• Kaltim Jaya Bara, uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran pinjaman Pa Mentan, dan diperhitungkan dengan Pre lahan Rp. 200,- M3, dengan penerima MENTAN S;

• Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang, dari PT. Kaltim Jaya Bara, uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran pinjaman Pak mentan akan diperhitungkan dengan fee Rp. 200,- / Ton, dengan penerima MENTAN S;
• Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang, dari PT.

  MENTAN SAMUEL Periode 1 November 2016 s/d 31 Oktober 2017, dengan penerima MENTAN S;

• Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang, dari PT. Kaltim Jaya Bara, tgl 06 Desember 2018, senilai Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran pelunasan sesuai Berita Acara Kesepakatan Perhitungan Dana sukarela ke Bapak MENTAN SAMUEL sebesar Rp. 200/MT Periode 1 November s/d 31 Oktober 2018 dari PT.

  KJB No.01/HAA/XII/2018, dengan penerima MENTAN S;

• Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang, dari PT. Kaltim Jaya Bara, tanggal 15 April 2019, senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pinjaman dana Pak Mentan di potong Fee Bagi Hasil, dengan penerima MENTAN S dan foto dokumentasi ;
• Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang, dari PT.

  Kaltim Jaya Bara, tanggal 26 Mei 2019, senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pinjaman dana Pak Mentan di potong Fee Pribadi Rp. 200/MT, dengan penerima MENTAN S dan foto dokumentasi;

• Fotokopi leges kuitansi penyerahan uang, dari PT.

  MENTAN SAMUEL Periode Desember 2018 30 November 2019, dengan penerima MENTAN S;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Penuntut Umum:
MUHAMMAD BAGAS ANGGIT DP, S.H
Terdakwa:
MENTAN SAMUEL Anak Dari Alm. SAMUEL LIAN

• 1. Menyatakan Terdakwa MELKI Als MENDAN Als MENTAN Anak dari AJAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MELKI Als MENDAN Als MENTAN Anak dari AJAN oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 20 (Dua Puluh) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan

  Penuntut Umum:
  MUHAMMAD ISA YEISHANSYAH,S.H
  Terdakwa:
  MELKI MENTAN Alias MENDAN Alias MELKI Anak Dari AJAN

  MENTAN (Terdakwa) ;Bahwa saat itu Saksi Ngang Bid menyampaikan Kalau mama mau tahusi AWE tanya sama MENTAN (Terdakwa) dan setelah itu saksi kemballikerumah ;Bahwa pada tanggal 19 April 2020 sekira jam 12.00 wita saksi menyuruhcucu saksi untuk memanggil Sdr.

  MENTAN (Terdakwa) lya nanti saya datang dan kemudiansaksi kembali pulang kerumah ;Bahwa saat setelan saksi kembali tidak lama kemudian Sdr. MENTAN(Terdakwa) datang;Bahwa saksi menyampaikan sudah berapa hari ini si AWE gak pulang,kalau kamu bersamanya atau kamu sembunyikan atau kemana kasih taumama, selanjutnya Sdr. Mentan (Terdakwa) menjawab saya tidak tahudengan AWE ;Bahwa pada saat itu saksi melihat Sdr.

  MENTAN (Terdakwa) lya nanti saya datang* dan kemudiansaksi kembali pulang kerumah ;Bahwa saat setelah saksi kembali tidak lama kemudian Sdr. MENTAN(Terdakwa) datang;Bahwa saksi menyampaikan sudah berapa hari ini si AWE gak pulang,kalau kamu bersamanya atau kamu sembunyikan atau kemana kasih taumama, selanjutnya Sdr. Mentan (Terdakwa) menjawab saya tidak tahudengan AWE ;Halaman 24 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN. Tjs Bahwa pada saat itu saksi melihat Sdr.

  MENTAN (Terdakwa) dan Sdr. ANTONIUSSIHOMBING selama bekerja di PT. BSS ;Bahwa selanjutnya keesokan harinya Sdr. JONY memerintahkan kepadasaksi mengecek detail absensi Sdr. MENTAN (Terdakwa) terhitungmundur 15 hari mundur dari tanggal 22 April 2020 ;Bahwa selanjutnya setelah saksi memeriksa absensi Sdr. MENTAN(Terdakwa) bahwa selama 3 (tiga) hari sejak tanga; 9 April 2020 sampaidengan tanggal 11 April 2020 Sdr.

• Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun BK 4177 NC, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Shogun BK 4177 NC, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki Shogun BK 4177 NC, dikembalikan kepada saksi korban Mentan Sihotang ;6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

  SURIADI Alias SURI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersediamemberikan keterangan dalam perkara ini ;Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena melakukan pencurian sepedamotor milik saksi korban Mentan Sihotang ;Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksikorban Mentan Sihotang pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 sekira pukul15.00 WIB Di Areal pinggir Sungai Kenang Pasar I Desa Sidoarjo

  Deli Serdang ;Bahwa pada saat saksi korban MENTAN SIHOTANG parker sepeda motortersebut stangnya dalam keadaan terkunci ;Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil (satu) unitsepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu yang dibawaTerdakwa, lalu merusak kunci kontak sepeda motor tersebut denganmenggunakan kunci palsu ;Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2014 sekira pukul11.30 WIB saksi korban MENTAN SIHOTANG mengetahui dari temannyabahwa sepeda motor saksi

  korban MENTAN SIHOTANG telah dijual olehorang yang tidak dikenal, kemudian saksi korban MENTAN SIHOTANGmenyuruh kemanakan saksi korban yang bernama PARDOMUANSIHOTANG Alias PARDO untuk membeli sepeda motor tersebut, dan darisitulah saksi korban MENTAN SIHOTANG ketahui pelakunya adalahTerdakwa bersama adiknya yang bernama saksi SURIADI Alias SURI ;Bahwa saksi SURIADI Alias SURI baru pertama kali mencuri sepeda motor,dan saksi SURIADI Alias SURI mau melakukan pencurian sepeda motor miliksaksi korban

  MENTAN SIHOTANG, karena sebelumnya saksi SURIADIAlias SURI diajak oleh Terdakwa katanya butuh uang sampingan, dandisamping itu saksi SURIADI Alias SURI juga tidak bekerja, maka saksiSURIADI Alias SURI mau saja saat diajak untuk mencuri sepeda motortersebut ;e Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual lagikepada orang lain ;e Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin daripemiliknya ;e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban MENTAN SIHOTANGmengalami

  Deli Serdang, yang pada saat itu saksi korban MENTAN SIHOTANGparkir sepeda motor tersebut stangnya dalam keadaan terkunci ;Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2014sekira pukul 11.30 WIB saksi korban MENTAN SIHOTANG mengetahui daritemannya bahwa sepeda motor saksi korban MENTAN SIHOTANG telah dijual olehorang yang tidak dikenal, kemudian saksi korban MENTAN SIHOTANG menyuruhkemanakan saksi korban yang bernama PARDOMUAN SIHOTANG Alias PARDOuntuk membeli sepeda motor tersebut

• Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MENTAN SAMUEL Anak Dari Alm. SAMUEL LIAN Diwakili Oleh : NOVE YOHANES SUPRAPTO, S.H.
  Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MUHAMMAD BAGAS ANGGIT DP, S.H

• N sedangkan yang benar adalah Anak Laki-laki dari Suami-Istri ; ANYE MENTAN dengan SARAH NYAGANG ;

• Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk mencatatkan pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan pembetulan terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/0846/BUL/99/91 atas nama ANDRY NOVEL SARPRYADI tertanggal 15 Maret

  N sedangkan yang benar adalah Anak Laki-laki dari Suami-Istri ; ANYE MENTAN dengan SARAH NYAGANG ;

• Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) ;

Mdan SARAH.N diperbaiki menjadi ANYE MENTAN dan SARAH NYAGANG ;3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikantersebut pada registerregister Akta tersebut kepada Kantor Dinas KependudukanDan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku;4.

, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P3;Fotocopy Surat Keterangan Kependudukan Nomor6501012007/SURKET/01/020318/0001 atas nama ANDRY NOVEL SARPRYADIyang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenBulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P4 ;Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nnma ANYE MENTAN, sesuai denganaslinya dan diberi tanda P5 ;Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SARAH NYAGANG, sesuaidengan aslinya dan diberitanda P6 ;Penetapan No. 33/Pdt.P

Saksil YONAS Bahwa saksi adalah teman sekampung Pemohon ; Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai lakilaki ; Bahwa ayah Pemohon bernama ANYE MENTAN dan ibu Pemohon bernamaSARAH NYAGANG ;2.

N seharusnya yang benar adalahANYE MENTAN dengan SARAH N YAGANG ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dalam persidangan,diperoleh fakta jenis kelamin Pemohon adalah lakilaki dan nama ayah dan nama ibuPemohon adalah ANYE MENTAN dengan SARAH NYAGANG ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, P4 dan P7 diperoleh fakta bahwajenis kelamin pemohon yang benar adalah lakilaki ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, P3, P5 dan P6 diperoleh faktabahwa nama ayah dan nama ibu Pemohon adalah ANYE MENTAN

N sedangkan yang benar adalah Anak Lakilaki dari SuamiIstri ; ANYE MENTAN dengan SARAH NYAGANG ;4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 291.000,00 (duaratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) ;Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 17 MEI 2018, oleh RISDIANTO,SH.

• ,telah mengajukan Permohonan sebagai berikut : Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Kristen dengan seorang lakilakibernama DING MENTAN di Bulungan pada 20 Juli 1996, sebagaimana dalamkutipan Akta Perkawinan Nomor 6404KW031220100001, yang dikeluarkanoleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah KabupatenBulungan tanggal 03 Desember 2010 ; Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniakan 4 (empat) anak, yaitusebagai berikut : Anak ke1 (satu) Ronaldy, usia 21 tahun Anakan ke2 (dua

  DING MENTAN (Suami Pemohon) Kode Bukti : P2 Kutipan Akta Perkawinan (copy sesuai asli) Kode Bukti : P3 Kutipan Akta Kelahiran (copy sesuai asli) An. MESSIRA (Anak Pemohon) Kode Bukti : P4 Kartu Keluarga (copy sesuai asli) KodeBukti : P5 Surat Kelahiran (copy sesuai asli)An.

  Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 64040111512730003 atas namaDING MENTAN tertanggal 27 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinasdan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberitanda P2;Penetapan Perdata Permohonan Nomor 36/Pat.P/2018/PN Tjs Halaman 3 dari 9Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6404KW031220100001 atasnama tertanggal 3 desember 2010 atasnama DING MENTAN dan IRAWATIAJANG, sesuai dengan aslinya dandiberi tanda P3;Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor

  : 6404LU250920120011 atas namaMESSIRA tertanggal 25 September 2012, sesuai dengan aslinya dan diberitanda P4Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 6404012489070007 tertanggal 19 Mei 2017atas nama Kepala Keluarga DING MENTAN, sesuai dengan aslinya dan diberitanda P5Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor 445/642/RSUDI/V/2018 atas namaMESSIRA. tertanggal 23 Mei 2018, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P6;Menimbang bahwa buktibukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya

  ANIKE MARISSA SARIBahwa Saksi kenal dan bertetangga dengan Pemohon;Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di di Desa Antutan RT.002, KecTanjunG Palas, Kabupaten Bulungan;Bahwa benar Pemohon ke Pengadilan untuk memperbaiki bulan lahir didalam akta Lahir anak Pemohon;Bahwa benar Pemohon sudah menikah dengan seorang pria yang bernamaDING MENTAN;Bahwa benar Pemohon menikah pada tanggal 22 September 2010 di DesaANTUTAN dan Dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 4 (empat Oranganak yang salah satunya

• Pembanding/Penggugat I : Mentan Samuel Diwakili Oleh : Syahrudin, SH.
  Pembanding/Penggugat II : Yusuf Samuel Diwakili Oleh : Syahrudin, SH.
  Pembanding/Penggugat III : Njau Imang Als Pilanjau Diwakili Oleh : Syahrudin, SH.
  Pembanding/Penggugat IV : Sudin Ncau Diwakili Oleh : Syahrudin, SH.
  Pembanding/Penggugat V : Bella Samuel Diwakili Oleh : Syahrudin, SH.
  Pembanding/Penggugat VI : Simson Bawan Diwakili Oleh : Syahrudin, SH.

  Pihak Kedua yaitu: MENTAN SAMUEL yang saat ini Penggugat I; YUSUF SAMUEL yang saat ini Penggugat II; PILAJAU (Kepala Adat) yang saat ini sebagai PenggugatII;Halaman 14 dari 51 hal.

  MENTAN SAMUEL dan Sdr. YUSUFHalaman 41 dari 51 hal.

  MENTAN SAMUEL(Pembanding I/semula Penggugat 1) didalilkan seolaholah sebagai feepribadi dari Terbanding kepada Sdr. MENTAN SAMUEL (PembandingI/semula Penggugat I) yang tidak ada kaitannya dengan perjanjian antaraTerbanding dengan Para Pembanding selaku masyarakat Dusun NyapaIndah, padahal bukti surat tanda T.2/P.08 yang ditandatangani oleh Sdr.MENTAN SAMUEL dan Sdr. YUSUF SAMUEL nyatanyata tertera bahwakapasitas Sdr. MENTAN SAMUEL dan Sdr.

  MENTAN SAMUEL dan Sdr. YUSUF SAMUEL selakuperwakilan masyarakat Dusun Nyapa Indah di Jakarta pada tanggal 27Januari 2014 dan juga telah terealisasi diterima oleh Sdr.

  KALTIM JAYA BARA sebagai PIHAKPERTAMA dengan Penggugat MENTAN SAMUEL sebagai Wakil darimasyarakat RT. 04, 05 dan 06 Dusun Nyapa Indah, Kampung Long Lanuk,Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau dan Penggugat II YUSUFSAMUEL selaku Kuasa Dibawah Tangan dari Mentan Samuel yang secarakolektif sebagai PIHAK KEDUA.Menimbang, bahwa terkait dengan esensi dari gugatan ParaPembanding semula Para Penggugat tersebut diatas telah dibantah olehTerbanding semula Tergugat didalam jawaban dan dupliknya.Menimbang, bahwa

• Perkebunan XXIVXXV(Persero) No.DK.00000/83No.DK MEKEU/83000 tanggal 21 Juni 1983 olehMenteri Pertanian RI telah disetujui dengan diterbitkannya Surat MenteriPertanian Nomor: PL410/658/MENTAN/VII/1983 tanggal 31 Agustus 1983yang ditujukan kepada Menteri Keuangan di Jakarta. (Bukti P4).Bahwa menunjuk Surat Komisaris PT.

