X.700426 / 140 /211 / 2004 Perihal : Hasil Pemeriksaan Khusus pada KPU KabupatenProbolinggo.1 (Satu) bendel daftar pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaanProvinsi Jawa Timur bulan Juli tahun 2004, Obrik : KPU KabupatenProbolinggo.1 (satu) lembar rekap hasil pembahasan tindak lanjut hasilpemeriksaan Badan Pengawasan Propinsi Jawa Timur, Obrik : KPUKabupaten Probolinggo.1 (Satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas tanggal 13 Agustus2004.1 (Satu) lembar register Penutupan Kas tanggal 13 Agustus

No. 60 K/Pid.Sus/2012161 (Satu) bendel daftar pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaanPropinsi Jawa Timur bulan Juli tahun 2004, Obrik : KPU KabupatenProbolinggo.1 (satu) Iembar rekap Hasil Pembahasan Tindak Lanjut HasilPemeriksaan Badan Pengawasan Propinsi Jawa Timur Obrik : KPUKabupaten Probolinggo.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas tanggal 13 Agustus2004.1 (Satu) lembar register Penutupan Kas tanggal 13 Agustus 2004.1 (Satu) buah buku UndangUndang Republik Indonesia No. 31 Tahun2002

Abdul Rahim Koda, SE yangbersamasama tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinyaPemerintah Kabupaten Pinrang mengalami kerugian yang berasal dariAnggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai dengan Laporan Hasil AuditInvestigasi atasDugaan Penyimpangan Pengadaan Peralatan Medis Polindes /Bidan Desa dan Peralatan Medis Puskesmas pada Dinas KesehatanKabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2006, dengan kesimpulan, Tanggapan Obrik :Terhadap kerugian keuangan negara yang disebabkan penyimpangankekurangan volume

Abdul Rahim Koda, SE yangbersamasama tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinyaPemerintah Kabupaten Pinrang mengalami kerugian yang berasal dariHal. 16 dari 34 Putusan No.41/PID.SUS.TPK/2017/P T.MKSAnggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai dengan Laporan Hasil AuditInvestigasi atasDugaan Penyimpangan Pengadaan Peralatan Medis Polindes /Bidan Desa dan Peralatan Medis Puskesmas pada Dinas KesehatanKabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2006, dengan kesimpulan, Tanggapan Obrik :Terhadap kerugian keuangan

Abdul Rahim Koda, SE yang bersamasamatidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya Pemerintah KabupatenPinrang mengalami kerugian yang berasal dari Anggaran Pendapatan BelanjaDaerah sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasi atasDugaanPenyimpangan Pengadaan Peralatan Medis Polindes / Bidan Desa danPeralatan Medis Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang TahunAnggaran 2006, dengan kesimpulan, Tanggapan Obrik :Terhadap kerugian keuangan negara yang disebabkan penyimpangankekurangan volume

Abdul Rahim Koda, SE yang bersamasamatidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya Pemerintah KabupatenPinrang mengalami kerugian yang berasal dari Anggaran Pendapatan BelanjaDaerah sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasi atasDugaanPenyimpangan Pengadaan Peralatan Medis Polindes / Bidan Desa danHal. 16 dari 34 Putusan No.41/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKSPeralatan Medis Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang TahunAnggaran 2006, dengan kesimpulan, Tanggapan Obrik :Terhadap kerugian keuangan

Obrik Sambas bin Endin Kurnia, lahir 05 Oktober 1959 (anak kandung laki-laki);

3.3. Ellie Deliah binti Endin Kurnia, lahir 01 Desember 1961 (anak kandung perempuan);

3.4. Yulia binti Endin Kurnia, lahir 11 Juni 1963 (anak kandung perempuan);

3 5. Herdis bin Endin Kurnia, lahir 29 Januari 1965 (anak kandung laki-laki);

3.6.

