Memberi izin kepada Pemohon (SUNARYO BIN WARMAN) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (SITI ANISAH BINTI LEGEM) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

PUTUSANNomor 4250/Pdt.G/2018/PA.Im.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :SUNARYO BIN WARMAN, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan KaryawanSwasta, tempat kediaman di Blok Remis RT.004 RW.002 Desa Kongsijaya Kecamatan Widasari KabupatenIndramayu, sebagai "Pemohon";melawanSITT ANISAH BINTI LEGEM, umur

Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (SULAEMAN bin LEGEM) dengan Pemohon II (JUBAEDAH binti ASNAWI) yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon ;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon;

4.

pada suatu tempat lain yang masihdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan ataukesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campperusahaan main judi perbuatan tersebut dilakukan terdakwa desebagai berikut:terdakwa sebagai pemasang nomor tebakan judi toto gelap tersebperjudian toto gelap tersebut dilakukan dengan cara:Terdakwa mengirimkan sms berisikan nomor tebakan judihongkong periode hari Minggu tanggal 07 Juni kepada penulis judihongkong LEGEM

(belum tertangkap), adapun nomor pasangargelap yang terdakwa pasang yaitu 3162x2, 162x8, 62x30, 21x1jumlah pasangan Rp. 55.000, (lima puluh lima ribu rupiah),terdakmenjadi pemasang belum pernah mendapatkan keuntungan daritersebut dan mengalami kekalahan sebesar Rp. 55.000, (lima ribu rupiah),secara umum terdakwa mengetahui cara permainargelap tersebut yang diselenggarakan oleh LEGEM dengan uantaruhannya minimal pasangan Rp. 1.000, (seribu rupiah) ptebakan, dan apabila kena 2 (dua) angka mendapatkan

Percut Sei TuanSerdang atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masihdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, menkesempatan mai judi yang diadakan perbuatan tersebutterdakwa dengan cara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa telahkarena melakukan perjudian jenis toto gelap judi Hongkongterdakwa sebagai pemasang nomor tebakan judi toto gelap tersebhongkong LEGEM (belum tertangkap), adapun nomor pasangargelap yang terdakwa pasang yaitu 3162x2, 162x8, 62x30

Terdakwa ditangkap dikarenakan kasus permainandilakukannya ; Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadarpada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekira pukul 16.00 bewee eee eee cee BP ee co Wc Wie eee ee ie ee I ce ee ER eee ss CU PPE EF OCO:. ee Cebarang bukti berupa 1 (satu) unit HP Blacberry Torch 98(simcard 082276040690 ;Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi toto gelaadalah dengan memasang nomor tebakan judi toto gelap temengirimkan pasangan nomor tebkan judi tersebut mekepada LEGEM

Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan kasus permainandilakukannya ;Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadappada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekira pukul 16.00 bewarung kopi Jalan Siung Wanara Desa Percut Sei TuanSerdang saat terdakwa melakukan permainan judi toto gelbarang bukti berupa 1 (satu) unit HP Blacberry Torch 98(Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi toto gelaadalah dengan memasang nor tebakan judi toto gelap termengirimkan pasangan nomor tebkan judi tersebut mekepada LEGEM

Adapun terdakwasebagai pemasang nomor tebakan judi toto gelap tersebut, dimana perjudiantoto gelap tersebut dilakukan dengan cara:Terdakwa mengirimkan sms berisikan nomor tebakan judi toto gelaphongkong periode hari Minggu tanggal 07 Juni kepada penulis judi toto gelaphongkong LEGEM (belum tertangkap), adapun nomor pasangan judi toto gelapyang terdakwa pasang yaitu 492x2, 92x7 dengan jumlah pasangan Rp.11.000, (sebelas ribu rupiah), dan sebelumsebelumnya terdakwa sudahseringkali memasang nomor tebakan

judi toto gelap kepada LEGEM (belumtertangkap), terdakwa selama menjadi pemasang belum pernah mendapatkankeuntungan dari perjudian tersebut dan mengalami kekalahan sebesar Rp.11.000, (sebelas ribu rupiah),secara umum terdakwa mengetahui carapermainan judi toto gelap tersebut yang diselenggarakan oleh LEGEM denganuang sebagai taruhannya minimal pasangan Rp. 1.000, (seribu rupiah) pernomor tebakan, dan apabila kena 2 (dua) angka mendapatkan bayaran sebesarRp. 70.000, (tujuh puluh ribu rupiah).Bahwa