  Perkebunan XXIVXXV Nomor:DK.00000/83000 dan DK/MEKEU/83000 tanggal 21 Juni 1983 dan SuratMenteri Pertanian Nomor: PL.410/658/MENTAN/VII/1983 tanggal 31 Agustus1983 perihal Permohonan Pembelian Rumah Dinas PT. Perkebunan XXIVXXV(Persero), maka Menteri Keuangan Republik Indonesia telah menyetujuinyatermasuk permohonan yang diajukan Penggugat rumah Jalan Comal No. 16Hal. 2 dari 11 hal. Put.

  PL.410/658/MENTAN/VIIV/1983tanggal 31 Agustus 1983 dan Surat Menteri Keuangan RI No. S940/MK.011/1984 tanggal 30 Agustus 1984 ;6. Menghukum Tergugat untuk mentaati putusan ini ;7.

  staf inspeksi Perusahaan Negara Perkebunan PNP/PTP Wilayah IV yang telah mengabdi selama lebih 33 tahun, danmenempati rumah dinas yang merupakan perumahan flat (flat woming)sejak tahun 1970, namun saat pensiun Penggugat belum memiliki rumahtinggal ;Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk membeli rumahdinas tersebut ;Bahwa permohonan Penggugat untuk membeli rumah dinas tersebut, telahdisetujui oleh Menteri Pertanian Rl, dengan diterbitkannya Surat MenteriPertanian, Nomor : PL. 410/658/MENTAN

  PL.410/658/MENTAN/VIIV1983tanggal 31 Agustus 1983 dan Surat Menteri Keuangan RI No. S940/MK.011/1984 tanggal 30 Agustus 1984 ;4. Menetapkan Penggugat untuk melunasi pembayaran pembelian rumah dinastersebut di Jalan Comal 16 (16 A bawah) Surabaya, dalam jangka waktuselama 1 (satu) tahun sebesar Rp.209.992.000, (dua ratus sembilan jutasembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), terhitung sejakHal. 10 dari 11 hal. Put.

• dalamrincian kegiatan yang akan dilakukan oleh para pelaku sesuai fungsinya yangmeliputi kegiatan tanam, penyediaan bibit, pupuk, penanaman, pemeliharaansampai pengelolaan hasil dan pemasaran, yang pada akhirnya dilakukanpembagian hasilkesepakatan;(bagihasil)berupa gula secara proporsionalsesuaiBahwa kerjasama antara petani dan pabrik gula diatur melalui Inpres Nomor 9Tahun 1975 yang pelaksanaannnya dijabarkan melalui keputusan MenteriPertanian yang diperbaharui setiap tahun terakhir dengan SK Mentan

  Nomor08/Mentan/1997.

  Dasar HukumBahwa kerjasama antara petani dan pabrik gula diatur adalah melaluikerjasama kemitraan diatur melalui Instruksi Presiden No. 5 Tahun 1997dan pelaksanaan kerjasama kemitraan didasarkan atas surat MenteriPertanian RI No. 1B.210/65/Mentan/II/98 tanggal 9 Pebruari 1998tentang kebijakan peningkatan industri gula dengan hubungankemitraan.Berdasarkan ketentuan Surat Menteri Pertanian No.

  TB.210/65/Mentan II/98 tanggal 9 Pebruari 1998masingmasing dapat dijelaskan sebagai berikut :a. Sewa Lahan KeteranganPola budidaya tebu sewa lahan adalah pabrik BUKAN OBYEKgula/PG melakukan sewa lahan (sawah/ PPNJASA GILINGtegalan) milik petani untuk ditanami tebu, tebutersebut seluruhnya dibiayai PG dan hasilproduksi tebu seluruhnya (100%) milik pabrikgula. PG pada saat menjual gula terhutangPPN dan kerjasama ini bukan merupakanobyek PPN Jasa Giling.Terutang PPN Jasa Gilingb.

  TU210/65/Mentan/II/98 tanggal 9 Pebruari 1998 butir 2.d. yangmenyatakan :Tebu Rakyat Kerjasama Usaha Tani (TR KSU) yaitu tebu rakyat yangdilakukan oleh petani pemilik lahan dengan menyerahkanHalaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 274/B/PK/PJK/2016pengelolaan lahannya kepada perusahaan mitra atas dasarkesepakatan bersama yang saling menguntungkan denganmemperoleh jaminan penghasilan tertentu dengan memanfaatkankredit program (KKPA) atau kredit lainnya.Pola KSU Kemitraan tersebut adalah kerjasama

• dalamrincian kegiatan yang akan dilakukan oleh para pelaku sesuai fungsinya yangmeliputi kKegiatan tanam, penyediaan bibit, pupuk, penanaman, pemeliharaansampai pengelolaan hasil dan pemasaran, yang pada akhirnya dilakukanpembagian hasil (bagi hasil) berupa gula secara proporsional sesuaikesepakatan;bahwa kerja sama antara petani dan pabrik gula diatur melalui Inpres Nomor 9tahun 1975 yang pelaksanaannya dijabarkan melalui keputusan MenteriPertanian yang diperbaharui setiap tahun, terakhir dengan SK Mentan

  Nomor08/Mentan/1997.