Menyusun langkah langkah pemeriksaan.Pertemuan awal dalam bentuk memberikaninformasi kepada obrik (objek pemeriksaan) segalasesuatu yang berkenaan dengan pemeriksaan yang akandilakukan.Melaksanakan pemeriksaan, yaitua. Dalam bentuk memeriksa obrik dengan menuangkanhasil pemeriksaan ke dalam kertas kerjapemeriksaan, sesual dengan program kerjapemeriksaan yang telah disusun sebelumnya;b. Mereview Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) olehKetua Tim;c.

Dalam bentuk mengkonfirmasikan hasil temuan olehTim pemeriksa kepada Obrik atau kepada orangyang terkait dengan temuan pemeriksaan dimaksudsetelah dikonfirmasi terlebih dahulu ke pimpinanobrik;b.

Obrik dipanggil oleh Tim Tindak Lanjut HasilPemeriksaan (TLHP) untuk dikonfirmasi sekaitandengan temuan hasil pemeriksaan yang belum ditindak lanjuti (agar dibayar/ dilunasi) ;2.

Menagih kepada obrik yang bersangkutan kapanakan ditindaklanjuti hasil temuantersebutdalam bentuk surat pernyataan tertulis palinglambat di tindaklanjuti dalam waktu 60 harisejak diterimanya LHP sesuai dengan UU No.15tahun 2004 jo PP No. 79 tahun 2005.Bahwa pemerintahan nagari kacang tahun 2007 dantahun 2008 memperoleh anggaran yang bersumber daripajak air permukaan (PAP) dan dana alokasi khusus(DAK) berasal dari APBD Kab.

) dengan nomor 0146/LS-BJ/2015 tanggal 12/03/2015 ;

1. SP2D untuk pembayaran belanja honor PNS kegiatan pembinaan dan pengawasan ( 11 Obrik ) dengan nomor 0294/LS-BJ/2015 tanggal 02/04/2015;
2. SP2D untuk pembayaran belanja honor PNS kegiatan pembinaan dan pengawasan ( 9 Obrik ) dengan nomor 1626/LS-BJ/2015 tanggal 19/06/2015;
3. SP2D untuk pembayaran belanja honor PNS kegiatan pengawasan ( 6 Obrik ) dengan nomor 2906/LS-BJ/2015 tanggal 18/08/2015 ;

SP2D untuk pembayaran belanja honor PNS kegiatan pengawasan reguler ( 10 Obrik ) dengan nomor 3461/LS-BJ/2015 tanggal 11/09/2015;

SP2D untuk pembayaran belanja honor PNS kegiatan pengawasan kasus ( 2 Obrik ) dengan nomor 3471/LS-BJ/2015 tanggal 11/09/2015;

SP2D untuk pembayaran belanja honor PNS kegiatan pengawasan kasus

penanganan kasus pengaduan ( 1 Obrik ) / DAU dengan nomor 2112/LS-BJ/2016 tanggal 06/06/2016;

yang amarnyasebagai berikut :Menyatakan terdakwa SAMSUSDIN al SODIN binIMAM MUKANI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 480 ke 1 KUHP.Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa selama : 6(enam ) bulan Penjara dikurangi selama terdakwaditahan sementara, dengan perintah terdakwa tetapditahan.Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna hitam biru nopol AG5682 K, 1 (satu) buah Obrik

Koordinasi dalam bentuk pemberitahuankepada objek yang diperiksa ;Menghimpun/mengumpulkan data data yang berkenaandengan objek pemeriksaan ;Menghimpun ~ aturan aturan yang berkenaan denganobjek pemeriksaan =;Menyusun program kerja pemeriksaan (PKP) dalambentukMembagi tugas tim pemeriksa ;Pembagian waktu pemeriksaan untuk masing masinganggota ;Pembagian objek (materi) yang akan diperiksa peranggota tim ;Menyusun langkah langkah pemeriksaan ;Pertemuan awal dalam bentuk memberikan informasikepada obrik

(objek pemeriksaan) segala sesuatuyang berkenaan dengan pemeriksaan yang akandilakukan =;Melaksanakan pemeriksaan, yaituPage 127 of 219 Putusan No. 1882010KORUPSIIr.ZulfirmanDalam bentuk memeriksa obrik dengan menuangkanhasil pemeriksaan ke dalam kertas kerjapemeriksaan, sesuai dengan program kerjapemeriksaan yang telah disusun sebelumnya ;Mereview Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) oleh ketuaTim ;Kemudian KKP dituangkan kedalam Naskah HasilPemeriksaan ;Konfirmasi hasil temuan.Dalam bentuk mengkonfirmasikan

hasil temuan olehTim pemeriksa kepada Obrik atau kepada orang yangterkait dengan temuan pemeriksaan dimaksudsetelah dikonfirmasi terlebih dahulu ke pimpinanObrik ;Hasil konfirmasi dituangkan dalam bentuk naskahhasil pemeriksaan yang telah ditanggapi secaratertulis dan ditandatangani oleh pimpinan Obrik ;Menyusun konsep Laporan Hasil Pemeriksaan.

atau di tandatangani, danLaporan Hasil Pemeriksaan dibuat' selambat lambatnya15 hari setelah berakhirnya masa pemeriksaan.Selanjutnya laporan dikirim sebagai tembusan kepadapihak/lembaga terkait ;Bahwa tindak lanjut dari aparat Inspektorat daerahterhadap laporan hasil pemeriksaan tersebut, yaitudalam bentuk:Obrik dipanggil oleh Tim Tindak Lanjut HasilPemeriksaan (TLHP) untuk dikonfirmasi sekaitandengan temuan hasil pemeriksaan yang belum ditindak lanjuti (agar dibayar/dilunasi) ;Menagih kepada Obrik

Bahwa dalam Tahun Anggaran 2005 Tergugat telah melakukanpemeriksaan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 dan 2005 padaPemerintan Kabupaten Aceh Besar dengan mendasari objek pemeriksaannya(obrik) pada bahan, data dan dokumen pengeluaran uang kas daerahKabupaten Aceh Besar yang diberikan oleh Tergugat II dan III:Bahwa dengan mendasari pada bahan, data dan dokumen yangdisampaikan Tergugat II dan Ill tersebut, maka Tergugat telah melakukanpemeriksaan atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tim Pemeriksa JemberNo.R.12/Pi.3.13.005/2011 tanggal 17 Januari 2011 danBerita Acara Pemeriksaan KeteranganNo.R.11/Pi.3.13.00.5/2010 tanggal 3 Desember 2010 (Videangka 7) tidak kompeten/tidak sah untuk digunakan olehPenggugat sebagai dasar guna menyalahkan Alm suamiTergugat karena obyek pemeriksaan (OBRIK) dalam LHPtanggal 17 Januari 2011 tersebut adalah Manajer Cabang,Muhammad Ali sebagai penanggung jawab umum karenalingkup pemeriksaan dalam LHP tersebut bukan hanyamengenai

Bahwa obrik dalam LHP tersebut adalah Manajer Cabang,Muhammad Ali dapat dilihat dari tanggapan dan tandatanggapan pada LHP tersebut yang adalah tanggapan dantanda tangan Muhammad Ali sebagai Manajer CabangGenteng pada waktu ituc.

sedangkan dana untuk belanjabarang dan jasa sebesar Rp13.110.000,00 (tiga belas juta seratus sepuluh riburupiah) dipergunakan untuk pembayaran honor pegawai operator komputertenaga honor pada Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah yang ikutditugaskan pada pembuatan laporan tersebut, dan dana sebesarRp429.590.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus sembilanpuluh ribu rupiah) dipergunakan untuk perjalanan dinas yang diberikan kepada12tim pelaksanaan tugas pengawasan ke Objek Pemeriksaan ke (Obrik

