GibbonRaja Gukguk (disidangakan terpisah) sejak bulan April 1999 sampai denganbulan Oktober 1999 atau setidaktidaknya pada waktu tertentu dalam tahun1999, bertempat di kantor Sosial Politik Pemerintah Daerah Tingkat IlKabupaten Dairi di Jalan Sisingamangaraja Sidikalang Kecamatan SidikalangKabupaten Dairi atau setidaktidaknya pada tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang melakukan, atau turut melakukandengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri

Menyatakan terdakwa KOTARIA MANALU terbukti bersalah melakukantindak pidana Melakukan, atau turut melakukan dengan melwanhukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain, yang secara langsung dapat merugikan keuangan Negara danatau perekonomian Negera sebagaimana diatur dan diancampidanadalam Pasal 1 ayat (1) huruf a jo Pasal 28 jo Pasal 34 UndangUndang Nomor 3 Tahun 1971 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana jopasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 dalam DakwaanKedua..

No. 1401 K/Pid.Sus/2014Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :191/KMA/SK/X1V2010 tanggal 01 Desember 2010 perihal PengoperasianPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung,Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau. suatu. korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan caracara sebagaiberikut

RONNY WAHYUDI bersama dengan SaksiAchmad Kuntjoro, S.E., MBA., tersebut telah memperkaya korporasi dalamhal ini PT. Optima Kharya Capital Management (PT. OKCM) sebesarRp55.000.000.000,00 (lima puluh lima milyar rupiah) dan memperkayaSaksi Harjono Kesuma sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh limamilyar rupiah) dalam bentuk penyertaan modal di PT. Optima Kharya Mulia(PT. OKM) dan PT. Optima Kharya Capital Securities (PT. OKCS), sehinggamengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini PT.

Dengandemikian setiap perobuatan yang menyimpang terhadap penggunaandan pengelolaan Keuangan Negara sehingga dapat dikualifikasikansebagai perbuatan merugikan Keuangan Negara atau dapatmerugikan perekonomian Negara dengan memenuhi unsurunsurtindak pidana korupsi, yaitu :1) Adanya perbuatan melawan hukum= atau penyalahgunaanwewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya ;2) Para pihak yang memperkaya diri sendiri, orang lain maupunkorporasi.

., selaku Akuntan Publik, Majelis Hakimberpendapat Penuntut Umum tidak dapat membuktikan nilai uangtersebut dapat dinilai memperkaya diri Terdakwa sendiri ataupunmemperkaya orang lain, yaitu Saksi Stanislaus Openg, akan tetapi lebihtepat nilai uang tersebut dapat memberikan keuntungan bagi diri sendiriatau bagi orang lain;Pertimbangan judex facti tersebut jelas salah, karena jumlah uangsebesar Rp188.527.204,92 (seratus delapan puluh delapan juta limaratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat rupiah

Putusan Nomor 57 K/Pid.Sus/2018digunakan untuk membeli sebuah mobil city car atau untuk membelisekitar 10 (Sepuluh) buah sepeda motor;Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam empat tahun terakhirmengkualifikasikan jumlah uang yang cukup banyak, sehingga dinilaidapat memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.

Berdasarkanpertimbangan tersebut unsur memperkaya diri sendiri terbukti dariperbuatan Terdakwa yang telah mengubah/item pekerjaan tetapi tidakmenyesuaikan anggarannya.Bahwa beradasarkan fakta persidangan, Terdakwa selaku kontraktorpenyedia barang/jasa pengadaan konsitruksi jembatan Tambatan Perahu(JTP) berdasarkan perjanjian kerja (kontrak) Nomor Dis.Kp.059/853/SEK/2011 tanggal 6 Oktober 2011 dengan nilai kontrak sebesarRp573.400.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus riburupiah) jangka

Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut merupakanperbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangannegara sebesar Rp188.527.204,92 (seratus delapan puluh delapan jutalima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat rupiah sembilan puluhdua sen) sesuai hasil pemeriksaan oleh Tim ahli Politeknik NegeriKupang tanggal 16 Agustus 2016, sehingga berdasarkan faktafaktatersebut unsur secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara

Unpersidangan pada hari SENIN tanggal 16 Agustus 2010);Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut UmPersidangan Pengadilan Negeri Surabaya, oleh karemelakukan tindak pidana sebagai berikut :KESATU um diajukan padana telah didakwa Bahwa ia terdakwa SOEGIONO antara bulan Mei 19tahun 2000 atau setidaktidaknya pada waktu lain aSampai dengan tahun 2000 bertempat di KelurahanJambangan, Kota Surabaya atau setidaktidaknya padamasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negermelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya

dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 atau diantara waktu itu,bertempat di Bungku Kabupaten Morowali Utara atau atau setidaktidaknyapada tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan Surat Keputusan Ketua MahkamahAgung RI Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 bahwaPengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsimeliputi daerah hukum Provinsi Sulawesi Tengah, secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya

No. 91 PK/PID.SUS/2012melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukanperbuatan, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang dalamhal ini Departemen R.I qq.

