Ditemukan 10 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pokok pn.kwg pn.pwk pkwt pekik pekok pukuk pekak p.k.k p.lwk pa.pwk pa.klk
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 21-02-2020 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 31-03-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 3/PID.TPK/2020/PT MKS
Tanggal 30 Maret 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : HABIBI Diwakili Oleh : IMRAN, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : FADJAR.,SH.,MH
91 — 31
  • Berita acara serah terima jabatan bendahara pengeluaran 103/P.KWK/TU.01.1-BA/7371/Setkot /XI/2017, Tanggal 29 November 2017 kepada Habibi dari NIKOLAS, SE mengetahui Sekretaris KPU Habibi.
65. Surat KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Makassar Nomor : 104/P.KWK/TU.01.1-BA/7371/Setkot /XI/2017, Tanggal 29 November 2017 perihal permohonan perubahan spesimen tanda tangan pejabat pembuat komitmen dan bendahara.
66.
Surat perintah pemindah bukuan Nomor :81 / P.KWK / KU.03.2- / 7371 / Sek-Kot / XI / 2017, tanggal 6 November 2017.
107. Surat perintah pemindah bukuan Nomor :29 / P.KWK / KU.03.2- / 7371 / Sek-Kot / I / 2018, tanggal 9 Januari 2018.
108. Surat perintah pemindah bukuan Nomor :48 / P.KWK / HM.03.1-Spt / 7371 / Sek-Kot / I / 2018, tanggal 22 Januari 2018.
109.
Surat perintah pemindah bukuan Nomor :166/ P.KWK / HM.03.1-Spt / 7371 / Sek-Kot / II / 2018, tanggal 12 Februari 2018.
110. Surat perintah pemindah bukuan Nomor :81 / P.KWK / HM.03.1-Spt / 7371 / Sek-Kot / II / 2018, tanggal 15 Februari 2018.
111. Surat perintah pemindah bukuan Nomor :93 / P.KWK / HM.03.1-Spt / 7371 / Sek-Kot / III / 2018, tanggal 5 Maret 2018.
112.
Surat perintah pemindah bukuan Nomor :101/ P.KWK / HM.03.1-Spt / 7371 / Sek-Kot / III / 2018, tanggal 12 Maret 2018.
113. Surat perintah pemindah bukuan Nomor :116/ P.KWK / HM.03.1-Spt / 7371 / Sek-Kot / III / 2018, 27 Maret 2018.
114. Surat perintah pemindah bukuan Nomor :149/ P.KWK / HM.03.1-Spt / 7371 / Sek-Kot / V / 2018, tanggal 17 Mei 2018.
115.
Surat perintah pemindah bukuan Nomor :166/ P.KWK / HM.03.1-Spt / 7371 / Sek-Kot / VI / 2018, tanggal 4 Juni 2018.
116. Surat perintah pemindah bukuan Nomor :171/ P.KWK / HM.03.1-Spt / 7371 / Sek-Kot / VI / 2018, 21 Juni 2018.
117. Potongan cek pemindah bukuan nomor Cek : CE431171.
118. Potongan cek pemindah bukuan nomor Cek : CE431172.
119. Potongan cek pemindah bukuan nomor Cek : CE431173.
120.
/ KU.03.2 / 7371 /SekKot / XI / 2017, tanggal 6 November 2017.Surat perintah pemindah bukuan Nomor :29 / P.KWK / KU.03.2 / 7371 /SekKot / 1 / 2018, tanggal 9 Januari 2018.Surat perintah pemindah bukuan Nomor :48 / P.KWK / HM.03.1Spt /7371 / SekKot / / 2018, tanggal 22 Januari 2018.Surat perintah pemindah bukuan Nomor :166/ P.KWK / HM.03.1Spt /7371 / SekKot / II / 2018, tanggal 12 Februari 2018.Surat perintah pemindah bukuan Nomor :81 / P.KWK / HM.03.1Spt /7371 / SekKot / II / 2018, tanggal 15 Februari
2018.Surat perintah pemindah bukuan Nomor :93 / P.KWK / HM.03.1Spt /7371 / SekKot / Ill / 2018, tanggal 5 Maret 2018.Surat perintah pemindah bukuan Nomor :101/ P.KWK / HM.03.1Spt /7371 / SekKot / III / 2018, tanggal 12 Maret 2018.Surat perintah pemindah bukuan Nomor :116/ P.KWK / HM.03.1Spt /7371 / SekKot/ III / 2018, 27 Maret 2018.Surat perintah pemindah bukuan Nomor :149/ P.KWK / HM.03.1Spt /7371 / SekKot / V / 2018, tanggal 17 Mei 2018.Surat perintah pemindah bukuan Nomor :166/ P.KWK / HM.03.1Spt
/ KU.03.2 /7371 / SekKot / XI / 2017, tanggal 6 November 2017.Surat perintah pemindah bukuan Nomor :29 / P.KWK / KU.03.2 /7371 / SekKot / / 2018, tanggal 9 Januari 2018.Surat perintah pemindah bukuan Nomor :48 / P.KWK / HM.03.1Spt /7371 / SekKot / 1 / 2018, tanggal 22 Januari 2018.Surat perintah pemindah bukuan Nomor :166/ P.KWK / HM.03.1Spt /7371 / SekKot / II / 2018, tanggal 12 Februari 2018.HIm. 72 dari 125 him.
P.KWK / HM.03.1Spt /7371 / SekKot / Ill / 2018, 27 Maret 2018.Surat perintah pemindah bukuan Nomor :149/ P.KWK / HM.03.1Spt /7371 / SekKot / V / 2018, tanggal 17 Mei 2018.Surat perintah pemindah bukuan Nomor :166/ P.KWK / HM.03.1Spt /7371 / SekKot / VI / 2018, tanggal 4 Juni 2018.Surat perintah pemindah bukuan Nomor :171/ P.KWK / HM.03.1Spt /7371 / SekKot / VI / 2018, 21 Juni 2018.Potongan cek pemindah bukuan nomor Cek :Potongan cek pemindah bukuan nomor Cek :Potongan cek pemindah bukuan nomor Cek
81 / P.KWK / HM.03.1Spt / 7371 / SekKot / II / 2018, tanggal 15 Februari 2018.Surat perintah pemindah bukuan Nomor :93 / P.KWK / HM.03.1Spt / 7371 / SekKot / Ill / 2018, tanggal 5 Maret 2018.Surat perintah pemindah bukuan Nomor :101/ P.KWK / HM.03.1Spt / 7371 / SekKot / Ill / 2018, tanggal 12 Maret 2018.Surat perintah pemindah bukuan Nomor :116/ P.KWK / HM.03.1Spt / 7371 / SekKot / Ill / 2018, 27 Maret 2018.Surat perintah pemindah bukuan Nomor :149/ P.KWK / HM.03.1Spt / 7371 / SekKot / V / 2018,
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 11-09-2013 — Putus : 17-02-2014 — Upload : 20-09-2014
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 66/G/2013/PTUN.Mks
Tanggal 17 Februari 2014 — PT. Surya Agung M E L A W A N Pelaksana Tugas (Plt) Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar selaku Pejabat Pembuat Komitmen
119 — 79
  • Sekretaris KPU Kota Makassar selaku KPA), berupa Keputusan Sekretaris KPU Kota Makassar No: 15/P.KWK/Kpts/Set-Mks025.433481/VII/2013 Perihal Penetapan Sanksi Daftar Hitam Kepada PT. Surya Agung ;-----------------------3. Mewajibkan kepada Tergugat (Plt. Sekretaris KPU Kota Makassar selaku KPA) mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Sekretaris KPU Kota Makassar No: 15/P.KWK/Kpts/Set-Mks025.433481/VII/2013 Perihal Penetapan Sanksi Daftar Hitam Kepada PT.
    Bahwa tertanggal 28 Mei 2013 Pengumuman Rencana UmumPengadaan Barang/Jasa Pemerintah (RUP) di KPU Kota Makassar,Nomor : 50/P.KWK/Set. Mks/025.43348/V/2013, tanggal 28 Mei 2013,melalui LPSE Kota Makassar.
    Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tergugat Nomor:15/P.KWK/ Kpts/Set Mks025.433481/VII/2013 Perihal PenetapanSanksi Daftar Hitam Kepada PT. Surya Agung tertanggal 17 Juli 2013; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor:15/P.KWK/ Kpts/SetMks025.433481/VII/2013 Perihal Penetapan SanksiDaftar Hitam Kepada PT. Surya Agung tertanggal 17 Juli 2013; 4.
    Jadi tegasnya keputusan Pejabat Sekretaris KPU Kota Makassar selakuPejabat membuat komitmen Nomor : 15/P.KWK/Kpts/SetMks025.43348VII/ 2013 tanggal 17 Juli 2013 perihal penetapan sanksidaftar hitam kepada PT.
    Panitia PengadaanBarang/Jasa KPU Kota Makassar Nomor15/P.KWK/PPBJ/VII/2013, tanggal 15 Juli 2013, perihalJawaban Sanggahan, yang ditujukan kepada DirekturUtama PT.
    Sekretaris KPU KotaMakassar, Nomor: 73/P.KWK/UND/VI/2013, tanggal 19Juni 2013, perihal Undangan yang ditujukan kepada PanitiaPengadaan Barang/Jasa Pemilukada Kota Makassar ; : Foto copy sesuai asl Surat dari Plt. Sekretaris KPU KotaMakassar, Nomor: 81/P.KWK/UND/VII/2013, tanggal O1Juli 2013, perihal Undangan yang ditujukan kepada PanitiaPengadaan Barang/Jasa Pemilukada Kota Makassar ; : Foto copy sesuai asl Surat dari Plt.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Lelang
Register : 11-09-2013 — Putus : 17-02-2014 — Upload : 08-03-2014
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 66/G/2013/PTUN.Mksr
Tanggal 17 Februari 2014 — PT. Surya Agung Melawan Pelaksana Tugas (Plt) Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar
123 — 43
  • Sekretaris KPU Kota Makassar selaku KPA) berupa Keputusan Sekretaris KPU Kota Makassar Nomor : 15/P.KWK/Kpts/Set-Mks025.433481/VII/2013 Perihal Penetapan Sanksi Daftar Hitam Kepada PT.
    Sekretaris KPU Kota Makassar selaku KPA), berupa Keputusan Sekretaris KPU Kota Makassar No: 15/P.KWK/Kpts/Set-Mks025.433481/VII/2013 Perihal Penetapan Sanksi Daftar Hitam Kepada PT. Surya Agung ;-----------------------3. Mewajibkan kepada Tergugat (Plt. Sekretaris KPU Kota Makassar selaku KPA) mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Sekretaris KPU Kota Makassar No: 15/P.KWK/Kpts/Set-Mks025.433481/VII/2013 Perihal Penetapan Sanksi Daftar Hitam Kepada PT.
    Bahwa tertanggal 28 Mei 2013 Pengumuman Rencana UmumPengadaan Barang/Jasa Pemerintah (RUP) di KPU Kota Makassar,Nomor : 50/P.KWK/Set. Mks/025.43348/V/2013, tanggal 28 Mei 2013,melalui LPSE Kota Makassar.
    Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tergugat Nomor:15/P.KWK/ Kpts/Set Mks025.433481/VII/2013 Perihal PenetapanSanksi Daftar Hitam Kepada PT. Surya Agung tertanggal 17 Juli 2013; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor:15/P.KWK/ Kpts/SetMks025.433481/VII/2013 Perihal Penetapan SanksiDaftar Hitam Kepada PT. Surya Agung tertanggal 17 Juli 2013; 4.
    Jadi tegasnya keputusan Pejabat Sekretaris KPU Kota Makassar selakuPejabat membuat komitmen Nomor : 15/P.KWK/Kpts/SetMks025.43348VII/ 2013 tanggal 17 Juli 2013 perihal penetapan sanksidaftar hitam kepada PT.
    Panitia PengadaanBarang/Jasa KPU Kota Makassar Nomor15/P.KWK/PPBJ/VII/2013, tanggal 15 Juli 2013, perihalJawaban Sanggahan, yang ditujukan kepada DirekturUtama PT.
    Sekretaris KPU KotaMakassar, Nomor: 73/P.KWK/UND/VI/2013, tanggal 19Juni 2013, perihal Undangan yang ditujukan kepada PanitiaPengadaan Barang/Jasa Pemilukada Kota Makassar ; : Foto copy sesuai asl Surat dari Plt. Sekretaris KPU KotaMakassar, Nomor: 81/P.KWK/UND/VII/2013, tanggal O1Juli 2013, perihal Undangan yang ditujukan kepada PanitiaPengadaan Barang/Jasa Pemilukada Kota Makassar ; : Foto copy sesuai asl Surat dari Plt.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Register : 09-04-2018 — Putus : 23-04-2018 — Upload : 23-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 250 K/TUN/PILKADA/2018
Tanggal 23 April 2018 — KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR vs 1. MUNAFRI ARIFUDDIN, SH., 2. Drg. A. RACHMATIKA DEWI YUSTITIA IQBAL;
206 — 188 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., S.T. dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokatpada Kantor Hukum Marhumah Majid, S.H. dan Rekan,beralamat di Sungguminasa, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 315/P.KWK/HM.03.1SU/7371/KPUKot/III/2018, tanggal 25 Maret 2018;Pemohon Kasasi;Lawan1. MUNAFRI ARIFUDDIN, S.H., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Khairil Anwar, Nomor4, RT 002, RW 003, Kelurahan Sawerigading,Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, pekerjaanKaryawan Swasta;2. drg. A.
    Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum KotaMakassar Nomor 35/P.KWK/HK.03.1Kpt/7371/KPUKot/II/2018 tentangPenetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota padaPemilinan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal12 Februari 2018;3.
    Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan KomisiPemilinan Umum Kota Makassar Nomor 35/P.KWK/HK.03.1Kpt/7371/KPUKot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan WakilWalikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun2018, tanggal 12 Februari 2018;4.
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN Tender
Register : 26-06-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 06-10-2014
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 99 / B / 2014 / PT.TUN.MKS.
Tanggal 4 September 2014 — PELAKSANA TUGAS (PLT) SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, untuk Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT / PEMBANDING ; ---------------------------------- MELAWAN PT. SURYA AGUNG, , untuk Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT / TERBANDING ; -------------------------------------
59 — 11
  • Sekretaris KPU Kota Makassar selaku KPA)berupa Keputusan Sekretaris KPU Kota Makassar Nomor : 15/P.KWK/Kpts/SetMks025.433481/VII/2013 Perihal Penetapan Sanksi Daftar Hitam Kepada PT.Surya Agung sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatanhukum tetap;DALAM BK SEPST oeqsececeeee ae ceeese ete neeecenee een ee ieeene enn Sree ESSEe Menolak Eksepsi Tergugat;DALAM POKOK PERKARA r2222oenn nnn cece nnn ee cence nne ceeeennnnees1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya :2 Menyatakan batal
    Sekretaris KPU Kota Makassar selaku KPA), berupaKeputusan Sekretaris KPU Kota Makassar No: 15/P.KWK/Kpts/SetMks025.433481/VII/2013 Perihal Penetapan Sanksi Daftar Hitam KepadaPT. Surya Agung ;3 Mewajibkan kepada Tergugat (Plt. Sekretaris KPU Kota Makassar selakuKPA) mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa KeputusanSekretaris KPU Kota Makassar No: 15/P.KWK/Kpts/SetMks025.43348 1/VII/2013 Perihal Penetapan Sanksi Daftar Hitam Kepada PT.