sedangkan dana untuk belanjabarang dan jasa sebesar Rp13.110.000,00 (tiga belas juta seratus sepuluh riburupiah) dipergunakan untuk pembayaran honor pegawai operator komputertenaga honor pada Kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah yang ikutditugaskan pada pembuatan laporan tersebut, dan dana sebesarRp429.590.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus sembilanpuluh ribu rupiah) dipergunakan untuk perjalanan dinas yang diberikan kepadatim pelaksanaan tugas pengawasan ke Objek Pemeriksaan ke (Obrik

sedangkan dana untuk belanjabarang dan jasa sebesar Rp13.110.000,00 (tiga belas juta seratus sepuluh riburupiah) dipergunakan untuk pembayaran honor pegawai operator komputertenaga honor pada kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah yang ikutditugaskan pada pembuatan laporan. tersebut, dan dana sebesarRp429.590.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus sembilanpuluh ribu rupiah) dipergunakan untuk perjalanan dinas yang diberikan kepadatim pelaksanaan tugas pengawasan ke Objek Pemeriksaan ke (Obrik

sedangkan dana untuk belanjabarang dan jasa sebesar Rp13.110.000 (tiga belas juta seratus sepuluh riburupiah) dipergunakan untuk pembayaran honor pegawai operator komputertenaga honor pada kantor Bawasda Kabupaten Aceh Tengah yang ikutditugaskan pada pembuatan laporan tersebut, dan dana sebesar Rp429.590.000 (empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluhridbu Rupiah) dipergunakan untuk perjalanan dinas yang diberikan kepada TimPelaksanaan Tugas Pengawasan ke Objek Pemeriksaan ke (Obrik

Namun setelahTermohon pulang ke rumah kediaman bersama Termohon melihat kondisipakaian Termohon dan anak sudah diobrak obrik oleh Pemohon.

Bahwa yang seharusnya diperiksa/obyek pemeriksaan (obrik)adalah Manajer Cabang Induk Klaten Sdr.Dachroni,SE.,mengingat status UPC Wedi Klaten adalah unit pembantucabang (UPC) yang berada dibawah pengawasan cabanginduk Klaten.d.

Adapundasar untuk penugasan audit investigatif adalah adanya indikasipenyimpangan yang patut diduga menimbulkan kerugian keuangan, ataupengembangan informasi AKP (aduan, keluhan, petunjuk) dalam bentuksymptom atau red flag atau permintaan dari instansi penyidik atau penetapanpengadilan, atau permintaan dari pimpinan/atasan obyek pemeriksaan(Obrik).

datatersebut akan digunakan oleh Ahli;Bahwa Ahli tidak tahu apakah Tenaga Ahli/Tehnis dari Dinas PUtersebut Ahli atau bukan, tetapi penghitungan Ahli yang didasarkanpada Laporan Tenaga Ahli/Tehnis dari Dinas PU yang disediakanPenyidik tersebut menurut Ahli adalah sudah dianggap sesuai;Bahwa yang dimaksud dengan audit investigasi permintaan melakukaninvestigasi datangnya berasal dari Penyidik, berdasarkan permintaanPenyidik tersebut maka akan dilakukan investigasi langsung kepadaobyek pemeriksaan (obrik

sesuai dengan kontrak;Bahwa walaupun ada Spektek jika tidak ada RAB, pekerjaan tidak bisadikerjakan karena tidak tahu pekerjaan dilaksanakan dengan anggaranberapa;Bahwa benar dalam Kontrak mulai tahun 2006 s.d 2010 tidak Spektek danGambar Kerja;Bahwa berdasarkan keterangan Ahli AMUS NUSSY yang dimaksuddengan audit investigasi permintaan melakukan investigasi datangnyaberasal dari Penyidik, berdasarkan permintaan Penyidik tersebut maka akandilakukan investigasi langsung kepada obyek pemeriksaan (obrik

