Ditemukan 8 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 13-06-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PT SAMARINDA Nomor 35 /PDT/2011/PT.KT SMDA
Tanggal 13 Juni 2011 — LUKNAR HAMDANI,dkk VS BUPATI KUTAI KARTANEGARA
5540
  • LUKNAR HAMDANI,dkkVSBUPATI KUTAI KARTANEGARA
    LUKNAR HAMDANI, Warga NegeraIndonesia bertindak untuk danatas nama ALIANSI TENAGA TIDAKTETAP (T3D) KUTAI KARTANEGARA(ATK) yang beralamat di JalanJelawat Nomor 14 KotaTenggarong Provinsi KalimantanTimur, dan ;2. MUHAMMAD HUSNI FARUDDIN, WargaNegara Indonesia bertindakuntuk dan atas nama ALIANSIGURU SWASTA KUTAI KARTANEGARA(AGS) yang beralamat di JalanKH. Akhmad Mukhsin Nomor 83Kota Tenggarong ProvinsiKalimantan Timur,Gan fe 2He sme 2 =3.
Putus : 21-06-2013 — Upload : 02-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2612 K/Pdt/2012
Tanggal 21 Juni 2013 — PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI DALAM NEGERI DI JAKARTA Cq. GUBERNUR KEPALA PEMERINTAHAN PROPINSI KALIMANTAN TIMUR di SAMARINDA. Cq. WALIKOTA KOTA SAMARINDA vs HJ. AISYAH,
5842 Berkekuatan Hukum Tetap
  • HAFINI Hu. tidaklah bersesuaian denganketerangan yang disampaikan oleh Saksi Penggugat Lainnya yangbernama LUKNAR NASUTION, terkait dengan masalah PersilTanah mana yang telah dibebaskan dan yang Persil Tanahmana yang tidak jadi dibebaskan.
    Apabiladigambarkan hasilnya maka didapati kesimpulan yang salingberbeda sebagai berikut : Menurut LUKNAR NASUTION Menurut M. HAFINIHJ. Hal. 19 dari 27 hal. Put.
    HAFINI HJ yangdulunya hanya bertugas sebagai Petugas Lapangan / Juru Ukur ProyekPSDF Tahun 1974 atau pun dari Saksi LUKNAR NASUTION yangdulunya hanya bertugas sebagai Anggota Tim Pembebasan TanahHal. 24 dari 27 hal. Put.
Putus : 03-08-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 PK/Pdt/2016
Tanggal 3 Agustus 2016 — PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI di JAKARTA Cq. GUBERNUR KEPALA PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR di SAMARINDA Cq. WALIKOTA KOTA SAMARINDA, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali VS 1. Hj. AISYAH, sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT di JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR di SAMARINDA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali;
7034 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Luknar Nasution, mantan Kepala Badan PertanahanNasional Samarinda (pensiun) dalam keterangannya, yang tertuang dalamPernyataannya Nomor 5 Akta Notaris Rudiansyah, S.H., M.Kn., (Bukti PIll,PIlla) bahwa Lokasi B tidak jadi dibebaskan, berarti tanah/lanan belumganti rugi kKepada para pemilik lahan, termasuk tanah milik Penggugat;Bahwa senada dengan keterangannya Sdr. Luknar Nasution ad. 6 di atas,maka Sdr. Hafinie.
    yang melanggarhukum oleh pejabat/penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) yangmendatangkan kerugian bagi Pengugat;Bahwa Penggugat telah berusaha guna mendapatkan penyelesaian secaramusyawarah, namun sama sekali tidak mendapat tanggapan Tergugat ,maka terpaksa persoalan tersebut, Penggugat bawa melalui jalur hukum/Pengadilan Negeri sekarang ini, guna mendapatkan penyelesiaan yangcepat, tepat, benar dan adil;Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan bukti nyata dan kuat ditambahdengan keterangan saksisaksi: Luknar
Register : 24-10-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 147/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 5 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat : MISNIATY
Terbanding/Tergugat I : H.THAMRIN AD,SH
Terbanding/Tergugat II : DInas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8148
  • Luknar Nasution) juga terlinat tidak sesuai /tidak identik dengantanda tangan Drs H.