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN Pilkada
Register : 28-02-2018 — Putus : 21-03-2018 — Upload : 26-03-2018
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 6/G/Pilkada/2018/PTTUN.MKS
Tanggal 21 Maret 2018 — MUNAFRI ARIFUDDIN, S.H.;DK MELAWAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR;
339 — 268
  • Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018; 3.
    Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/ 7371/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;4.
    Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks.melawanNama Jabatan : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUMKOTA MAKASSAR;Tempat kedudukan : Jalan Perumnas Raya Nomor 2 A, Antang,Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala,Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;Telepon : (0411) 496555, Fax : (0411) 495877 495878,Email : tekniskoumakassar@gmail.com; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2018Nomor: 254/P.KWK/PL.03.2SU/7371/KPUKot/Ill/2018, memberikan kuasakepada :1. MARHUMAH MAUD, S.H.;2.
    Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum KotaMakassar Nomor : 35/P.KWK/HK.03.1Kpt/7371/KPUKot/II/2018Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil WalikotaPada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun2018, tanggal 12 Februari 2018;halaman 21 dari 70 halaman. Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks.3.
    Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut KeputusanKomisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor:35/P.KWK/HK.03.1 Kpt/7371/KPUKot/II/2018 Tentang PenetapanPasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada PemilihanWalikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 12Februari 2018;4.
    MohammadRamdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham;T4 Model TT.1 KWK dan Lampirannya, tanggal 8 Januari 2018;T5 Model BA.HPKWK dan lampirannya, tanggal 17 Januari 2018;T6 Berita Acara Nomor : 167/P.KWK/PL.03.3BA/7371/KPUKot/II/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 dan lampirannya;T7 Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 35/P.KWK/HK.03.1Kpt/7371/KPUKov/Il/2018, tanggal 12 Pebruari 2018 danLampirannya;T8 Daftar Hadir rapat pleno KPU hari Sabtu tanggal 30 Desember2017;halaman 51 dari 70 halaman.
    Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan KomisiPemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1Kpt/7371/KPUKov/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota danWakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota MakassarTahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;4.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 31-01-2008 — Putus : 21-05-2008 — Upload : 17-04-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 7/G.TUN/2008/PTUN.Mks
Tanggal 21 Mei 2008 — DRS. TATJONG GAMAL sebagai Penggugat Melawan KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN sebagai Tergugat
123 — 26
  • Menyatakan batal surat keputusan tata usaha negara yang disengketakan yang dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan (Tergugat) No. 04/P.KWK-SS/I/2008, tanggal 24 Januari 2008, tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone; 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan No. 04/P.KWK-SS/I/2008, tanggal 24 Januari 2008, tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone; 4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pelanggaran Administrasi Pemilihan
Register : 02-05-2018 — Putus : 17-05-2018 — Upload : 24-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5 P/PAP/2018
Tanggal 17 Mei 2018 — IR. MOHAMMAD RAMDHAN POMANTO, DK VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR;
357 — 266 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penetapan Nomor 05 P/PAP/2018Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Marhumah Majid, S.H. dankawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat padaKantor Hukum Marhumah Majid, S.H dan Rekan, beralamatdi Gowa, dan Wahid Hasyim Lukman, S.Ag. dan kawan,Anggota Komisi Pemilihnan Umum Kota Makassar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor459/P.KWK/PL.03.2SU/7371/KPUKot/V/2018, tanggal 5Mei 2018Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 18-01-2021 — Putus : 01-03-2021 — Upload : 02-03-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 2/PID.TPK/2021/PT MKS
Tanggal 1 Maret 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : IRMA ARRIANI, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. SABRI. Diwakili Oleh : NURUL LATIFAH, SH., MH
168 — 92
  • Pejabat PembuatKomitmen (atasan bendahara) Pemilihnan Walikota Dan Wakil WalikotaMakassar Tahun 2018 Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat KeputusanKomisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Nomor: 22/P.KWK/HK.03.2Kpt/7371/SekKot/XI/2017 tanggal 24 November 2017, pada waktuwaktu yangtidak dapat ditentukan dengan pasti antara tahun 2017 sampai dengan tahun2018 atau setidaktidaknya dalam dalam Tahun 2017 dan Tahun 2018,bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Jalan Perumnasraya No.2 A
    PUTUSAN Nomor 2/PID.TPK/2021/PTMKSKomitmen (atasan bendahara) Pemilihan Walikota Dan Wakil WalikotaMakassar Tahun 2018 Tahun Anggaran 2017 berdasarkan SuratKeputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Nomor:22/P.KWK/HK.03.2Kpt/7371/SekKot/XI/2017 tanggal 24 November 2017.
