. ; MARTERI BINGA ; TANDUNG

Gugatan Penggugat Nebis In Idem;Bahwa, gugatan Penggugat harus dinyatakan Nebis in idem karenamasalah ini telah diperkarakan sebelumnya di Pengadilan AgamaPinrang dengan Nomor perkara 846/Pdt.G/2016/PA.Prg, yang telahdiputus pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 dan putusan tersebuttelah berkekuatan hukum tetap, dimana dalam perkara sebelumnyadengan perkara sekarang menyangkut pihak yang sama, objek yangsama dan marteri pokok yang sama, sehingga perkara ini tidak dapatdiperiksa kembali dan hal

Atas hal tersebut Perjanjian Kerjasama antara PanitiaPengisian Perangkat Desa Bunderan dengan PUSKAKESSOS FISIP UI batal demi hukum; Bahwa alasan dasar gugatan Penggugat tersebut yangberkaitan; a) Subyek hukum Pernanjian Kerasama (LegalStanding);b) Waktu dan Tempat dilakukan perjanjian Kerjasama(teknispelaksanaan), 7722bukan marteri dari PERDA Kabupaten Demak Nomor 1 tahun2018 Pasal 20 ayat 1,2,3 dan 4 tentang Teknik Kerjasama,sehingga bukan merupakan esensi yuridis yang menjadikewenangan dari Pengadilan

memenuhikriteria kKompetensi atas: 1) Berasal dari lingkungan perguruan tinggi yang memilikiProgram Studi Ilmu Politik, ilmu Pemerintahan atau IlmuAdminisrtrasi Negara dengan status akreditasi minimal B dan,2) Perguruan tinggi yang memiliki bidang kajian khususmengenai Pedesaan dan PemerintahanBahwa alasan dasar gugatan Penggugat tersebut yangmempermasalahkan berkaitan Legal standing peranjian Keryasamamaupun teknis pelaksanaan penandatanganan perjanjian Kerjasamamerupakan ranah Keperdataan, diluar marteri

Atas hal tersebut Perjanjian Kerjasama antara PanitiaPengisian Perangkat Desa Bunderan dengan PUSKAKESSOS FISIP UI batal demi hukum; Halaman 15 dari 57 halaman Putusan Nomor : 151/G/2018/PTUN.Smg.Bahwa alasan dasar gugatan Penggugat tersebut yang berkaitan :a) Subyek hukum Penanjian Kerjasama (LegalStanding);b) Waktu dan Tempat dilakukan perjanjian Kerjasama(teknisPelakSanaaNn) ; on nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nen nnnnnbukan marteri dari PERDA Kabupaten Demak Nomor 1 tahun2018 Pasal 20 ayat 1,2,3 dan

memenuhi kriteriakompetensi atas : 1) Berasal dari lingkungan perguruan tinggi yang memilikiProgram Studi Ilmu Politik, ilmu Pemerintahan atau IlmuAdminisrtrasi Negara dengan status akreditasi minimal B2) Perguruan tinggi yang memiliki bidang kajian khususmengenai Pedesaan dan PemerintahanBahwa alasan dasar gugatan Penggugat tersebut yangmempermasalahkan berkaitan Legal standing peranjian Kerjasamamaupun teknis pelaksanaan penandatanganan perjanjian Kerjasamamerupakan ranah Keperdataan, diluar marteri

Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat.Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan replik pada pokoknya adalahsebagai berikut :i,Penggugat tidak membantah antara Penggugat dan Tergugat sering kaliterjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2020, danmemang kini telah berpisah sejak bulan Maret 2020.Tergugat sudah tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin, bahwapada point 3 Tergugat masih memberikan nafkah berupa marteri untukperawatan anaknya , namun tanggungjawab seorang suami

pemiayaankonsumen Nomor : 9018827286/PK/02/12 tanggal 17 Februari 2012 adalah batal demihukum ;Menimbang, bahwa oelh karena penggugat berhasil membuktikan gugatannyadan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada penggugat dengancara melakukan penarikan paksa kendaraan yang menjadi objek jaminan fiducia tanpamelalui prosedur hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 sampaidengan pasal 15 undang undang No ; 42 tahun 1999 tentang jaminan fiducia, dan tidakmempengaruhi mengenai marteri

Atas hal tersebut Perjanjian Kerjasama antara PanitiaPengisian Perangkat Desa Bunderan dengan PUSKAKESSOS FISIP UI batal demi hukum; Halaman 21 dari 61 halaman Putusan Nomor : 168/G/2018/PTUN.Smg.Bahwa alasan dasar gugatan Penggugat tersebut yang berkaitana) Subyek hukum Penanjian Kerjasama (LegalStanding); b) Waktu dan Tempat dilakukan perjanjian Kerjasama(teknispelaksanaan); 222 nnn nnn nn nnnbukan marteri dari PERDA Kabupaten Demak Nomor 1 tahun2018 Pasal 20 ayat 1, 2, 3 dan 4 tentang Teknik Kerjasama

Kepala Kota Banda Aceh ;Bahwa dengan demikian isi dan materi dari Akta Hibah No.122/2008tanggal 24 April 2008 tersebut adalah murni merupakan perbuatanHafsah, Marzuki (ic.Targugat ), Tergugat Ill MS (ic Tergugat Ill) danRizu Fahmi (ic.Tergugat Il) yang diminta oleh Hafsah, Marzuki(ic.Tergugat I), Tergugat IILMS (ic.Tergugat Ill) dan Rizu Fahmi(ic.Tergugat Il) untuk dituangkan ke dalam Akta Notaris dan TergugatIV adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Aktatersebut ;Bahwa meskipun isi dan marteri

Legal Standing Pemohon Dalam Mengajukan Permohonan Pembatalan PutusanArbitrase.No.207 K/PHI/2006 .Sebelum menguraikan marteri perkara, maka terlebih dahulu Pemohon menguraikanLegal Standing atau kapasitas hukum Pemohon dalam mengajukan PermohonanPembatalan Putusan Arbitrase, sebagai berikut:1 Bahwa berdasarkan Pasal 70 UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 tentangArbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan bahwa:"Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonanpembatalan