• Penggugat:
  AHMAD MIPON
  Tergugat:
  HERMAN

  Pdt.I.C.1 PUTUSANNomor 81/Pdt.G/2018/PN BtmDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdatapada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaragugatan antara:AHMAD MIPON, selaku Direktur PT. Tiara Mantang, beralamat di Jalan DuyungKomplek Baloi Impian Blok A No. 1, RT.002/RW.005,Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Teluk Baja, KotaBatam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikankuasa kepada 1. H. A.

  Foto copy Perjanjian Antara Tuan Herman (pihak pertama) denganTuan Ahmad Mipon (Pihak Kedua), Nomor 1206/L/Not.AC/III/2012, tertanggal 20Maret 2012, diberi tanda P12 ;Menimbang, bahwa terhadap Bukti surat yang diajukan oleh Penggugattersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : Untuk Bukti Surat P1 sampai P12 berupa fotho copy yang telah bermeterai cukupdan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga menuruthukum, Bukti Surat tersebut memiliki nilai pembuktian sSempurna

• M E N G A D I L I:

  A. Mengabulkan permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan menolak permintaan banding Penuntut Umum;

  B. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam, Nomor 695/Pid.B/ 2021/PN Btm, tanggal 16 Februari 2021 yang dimintakan banding;

  MENGADILI SENDIRI:

  1. Menyatakan perbuatan terdakwa AHMAD MIPON yang didakwakan kepadanya terbukti, akan tetapi perbuatan

  terdakwa Ahmad Mipon bukan merupakan suatu tindak pidana:

  2. Melepaskan Terdakwa Ahmad Mipon oleh karena itu dari Tuntutan hukum Penuntut Umum tersebut;

  3. Memulihkan hak terdakwa Ahmad Mipon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta mertabatnya;

  4. Memerintahkan agar supaya terdakwa Ahmad Mipon segera dibebaskan dari tahanan;

  5. Menetapkan barang bukti berupa:

  1)

  HPKP (Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi);
  2 (dua) lembar foto copy Ijin Pendahuluan Pelaksanaan Mendirikan Bangunan Nomor : B/03/DEOPS-BANG/II/2001 tanggal 21 Februari 2001 kepada HPKP (Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi), atas PL Nomor : 20.9904868.B1, tanggal 21 Agustus 2000;
  1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 056/LSM-HPKP/BTM/III/01, tanggal 29 Maret 2001 perihal permohonan Rekomendasi sertifikat yang ditandatangani oleh AHMAD MIPON selaku ketua LSM HPKP dan YARSI EFENDI

  AHMAD MIPON kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang berada di Kota Batam;

  73) 1 (Satu) Lembar Foto Copy legalisir Surat Balasan Perihal : Penjelasan terkait Ormas HPKP dengan Nomor : 114 / Kesbangpol / KSBA / VI / 2020, tanggal 30 Juni 2020 yang diajukan oleh Sdr.

  AHMAD MIPON kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang berada di Kota Batam;

  dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita;

  6. Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

  Pembanding/Terbanding/Terdakwa : AHMAD MIPON Diwakili Oleh : AHMAD MIPON
  Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : ROSMARLINA SEMBIRING, SH.MHum
  Terbanding/Penuntut Umum I : JUNAIDI ABDILLAH SIREGAR, SH.,MH

• AHMAD MIPON; MELAWAN KEPALA DINAS PMP-KUKM (PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PASAR, KOPERASI, DAN USAHA KECIL MENENGAH) KOTA BATAM;

• AHMAD MIPON; PT. LAUTAN INTAN PERMATA; Melawan KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM); PT. PANTAI BARELANG INDAH

  Sutami No.3 Sekupang Batam, telah menjatuhkan putusan dalam sengketaPEAHMAD MIPON, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta TempatTinggal di Baloi Impian RT. 002/ RW 005 Batu Selicin,Lubuk Baja, Batam;Sebagai: PENGGUGAT;DanPT. LAUTAN INTAN PERMATA, diwakili oleh Direkturnya bernama EvaDevlina, SE., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan DirekturPT.