Adapun terdakwasebagai pemasang nomor tebakan judi toto gelap tersebut, dimana perjudiantoto gelap tersebut dilakukan dengan caraTerdakwa mengirimkan sms berisikan nomor tebakan judi toto gelaphongkong periode hari Minggu tanggal 07 Juni kepada penulis judi toto gelaphongkong LEGEM (belum tertangkap), adapun nomor pasangan judi toto gelapyang terdakwa pasang yaitu 492x4, 92x7 dengan jumlah pasangan Rp.11.000, (sebelas ribu rupiah), dan sebelumsebelumnya terdakwa sudahseringkali memasang nomor tebakan

Unsur Menggunakan kesempatan main judi dan turut serta melakukanperbuatan itu ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yangbersesuaian dengan keterangan terdakwa serta berkaitan denganbarang bukti, didapat fakta hukum bahwa terdakwa adalah sebagaipemain dan pemesan pasangan nomor judi toto gelap kepadaseseorang LEGEM (belum tertangkap) ;Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari barang bukti yangditemukan yang merupakan alatalat untuk melengkapi tebakan juditogel tersebut berupa 1 (satu) unit

Adapun terdakwasebagai pemasang nomor tebakan judi toto gelap tersebut, dimana perjudiantoto gelap tersebut dilakukan dengan caraTerdakwa mengirimkan sms berisikan nomor tebakan judi toto gelaphongkong periode hari Minggu tanggal 07 Juni kepada penulis judi toto gelaphongkong LEGEM (belum tertangkap), adapun nomor pasangan judi totogelap yang terdakwa pasang yaitu 33x15, 18x10 dengan jumlah pasangan Rp.25.000, (dua puluh lima ribu rupiah), dan sebelumsebelumnya terdakwasudah 2 kali memasang nomor

tebakan judi toto gelap kepada LEGEM (belumtertangkap), terdakwa selama menjadi pemasang belum pernah mendapatkankeuntungan dari perjudian tersebut dan mengalami kekalahan sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah),secara umum terdakwa mengetahui carapermainan judi toto gelap tersebut yang diselenggarakan oleh LEGEM denganuang sebagai taruhannya minimal pasangan Rp. 1.000, (seriou rupiah) pernomor tebakan, dan apabila kena 2 (dua) angka mendapatkan bayaransebesar Rp. 70.000, (tujuh puluh ribu rupiah

Adapun terdakwasebagai pemasang nomor tebakan judi toto gelap tersebut, dimana perjudiantoto gelap tersebut dilakukan dengan cara:Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 2604/Pid.B/2015/PN.Mdn.Terdakwa mengirimkan sms berisikan nomor tebakan judi toto gelaphongkong periode hari Minggu tanggal 07 Juni kepada penulis judi toto gelaphongkong LEGEM (belum tertangkap), adapun nomor pasangan judi totogelap yang terdakwa pasang yaitu 33x15, 18x10 dengan jumlah pasangan Rp.25.000, (dua puluh lima ribu rupiah),

dan sebelumsebelumnya terdakwasudah 2 kali memasang nomor tebakan judi toto gelap kepada LEGEM (belumtertangkap), terdakwa selama menjadi pemasang belum pernah mendapatkankeuntungan dari perjudian tersebut dan mengalami kekalahan sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah),secara umum terdakwa mengetahui carapermainan judi toto gelap tersebut yang diselenggarakan oleh LEGEM denganuang sebagai taruhannya minimal pasangan Rp. 1.000, (seribu rupiah) pernomor tebakan, dan apabila kena 2 (dua) angka

hukum telah terpenuhimenurut hukum.Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor : 2604/Pid.B/2015/PN.Mdn.Ad.3.Unsur Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judidan menjadikannya sebagai pencairan atau dengan sengaja turutserta dalam perusahaan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yangbersesuaian dengan keterangan terdakwa serta berkaitan denganbarang bukti, didapat fakta hukum bahwa terdakwa adalah sebagaipemain/ pemesan pasangan nomor judi togel kepada seseorang yangbermana LEGEM

