pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2005, sekira pukul 15.00 wibpada saat Terdakwa melewati jalan Cikamurang Indramayu dengan membawakayu jati tersebut, Terdakwa dihentikan oleh Petugas Polisi KeamananHutan Cikawung dan ketika dilakukan pemeriksaan oleh petugas Terdakwatidak dapat menunjukkan~ surat surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKSHH) kepada petugas, karena kayu jati yang dibawa Terdakwa tidakdilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil WHutan kemudian Terdakwa dibawaoleh petugas Polisi Hutan ke Pos KPPH

Setelah mobil Terdakwa dihentikan lalu) Terdakwa ditangkap dandibawa ke kantor Polisi Hutan Pos KPPH Cikawung setelah dimintaketerangan lalu) Terdakwa diserahkan ke Subdenpom II1/3 Indramayu.7. Terdakwa tahu kalau di daerah itu) banyak kayu jatinya karenaTerdakwa Babinsanya dan rencana Terdakwa membeli kayu jati ituuntuk membangun rumah Terdakwa sendiri dan Terdakwa tahu kayu jatidi daerah itu kepunyaan Pemda yang dikuasai oleh masyarakatsetempat.8.

pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2005 sekira pukul15.00 wib pada saat Terdakwa melewati jalan Cikamurang Indramayudengan membawa kayu jati tersebut, Terdakwa dihentikan olehPetugas' Polisi Keamanan Hutan Cikawung dan ketika dilakukanpemeriksaan oleh petugas Terdakwa tidak dapat menunjukkan suratsurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) kepada petugas,karena kayu jati yang dibawa Terdakwa tidak dilengkapi SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan kemudian Terdakwa dibawa olehpetugas Polisi Hutan ke Pos KPPH

Konsel,10terdakwa ditemukan sedang mengangkut kayu olahan oleh PetugasPolres Konsel yang sedang melaksanakan Operasi Hutan Lestari Anoa2013;Bahwa pada saat diatanyakan oleh Petugas, terdakwa tidak memilikiDokumen yang sah terhadap kayu olahan tersebut;Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2013, dilakukan lacak balakbersama dengan KPPH setempat dan terdakwa menunjukkan tempatlokasi penebangan kayu olahan tersebut ;Bahwa fbenar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukandipersidangan ;Menimbang

Konsel,terdakwa ditemukan sedang mengangkut kayu olahan oleh PetugasPolres Konsel yang sedang melaksanakan Operasi Hutan Lestari Anoa2013;e Bahwa pada saat diatanyakan oleh Petugas, terdakwa tidak memilikiDokumen yang sah terhadap kayu olahan tersebut;e Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2013, dilakukan lacak balakbersama dengan KPPH setempat dan terdakwa menunjukkan tempatlokasi penebangan kayu olahan tersebut ;e Bahwa fbenar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukandipersidangan ;Menimbang

Administratur Perum Perhutani Ngawi / Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan ( KPPH ) Ngawi

Terdakwa dan Saksi tidak mempunyaihubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa; Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik danmembenarkan keterangannya tersebut; Bahwa Saksi tahu Terdakwa dihadapkan ke persidangan karenaTerdakwa telah menebang pohon kayu jati milik PT Perhutani yangterletak di petak 58 O RPH Panggungkalak Desa Rejosari KecamatanKalidawiir Kabupaten Tulungagung tanpa izin dari pihak yangberwenang; Bahwa Saksi bekerja di Perhutani sebagai Kepala Resort Polisi Hutan(KPPH

) Panggungkalak; Bahwa peristiwa tersebut Saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 13 Juli2017 sekitar pukul 22.30 Wib. di kawasan hutan Perhutani di petak 58 ORPH Panggungkalak Desa Rejosari Kecamatan Kalidawir KabupatenTulungagung; Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari anggota Polsek Kalidawiryaitu Saksi Malik yang menginformasikan telah mendapati orang yangtelah melakukan penebangan pohon kayu jati milik Perhutani pada saatSaksi berada di Kantor KPPH Panggungkalak di Desa PucanglabanKecamatan

Sit.ukuran 330 cm x 9 cm x 6 cm, 1 (satu) batang ukuran 350 cm x 9 cm x 6 cm,yang telah disita dari saksi Yulianto, KPPH Kendit, maka dirampas untuk NegaraCq perhutani;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan:e Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain dalam hal ini Perhutani;Keadaan yang meringankan:e Terdakwa berterus terang dipersidangan;e Terdakwa menyesali