  Bukti P2A Perjanjian Ganti Rugi HakGarap Lahan NotarisArunee Nomor 07Tanggal 3 Oktober Bukti P2BKuitansi PembayaranLahan dari Ahmad Mipon Bukti P2CKuitansi PembayaranLahan dari Ahmad Miponkepada Bukti P2DKuitansi PembayaranLahan dari Ahmad Mipon 10.Bukti P2EPeta Tanah Rahmad binKamad yang dibeliAhmad 11.Bukti P2F 12.Bukti P3Surat PernyataanPenguasaan tanah Basritanggal 03 Maret 13.Bukti P3AKuitansi PembayaranLahan dari Ahmad Miponkepada KeluargaAlmarhum 14.

  Tanahhendra ini mau dijual kepada Pak Mipon serta karena Saksi tahu letakpatokpatoknya, batasbatasnya.;Bahwa Saksi diminta ikut mengukur karena Saksi tahu batasbatas danmenunjukkan batasbatasnya. ;e Bahwa Saksi tidak ingat kapan pengukuran dilakukan.;e Bahwa pada waktu pengukuran yang dating adalah Pak Mipon, Hendra,Saksi dan ada beberapa orang lagi.

  ;eBahwa Saksi tahu kalau tanah Penggugat sudah di PL kan orang lainberdasarkan cerita Penggugat;e Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat dilaporkan ke Polisi; Bahwa Saksi tidak tahu kalau Pak Mipon telah hadir di Polresta Barelangkarena penyerobotan tanah;eBahwa Saksi semua yang mengukur tanah hendra, rahmat, Limin, Basrikarena karena Saksi tahu persis batasbatasnya.

  ;Bahwa tanah yang dijual kepada Buyung beda dengan yang dijual kepadaPak Mipon. ;Bahwa Saksi tidak tahu tanah rahmat semuanya ada berapaBahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang dijual kepada Buyung/Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang dijual kepadaPeng gugat. ;Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut dijual kepada Mipon atau Buyungdari mendengar percakapan Bapak;Bahwa menurut Saksi Surat tanah yang pernah Saksi lihat untukkeseluruhan tanah Pak Rahmat.

• AHMAD MIPON VS I. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM)., II. PT. PANTAI BARELANG INDAH DAN PT. LAUT INTAN PERMATA;

  PUTUSANNomor 615 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:AHMAD MIPON, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,tempat tinggal di Baloi Impian RT. 002/RW 005, Batu Selicin, Lubuk Baja,Batam;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;Melawan:KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGANBEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM) bertempatKedudukan di Gedung

  Bahwa yang menjadi Penggugat dalam perkara a quo adalah orangpribadi yang bernama : Ahmad Mipon, Kewarganegaraan Indonesia,Alamat Baloi Impian RT. 002/RW. 005 Batu Selicin, Lubuk Baja Batam. ;b.

  tidakdilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 30 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyataputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan PemohonKasasi: AHMAD MIPON

  Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: AHMAD MIPON

• Pembanding/Penggugat I : AHMAD MIPON
  Terbanding/Tergugat II : PT. Pantai Barelang Indah diwakili oleh A IE
  Terbanding/Tergugat I : KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM)
  Turut Terbanding/Penggugat II : PT. Lautan Intan Permata Diwakili Oleh Eva Devlina, SE.

  P U T U S A NNomor 122/B/2015/PT.TUNMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa,memutus dan mengadili sengketa tata usaha negara dalamtingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara antara:AHMAD MIPON, warganegara Indonesia, Pekerjaan WiraswastaTempat Tinggal di Baloi Impian RT. 002/ RW 005Batu Selicin, Lubuk Baja, Batam, selanjutnya disebutsebagai:PENGGUGAT/PEMBANDING.1.

  Pinang telah diucapkan di persidangan yang terbuka untukumum pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 dihadiri olehPenggugat/Pembanding, Penggugat Il Intervensi/ TurutTerbanding ,Kuasa Tergugat II Intervensi /Terbanding tanpa dihadirioleh Tergugat/Terbanding maupun kuasanya ;nan Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut,Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan bandingpada tanggal 22 Mei 2015 dengan Akta Permohonan BandingNomor: 16/G/2014/PTUNTPI yang ditandatangani olehPenggugat/Pembanding: Ahmad Mipon

• MENGADILI

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (AHMAD MIPON Bin MAIN) terhadap Penggugat (EVA DEVLINA Binti NOERHAMID M. PRISMONO)
  3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 486.000,-(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