    Luknar Nasutian yang umumnya,dan penerbitanSertipikat Hak Milik yang diterbitkan pada tanggal 5 Juli 1990 bersamandengan Surat Ukur yang dibuat pada tanggal 5 Juli 1990, dimana hal ini tidaklazim terjadi dalam pemberian Sertipikat Hak Milik terhadap seseorang,karena untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik harus dilakukan pengumumanterlebih dahulu paling tidak tiga bulan setelah dilakukannya pengumpulandata pisik dilapangan sebelum diterbitkannya Sertipikat Hak Milik tersebut,dimana dalam pengumpulan
    Luknar Nasution umumnya.5. Bahwa selain itu Sertifikat Hak Milik No. 287 diterbitkan tanggal 5 Juli 1990;demikian juga Surat Ukurnya juga dibuat pada tanggal 5 Juli 1990. pada halmenurut ketentuan undangundang bahwa sebelum sebuah sertifikatditerbitkan harus didahului dengan pengumuman sekurangkurangnyaselama 3 (tiga) bulan sebelumnya. Jadi harus didahului dengan pengumpulandata fisik lagangan dengan mengikut sertakan pemilik tanh yang berbatasan.6.
Register : 10-03-2016 — Putus : 26-04-2016 — Upload : 28-05-2020
Putusan PA SIMALUNGUN Nomor 0126/Pdt.G/2016/PA.Sim
Tanggal 26 April 2016 — Penggugat melawan Tergugat
1710
  • PUTUSANNomor 126/Pdt.G/2016/PA.Sim, DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Simalungun yang imemeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara CeraiGugat antara:Devi Dian Haryanti Bini Dod) Hendario Luknar Iii CUT RE ee trIslam, pendidikan SMA, pekerjaan lbu Rumah Tangga,tempat kediaman di RUERRUEEE eeSSIES TS = OST ee crore Eder)Meeienmeinelnemn. sebagai Penggugat;Melawan:eeleneenImenEmims, Umur 44 tahun,
Register : 22-02-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 17-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 25/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 2 April 2019 — Pembanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta Cq. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda Cq. Walikota Samarinda Diwakili Oleh : ASRAN YUNISRAN, SE., SH.
Terbanding/Penggugat I : YUDHI TABRANI Bin H. ARDI
Terbanding/Penggugat II : MISRANSYAH Bin H. ARDI
Turut Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda Cq.Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda
135105
  • Bahwa oleh Tergugat saat itu, tanah seluas + 53.257 M2 ( sekitar 5,3 Ha )yang dahulu letaknya disebut Jalan Samarinda Tenggarong RT.01,Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang dan sekarangdikenal dengan Jalan Cipto Mangunkusumo, rencananya akan dijadikanTerminal Pembangunan dan Pelabuhan PSDF yang terdiri dari 2 (dua) lokasiyaitu Lokasi A dan Lokasi B;Lokasi A : Lokasi yang letaknya ditepi sungai Mahakam;Lokasi B : Lokasi yang sebelah darat/berhadapan dengan lokasi A;Bahwa menurut Bapak LUKNAR
    NASUTION mantan Kepala BadanPertanahan Nasional Samarinda dalam keterangannya yang tertuang dalamPernyataannya No. 5 tertanggal 29 Oktober 2007, Akta Notaris RUDIANSYAH,SH,.MKN menyatakan bahwa lokasi B tidak jadi dibebaskan, karenanya tanahatau lahan tersebut belum ada yang diganti rugi oleh Tergugat kepada parapemilik lahan termasuk tanah milik orangtua Para Penggugat;Bahwa senada dengan keterangan Bapak LUKNAR NASUTION diatas, makaBapak M.HAFINE H.J.
Register : 10-06-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN TENGGARONG Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Trg
Tanggal 11 Agustus 2020 — MUHAMMAD AMBULANI Bin SAFI'I
1108
  • Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (Tiga) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya kecuali saksi Muhammad Dzaky, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Saksi ke-1 (satu) LUKNAR HAMDANI Bin ACHMAD MIDHAN- Bahwa
    UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintasdan Angkutan Jalan.Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwamenyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan(Eksepsi);Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, PenuntutUmum di persidangan telah mengajukan 3 (Tiga) orang Saksi yang masingmasingtelah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya kecualisaksi Muhammad Dzaky, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Saksi ke1 (satu) LUKNAR
Putus : 29-04-2015 — Upload : 10-11-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 10/Pdt.G/2014/PN.TGT
Tanggal 29 April 2015 — - HADIAN NOOR - PT. KIDECO JAYA AGUNG
11645
  • Saksi LUKNAR : Bahwa saksi adalah pensiunan PNS BPWN/ Kantor Agraria TanahGrogot dan terakhir menjabat sebagai Kepala Kantor Agrariapada tahun 1989; Bahwa saksi mengetahui sekitar tahun 1982 sampai 1989 adapembebasan tanam tumbun di daerah Lolo dan di daerah Legai; Bahwa untuk daerah Lolo saksi diberitahu oleh anggota saksi danuntuk di Legai saksi langsung turun ke lapangan; Bahwa saksi ke Legai saat itu dalam rangka pembukaan jalurbatu bara ke tanah merah;Nomor 10/Pdt.G/2014/PN.TGTLembar ke 47 dari