beradadiKecamatan Biboki Utara, Kecamatan Insana dan Kecamatan Insana Utara,Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaktidaknya pada suatu tempat lainyang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang menyidangkan perkaraKorupsi, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masingmasingmerupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikianrupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya

Uanini Multika Sejahterasebesar Rp. 566.603.200,00 (limaratus enam puluh enam juta enamratus tiga ribu dua ratus rupiah);Bahwa dengan adanyaserangkaian perbuatan yangdilakukan oleh Terdakwa atau yangturut serta dilakukan olehTerdakwa dan adanya perhitunganahli Tavip Widodo, Se,Ak dariPerwakilan BPKP Provinsi NTTtersebut diatas, sehinggakeuangan Negara/keuanganDaerah telah mengalami kerugiandan memperkaya TerdakwaIR.ROBERTUS VINCENSIUS NAILIUselaku Direktur PT.

Uanini Multika Sejahterasebesar Rp. 566.603.200,00 (limaratus enam puluh enam juta enamratus tiga ribu dua ratus rupiah);Bahwa dengan adanyaserangkaian perbuatan yangdilakukan oleh Terdakwa atau yangturut serta dilakukan olehTerdakwa dan adanya perhitungandari Perwakilan BPKP ProvinsiNTT tersebut diatas, sehinggakeuangan Negara/keuanganDaerah telah mengalami kerugiandan memperkaya TerdakwaIR.ROBERTUS VINCENSIUS NAILIUselaku Direktur PT.

Robertus Vincensius Nailiu alias Roby Tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana jikaantara beberapa perbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatanatau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harusdipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara bersamasama,melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara sebagaimana diatur dan diancam pidana

pidanakorupsi termasuk pada diri Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil atau bukanpegawai negeri, baik penyelenggara negara atau pemerintahan maupunTerdakwa sebagai pegawai swasta sebagaimana dimaksud dalam penjelasanPasal 2 UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Bahwa dalam perkara a quo semua unsur unsur rumusan tindak pidanakorupsi Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Tindak Pidana Korupsi telah cukupterpenuhi atau telah terbukti sebagaimana dalam Dakwaan Primair yaitu unsursetiap orang, unsur memperkaya

., dan Sony Aditama(dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari, tanggal, bulan yangtidak dapat diingat lagi, dalam Tahun 2007 atau setidaktidaknya masih dalamtahun 2007, bertempat di Kantor Permukiman dan Prasarana Kota Bengkuluatau di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriBengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili Secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

Nomor : 453 K/Pid.Sus/2012Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu dengankesimpulan yaitu Kantor Kecamatan Kampung Melayu dan Sungai Seruttidak memenuhi syarat K175 dan untuk 8 Kantor Kelurahan tidakmemenuhi syarat K175 sedangkan yang menenuhi syarat K175 yaitu 1(satu) Kantor kelurahan ;Bahwa akibat perbuatan tersebut di atas telah memperkaya diri sendiriatau setidaktidaknya orang lain sehingga merugikan keuangan negara sebesarRp.204.070.000,00 + Rp.1.711.549.277,16, = Rp1.915.819.277,16,

No. 1084 K/Pid/2004Eltari, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, atausetidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Ende, telah melakukan, menyuruh lakukan, atau turutserta melakukan beberapa perbuatan yang masingmasing merupakankejahatan namun ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandangsebagai suatu perbuatan yang berlanjut, secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau

sub b KUHAP, bahwa menurut Majelis Hakim eksepsiPenasihat Hukum Terdakwa sudah menyangkut materi dari suatu dakwaanyang masih perlu dibuktikan lebih lanjut di dalam pemeriksaan perkara ini,maka oleh karena itu eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidakdapat diterima ;Bahwa Pemohon sependapat dengan pertimbangan putusan PengadilanNegeri Ende menyatakan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair,karena dalam pertimbangan Majelis Hakim tidak terpenuhi dan tidak terbuktiunsur melakukan perbuatan memperkaya

Sutomo Nomor 43 Kalabahi Kabupaten Alor atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadiliberdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undangundang Nomor 46 Tahun2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi , secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara yang dilakukan oleh Terdakwa

Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RUSDI DJAFAR, SE. terbukti bersalahmelakukan tindak pidana yang melakukan atau yang turut serta melakukansecara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan Negaraatau perekonomian Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 Ayat (1) jo.

Taufek Al Hidayat selakudirektur Agung Makmur Garmen (penyuplai pakaian dinas) melakukanmark up / penggelembungan harga HPS pakaian dinas linmas dari hargayang sebenarnya sebesar Rp. 424. 600.000,00 harga pakaian dinaikkanmenjadi Rp. 832.321.500,00 untuk 965 set pakaian PDL linmas, denganmaksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi .Bahwa Terdakwa bertanggungjawab atas perbuatan terdakwa a quokarena menyalahgunakan kewenangannya dalam melaksanakan proyektersebut sehingga

mengakibatkan terjadi kerugian keuangan negarasebesar Rp. 309.018.864,00 dan memperkaya Cv.