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Majelis Komisioner tersebutadalah tidak logis dan bertentangan dengan fakta (contra legem) sertakurang memberikan pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) hal manadisebabkan dalam amar putusan menyatakan bahwa Dokumen LaporanKeuangan Periode Tahun 2005 sampai dengan 2016 adalah dokumenterbuka, namun di satu sisi Majelis Komisioner menolak permohonanPemohon Keberatan dahulu Pemohon untuk memintah dokumen a quokepada Termohon Keberatan sehingga dengan demikian pertimbangan

akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon Keberatanpada pokoknya adalah mohon agar putusan Komisi Informasi Propinsi SulawesiTengah Nomor 07/PTS/PSI/KISTLG/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020 diperbaiki,yaitu dengan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, denganalasan karena pertimbangan hukum Majelis Komisioner tersebut adalah tidaklogis dan bertentangan dengan fakta (contra legem

kurang memberikanpertimbangan (onvoldoende gemotiveerd);Menimbang, bahwa setelan membaca dan meneliti putusan KomisiInformasi Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 07/PTS/PSI/KISTLG/VII/2020Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.SusKIP/2020/PN Paltanggal 7 Juli 2020 (bukti PK1), maka permasalahan utama yang harusdibuktikan oleh para pihak dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah:apakah pertimbangan hukum Majelis Komisioner tersebut tidak logis danbertentangan dengan fakta (contra legem

Majelis Komisi menyatakanDokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan tersebut sebagai informasiyang terbuka, ternyata Majelis Komisi justru menyatakan alasan Pemohon tidakdiberikan informasi oleh Termohon adalah tidak relevan sehingga Majelis Komisimenolak permintaan Pemohon agar Termohon diperintahkan untuk memberikanDokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan tersebut kepada Pemohon.Analisa tersebut jelas adalah analisa yang didasarkan kepada logika hukum yangkacau dan saling bertentangan (contra legem

adanya halhal khusus dimaksudyang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktupengambilan putusan atassengketa banding dimaksud, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputusselambatIambatnya pada tanggal 26 Februari 2010;10 Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa111dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyatanyata telahmelakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku (contra legem

Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) yaitu pada tanggal 12 Oktober 2010 sesuai Tanda TerimaSurat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi : 2010101204210009atau lewat 12 (dua belas) hari dari jangka waktu yang seharusnya yang1ditentukan oleh Pasal 88 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak;Bahwa oleh karena itu, maka Pengadilan Pajak telah terbukti dengan nyatanyatatelah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku (contra legem

Banding) tidak dapatdibuktikan kebenarannya;Bahwa berdasarkan faktafakta hukum (fundamentum petendi) tersebut di atassecara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyatanyata bahwaMajelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan faktafakta yang terungkapdi persidangan, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim padapemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyatanyata telah salah dankeliru serta tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku (contra legem

Pasal 9 ayat (1) huruf e UndangUndang PPh;Bahwa berdasarkan faktafakta hukum (fundamentum petendi) tersebutdi atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyatanyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan faktafakta yang terungkap di persidangan, sehingga pertimbangan dan amarputusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di1Pengadilan Pajak nyatanyata telah salah dan keliru serta tidak sesuaidengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku (contra legem

ketentuan Pasal 9 ayat (2) UndangUndang PPh;Bahwa berdasarkan faktafakta hukum (fundamentum petendi) tersebut di atassecara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyatanyata bahwaMajelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan faktafakta yang terungkapdi persidangan, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim padapemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyatanyata telah salah dankeliru serta tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku (contra legem

yang keliru dan telah mengabaikan faktafakta hukum (rechtsfeit) danperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaanBanding di Pengadilan Pajak atau setidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafanbaik berupa error facti maupun error juris dalam membuat pertimbanganpertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasarhukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yangnyatanyata tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan (contra legem

Putusan Nomor 605 /B/PK/PJK/2013Kembali (Semula Terbanding) atas sengketa banding di Pengadilan Pajak nyatanyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku (contra legem), khususnya dalam bidangperpajakan terkait koreksi Pembelian Logs sebesar Rp69.034.510.423,00, makaPutusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.32536/PP/M.I/15/2011 tanggal 11 Juli2011 tersebut harus dibatalkan.A.1.2.

fundamentum petendi) tersebut di atassecara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyatanyata bahwaMajelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara a quo tidakberdasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) atas sengketa banding di PengadilanPajak nyatanyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku (contra legem

Putusan Nomor 605 /B/PK/PJK/2013Pajak nyatanyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku (contra legem), knususnya dalambidang perpajakan' terkait koreksi biaya grader balok sebesarRp.237.162.750,00, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.32536/PP/M.1/15/2011 tanggal 11 Juli 2011 tersebut harus dibatalkan.A.1.5.

Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor :Put.22472/PP/M.11/15/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut harus dibatalkan demi hukum,karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan Putusan Pengadilan Put.22472/PP/M.II/15/2010 tanggal 4 Maret 2010 tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku (contra legem).B.

Gaji dan Tunjangan Site, sebesar Rp 135.286.555,00.QaBahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca,memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22472/PP/M. 11/15/2010tanggal 4 Maret 2010, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusanPengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang tidak tepat sehinggamenghasilkan putusan yang nyatanyata tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku (contra legem), antara lain terhadap pertimbangan

Luar Usaha yang berasal dari biaya Beban Bunga CashPooling, sebesar Rp 2.378.235.562,00.Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca,memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.22472/PP/M. 11/15/2010tanggal 4 Maret 2010, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atasputusanPengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang tidak tepatsehingga menghasilkan putusan yang nyatanyata tidak sesuai dengan peraturanperundang undangan yang berlaku (contra legem

Putusan Nomor 46/B/PK/PJK/2013pula telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku (contra legem).12 Bahwa oleh karena itu, demi adanya kepastian hukum (rechtszekerheid), khususnyadalam bidang perpajakan di Indonesia, maka sudah sepatutnyalah pertimbangan dan amarputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah membatalkan sebagian koreksiPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap terhadap Penghasilan dari LuarUsaha Termohon Peninjauan Kembali

dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telahmembatalkan sebagian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)terhadap Pengurang Penghasilan Bruto Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tersebut, adalah merupakan pertimbangan dan kesimpulan yangsalah dan keliru, yang secara nyatanyata telah tidak sesuai dengan azas pembuktian dansecara nyatanyata pula telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku (contra legem

Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yangmemeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbuktidengan nyatanyata telah melakukan perbuatan yang melanggarketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku (contra legem)dengan memutus sengketa banding dimaksud dengan melewati jangkawaktu yang seharusnya yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 81 ayat(1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajakbeserta Penjelasannya;10.

Putusan Nomor 94 /B/PK/PJK/201 4Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor :Put.29318/PP/M. 1/15/2011 tanggal 21 Februari 2011, maka dengan inimenyatakan sangatkeberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut,karena terdapat ketentuan formal yang nyatanyata tidak sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku (contra legem), sehinggaPutusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.29318/PP/M. 1/15/2011 tanggal21 Februari 2011

Bahwa oleh karena itu, maka Pengadilan Pajak telah terbukti dengannyatanyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku (contra legem) denganmengirimkan salinan putusan kepada Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) sebagai para pihak dalam perkara a quo lebih dari30 (tiga puluh) hari sejak putusan Pengadilan Pajak diucapkansebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) UndangundangNomor 14 Tahun 2002'tentang Pengadilan Pajak;7.

Putusan Nomor 94 /B/PK/PJK/201 4Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor :Put.29318/PP/M. 1/15/2011 Tanggal 21 Februari 2011, maka dengan inimenyatakan sangatkeberatan atas putusan Pengadilan Pajak ters ebut,karena terdapat pertimbangan hukum yang nyatanyata tidak sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku (contra legem),sehingga Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.29318/PP/M.1/15/2011 Tanggal 21 Februari

tersebutdi atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyatanyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta fakta yang terungkap di persidangan dan dasardasar hukumperpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amarputusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan MajelisHakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyatanyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku (contra legem

Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksadan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyatanyata telahmelakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku (contra legem) dengan memutus sengketa banding dimaksuddenganmelewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 81ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajakbeserta Penjelasannya ;10.Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan

Sehingga oleh karenanya, PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.22824/PP/M.VI/15/2010 tanggal 24 Maret 2010tersebut harus dibatalkan demi hukum, karena telah terbukti secara sah danmeyakinkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22824/PP/M.VI/15/2010tanggal 24 Maret 2010 tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku (contra legem) ;B.