    Pejabat Pembuat Komitmen (atasan bendahara)Pemilinan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 TahunAnggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kota Makassar Nomor : 22/P.KWK/HK.03.2Kpt/7371/SekKot/XI/2017 tanggal 24 November 2017. Bahwa terdakwa selaku a). Sekretaris Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kota Makassar berdasarkan Nomor :350/KPTS/SETJEN/2014Tanggal 19 Agustus 2014, dan selaku b).
    Pejabat Pembuat Komitmen (atasan bendahara)Pemilinan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 TahunAnggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kota Makassar Nomor : 22/P.KWK/HK.03.2Kpt/7371/SekKot/XI/2017 tanggal 24 November 2017.
    Pejabat Pembuat Komitmen (atasan bendahara)Pemilinan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 TahunAnggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kota Makassar Nomor :22/P.KWK/HK.03.2Kpt/7371/SekKot/X1/2017 tanggal 24 November 2017. Bahwa benar terdakwa selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kota Makassar menerima gaji pokok dan tunjangan jabatan setiapbulannya sebesar Rp.20.640.900, (dua puluh juta enam ratus empatpuluh ribu rupiah) dengan rincian :1.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 05-03-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
IRMA ARRIANI, SH
Terdakwa:
Drs. SABRI.
248 — 94
  • Pejabat PembuatKomitmen (atasan bendahara) Pemilihan Walikota Dan Wakil WalikotaMakassar Tahun 2018 Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat KeputusanKomisi Pemilihnan Umum (KPU) Kota Makassar Nomor : 22/P.KWK/HK.03.2Kpt/7371/SekKot/XI/2017 tanggal 24 November 2017, pada waktuwaktu yangtidak dapat ditentukan dengan pasti antara tahun 2017 sampai dengan tahun2018 atau setidaktidaknya dalam dalam Tahun 2017 dan Tahun 2018,bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Jalan Perumnasraya No. 2
    Pejabat PembuatKomitmen (atasan bendahara) Pemilihan Walikota Dan Wakil WalikotaMakassar Tahun 2018 Tahun Anggaran 2017 berdasarkan SuratKeputusan Komisi Pemilihnan Umum (KPU) Kota Makassar Nomor :22/P.KWK/HK.03.2Kpt/7371/SekKot/XI/2017 tanggal 24 November 2017.
    Pejabat Pembuat Komitmen (atasan bendahara)Pemilinan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 TahunAnggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kota Makassar Nomor : 22/P.KWK/HK.03.2Kpt/7371/SekKot/XI/2017 tanggal 24 November 2017. Bahwa terdakwa selaku a). Sekretaris Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kota Makassar berdasarkan Nomor : 350/KPTS/SETJEN/2014Tanggal 19 Agustus 2014, dan selaku b).
    Tpk/2020/PN MakassarAnggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kota Makassar Nomor : 22/P.KWK/HK.03.2Kpt/7371/SekKot/XI/2017 tanggal 24 November 2017. Bahwa terdakwa selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU)Kota Makassar menerima gaji pokok dan tunjangan jabatan setiapbulannya sebesar Rp. 20.640.900, (dua puluh juta enam ratus empatpuluh ribu Sembilan ratus rupiah) dengan rincian :1. Gaji pokok Gol. IV/a sebesar Rp. 4.416.700,2.
    Pejabat Pembuat Komitmen (atasan bendahara)Pemilinan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 TahunAnggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kota Makassar Nomor : 22/P.KWK/HK.03.2Kpt/7371/SekKot/XI/2017 tanggal 24 November 2017.