Ditemukan 9 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 04-01-2021 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 11-01-2021
Putusan PA KOTABARU Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Ktb
Tanggal 11 Januari 2021 — Pemohon melawan Termohon
2539
  • M E N E T A P K A N

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
    2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Yulia Rahmah binti Kulusi) untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama (Arit Arianto bin Amiruddin);
    3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah);
    Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama YuliaRahmah binti Kulusi untuk menikah dengan Arit Arianto bin Amiruddin;3.
    adalah anak kandungsaya dari pernikahan antara saya dan Kulusi bin Wamade pada tahunHal. 3 dari 25 hal.
    Dengan demikianmerujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Hakim menyatakanpenjelasan/ penegasan/ penyempurnaan yang merupakan bagian dariperubahan permohonan tersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua (ibu kandung) dari anakyang bernama Yulia Rahmah binti Kulusi, tanggal lahir 17 Juli 2003, (umur, 17tahun 5 bulan), hasil dari pernikahan antara Pemohon dan Kulusi bin Wamadepada tahun 1981.
    Kulusi bin Wamade telah meninggal dunia pada tanggal 23Januari 2020 berdasarkan Akta Kematian Nomor 6302KM270120200007tertanggal 28 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan SipilKabupaten Kotabaru.
    Dan jugamemberikan bukti bahwa Yulia Rahmah binti Kulusi adalah benar anakHal. 16 dari 25 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2021/PA.KtbPemohon.
Register : 10-10-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PA KOTABARU Nomor 376/Pdt.G/2019/PA.Ktb
Tanggal 31 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
236
  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
    3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Syaiful Rahman Bin Kulusi) terhadap Penggugat (Siti Rahayu Binti Abdurrahman);
    4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp.426000,00 ( empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;
Register : 02-07-2024 — Putus : 16-07-2024 — Upload : 17-07-2024
Putusan PA KOTABARU Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Ktb
Tanggal 16 Juli 2024 — Penggugat melawan Tergugat
210
  • MENGADILI

    1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
    3. Menetapkan jatuh talak dua bain shughra Tergugat (SYAIFUL RAHMAN Bin KULUSI (Alm)) terhadap Penggugat (SITI RAHAYU Binti ABDURRAHMAN);
    4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00
Register : 11-07-2011 — Putus : 03-01-2012 — Upload : 17-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 73/G/2011/PHI/PN.BDG
Tanggal 3 Januari 2012 — PT.BANK MANDIRI (Persero); LAWAN; JUNIAWATI;
9439
  • dinas dan atau pelanggaran peraturan yang berlaku di Bankmerugikan Bank baik secara langsung ataupun tidak langsung dimanapelanggarannya membawa akibat Yuridis/hukum atau berupa pelanggaranhukum berupa pelanggaran hukum atau kejahatan hukum pelanggaran lainterhadap peraturan UndangUndang Negara Negara Republik Indonesia yangberlaku ;Contoh : Pelanggaran berulangkali jenis sedang, melanggar Pasal 3 ayat (2)Peraturan ini, penggelapan , pencurian, pemalsuan menggunakan/memperdagangkan narkoba, korupsi,kulusi
Register : 21-04-2010 — Putus : 03-09-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 8/G/2010/ PTUN.Dps
Tanggal 3 September 2010 — Penggugat :
- Dr. A.A. Made Sudiarta, Sp.A, dk
Tergugat :
- Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar
12569
  • Bahwa dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negaratersebut oleh Tergugat adalah bertentangan dengan Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya ; 14 Asas Kepastian Hukum , menurut' penjelasan Undang undangNomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara YangBersih Dan Bebas~ dari Korupsi, Kulusi Dan Nepotismaadalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasanperaturan perundang undangan, keputusan, dan keadilandalam setiap kebijakan penyelenggara Negara, dalamperkara ini Tergugat tidak mengutamakan
Register : 11-06-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 25-01-2021
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 11/G/2020/PTUN.DPS
Tanggal 8 Oktober 2020 — Penggugat:
Drs. I MADE RAKSA PUJANA
Tergugat:
PT TASPEN (PERSERO), Kantor Cabang Denpasar
304156
  • AZAS PROPORSIONALITAS: Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 3 angka 4 UU Nomor 28tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih danbebas dari Koropsi, Kulusi dan Nepotisme, yang dimaksuddengan Azas Keterbukaan adalah azas yang membuka diriterhadap hak masyarakat untuk memproleh informasi yangbenar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraannegara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak azasipribadi, golongan dan rahasia negara;Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan tersebut
Putus : 28-02-2013 — Upload : 11-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 K/Pdt.Sus/2013
Tanggal 28 Februari 2013 — PT. BANK MANDIRI (Persero) vs Sdri. JUNIAWATI
254179 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dinasdan atau pelanggaran peraturan yang berlaku di Bank merugikan Bank baiksecara langsung ataupun tidak langsung dimana pelanggarannya membawaakibat Yuridis/hukum atau berupa pelanggaran hukum berupa pelanggaranhukum atau kejahatan hukum pelanggaran lain terhadap peraturan UndangUndang Negara Negara Republik Indonesia yang berlaku;Contoh : Pelanggaran berulangkali jenis sedang, melanggar Pasal 3 ayat (2)Peraturan ini, penggelapan, pencurian, pemalsuan, menggunakan/memperdagangkan narkoba, korupsi, kulusi
Putus : 13-12-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1723 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 13 Desember 2011 — SYARIFUDDIN NARTA BIN NARTA
4539 Berkekuatan Hukum Tetap
  • di dakwakan dalam dakwaan Pertama Subsidair ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akanmempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan ;Halhal yang memberatkan : e Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara ;e Perbuatan Terdakwa dilakukannya pada saat pemerintah sedang gencargencarnyamelakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga perbuatan Terdakwatersebut tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan negara yangbebas dari Korupsi, Kulusi
Register : 06-10-2011 — Putus : 25-01-2012 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 81/Pid.Sus/TPK/2011/PN Bdg
Tanggal 25 Januari 2012 — Drs. H. DEDE LUKMAN WIDJAJA,MM.
323176
  • Halhal yang memberatkan : terdakwa menghambat program pemerintah dalam rangka percepatan pemberantasantindak pidana korupsi, kulusi dan nepotisme2.