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca,memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22824/PP/MVI/15/2010 tanggal 24 Maret 2010, maka dengan ini menyatakan sangatkeberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukumyang tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang nyatanyata tidak sesuaidengan peraturan perundang undangan yang berlaku (contra legem), antara lainterhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan sebagai berikut ;Halaman

Pajak yangtelah membatalkan sebagian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) atas Kredit Pajak PPh Badan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) sebesar Rp 17.279.247,00 dari total koreksi sebesarRp 21.009.425,00 tersebut, adalah merupakan pertimbangan dan kesimpulanyang salah dan keliru, yang secara nyatanyata telah tidak sesuai dengan azaspembuktian dan secaranyatanyata pula telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku (contra legem

telahmengabaikan faktafakta hukum (rechisfeit) dan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di PengadilanPajak (tegenbewijs) atau setidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan baikberupa error facti maupun error juris dalam membuat pertimbanganpertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasarhukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusanyang nyatanyata tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku (contra legem

.28403IPPM.iI/13/2011tanggal 11 Januari 2011 tidak memenuhi Pasal 88 ayat (1) UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak:1.Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.28403/PP/M.1 1/13/2011 tanggal 11 Januari 2011, maka dengan inimenyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut,karena terdapat ketentuan formal yang nyatanyata tidak sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku (contra legem

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)yaitu pada tanggal 14 Februari 2011 sesuai Tanda Terima Surat TPSTDirektorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi: 2011021407160003 ataulewat 4 (empat) hari dari jangka waktu yang seharusnya yangditentukan oleh Pasal 88 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak;Bahwa oleh karena itu, maka Pengadilan Pajak telah terbukti dengannyatanyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku (contra legem

) tersebutdi atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyatanyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan faktafakta yang terungkap di persidangan dan dasardasar hukumperpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amarputusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan MajelisHakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyatanyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku (contra legem

Putusan No.336/Padt.G/2018/PTA.Smgdan Termohon menikah (vide : jawaban angka 19), anomali peran dankewajiban tersebut itulah yang mendorong Majelis Hakim tingkat bandinguntuk mengambil sikap ius contra legem terhadap pemahaman Pasal 97Kompilasi Hukum Islam, dengan memberikan bagian Termohon lebihbesar dari bagian Pemohon ;Pasca diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam, Sakralitas Pasal 97Kompilasi Hukum Islam memudar, diskurus prosentase pembagian hartabersama berkepanjangan.

Dan sekarang terlalu banyak contoh, dimanapraktisi hukum mensikapi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut denganius contra legem dalam menangani kasuskasus yang terjadi anomali peransuami istri dalam rumah tangga. Perkara Peradilan Agama Bukit TinggiNomor 278/Pdt.G/2005/PA.Bkt memutuskan pembagian harta bersama 1%dan %. Perkara Pengadilan Agama Mojokerto, Nomor 0521/Pdt.G/2013/PA.Mr memutuskan harta bersama dibagi 1/3 untuk suami dan 2/3untuk istri.

Bahkan perkara gugatan harta bersama yang masuk diPengadilan Agama Mojokerto ratarata diputus dengan penerapan asas iuscontra legem, karena fokus pada rasa keadilan, dengan cara membagiharta bersama secara objektif proporsional. (Vide : Ahmad lbrahim,Penerapan asas ius kontra legem dalam pembagian harta bersama diPengadilan Agama Mojokerto, 2016, halaman 5).

hukum yang keliru dan telah mengabaikan faktafakta hukum(rechtsfeit) dan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakudalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaktidaknya telahmembuat suatu kekhilafan baik berupa error facti maupun error juris dalammembuat pertimbanganpertimbangan hukumnya, sehingga pertimbanganhukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepatserta menghasilkan putusan yang nyatanyata tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan (contra legem

Putusan Nomor 188/B/PK/PJK/2015tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku (contra legem), knususnya dalam bidang perpajakan;C.

Putusan Nomor 188/B/PK/PJK/2015Pajak nyatanyata telah salah dan keliru serta tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku (contra legem), khususnyadalam bidang perpajakan;C.5.

keseluruhan telahmembuktikan secara jelas dan nyatanyata bahwa MajelisHakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara a quotidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak berdasarkanhasilpenilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amarputusan Majelis Hakim pada Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) sengketa banding di PengadilanPajak nyatanyata telah salah dan keliru serta tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku (contra legem

keseluruhan telah membuktikansecara jelas dan nyatanyata bahwa Majelis HakimPengadilan Pajak telah memutus perkara a quo tidakberdasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasilpenilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amarputusan Majelis Hakim pada Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) sengketa banding di PengadilanPajak nyatanyata telah salah dan keliru serta tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku (contra legem

Putusan Nomor 492 /B/PK/PJK/2013peraturan perundangundangan yang berlaku (contra legem), khususnyaperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 24326/PP/M.XIl/99/2010yang telah diputus pada tanggal 14 Januari 2010 dan yang putusannyatersebut diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada tanggal24 Juni 2010, yang amar putusannya berbunyi.