  Bahwa tabiat buruk TERGUGAT terulang kembali, pada tanggal 11Agustus 2018 sekira pukul 21:00 WIB pada saat TERGUGAT pulangdari Jakarta PENGGUGAT mendapati percakapan antara TERGUGATdengan perempuan lain melalui Facebook Messengger yang dibacaoleh PENGGUGEAT, dan anak nomor 3 (Sarach Pryncy Mipon) juga turut melihatnya selain itu anak nomor 2 (Tiara Putri Mipon) jugamendengar dan mengetahuinya, yang isinya saling merayu danberkata mesra, bahkan saling mengirimkan fotofoto bagian tubuhyang tidak senonoh

• Perjanjian tanggal 01 Maret 2012, diberi tanda P8;Fotocopy Draft Rencana Pemantauan Lingkungaan Hidup (RPL)Pengembangan Permukiman Terpadu, Batam 2013, diberi tanda P9;Fotocopy Rencana Pengelolaan Lingkungaan Hidup (RPL)Pengembangan Permukiman Terpadu, Batam 2013, diberi tanda P10;Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Awang Herman tanggal 21Januari 2014, oleh Penyidik Pembantu pada Kantor Direktorat ReserseKriminal Khusus Polda Kepri, diberi tanda P11;Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahmad Mipon

  Power Land telah menyusun Draf RencanaPemantauan Lingkungan Hidup (RPL) dan Rencana Pengelolaan LingkungaHidup (RPL) Pengembangan Permukiman Terpadu Tahun 2013, namunselanjutnya Achmad Machbub (Penggugat) menjalani proses pidana sebagaitersangka dengan dugaan tindak pidana lingkungan hidup, yang berdasarkanBerita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan yang dibuat olehPenyidik/Penyidik Pembantu pada Kantor Direktorat Reserse Kriminal KnususPolda Kepri, saksi Awang Herman, saksi Ahmad Mipon, saksi

  Tiara Mantang, dengan Direkturnya Ahmad Mipon (sudahmelakukan penimbunan seluas 5 Ha sebelum dihentikan) dan PT.

• Penggugat:
  PT.TIARA MANTANG diwakili oleh AHMAD MIPON, SE.
  Tergugat:
  Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
  Intervensi:
  PERKUMPULAN PENGUSAHA KECIL PRIBUMI (PPKP)

  timbul di sekitar lokasiberupa keresahan di antara para pelaku usaha dan masyarakat pasarumumnya akibat terjadinya pergesekanpergesekan yang tidak sehatantara kelompok pengusaha yang lama dengan kelompokkelompokpengusaha baru dimana masingmasing kelompok itu saling mengklaimyang berwenang untuk menguasasi lahan di lokasi Pasar Melayu;Halaman 46 Putusan Perkara Nomor 27/G/2019/PTUN.TPI ahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi pimpinan dari HimpunanPengusaha Kecil Pribumi (HPKP) adalah Saudara Ahmad Mipon

• oleh Saudara AhmadMipon bahkan suratsurat tanah/Lahan milik Penggugat baik secaraPribadi atau secara kelompok Himpunan Pengusaha Kecil Pribumidisimpan oleh Saudara Ahmad Mipon sampai gugatan ini diajukansemua suratsurat asli tanah/lahan milik Penggugat belum dikembalikanoleh Saudara Ahmad Mipon dan telah dilaporkan ke polisi beberapakali, tetapi sampai sekarang tidak pernah ditindaklanjuti polisi;Bahwa Tergugat telah merubah Gambar Penetapan Lokasi (PL)Nomor 9904868 Luas Lahan 26.360 m?

  tanggal 21 Agustus 2000 atas nama Himpunan Pengusaha KecilPribumi (HPKP) berpijak/berdasarkan pada Surat Permohonan Nomor034/LSMHPKP/BTM/IX/tanggal 13 September 2000 yang diajukan olehSaudara Ahmad Mipon yang dalam pengajuannya bertindak sebagaiKetua LSMHimpunan Pengusaha Kecil Pribumi sementara SaudaraAhmad Mipon terhitung mulai dari tanggal 8 Juli 2000 sudah tidakmenjabat sebagai Ketua LSMHPKP berdasarkan berita acarapengangkatan Ketua Baru LSMHimpunan Pengusaha Kecil Pribumitanggal 8 Juli 2000