Lutra TA2012 dan TA 2013 memberikan akibat hukum, yaitu apabila rekomendasisidang TGR atau TPTGR telah selesai dilaksanakan oleh Obrik maka tidakada lagi namanya kerugian Negara karena kerugian Negara telahdipulihkan berdasarkan pemeriksaan quasi judicial tersebut"Kenyataannya dalam pertimbangannya tersebut, judex facti mengabaikanpendapattketerangan ahli BASTIAN LUBIS, SE.

biladitemukan kerugian negara/daerah dan ada usur pidananya sudah pastidiserahkan kepada instansi berwenang (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPk);Bahwa laporan hasil temuan BPK yang telah diserahkan ke Dewan danKepala Daerah, merupakan sengketa administratif yang harus di selesaikandi Majelis TP/TGR, bukan dijadikan bahan awal penyidikan oleh penegakhukum karena temuan dalam pemeriksaan BPK tersebut masih sengketaadministratif, dimana setiap hasil pemeriksaan auditor wajib memintatanggapan objek yang diperiksa/obrik

, apabila tanggapan objek yangdiperiksa disetujui oleh auditor maka tidak akan jadi temuan, sedangkanapabila tanggapan objek tersebut tidak dapat diterima oleh auditor, makatanggapan obrik tersebut wajib di masukkan dalam laporan BPK sesuaidengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 bahwa Pemeriksa harusmemuat komentar pejabat yang bertanggung jawab dalam laporan hasilpemeriksaannya, makanya rekomendasi dari auditor memerintahkan keMajelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan proses tuntutan ganti rugi

datatersebut akan digunakan oleh Ahli;Bahwa Ahli tidak tahu apakah Tenaga Ahli/Tehnis dari Dinas PUtersebut Ahli atau bukan, tetapi penghitungan Ahli yang didasarkanpada Laporan Tenaga Ahli/Tehnis dari Dinas PU yang disediakanPenyidik tersebut menurut Ahli adalah sudah dianggap sesuai;Bahwa yang dimaksud dengan audit investigasi permintaan melakukaninvestigasi datangnya berasal dari Penyidik, berdasarkan permintaanPenyidik tersebut maka akan dilakukan investigasi langsung kepadaobyek pemeriksaan (obrik

Finishing Lantai;Bahwa pekerjaan yang dialinkan adalah Pek.Profil + Finishing Entrance,Profil Lisplank;Bahwa benar dalam Kontrak mulai tahun 2006 s.d 2010 tidak Spektek danGambar Kerja;Bahwa berdasarkan pendapat Ahli AMUS NUSSY yang dimaksud denganaudit investigasi permintaan melakukan investigasi datangnya berasal dariPenyidik, berdasarkan permintaan Penyidik tersebut maka akan dilakukaninvestigasi langsung kepada obyek pemeriksaan (obrik) yang bersangkutan,lalu semua data tersebut akan diserahkan

dalam kontrak maka kelebihan tersebut tidak akan diperhitungkankecuali ada adendumnya, namun terhadap pekerjaan yang volumenya lebihyang item pekerjaannya termuat dalam kontrak, maka kelebihan tersebutakan diperhitungkan untuk dibayar;Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli AMUS NUSSY yangdimaksud dengan audit investigasi permintaan melakukan investigasi datangnyaberasal dari Penyidik, berdasarkan permintaan Penyidik tersebut maka akandilakukan investigasi langsung kepada obyek pemeriksaan (obrik

Tugastugas lain berdasarkan perintah atasanBahwa inspektorat melakukan pegawasan berdasarkan PKPT( Program Kerja Pengawasan Tahunan).Bahwa sebelum melakukan pengawasan saksi terlebih dahulumengetahui adanya Obrik (objek Pemeriksaan) dan Jadwalpengawasan pada OPD/Dinas, setelah Obrik/Jadwal diketahui,ditindak lanjuti dengan penyusunan Tim Pengawas/pemeriksa yangdibuat oleh Pejabat Fungsional (JAFUNG), hasil susunan Tim (SPT)dinaikan ke Inspektur untuk ditandatangani, Setelan ada Persetujuandari Inspektur