  Dasar HukumBahwa kerjasama antara petani dan pabrik gula diatur adalah melaluikerjasama kemitraan diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1997dan pelaksanaan kerjasama kemitraan didasarkan atas surat MenteriPertanian RI Nomor TB.210/65/Mentan/II/98 tanggal 9 Pebruari 1998 tentangkebijakan peningkatan industri gula dengan hubungan kemitraan.Berdasarkan ketentuan Surat Menteri Pertanian Nomor TB.210/65/MentanII/98 tanggal 9 Pebruari 1998 pada butir 2 tersebut dijelaskan bahwakemitraan antara

  Tebu Rakyat Kerjasama Usaha Tani (TR KSU) yaitu tebu rakyat yangdilakukan oleh petani pemilik lahan dengan menyerahkan pengelolaanlahannya kepada perusahaan mitra atas dasar kesepakatan bersama yangsaling menguntungkan dengan memperoleh jaminan penghasilan tertentudengan memanfaatkan kredit program (KKPA) atau kredit lainnya.Karakteristik Pola Kerjasama Pabrik Gula dan Petani sebagaimana SuratMenteri Pertanian Nomor TB.210/65/Mentan II/98 tanggal 9 Pebruari 1998masingmasing dapat dijelaskan sebagai

  Sanggahan/Bantahan atas Keputusan Pengadilan Pajak khususnya ObjekPPN Keluaran atas Jasa Giling sebesar Rp. 8.543.962.500,00Dengan beberapa kategori bentuk/pola sebagaimana SK Mentan tersebutmaka seharusnya berbeda dalam pemberlakuan/penerapan ketentuanHalaman 20 dari 34 halaman.

• BHD yaitumenggunakan pola PIR TRANSBUN (Perusahan Inti TransmigrasiPerkebunan) sesuai dengan Surat Menteri Pertanian Republik Indonesiatanggal 07 April 1990 Nomor KB.320/207/Mentan/IV/90 juncto SuratKeputusan tanggal 31 Juli 1990 Nomor 545/Kpts/KB.510/7/90 dan Surattanggal 23 Nopember 1992 Nomor KB.510/529/Mentan/X/92memberikan prinsip pengembangan perkebunan kelapa sawit denganpola PIR Trans mengesahkan Rencana Pelaksanaan Proyek danmenunjuk PT.

  BHD juga ada mengirimkan suratkepada Menteri Pertanian dengan nomor .035/IPL/BHDJKT/XI.92tanggal 04 Nopember 1992 permohonan perubahan komposisi kebuninti dan plasma yang kemudian mendapat balasan surat dari MenteriPertanian nomor : KB.510/529/Mentan/X1/1992 tanggal 23 Nopember1992 tentang dasar kebijaksanaan imbangan kebun inti dan plasma PIRTRANS adalah 20:80, upaya optimalisasi daya dukung penempatantransmigrasiBahwa terkait pernyataan dalam Berita : ...cukup lamameresahkan serta merugikan masyarakat

  BHD yaitumenggunakan pola PIR TRANSBUN (Perusahan Inti TransmigrasiPerkebunan) sesuai dengan Surat Menteri Pertanian RepublikIndonesia tanggal 07 April 1990 Nomor KB.320/207/Mentan/IV/90juncto Surat Keputusan tanggal 31 Juli 1990 Nomor545/Kpts/KB.510/7/90 dan Surat tanggal 23 Nopember 1992 NomorKB.510/529/Mentan/X/92 + memberikan = prinsip pengembanganperkebunan kelapa sawit dengan pola PIR Trans mengesahkanRencana Pelaksanaan Proyek dan menunjuk PT.

  BHD juga adamengirimkan surat kepada Menteri Pertanian dengan nomor.035/IPL/BHDJKT/XI.92 tanggal 04 Nopember 1992 permohonanperubahan komposisi kebun inti dan plasma yang kemudian mendapat Halaman 19 dari 25 hal Putusan Nomor 28/PID /2017/PT KALBARbalasan surat dari Menteri Pertanian nomor : KB.510/529/Mentan/XV/1992 tanggal 23 Nopember 1992 tentang dasar kebijaksanaanimbangan kebun inti dan plasma PIRTRANS adalah 20:80, upayaoptimalisasi daya dukung penempatan transmigrasi.

• dalamrincian kegiatan yang akan dilakukan oleh para pelaku sesuai fungsinya yangmeliputi kegiatan tanam, penyediaan bibit, pupuk, penanaman, pemeliharaansampai pengelolaan hasil dan pemasaran, yang pada akhirnya dilakukanpembagian hasil (bagi hasil) berupa gula secara proporsional sesuaikesepakatan;Bahwa kerjasama antara petani dan pabrik gula diatur melalui Inpres Nomor 9Tahun 1975 yang pelaksanaannnya dijabarkan melalui keputusan MenteriPertanian yang diperbaharui setiap tahun terakhir dengan SK Mentan

  Nomor08/Mentan/1997.