Tentang Pengadilan Pajak, sehingga Telah CacatHukum (Juridisch Gebrek)a1.a29.3Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat)membaca. memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put. 24326/PP/M.XIlV/99/2010 tanggal 24 Juni 2010, maka dengan inimenyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajaktersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepatsehingga menghasilkan putusan yang nyatanyata tidak sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku (contra legem

langsung salinanPutusan Pengadilan Pajak tersebut kepada Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) yaitu pada tanggal 29 Juli 2010 sesuaiTanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak NomorRegistrasi: 2010072900450001 atau lewat 6 (enam) hari dari jangkawaktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 88 ayat (1) UU PP;Bahwa oleh karena itu, maka Pengadilan Pajak telah terbukti dengannyatanyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku (contra legem

faktafakta hukum (fundamentumpetendi) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secarajelas dan nyatanyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telahmengabaikan faktafakta dan dasardasar hukum perpajakan yang berlakudalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehinggapertimbangan dar amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketagugatan di Pengadilan Pajak nyatanyata telah salah dan keliru serta tidaksesuail dengan ketentuan peraturar perundangundangan yang berlaku(contra legem

contra legem,# # 4 ? ? !! 1 FE # "PP 6 # GA # 4 # 8 848 #& 9oleoleoleVoluntair &voluntair(inkracht van gewijsde)(inkracht van gewijsde);+ # 5 Boleole& 9%Voluntair &) $+ # 5/+* *% )++ 52*+! &&3) 1 4 ) )9 +) $ ) 14)+ &1, O< 2it7

mengabaikanfaktafakta hukum (rechtsfeit) dan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (tegenbewijs) atau setidaktidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa error facti maupun error jurisdalam membuat pertimbanganpertimbangan hukumnya, sehingga pertimbanganhukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat sertamenghasilkan putusan yang nyatanyata tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku (contra legem

petendi) tersebut di atassecara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyatanyata bahwaMajelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan faktafakta yang terungkap dipersidangan dan dasardasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amarpertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amarputusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajaknyatanyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku (contra legem

petendi) tersebut di atassecara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyatanyata bahwa MajelisHakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan faktafakta yang terungkap dipersidangan dan dasardasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amarpertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amarputusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajaknyatanyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku (contra legem

petendi) tersebut di atassecara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyatanyata bahwaMajelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan faktafakta yang terungkapdi persidangan dan dasardasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amarpertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amarputusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajaknyatanyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku (contra legem

& 88 & ( ' & 88 & ( r' 5 @gu ;" 8' " & 88 & (8923 #we)1 5 " "taqnin alahkam 2 6 r "( , rN7 4q9 4" 44 "maqashid alsyariah, hifzh almal 24 " 4r 3 hifzh alnasal 24 " 4 30, "5 q 5: 6 5 ; "4) @14 yukallif Allah nafsan illaiktasabat 2 53C0WalJam alJawamimashlahah F4C+, M 4 "Anwa* alFurfigq, F WY 4 ( ':contra legem,4wusaha lahd ma kasabat wa alaiha ma1istihsan 2 " f 4Buddl an aldalil ila aladah li alshahih F G4! M4 474Anwar alBurfq fiuw 1 Rr !

Putusan Nomor 137/B/PK/PJK/2013maupun error juris dalam membuat pertimbanganpertimbangan hukumnya,sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telahdigunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yangnyatanyata tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku (contra legem), khususnya peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku, dengan dalildalil dan alasanalasan hukumsebagai berikut:A.

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.24717/PP/M.1X/15/2010 tanggal 15 Juli 2010, maka dengan inimenyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajaktersebut, karena terdapat ketentuan formal yang tidak dipenuhi,sehingga menghasilkan putusan yang tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku (contra legem), khususnyaperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku, sehinggaPutusan Pengadilan

Bahwa oleh karena itu, maka Pengadilan Pajak telah terbukti dengannyatanyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku (contra legem) denganmengirimkan salinan putusan kepada Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) sebagai para pihak dalam perkara a quo lebihHalaman 11 dari 19 halaman.

petendi)tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelasdan nyatanyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telahmengabaikan faktafakta yang terungkap di persidangan dandasardasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amarpertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehinggapertimbangan dan amar Putusan Majelis Hakim pada pemeriksaansengketa banding di Pengadilan Pajak nyatanyata telah salah dankeliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku (contra legem