Ditemukan 6 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 08-07-2014 — Putus : 04-11-2014 — Upload : 18-02-2015
Putusan PN PADANG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 4 Nopember 2014 — Ostim, ST bin Ahmad
8020
  • Menyatakan Terdakwa Ostim ST Bin Ahmad tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;--------------------------------------------------------------------------------2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa Ostim ST Bin Ahmad dari dakwaan primair tersebut;------------------------------------------------------------------------------------3.
    Menyatakan Terdakwa Ostim ST Bin Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;---------------------------------------------------------------------4.
    Ostim, ST bin Ahmad
    Ostim. ST1 (satu) Berkas surat perjanjian pekerjaan konstruksi (Kontrak Harga Satuan)pekerjaan pembangunan Tugu Simpang Pangeran No. 05.04/APBD/APSJJ/2013 tanggal 24 April 2013 dengan Pelaksana CV. Fandi Konstruksi.1 (satu) Berkas Rekapitulasi RAB dan RAB Pembangunan Gedung KantorTugu Simpang Pangeran Kab. Sijunjung tanggal 24 April 2013.
    Bahwa seharusnya terdakwa Ostim,ST Bin Ahmad mengajukan pencairan jaminanpelaksanaan atas kedua pekerjaan tersebut sesuai dengan batas waktu yangditentukan untuk disetorkan ke kas Daerah Pemerintah Daerah KabupatenSijunjung, sehingga perbuatan terdakwa Ostim,ST Bin Ahmad telah memperkayaorang lain atau suatu korporasi yaitu: Bank Nagari Cabang Sijunjung (Bank Garansi)dan PT Jasaraharja Putra Perwakilan Solok (Kontra Bank Garansi) atau PenyediaBarang /Jasa yaitu: CV Fandy Konstruksi atau CV Karya
    Bahwa tugas pokok terdakwa Ostim,ST Bin Ahmad selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) secara khusus pada Pembangunan Tugu Simpang PangeranKabupaten Sijunjung dan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Camat TanjungGadang Kabupaten Sijunjung pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten SijunjungHalaman 22 dari 127 Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2014/PN.
    Pdg.menyelesaikan pekerjaan sampai akhir tahun anggaran 2013 berdasarkan BeritaAcara Rapat Evaluasi Pekerjaan Nomor : 04/PPKPGK/DPU2013 tanggal 27Desember 2013 sehingga terdakwa Ostim,ST Bin Ahman selaku Pejabat PembuataKomitmen (PPK) telah memutus kontrak pembangunan Gedung Kantor CamatTanjung Gadang tersebut dengan Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 07/PPKPGK/DPU2013 tanggal 27 Desember 2013.Bahwa dengan tidak selesainya kedua pekerjaan tersebut di atas, maka kewajibandari terdakwa Ostim,ST Bin Ahmad
    Saksi SYAHRIL.STBahwa saksi di panggil hadiri sidang adanya dugaan korupsi yang dilakukanoleh Terdakwa Ostim.