  Dasar HukumBahwa kerjasama antara petani dan pabrik gula diatur adalah melaluikerjasama kemitraan diatur melalui Instruksi Presiden No. 5 Tahun 1997dan pelaksanaan kerjasama kemitraan didasarkan atas surat MenteriPertanian RI No. 1B.210/65/Mentan/II/98 tanggal 9 Pebruari 1998tentang kebijakan peningkatan industri gula dengan hubungankemitraan.Berdasarkan ketentuan Surat Menteri Pertanian No.

  TB.210/65/Mentan II/98 tanggal 9 Pebruari 1998masingmasing dapat dijelaskan sebagai berikut :a. Sewa Lahan KeteranganPola budidaya tebu sewa lahan adalah pabrik BUKAN OBYEKgula/PG melakukan sewa lahan (sawah/ PPNJASA GILINGtegalan) milik petani untuk ditanami tebu, tebutersebut seluruhnya dibiayai PG danhasilproduksi tebu seluruhnya (100%) milik pabrikgula. PG pada saat menjual gula terhutangPPN dan kerjasama ini bukan merupakanobyek PPN Jasa Giling.Terutang PPN Jasa Gilingb.

  TU210/65/Mentan/II/98 tanggal 9 Pebruari 1998 butir 2.d. yangmenyatakan :Tebu Rakyat Kerjasama Usaha Tani (TR KSU) yaitu tebu rakyat yangdilakukan oleh petani pemilik lahan dengan menyerahkanpengelolaan lahannya kepada perusahaan mitra atas dasarkesepakatan bersama yang saling menguntungkan denganmemperoleh jaminan penghasilan tertentu dengan memanfaatkankredit program (KKPA) atau kredit lainnya.Pola KSU Kemitraan tersebut adalah kerjasama petani tebu denganPabrik Gula (PG) untuk memproduksi gula

• dalamrincian kegiatan yang akan dilakukan oleh para pelaku sesuai fungsinya yangmeliputi kegiatan tanam, penyediaan bibit, pupuk, penanaman, pemeliharaansampai pengelolaan hasil dan pemasaran, yang pada akhirnya dilakukanpembagian hasil (bagi hasil) berupa gula secara proporsional sesuaikesepakatan;Bahwa kerjasama antara petani dan pabrik gula diatur melalui Inpres Nomor 9Tahun 1975 yang pelaksanaannnya dijabarkan melalui keputusan MenteriPertanian yang diperbaharui setiap tahun terakhir dengan SK Mentan

  Nomor08/Mentan/1997.

  TB.210/65/Mentan/II/98 tanggal 9 Pebruari 1998 tentangkebijakan peningkatan industri gula dengan hubungan kemitraan.Berdasarkan ketentuan Surat Menteri Pertanian No. TB.210/65/MentanII/98 tanggal 9 Pebruari 1998 pada butir 2 tersebut dijelaskan bahwakemitraan antara petani dengan pabrik gula disesuaikan dengan kondisimasingmasing daerah dengan bentuk :a. Sewa Lahan berdasarkan kesepakatan kedua pihakb.

  TB.210/65/Mentan II/98 tanggal 9 Pebruari 1998masingmasing dapat dijelaskan sebagai berikut :a. Sewa Lahan KeteranganPola budidaya tebu sewa lahan adalah pabrik BUKAN OBYEKgula/PG melakukan sewa lahan (sawah/ PPNJASA GILINGtegalan) milik petani untuk ditanami tebu, tebutersebut seluruhnya dibiayai PG danhasilproduksi tebu seluruhnya (100%) milik pabrikgula. PG pada saat menjual gula terhutangPPN dan kerjasama ini bukan merupakanobyek PPN Jasa Giling.Terutang PPN Jasa Gilingb.

  TU210/65/Mentan/II/98 tanggal 9 Pebruari 1998 butir 2.d. yangmenyatakan :Tebu Rakyat Kerjasama Usaha Tani (TR KSU) yaitu tebu rakyat yangdilakukan oleh petani pemilik lahan dengan menyerahkan pengelolaanlahannya kepada perusahaan mitra atas dasar kesepakatan bersamayang saling menguntungkan dengan memperoleh jaminanpenghasilan tertentu dengan memanfaatkan kredit program (KKPA)atau kredit lainnya.Pola KSU Kemitraan tersebut adalah kerjasama petani tebu denganPabrik Gula (PG) untuk memproduksi gula

• dalamrincian kegiatan yang akan dilakukan oleh para pelaku sesuai fungsinya yangmeliputi kegaitan tanam, penyediaan bibit, pupuk, penanaman, pemeliharaansampai pengelolaan hasil dan pemasaran, yang pada akhirnya dilakukanpembagian hasil (bagi hasil) berupa gula secara proporsional sesuaikesepakatan;Bahwa kerja sama antara petani dan pabrik gula diatur melalui Inpres No. 9tahun 1975 yang pelaksanaannya dijabarkan melalui keputusan MenteriPertanian yang diperbaharui setiap tahun terakhir dengan SK Mentan

  Nomor08/Mentan/1997.

