Ditemukan 6 data
13 — 11
Terdakwa Muh.Amrin
Menyatakan Terdakwa Muh.Amrin Yang Identitasnya Tersebut Di Balik Tilang Ini TelahMelakukan Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu Sebagaimana Dalam Pasal 281 UUNo.22 Tahun 2009 Tentang LLAJ Dan Oleh Karenanya Terdakwa Dipidana DenganDenda Sebesar Rp.46.000 (Empat Puluh Enam Ribu Rupiah), Membayar Biaya PerkaraSebesar Rp.1000 (Seribu Rupiah);2.
INDRIYANI GHAZALI, SH
Terdakwa:
RUSDI ALIAS NYALLANG
25 — 4
MUH.AMRIN Bin JAMALUDDIN dan selanjutnya Lk. SALAM menyuruhterdakwa untuk mengambil uang pembelian shabushabu tersebut danmenyuruh terdakwa untuk membawa Lk. MUH. AMRIN Bin JAMALUDDINuntuk menemuinya, setelah Lk. MUH. AMRIN Bin JAMALUDDIN datangmenemui terdakwa di JI. Pampang Kecamatan Panakkukang Makassarkemudian terdakwa mengambil uang pembelian shabushabu dari Lk.MUH.
MUH.AMRIN Bin JAMALUDDIN (yang penuntutannya diajukan dalam berkasterpisah), pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar jam 02.30 wita atausetidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam tahun 2018, bertempat diJl.
MUH.AMRIN Bin JAMALUDDIN bersama Lk. BAYU ANGGARA SAPUTRAalias ANGGARA yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter;Bahwa benar setelah diinterogasi kemudian Lk. MUH. AMRIN BinJAMALUDDIN bersama Lk. BAYU ANGGARA SAPUTRA aliasANGGARA mengakui kalau shabushabu yang ditemukan tersebutadalah miliknya;Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1540/Pid.Sus/2018/PN Mks Bahwa benar menurut pengakuan Lk. MUH.
MUH.AMRIN Bin JAMALUDDIN; Bahwa benar adapun sebabnya sehingga tersangka yang menyerahkanshabushabu tersebut kepada Lk. MUH. AMRIN Bin JAMALUDDINkarena pada saat itu Lk. MUH. AMIN Bin JAMALUDDIN yang memesanlangsung shabushabu tersebut melalui tersangka; Bahwa benar adapun keuntungan yang tersangka dapatkan dari hasilpenjualan shabushabu tersebut dari Lk. MUH.
MUH.AMRIN Bin JAMALUDDIN; Bahwa benar tersangka bersama Lk. MUH.
18 — 9
Amrin Binti Muh.Amrin), pada tanggal 09 September 2018 di rumah orang tuaPemohon II di Jalan. M.T. Haryono Lrg. Praja II RT/O17 RW/006Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari;3.
49 — 16
Unsur melakukan penganiayaanMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengajamenyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Bahwa benarterdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah terdakwa memukul saksi Muh.Amrin; Bahwa benar kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 16 September 2020sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di Kantor Kelurahan Nae Rt.01 Rw.01Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima; Bahwa benar terdakwamelakukan
971 — 231
MUH.AMRIN UMIRTUN dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup KabupatenKonawe Utara sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan sekarang;A Bahwa untuk kawasan APL (areal penggunaan lain) yangmengeluarkan adalah Bupati; Bahwa kawasan pertambangan PT.Paramitha Persada Tama adayang APL (areal penggunaan lain) dan ada juga yang masukkawasan hutan; Bahwa luas lokasi pertambangan PT.Paramitha Persada Tamaadalah 170 (seratus tujuh puluh) Hektar
MUH.AMRIN UMIRTUN menerangkan untuk pinjampakai kawasan harus ada penetapan kawasan hutan dari MenteriKehutanan sedangkan menurut ahli DIDIK SUNARJADI Bahwa SK465/MENHUT/II/2011 bukan merupakan penetapan kawasan hutantetapi penunjukan kawasan hutan;Bahwa Menurut ahli DERRI PISKA HARIANDI SK 454 tentangPenunjukan Kewasan Hutan sedangkan SK 465 Perubahan KawasanHutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan dan kedua SK tersebut tidakdapat dijadikan acuan untuk penetapan kawasan hutan, dan setelahada Putusan Mahkamah
MUH.AMRIN UMIRTUN dan saksi ASEP TANSYAH NUR IMAM sertaketerangan Ahli BAMBANG WIYONO;S.H.,M.H Bin PURWADI, DIDIKSUNARJADI dan DERRI PISKA HARIANDI, Menurut Majelis Hakim bahwauntuk menetapkan kawasan hutan harus diawali dengan penunjukan,Penataan, Pemetaan dan Penetapan, untuk mengetahui suatu daerah 86 masuk dalam kawasan hutan harus ada tanda yang terbuat dari PatokBeton Bertulang,ada Plan Nama dan ada titik kordinat, bahwa di lokasitambang PT.
148 — 529 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUH.AMRIN UMIRTUN dansaksi ASEP TANSYAH NUR IMAM serta keterangan Ahli BAMBANGWIYONO, SH.,MH bin PURWADI, DIDIK SUNARJADI, menurut MajelisHakim bahwa untuk menetapkan kawasan hutan harus diawali denganpenunjukan, penataan, pemetaan dan penetapan, untuk mengetahui suatudaerah masuk dalam kawasan hutan harus ada tanda yang terbuat daripatok beton bertulang, ada plan nama dan ada titik koordinat, bahwa dilokasi tambang PT.