  ;Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan (SKEP) Nomor1098/KPTS//KAAT/VI/2001 tanggal 21 Juni 2001 dan RekomondasiSertipikat atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya berpijak atauberdasarkan Surat Permohonan Rekomendasi Sertipikat Nomor056/LSMHPKP/BTMI/III/01 tertanggal 29 Maret 2001, yang diajukanoleh Saudara Ahmad Mipon yang dalam pengajuannya bertindaksebagai Ketua LSMHPKP sementara Saudara Ahmad Mipon terhitungmulai dari tanggal 8 Juli 2000 sudah tidak menjabat sebagai KetuaHalaman

  Ahmad Mipon dalam hal ini bertindaksebagai Direktur Utama PT Tiara Mantang dan jugabertindak sebagai Pendiri dan Ketua Umum LembagaSwadaya Masyarakat Himpunan Pengusaha KecilPribumi ....;Halaman 253 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017PPK 2aPPK 2bPPK 2cPPK 2d5. Bahwa .... Karena Sdr. Anmad Mipon adalah bagian dariLembaga Swadaya Masyarakat Himpunan PengusahaKecil Pribumi (LSM HPKP) dan Sdr.

  Bahwa faktur tagihan UWTO kepada KSU Melayu Raya yangdiketuai Ahmad Mipon, S.E., sekarang tidak pernahdibayar/diangsur kepada Tergugat sehingga telahmemperoleh peringatan dan pengalokasian lahan tersebuttelah batal;Halaman 271 dari 282 halaman Putusan Nomor 123 PK/TUN/2017f.Bahwa ada motivasi dari Anmad Mipon.

• TIARA MANTANG (diwakili oleh AHMAD MIPON) VS HADISLANI DAN I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM., II. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP.BATAM) DAHULU OTORITA BATAM;

  Putusan Nomor 27 K/TUN/201616.17.peningkatan Status lahan dari Hak Pengelolaan Lahan menjadiSertipikat, Saudara Ahmad Mipon juga bertindak selaku Ketua LembagaSwadaya Masyarakat Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (LSM HPKP)dengan suratnya Nomor 056/LSMHPKP/BTM/II/01 tanggal 29 Maret2001 padahal jelasjelas pada saat pembuatan surat permohonantersebut Saudara Ahmad Mipon sudah tidak menjabat sebagai KetuaLSM Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi tetapi dijabat oleh SaudaraAmsar Tamimi, berdasarkan Berita

  034/LSMHPKP/BTM/IX/tanggal 13 September 2000 yangdiajukan oleh Saudara Ahmad Mipon yang dalam pengajuannyabertindak sebagai Ketua LSMHimpunan Pengusaha Kecil Pribumisementara Saudara Ahmad Mipon terhitung mulai dari tanggal 8 JuliHalaman 8 dari 274 halaman.

  Bahwa seharusnya saat Saudara Ahmad Mipon tidak menjabatsebagai Ketua LSM Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi suratsurat tanah/lahan atas nama Himpunan Pengusaha KecilPribumi dikembalikan kepada Penggugat atau kepada KetuaLSM Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi yang baru tetapi halitu tidak dilakukan oleh Saudara Ahmad Mipon bahkan suratsurat tanah/lahan milik Penggugat baik secara pribadi atausecara kelompok Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi disimpanoleh Saudara Ahmad Mipon sampai gugatan ini diajukan

  semuasuratsurat asli tanahNahan milik Penggugat belumdikembalikan oleh Saudara Ahmad Mipon dan telah dilaporkanke polisi beberapa kali, tetapi sampai sekarang tidak pernahditindaklanjuti polisi;Halaman 257 dari 274 halaman.

  Yang dipersengketakan adalah mengenai Sengketa KepengurusanHimpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP) antara Hadislani(Penggugat Asal/Termohon Kasasi 1) dengan Ahmad Mipon(Pemohon Kasasi/Tergugat Intervensi II);2.

• Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Rudesta Mipon Ganteng Saputra bin Totok Rusdiyanto ) terhadap Penggugat (Yuyun Devitasari binti Sagimin) dengan iwadl sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwodadi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;6.

• Pembanding/Tergugat III : PT.TIARA MANTANG (AHMAD MIPON sebagai DIREKTUR)
  Terbanding/Penggugat : HADISLANI
  Turut Terbanding/Tergugat I : KEPALA BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP.BATAM) DAHULU OTORITA BATAM
  Turut Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM

  TIARA MANTANG, beralamat di Baloi Impian Rt.002RW.005 No.A9 No.1 Batu Selicin Lubuk Baja Batam, dalam halini diwakili AHMAD MIPON, Warganegara Indonesia, PekerjaanDirektur PT.