MAdiun Nomor : 27/Dgs/Mdn/VITI/2015 tertanggal 17 Agustus 2016 dibuat dan ditandatangani oleh Sdr.WAWAN JOHNZAH selaku KPPH Dawung, volume kayu jati dengan rincian :o 11 (sebelas ) batang bentuk persegi dengan ukuran : 170cm x 43cmx40cm = 1 (satu ) batang 200cm x 35 cm x 35 cm = I (satu ) batang 200 cm x 27 cm x 30 cm = I (satu ) batang 200 cm x 40 cm x 42 cm = 1 ( satu ) batang 200 cm x 35 cm x 38 cm = I (satu ) batang 220cm x 25 cm x 30 cm = I (satu ) batang 200 cm x 23 cm x 33 cm = I (satu ) batang

WAWAN JOHNZAH selaku KPPH Dawung ,volume kayu jati dengan rincian :o 11 (sebelas ) batang bentuk persegi dengan ukuran : 170cmx43cmx 40cm = 1 (satu ) batang 200 cm x 35 cm x 35 cm = 1 (satu ) batang 200 cm x 27 cm x 30 cm = 1 (satu ) batang 200 cm x 40 cm x 42 cm = 1 (satu ) batang 200 cm x 35 cm x 38 cm = 1 (satu ) batang 220 cm x 25 cm x 30 cm = 1 (satu ) batang 200 cm x 23 cm x 33 cm = (satu ) batang 200 cm x 35 cm x 35 cm = 1 (satu ) batang 200 cm x 35 cm x 32 cm = I (satu ) batang 200 cm x 32

Yang menerbitkan dokumen FA KO (FakturAngkutan Kayu Olahan) adalah pihak perusahaan yang mana sebelumnyaperwakilan dari setiap perusahaan harus mengikuti pelatihan pengukuran danpengujian yang dilaksanakan oleh BP2HP (Balap Pemantau Pemanfaatan HutanProduksi) wilayah XII Palangka Raya selama + 1 bulan, setelah selesaimengikuti pelatihan tersebut peserta pelatihan mendapatkan sertifikat dan KPPH(Kartu Penguji Hasil Hutan) kemudian oleh pimpinan pemegang ijin yang sahdibuat/diterbitkan SK penerbit

Bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui tanah objek perkara a quotelah diterbitkan sertifikat Hak Milik atas dasar Surat Administratur PerumPerhutani/KPPH Surakarta Nomor .283/044.3/PSDH/Sra/I tanggal 15 Maret2014;Halaman 16 dari 37 halaman.

Ade Mulyono, SH mewakili Kantor Pertanahan KabupatenKlaten, Muspika setempat (Kepala Desa Krakitan, Kepala Desa Krikilan,Camat Bayat, Kapolsek Bayat dan Danramil Bayat) beserta pemilik tanahyang mempunyai sertifikatsertifikat tersebut;Selain daripada itu, Penggugat juga telah mengetahui dan mempunyai datapara pemilik sertifikat tanah Desa Krakitan, Kecamatan Bayat sejumlah 17(tujun belas) buah sebelum surat yang didalilkan (Surat AdministraturPerum Perhutani/ KPPH Surakarta Nomor 283/044.3/PSDH/Sra

dan memotong kayusonokeling menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gergaji genggamterobuat dari besi bergerigi dan pegangan terbuat dari kayu panjang 30 cmdan 1 (satu) buah gergaji panjang yang terbuat dari besi bergerigi denganpegangan yang terbuat dari kayu pada kedua ujungnya panjang 120 cm; Bahwa tata cara menebang atau memanen kayu hasil hutan menurut peraturan perundangundangan adalah : Berdasarkan RTT yang sudah disahkan oleh Kepala Biro Perencanaandan Pengembangan Perusahaan, Administratur/KPPH

dokumen atau tanda kepemilikan ataskulit kayu manis tersebut sehingga saksi NUR SULISTYO, saksiRATNANTO dan saksi ISTl SEDYO NUSANTORO mengamankan paraTerdakwa ke rumah Kepala Dusun Gunungsari selanjutnya para Terdakwadiserahkan kepada pihak berwajib untuk proses lebih lanjut.Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam mengangkut, menguasai, ataumemiliki kulit kayu manis tersebut tanpa dilengkapi dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan.Bahwa berdasarkan perhitungan ahli yang ditunjuk oleh Administrasi /KPPH