Oleh karenaPasal 2 ayat (1) UndangUndang No 20 Tahun 2001 berada padadakwaan primair yang harus diperiksa terlebih dahulu maka perbuatanTerdakwa telah terlebih dahulu terjaring Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNo 20 tahun 2001, karena bagian lain juga terpenuhi yaitu kerugianNegara sebesar Rp 518.864.000,00 (lima ratus delapan belas juta delapanratus enam puluh empat ribu rupiah).yang signifikan memperkaya oranglain atau korporasi yaitu CV Bunga Melati /Basonden Peing Baso.2.

., selaku Akuntan Publik, Majelis Hakimberpendapat Penuntut Umum tidak dapat membuktikan nilai uangtersebut dapat dinilai memperkaya diri Terdakwa sendiri ataupunmemperkaya orang lain, yaitu Saksi Muhamad Amin Boleng selakurekanan Direktur CV.

Putusan Nomor 59 K/Pid.Sus/2018Tahun 2011, merupakan jumlah uang yang cukup banyak karena dapatdigunakan untuk membeli sebuah mobil city car atau untuk membelisekitar 10 (Sepuluh) buah sepeda motor;Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam empat tahun terakhirmengkualifikasikan jumlah uang yang cukup banyak, sehingga dinilaidapat memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.

Berdasarkanpertimbangan tersebut unsur memperkaya diri sendiri atau orang lainterbukti dari perbuatan Terdakwa selaku pengawas pelaksanaanpekerjaan kontraktor penyedia barang/jasa pengadaan konstruksiJembatan Tambatan Perahu (JTP) yang tidak melaksanakan pekerjaansesuai dengan bestek/spesifikasi pekerjaan yang diatur dalam kontrak,sehingga berakibat hasil pekerjaan yang menurut umur teknisnyabertahan untuk 5 tahun, ternyata sebelum 5 tahun telah mengalamibanyak kerusakan dan JTP tersebut tidak berfungsi

PerusahaanDaerah Air Minum (PDAM) Lombok Timur berdasarkan Surat Keputusan BupatiLombok Timur Nomor: 821.22/92/EKO/1999 tanggal 17 Maret 1999 danberdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur No.10 Tahun 1997 tanggal 9 Juli1997 diangkat sebagai Direktur Proyek di PDAM Lombok Timur, pada suatuhari dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas, telah melakukan beberapa perbuatan secara berturutturut yangdipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya

bulan Mei 2000 dan bulan Juni 2000 atausetidaktidaknya pada waktuwaktu antara 16 Agustus 1999 sampai denganakhir tahun 2000, bertempat di Kantor PDAM Lombok Timur Jalan PahlawanNo.59 Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Selong, telah melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagaiperbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya

Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi3. Unsur dapat merugikan keuangan Negara;Bahwa terkait dengan alasan yang ke 4 (empat) yang berbunyi : bahwaperbuatan Terdakwa selaku DIRU PDAM yang mengikatkan kontrak denganpihak lain (CV Surya Sakti) untuk mengadakan sambungan rumah dan watermeter sementara disisi lain pihak PDAM masih punya stock barang tersebutsehingga perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum.

/penyalahgunaan wewenang, sehingga memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara Jelasjelas tidakdipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya;Bahwa kuasa hukum Terpidana sangat keberatan dan menolak alasan/pendapat tersebut di atas dengan alasanalasan sebagai berikut:Hal. 29 dari 32 hal. Put.

No. 539 K/Pid.Sus/2017tujuan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain ataukorporasi terhadap unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain AtauSuatu Korporasi, adalah sebagai berikut: Bahwa menurut R.

lain atausuatu korporasi yang sudah kaya bertambah kaya;> Bahwa adanya pengembalian kerugian Negara tidak berartihapusnya atau tidak terbuktinya unsur memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi, adanya pertambahankekayaan semestinya dipandang terjadi pada saat adanyaperbuatan (tindak pidana korupsi) yang dilakukan Terdakwa SWADIpada saat menjabat sebagai Kepala Desa Semunai Tahun 2012, halHal.29 dari 41 hal.

Anggaran Dana Desa (ADD)Tahun Anggaran 2012, dengan menyatakan unsur memperkaya diri sendiri atauorang lain tidak terpenuhi sehingga Judex Facti membebaskan Terdakwa dariPasal 2 Ayat (1) Dakwaan Primair.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkankerugian keuangan Negara sebesar Rp252.138.074,95 (dua ratus limapuluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh empat komasembilan puluh lima rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau korporasi, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi usnurunsur Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001.4.

Bahwa meskipun besar kecilnya uang yang diterima atau diperolehTerdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akibat dari perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa bersamasama denganArnis Febriana (Terdakwa dalam perkara splitsing), unsur memperkaya diriatau orang lain atau suatu korporasi tidaklah harus dinikmati secara fisik,tetapi cukup dengan berada atau diperoleh dalam kekuasaan dan tanggungjawab Terdakwa, maka unsur ini telah cukup terpenuhi atau terbukti.5.

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara;Maka berdasarkan fakta tersebut, perbuatan Terdakwa terbukti merupakanperbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara, sehingga memenuhikualifikasi Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi