 dalam pembahasan masalah Addendum, tim Addendum tidak dilibatkandan hanya menerima dokumen yang sudah dilengkapi oleh Kontraktor bersamasama dengan Konsultan Pengawas dan Pejabat Pembuat Kominten

Pertambahan Nilai (PPN) 10 % sehiggaharga pekerjaan sebesar Rp. 7.223.679.000, ( tujun milyar dua ratus dua puluhtiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);Bahwa Untuk pekerjaan yang baru sebelum dilakukanya Adendum tidak adadilakukan Justifikasi Tehnik serta Review Design dan Negosiasi Harga;Bahwa Dalam pembahasan masalah Addendum, tim Addendum tidak dilibatkandan hanya menerima dokumen yang sudah dilengkapi oleh Kontraktor bersamasama dengan Konsultan Pelaksana dan Pejabat Pembuat Kominten

Surabaya.Merupakan pertimbangan hukum yang sudah tepat dan patutdipertahankan, sehingga layak untuk diambil alin oleh Judex Facti padatingkat Banding.Hubungan Hukum Dalam Transaksi Emas Di BELM Surabaya 01 Antam AdalahAntara Pembanding /Tergugat Selaku Penjual Dengan Terbanding 1I/PenggugatHalaman 198 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBYSelaku Pembeli :54, Bahwa keberatan pada Memorinya angka 43, 44, 45, 46, 47 dan48, Pembanding /Tergugat berdalih hubungan hukum antara TerbandingI/Penggugat adalah hubungan antara Kominten

dan Komisioner sehinggaTerbanding I/Penggugat selaku Kominten tidak dapat menggugatPembanding I/Tergugat I, sebab :Berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dalam Putusan PidanaPN Surabaya No. 2576/05.12.2019 dan Putusan Pidana PN SurabayaNo. 2658/10.12.2019, Terbanding adalah salah satu FUNDER yangmembeli emas melalui Terbanding V.

dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa, Terdakwatidaklah bertambah kekayaannya melainkan yang bertambah kekayaan adalahdistributor PT Surya Jaya Lestari jika Terdakwa membayarkan kepada DistributorPT Surya Jaya Lestari karena distributor sendiri tidak menjalan kewajibannyamemberikan dukungan kepada rekanan untuk menyelesaikan pengadaan alatcath lab sampai izin Bapeten dan harga penawaran distributor PT Surya JayaLestari berubah setelah kontrak ditandatangani oleh rekanan dengan PenjabatPembuat Kominten

Pertambahan Nilai (PPN) 10 % sehiggaharga pekerjaan sebesar Rp. 7.223.679.000, ( tujuh milyar dua ratus dua puluhtiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah); Bahwa Untuk pekerjaan yang baru sebelum dilakukanya Adendum tidak adadilakukan Justifikasi Tehnik serta Review Design dan Negosiasi Harga; Bahwa Dalam pembahasan masalah Addendum, tim Addendum tidak dilibatkandan hanya menerima dokumen yang sudah dilengkapi oleh Kontraktor bersamasama dengan Konsultan Pelaksana dan Pejabat Pembuat Kominten