Ditemukan 2 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 25-02-2021 — Upload : 01-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 63 K/Pid.Sus/2021
Tanggal 25 Februari 2021 — ALFIYAH NIMAH binti MANSRUN;
231135 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ALFIYAH NIMAH binti MANSRUN;
Putus : 07-06-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71 K/Pid. Sus/2012
Tanggal 7 Juni 2012 —
2515 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PIRDADI MANSRUN selaku KepalaKecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2008 sampaidengan tahun 2009 berdasarkan SK Bupati Kutai Timur, No. 821/041/BKDMUT/III/2008, tanggal O06 Maret 2008, pada tanggal yang tidak dapat ditentukan lagisecara pasti antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 atau setidaktidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2008 sampaidengan tahun 2009, bertempat di Kantor Kecamatan Sangatta Utara, KabupatenKutai Timur, atau setidaktidaknya di suatu
    PIRDADI MANSRUN pada tahun 2008berdasarkan SK Bupati Kutai Timur, No. 821/041/BKDMUT/III/2008, tanggal6 Maret 2008 diangkat menjadi Camat Sangatta Utara. Selaku Camat SangattaUtara Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa mempunyai wewenang untukmelegalisasi dan atau menandatangani Surat Keterangan Pelepasan AtasTanah (SKPAT). Bahwa dalam melaksanakan tugasnya Terdakwa dibantu olehbeberapa orang stafnya.
    PIRDADI MANSRUN selaku KepalaKecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2008 sampaidengan tahun 2009, pada tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pastiantara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 atau setidaktidaknya pada suatuwaktu yang masih termasuk dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009,bertempat di Kantor Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, atausetidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Sangatta, Pegawai
    PIRDADI MANSRUN pada tahun 2008berdasarkan SK Bupati Kutai Timur, No. 821/ 041/ BKDMUT/ III/ 2008, tanggal6 Maret 2008 diangkat menjadi Camat Sangatta Utara. Selaku Camat SangattaUtara Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa mempunyai wewenang untukmelegalisasi dan atau menandatangani Surat Keterangan Pelepasan AtasTanah (SKPAT). Bahwa dalam melaksanakan tugasnya Terdakwa dibantu olehHal. 3 dari 12 hal. Put. No. 71 K/Pid.
    PIRDADI MANSRUN melakukan pungutan sejumlahuang untuk biaya kepengurusan SPKAT, pungutan uang tersebut denganalasan untuk biaya administrasi biaya tanda tangan camat. Padahal dalamproses kepengurusan SPKAT tidak ada pemungutan biaya dan perbuatanTerdakwa dalam melakukan pemungutan biaya kepengurusan SPKAT tersebuttidak ada dasar hukumnya. Bahwa penerimaan uang tersebut masih adahubungannya dengan jabatan Drs. H.