Bahwa pernah ada sosialiasasi tentang pengolahan kayu yang dilakukanoleh Kelompok Tani Wandalima akan dibayar oleh CV Pola SejahteraHalaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Bauberdasarkan hasil kubikasi kayu olahan dengan harga Rp 1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) per meter kubik ; Bahwa kelompok tani melakukan pengerjaan pada awal tahun 2018 yaitucruising kayu atau pemilihan dan pengecekkan kayu yang layak untukdiolah bersama dengan pihak Dinas Kehutanan yaitu KPPH

kamimenerima amar putusan dari Mahkamah Agung RI tersebut pada poin 10 dankami selaku Ketua Pengurus YPGR Bondowoso yang sah mengajak denganmengundang saudarasaudara mantanmantan personalia organ YPGRBondowoso yang terlibat sengketa untuk Islan dan kembali bergabungbersama sama membangun Universitas Bondowoso, akan tetapi tidak adasatupun yang bersedia hadir memenuhi undangan kami:a. 3 (tiga) kali kami selaku Ketua Pengurus mengundang dengan difasilitasiKejaksaan Negeri Bondowoso bertempat di Aula KPPH

Nomor 737 PK/Pdt/2010, tanggal29 Nopember 2013, diberi tanda T.9;Surat, tanggal 25 September 2013, dari Administratur/KPPH Perhutanidituukan kepada Dirut Perum Perhutani di Bandung, perihalPercepatan Penyelesaian Putusan MA Nomor 737 PK/Pdt/2010, diberitanda 1.10;Surat, tanggal 21 Oktober 2014, dari Kapolda Jawa Barat ditujukankepada Dirut Perum Perhutani di Jakarta, perihal Pembayaran GantiRugi Tanah kepada ahli waris Emod Bin Uci dan kawankawan diKecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta, diberi tanda

Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak, yaitu dalamketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa :"Hutan hak dibuktikan dengan alas titel/hak atas tanah, berupa : a.Sertipikat Hak Milik, atau Letter C, atau Girik;Dengan demikian jelaslah bahwa 557 (lima ratus lima puluh tujuh) batangpohon jati yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah milikpribadi PENGGUGAT (Vide BuktiP3 dan P4) dan bukan milikTERGUGAT (in casu Administratur Perum Perhutani/Kepala KesatuanPemangkuan Hutan (KPPH

PK/TUN/2012 tanggal 15 Mei 2012, setelah dilaksanakanPengujian Obyek Sengketa dari Segi Kewenangan, Pengujian Obyek Sengketadari Segi Prosedur dan Pengujian Obyek Sengketa dari Segi Substansi dapatdisimpulkan bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 huruf d juncto Pasal 6 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998, urusan pengelolaan hutanmilik/nutan rakyat telah diserahkan sebagai urusan Daerah Tingkat Il (in casuDinas Kehutanan dan Konservasi Tanah Kabupaten Blora), sehingga Tergugat(in casu KPPH

Hasil Hutan yangBerasal dari Hutan Hak, yaitu dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1)huruf a yang menyatakan bahwa :"Hutan hak dibuktikan dengan alas titel/nak atas tanah, berupa : a.Sertipikat Hak Milik, atau Letter C, atau Girik;Dengan demikian jelaslah bahwa 557 (lima ratus lima puluh tujuh)batang pohon jati yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah milik pribadi PENGGUGAT (Vide Bukti P3 dan P4)dan bukan milik TERGUGAT (in casu Administratur PerumPerhutani/Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPPH

lanjut kedua perjanjian kerjasama tersebut di atas,pada tanggal 28 Oktober 2002, Tergugat telah meminta Kepala PTPerhutani (Persero) Unit Il Jawa Timur sebagai pelaksana untukmelaksanakan kedua perjanjian kerjasama tersebut di atas melalui SuratNomor 062/056.9/Ind/Dir/2002, tanggal 28 Oktober 2002, Perihal: Tindaklanjut perjanjian kerjasama industri kayu PT SWM dan PT POP (bukti P24);Bahwa kemudian kepala PT Perhutani (Persero) Unit Il Jawa Timurmemerintahkan Administratur PT Perhutani (Persero)/KPPH

Perhutani (Persero) / KPPH Saradan di Madiun, Ngawi di Ngawi,Bojonegoro di Bojonegoro, Parengan di Bojonegoro dan Padangan di Padanganagar menyiapkan bahan baku kayu bundar jati sebanyak 600 m?