  HABIBURAHMANRASYID, S.Kom. dan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjung Pinang, Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukankepada pihak Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Turut Terbanding ;halaman 80 dari 93 halaman Putusan No. 137/B/2015/PTTUNMDN.Menimbang, bahwa sedangkan terhadap Putusan tersebut, Tergugat IIIntervensi / Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding padatanggal 10 Juni 2015 dengan Akta Permohonan Banding Nomor:15/G/2014/PTUNTPI. yang ditandatangani oleh AHMAD MIPON

• Tiara Mantang, berkedudukan di Baloi Impian Blok A9 Nomor 01 LubukBaja Batam, diwakili oleh Ahmad Mipon selakuPresiden Direktur, dalam hal ini memberikan kuasakepada Nursitta Heldiana Sihite dan Partnersberalamat di Komplek Ruko Kintamani Blok D No.12A Batam Kota, Batam, berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 25 Mei 2018, selanjutnya disebutsebagai Penggugat;Lawan:1.

  Faktur Tagihan Uang Wajib Otorita Batam (UWTO) Nomor:1399/F/PL/XII/1999 atas nama Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi(HPKP) dimana Nota Penyetoran Tunai Uang Wajib Tahunan OtoritaBatam dari Penyetor AHMAD MIPON kepada TURUT TERGUGAT melalui Bank Bumi Daya Cabang Batam. (d.) Fatwa Planologi Nomor:351/FPREN/IX/2000, Tanggal 27 September 2000 atas namaHimpunan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP) sesuai titikkoordinattersebut dibawah ini:Lokasi 1A.

  Dokumen yang didalilkan milik TERGUGATberhubungan langsung dengan Surat Perjanjian Nomor: 06/SPJ/KDAT/I/2000 atas nama Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi (diubah)menjadi Koperasi serba usaha Melayu Raya tanggal 05 Januari 2000,yang ditandatangani antara AHMAD MIPON selaku Ketua UmumHimpunan Pengusaha Kecil Pribumi dan Jusuf Domi mewakili pihakOtorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam A.N. Ketua DeputiOperasi .

  Pendaftaran peralihan alokasi lahan dan pencatatan lain suratperjanjian; Lampiran SPJ Koperasi Serba Usaha Melayu Raya diwakilioleh Ahmad Mipon ketua dan Yarsi Efendi Sekretaris di pihak OtoritaBatam di wakili oleh Ir. N.

  MIPON bersifatlegal sesuai dengan akta pendirian LSMHPKP No 9 tanggal 1September 1999 yang belum mengalami perubahan sejak didirikanhingga di bubarkan pada tanggal 8 Agustus 2007;Bahwa TERGUGAT menyatakan dirinya sebagai Pemimpin HimpunanPengusaha Kecil Pribumi yang memperoleh lahan dari pihak OtoritaBatam yang seolaholah selama 13 tahun tidak tahu menahu tentanglahannya dikuasai oleh pihak lain.

• sudah benar semua;Bahwa pada hari lupa bulan Mei tahun 2016 sekira jam 15.00 Wib, Terdakwadatang kerumah saksi membawa sepeda motor Suzuki Shogun wama hitamtidak ada plat nomor dan jok bagian belakang diganti dengan bak, saat ituTerdakwa bilang kepada saksi Mas Kulo Nyuwun Tulong Kulo Nembe sakingJogja tumbas sepeda motor kosongan (Mas, saya minta tolong saya baru sajadari Jogja beli sepeda motor kosong) lalu saksi jawab saiki posisi pite tengpundi (sekarang sepeda motomya dimana), Terdakwa jawab Mipon

• Banjarnegara;Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah Dusbook warna kuningdengan IMEI1 : 867432041513018, Imei2 : 867432041513000 yang masihtersegel dan didalamnya berisi 1 (Satu) buah Handphone merk Realme 6 Prowarna merah, terakhir kali barang tersebut berada di konter Mipon Cell;Bahwa barang bukti berupa sebuah Dusbook warna kuning dengan no1Mel1 : 867432041513018, Imei2 : 867432041513000 yang masih tersegeldan didalamnya berisi sebuah Handphone Merk Realme 6 Pro warna merah;Bahwa sebelumnya

• Tiara Mantang dengan Luas 30.000 M2

Dikembalikan kepada saksi korban AHMAD MIPON

1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);