Register : 12-04-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 30-08-2019
Putusan PTUN PADANG Nomor 8/G/2019/PTUN.PDG
Tanggal 27 Agustus 2019 — Penggugat:
OSTIM
Tergugat:
BUPATI SIJUNJUNG
15468
  • Penggugat:
    OSTIM
    Tergugat:
    BUPATI SIJUNJUNG
    sebagai CalonPegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi);Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat IlSawahlunto/ Sijunjung, Nomor : 832.8/208/KP/PU1985, Tanggal 23 Juni 1985 atas nama Ostim (fotokopidari fotokopi);Surat Pemberitahauan Untuk Penentuan Kenaikan GajiBerkala, Nomor : 822.2/157/KP1985, Tanggal 16November 1985, atas nama Ostim (fotokopi darifotokopi);Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala, Nomor :822.2/ 35/KP/PU1991 tanggal 7 September 1991 atasnama Ostim (fotokopi dari fotokopi);Halaman
    /KP/PU1995, Tanggal 2 Agustus 1995 atasnama Ostim, BE (fotokopi dari fotokopi);Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala, Nomor :822.2/ 36/KP/PU1997, Tanggal 12 Agustus 1997 atasnama Ostim, BE (fotokopi dari fotokopi);Petikan Keputusan Kepala Badan AdministrasiKepegawaian Negara, Tanggal 27 Oktober 1997 atasnama Ostim BE (fotokopi dari fotokopi);Petikan Keputusan Bupati Sawahlunto/Sijunjung,Nomor : 821.24/08/KP/DN2000, Tanggal 20 Juli 2000,atas nama Ostim BE (fotokopi dari fotokopi);Keputusan Bupati
    Sawahlunto/Sijunjung, Nomor81/II/BKD 2001 Tentang Penyesuaian Gaji PokokPegawai Negeri Sipil, Tanggal 1 Agustus 2001, atasnama Ostim BE (fotokopi dari fotokopi);Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala, Nomor :822.3/ /PU/Kepeg2002, tanpa tanggal, Oktober2001 atas nama Ostim, BE (fotokopi dari fotokopi);Keputusan Bupati Sawahlunto/Sijunjung, Nomor832.3/ 49/PU2003 Tentang Penyesuaian Gaji PokokPegawai Negeri Sipil, atas nama Ostim, BE, Tanggal12 Mei 2003 (fotokopi dari fotokopi);Surat pemberitahuan
    Lepas : W3.PAS.01.PK.01.02142/15,Tanggal 13 Juni 2015, atas nama Ostim, ST Bin.Ahmad yang ditandatangani oleh Kepala LembagaPemasyarakatan Klas Il A Padang (fotokopi darifotokopi);Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 832.3/21/KDPU2012 Tentang Penyesuaian Gaji Pokok PegawaiNegeri Sipil, Tanggal 1 April 2012, atas nama Ostim,ST (fotokopi dari fotokopi);Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 832.3/21/KDPU2011 Tentang Penyesuaian Gaji Pokok PegawaiNegeri Sipil, Tanggal 1 April 2011, atas nama Ostim,ST (fotokopi
    Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 31 Desember2018, atas nama Ostim, ST yang diterima oleh Ostim,ST pada tanggal 9 Januari 2019 (Sesuai dengan asli);Bukti T15 Surat Perihal : Keberatan PDTH, Tanggal 15 Januari2019, kepada Bupati Sijunjung Cq.
Register : 09-03-2022 — Putus : 13-04-2022 — Upload : 13-04-2022
Putusan PA JENNEPONTO Nomor 89/Pdt.G/2022/PA.Jnp
Tanggal 13 April 2022 — Penggugat melawan Tergugat
1713
  • DALAMKONVENSI

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
    2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Ady Ostim Purwanto bin Burhanuddin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Junengsih binti Karim Tompo) di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
    3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar melalui Termohon Konvensi yakni Nafkah anak yang bernama Muh.
    Agusalim Syahputra bin Ady Ostim Purwanto, umur 8 tahun sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap tahun;
  • DALAM REKONVENSI