  TB.210/65/Mentan/II/98 tanggal 9 Februari1998 tentang kebijakan peningkatan industri gula dengan hubungankemitraan.Halaman 16 dari 36 halaman. Putusan Nomor 275/B/PK/PJK/2016Berdasarkan ketentuan Surat Menteri Pertanian No.

  TB.210/65/Mentan II/98 tanggal 9 Februari1998 masingmasing dapat dijelaskan sebagai berikut :a.Sewa Lahan.Keterangan.Pola budidaya tebu sewa lahan adalah pabrik gula/PG melakukansewa lahan (sawah/tegalan) milik petani untuk ditanami tebu, tebutersebut bukan objek seluruhnya dibiayai PG dan hasil produksitebu seluruhnya (100%) PPN Jasa Giling milik pabrik gula. PG padasaat menjual gula terhutang PPN dan kerjasama ini bukanmerupakan objek PPN Jasa Giling.Terutang PPN Jasa Giling:b.

  TU210/65/Mentan/II/98 tanggal 9 Pebruari 1998 butir2.d. yang menyatakan:Tebu Rakyat Kerjasama Usaha Tani (TR KSU) yaitu tebu rakyatyang dilakukan oleh petani pemilik lahan dengan menyerahkanpengelolaan lahannya kepada perusahaan mitra atas dasarkesepakatan bersama yang saling menguntungkan denganmemperoleh jaminan penghasilan tertentu denganmemanfaatkan kredit program (KKPA) atau kredit lainnya.Pola KSU Kemitraan tersebut adalah kerjasama petani tebu denganPabrik Gula (PG) untuk memproduksi gula

• Asas Proporsionalitas;Pengangkatan pejabat Departemen Pertanian khususnya pada BadanPengembangan SDM Pertanian yang merupakan Hak Menteri Pertaniantelah terjadi penyimpangan dimana pejabat, staf yang dipromosikan tidaktermasuk dalam daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan padaBadan Pengembangan SDM Pertanian, seharusnya Kewajiban MenteriPertanian/Pejabat yang mendapat mandat Mentan lebih dahulu mempertimbangkan pejabat atau staf yang ada dalam daftar nominatif/DUKBadan Pengembangan SDM Pertanian

  (SK Mentan Lampiran 2 No. 13);2. R. Djoko Subiantoro (SK Mentan Lampiran 2 No. 24);Sdr. Ir. Kemal Machfud, MM. Pembina Golongan IV/a adalah mantanPemimpin Proyek pada Ditjen Bina Sarana Pertanian;Sdr. R. Djoko Subiantoro berpendidikan hanya SLTA semata;Kedua pejabat tersebut dipromosikan oleh Mentan atas usul KepalaBadan yang sebelumnya Dirjen Bina Sarana Pertanian Dr. Ir. AttoSuprapto tanpa landasan hukum. Sebelumnya Sdr. Ir.

  Kepala Bagian Keuangan dan Rumah Tangga (SK Mentan Lampiran2 No. 2) tidak memiliki dasar pendidikan dan pengalaman di bidangkeuangan sama sekali, malah terjadi konflik kepentingan dalammelaksanakan tugas (Suami yang bersangkutan pimpinan UPTBadan);2. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian (SK Mentan lampiran 2No. 3) yang mempunyai tugas/fungsi di bidang kepegawaian, hukumdan organisasi tidak mempunyai latar belakang pendidikan danpengalaman di bidang hukum dan kepegawaian sama sakali;3.

  Kepala Bidang Ketenagaan (SK Mentan lampiran 2 No. 13) tidakmempunyai pengalaman sama sekali dalam bidang ketenagaanpenyuluhan pertanian;4.

  Kepala Sub Bagian Organisasi dan Hukum (SK Mentan Lampiran 2No. 20) tidak mempunyai kompetensi dan pengalaman sama sekali dibidangnya;Pada keempat contoh tersebut di atas dapat dibuktikan bahwa KeputusanMenteri Pertanian No. 422/Kpts/KP.330/11/2005, sama sekali mengabaikan asas pemerintahan yang baik, dalam hal ini asas profesionalitas;Pasal 17 ayat (2) UndangUndang No. 43 Tahun 1999;Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakanberdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan

• dalamrincian kegiatan yang akan dilakukan oleh para pelaku sesuai fungsinya yangmeliputi kegiatan tanam, penyediaan bibit, pupuk, penanaman, pemeliharaansampai pengelolaan hasil dan pemasaran, yang pada akhirnya dilakukanpembagian hasil (bagi hasil) berupa gula secara proporsional sesuaikesepakatan;Bahwa kerjasama antara petani dan pabrik gula diatur melalui Inpres Nomor 9Tahun 1975 yang pelaksanaannnya dijabarkan melalui keputusan MenteriPertanian yang diperbaharui setiap tahun terakhir dengan SK Mentan

  NomorHalaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 271/B/PK/PJK/201608/Mentan/1997.