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
    2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
    3. Nafkah lampau terhutang sejumlah Rp.
Register : 12-04-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 30-08-2019
Putusan PTUN PADANG Nomor 5/G/2019/PTUN.PDG
Tanggal 27 Agustus 2019 — Penggugat:
DELGANEF
Tergugat:
BUPATI SIJUNJUNG
15074
  • Dimana berdasarkan data dari Badankepegawaian Negara PNS Aktif Yang Telah DijatuhiHukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Yang AdaHubungannyaDenganJabatan Pada pemerintahKabupaten Sijunjung Berjumlah 6 Orang yaituSdr.Ridwan, S.HUT, Ostim,ST, IrAbdidar, Delganef, SE,Jabiruddin, dan Surya Saputra Dinata,S.Sos, M.Si.Dari hasi rapat MPP tersebut diperoleh hasil bahwa TimMPP sepakat dan menyarankan kepada PPK
    untukmengambil sikap terhadap keputusan ini di akhir BulanDesember sambil melihat perkembangan terakhir secaraNasional yang juga disetujui olen PPK.Bahwa selanjutnya dilakukan rapat MPP yang padatanggal 31 Desember 2018 mengenai Pembahasantindak lanjut mengenai permasalahan kepegawaian yaituPNS yang sudah pernah dihukum penjara karenamelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindakPidana Yang Ada HubungannyaDenganJabatanPada pemerintah Kabupaten Sijunjung atas namaSdr.Ridwan, S.HUT, Ostim,ST,
    IrAbdidar, Delganef, SE,Jabiruddin, dan Surya Saputra Dinata, S.Sos, M.si.Setelan melihat perkembangan secara Nasionalberkenaan Informasi diatas, berdasarkan hasil SidangHalaman 48 dari 104, Putusan No. 5/G/2019/PTUN.PDG.Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP) menyarankankepada PPK bahwa PNS di Lingkungan PemerintahKabupaten Sijunjung yaitu Sdr.Ridwan, S.HUT, Ostim,ST,IrAbdidar, Delganef, SE, Jabiruddin, dan Surya SaputraDinata, S.Sos, M.si diberhentikan tidak dengan hormatsebagai PNS terhitung tanggal
    memberikan keterangan sebagaimana selengkapnyatermuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagaiberikut ;Bahwa saksi sebagai Kasubdit pada BKPSDM Kabupaten Sijunjung;Halaman 62 dari 104, Putusan No. 5/G/2019/PTUN.PDG.Bahwa saksi bertugas melakukan pembinaan bagi Pegawai Negeri Sipilyang dijatuhi hukuman disiplin sedang dan berat;Bahwa Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat berawal dariputusan bersama Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP) KabupatenSijunjung;Bahwa kronologis pemberhentian Ostim
    salahsatu PNS yang tercantum namanya dalam Laporan Staf tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas makadapat disimpulkan, bahwa secara yuridis Sekretaris Daerah KabupatenSijunjung selaku Pejabat yang Berwenang (Pyb), telah mengusulkanpemberhentian tidak dengan hormat PNS yang merupakan fungsional umumatau Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung,Halaman 88 dari 104, Putusan No. 5/G/2019/PTUN.PDG.yang masuk dalam kelompok Jabatan Administrasi (JA) atas nama Ostim
Register : 26-08-2010 — Putus : 29-11-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 126/G/2010/PTUN-JKT
Tanggal 29 Nopember 2010 — Thomas Kusumo Wibowo, SE;Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
14189
  • Timtim tersebut merupakan ~ timgabungan dari beberapa unitBOB UGE p em we ee re ro ie te ee ee ene osTim Reviu bertugas sesuai dengan Surat Tugas Nomor : ST17/1J/2009 tanggal 16 Januari 2009 dengan susunan TimReviuAgustari Suandi : Ketua Tim (pegawai padaInspektorat Ill ITJEN)Thomas Kusumo Wibowo : Anggota Tim (pegawai padaInspektorat IV ITJEN)Machmud Yunus : Anggota Tim (pegawai padaInspektorat VI ITJEN)Merzi Umas : Anggota Tim (pegawaipada Inspektorat VI ITJEN)Dimana terhadap Tim tersebut diberikan
Register : 09-05-2011 — Putus : 08-09-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN PADANG Nomor 219/Pid.B/2011/PN.PDG
Tanggal 8 September 2011 — PROF. DR. H . NASRUN HAROEN, MA
10414
  • Sumatera Barat ( Kasubbag Keagamaan ) bersamadengan Pihak MUI Sumbar menyusun Rencana Kegiatan sesuaidengan besar dana yang dialokasikan dalam APBD, yangkemudian Rencana Kegiatan tersebut dirumuskan dalam RencanaAnggaran Satuan Kerja ( (RASK ) selanjutnya disampaikan keBappeda Sumatera Barat setelah dikoreksi dan disetujui oleh30 OStim Bappeda maka RASK menjadi Dokumen Anggaran SatuanKerja ( DASK ) dengan rincian kegiatan dan anggaransebagai berikut ;1.