  Dasar HukumBahwa kerjasama antara petani dan pabrik gula diatur adalah melaluikerjasama kemitraan diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun1997 dan pelaksanaan kerjasama kemitraan didasarkan atas suratMenteri Pertanian RI Nomor TB.210/65/Mentan/II/98 tanggal 9 Pebruari1998 tentang kebijakan peningkatan industri gula dengan hubungankemitraan.Berdasarkan ketentuan Surat Menteri Pertanian NomorTB.210/65/Mentan II/98 tanggal 9 Pebruari 1998 pada butir 2 tersebutdijelaskan bahwa kemitraan antara

  Tebu Rakyat Kerjasama Usaha Tani (TR KSU) yaitu tebu rakyat yangdilakukan oleh petani pemilik Jahan dengan menyerahkanpengelolaan lahannya kepada perusahaan mitra atas dasarkesepakatan bersama yang saling menguntungkan denganmemperoleh jaminan penghasilan tertentu dengan memanfaatkankredit program (KKPA) atau kredit lainnya.Karakteristik Pola Kerjasama Pabrik Gula dan Petani sebagaimana SuratMenteri Pertanian Nomor TB.210/65/Mentan II/98 tanggal 9 Pebruari1998 masingmasing dapat dijelaskan sebagai

  Pola Kerjasama Kemitraan Usaha Tebu Rakyat (KSU TR) di PT.Pabrik Gula RAJAWALI IIPola kerjasama kemitraan tebu rakyat yang dilaksanakan oleh PT.Pabrik Gula Rajawali Il Tahun 2008 adalah pola Tebu RakyatKerjasama Usaha Tani (TR KSU) sebagaimana SK Menteri PertanianNomor TU210/65/Mentan/II/98 tanggal 9 Pebruari 1998 butir 2.d.yang menyatakan:Tebu Rakyat Kerjasama Usaha Tani (TR KSU) yaitu tebu rakyat yangdilakukan oleh petani pemilik lahan dengan menyerahkanpengelolaan lahannya kepada perusahaan mitra

• Surat Menteri PertanianRepublik IndonesiaNomor :PL.210/533/Mentan/X1/92 tanggal 24November 1992 tentangPermohonan tanahpemukiman bagi anggotaDPR RI.c. Surat Perjanjianpemanfaatan tanah PT.Perkebunan XGunungsindur TangerangNomor : 1/Ist/1/1995tanggal 30 Januari1995.d. Surat Perikatan untukmelakukanpelepasan/penyerahandan penerimaan hak atastanah No.XI.U/PERJ/02/1995tanggal 2 Pebruari1995.e. Surat PernyataanKesepakatan No.Sp/D/655/VI1/98 tanggal20 Juli tahun 1998.f.

  Surat Menteri Pertanian Republik IndonesiaNomor : PL.210/533/Mentan /XI/92 tanggal 24November 1992 tentang Permohonan tanahpemukiman bagi anggota DPR RI.c. Surat Perjanjian pemanfaatan tanah PT.Perkebunan XI Gunungsindur Tangerang Nomor :1/Ist/1/1995 tanggal 30 Januari 1995.d. Surat Perikatan untuk melakukanpelepasan/penyerahan dan penerimaan hak atastanah No. X1.U/PERJ/02/1995 tanggal 2Pebruari 1995.e. Surat Pernyataan Kesepakatan No.Sp/D/655/VI1/98 tanggal 20 Juli tahun 1998.f.

  Surat Menteri PertanianRepublik IndonesiaNomor :PL.210/533/Mentan/X1/92 tanggal 24November 1992 tentangPermohonan tanahpemukiman bagi anggotaDPR RI.c. Surat Perjanjianpemanfaatan tanah PT.Perkebunan XGunungsindur TangerangNomor : 1/Ist/1/1995tanggal 30 Januari1995.Saksi II 17d. Surat Perikatan untukmelakukanpelepasan/penyerahandan penerimaan hak atastanah No.XI.U/PERJ/02/1995tanggal 2 Pebruari1995.e. Surat PernyataanKesepakatan No.Sp/D/655/VI1/98 tanggal20 Juli tahun 1998.f.

  Surat Menter iPertanian RepublikIndonesia NomorPL.210/533/Mentan/X1/92 tanggal 24November 1992 tentangPermohonan tanahpemukiman bagi anggotaDPR RI.c. Surat Perjanjianc. Surat Perjanjianpemanfaatan tanah PT.Perkebunan XGunungsindur TangerangNomor : 1/Ist/1/1995tanggal 30 Januari1995.d. Surat Perikatan untukmelakukanpelepasan/penyerahandan penerimaan hakatas tanah No.XI.U/PERJ/02/1995tanggal 2 Pebruari1995.e. Surat PernyataanKesepakatan No.Sp/D/655/V 11/98tanggal 20 Juli tahun1998.f.