FAISAL
Terbanding/Penggugat : DANIEL PABEMBA PANGALA
Turut Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR

Andi Pangerang Pettarani No.8 Kota Makassar, Selanjutnyadisebut Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;LawanDANIEL PABEMBA PANGALA, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis kelamin laki laki,Lahir di Makale 4 Juni 1966, Agama Kristen Protestan, Status kawin,Alamat Taman Golf Residence 2 Blok R.4/6, RT.005/RW.001, KelurahanSukajadi Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau. Dalamhal ini diwakili oleh kuasanya : 1. ROBERTUS PANDE, SH., 2.

Mkstelah mengemukakan halhal sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah berdasarkan SHM No.23686 /Kapasa, tanggal 18 Juli 2019, Surat Ukur tanggal 5 Desember 2017,No.03609/Kapasa/2017, luas 988 m2 (sembilan ratus delapan puluhdelapan meter persegi) atas nama Daniel Pabemba Pangala terletak di Jl.Biringromang Lr.11 Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, KotaMakassar;Dengan batas batas, sbb : Utara berbatasan dengan tanah Hj. Muh.

Mendetek KelurahanBungin, Kecamatan Makale, Kabupaten Datill Tana Toraja denganbatasbatas sesuai dengan Hasil Peninjauan Majelis Hakim ke lokasitanah sengketa pada tanggal 10 Maret 1989 sebagai berikut : Utara : dengan bukit Batu, kebun NeTanggo, dan Sawa, Timur : dengan tanah milik Tongkonan Laliu, dan rumah IndoSundu, Selatan : dengan kebun NeDeko dan kebun NeToka, Barat : dengan rumah milik Ranta dan rumah milik DekoHalaman 27 dari 51 halaman putusan Nomor : 30/PDT/2017/PT.MKSAdalah milik almarhum PABEMBA

DOPANG) yangdiperoleh secara warisan dari almarhum PABEMBA;Menimbang, bahwa dari bukti P9, P10 adalah fakta hukum :bahwa benar pada tanggal 11 dan 12 April 1994 bidang tanah dikenaldengan nama Landotenge seluas + 2 Ha. Yang letak dan batasbatasnya sebagaimana tersebut dalam bukti P1, P2, P3, telahdiserahkan kepada pihak Penggugat (P.B.

, TergugatIl dan kebun Tergugatlll semuanya terletak di dalam tanah digelar Landotenge; bahwa sepengetahuan saksi asalusul tanah dikenal dengan namaLandotenge tersebut berasal dari PABEMBA dimana Penggugat (A.B.Manik Allo) adalah keturunan Pabemba; bahwa Ne DOPANG kawin dua kali, dimana dari istri pertamanyapunya anak satu tapi sudah meninggal dunia, sedang dari istrikeduanya anakanaknya yang saksi tahu yakni : Indo Tangti, Liku, LaiBubun, Yusuf, Toding, Rita itu semua saudaranya A.B.

PABEMBA danPenggugat/Pembanding A.B. MANIK ALLO sebagai salah seorang ahli warisalmarhum P.B. DOPANG, berhak memilik dan menguasai harta peninggalanalmarhum P.B. DOPANG sebidang tanah digelar Landotenge seluas + 2 Hatermasuk didalamnya tanah sengketa1 dikuasai Tergugatl/TerbandingY.A.

T.l2 dihubungkan faktakesaksian saksi RURUK PABEMBA bahwa diatas tanah sengketa (bernamaLandotenge) ada rumah milik Y.A, Patulak, tapi saksi tidak tahu sejakkapan Patulak bangun rumah disitu, yang sesuai yang saksi dengar dariNeTalo bahwa Y.A.

Pabemba, dan yang berhakahliwarisnya salah satunya adalah AB.

MARYUNUS PABEMBA, Dengan jabatanKepala Seksi Produksi Hasil Hutan Kayu Direktorat Bina Usaha Hutan Alam= apada Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Dephut RI mengatakan :Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan RINomor P.58/MenhutII/2009, tanggal 4 September 2009 areal yang dapatdimohon untuk Izin Pemantfaatan Kayu (IPK) adalah :a. Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah dibebani izin peruntukan;b.

MARYUNUS PABEMBA, Dengan jabatanKepala Seksi Produksi Hasil Hutan Kayu Direktorat Bina Usaha Hutan AlamTunggul Kayu Dan Pembukaan Jalan);Tunggul Kayu Dan Pembukaan Jalan);man eee ~ SO ~~Tempat Penumpukan Kayu Bulat);pada Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Dephut RI mengatakan :Hal. 25 dari 75 hal. Put.

MARYUNUS PABEMBA, Dengan jabatanKepala Seksi Produksi Hasil Hutan Kayu Direktorat Bina Usaha Hutan Alamep ny pas & PPpada Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Dephut RI mengatakan :Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan RINomor P.58/Menhutll/2009, tanggal 4 September 2009 areal yang dapatdimohon untuk Izin Pemantfaatan Kayu (IPK) adalah :a. Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah dibebani izin peruntukan;b.

MARYUNUS PABEMBA, Dengan jabatanKepala Seksi Produksi Hasil Hutan Kayu Direktorat Bina Usaha Hutan AlamTunggul Kayu Dan Pembukaan Jalan);Tunggul Kayu Dan Pembukaan Jalan);man eee ~ SO ~~Tempat Penumpukan Kayu Bulat);pada Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Dephut RI mengatakan :Hal. 44 dari 75 hal. Put.

Bambang Raharjo, M.Agr, Ir.Maryunus Pabemba, Izin Pemanfaatan Kayu Pada Hutan Milik (IPKTM)tidak dikenal nomenclaturnya dalam dunia kehutanan. Aturan main yangbiasa digunakan terkait Izin Pemanfaatan Kayu adalah KEPMENHUTNo.382 tahun 2004 tentang Izin Pemanfaatan Kayu atau yang terbaruadalah Peraturan Menteri Kehutanan No.

MARYUNUS PABEMBA, Dengan jabatanKepala Seksi Produksi Hasil Hutan Kayu Direktorat Bina Usaha Hutan Alampada Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Dephut RI mengatakan :Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan RI NomorP.58/MenhutIl/2009, tanggal 4 September 2009 areal yang dapat dimohonuntuk Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) adalah :a. Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah dibebani izin peruntukan;b.

MARYUNUS PABEMBA, Dengan jabatanKepala Seksi Produksi Hasil Hutan Kayu, Direktorat Bina Usaha Hutan Alampada Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Dephut RI mengatakan : Bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan RINomor P.58/MenhutlI/2009, tanggal 4 September 2009 areal yang dapatdimohon untuk Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) adalah :a. Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah dibebani izin peruntukan;b.

MARYUNUS PABEMBA, dengan jabatanKepala Seksi Produksi Hasil Hutan Kayu, Direktorat Bina Usaha Hutan Alamo ON Oopada Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Dephut RI mengatakan:Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan RI NomorP.58/MenhutII/2009, tanggal 4 September 2009 areal yang dapat dimohonuntuk Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) adalah:a. Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah dibebani izin peruntukan;b.

MARYUNUS PABEMBA, dengan jabatanKepala Seksi Produksi Hasil Hutan Kayu, Direktorat Bina Usaha Hutan Alamo ON Oopada Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Dephut RI mengatakan :Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan RI NomorP.58/MenhutII/2009, tanggal 4 September 2009 areal yang dapat dimohonuntuk Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) adalah :a. Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah dibebani izin peruntukan;b.

MARYUNUS PABEMBA, dengan jabatanKepala Seksi Produksi Hasil Hutan Kayu, Direktorat Bina Usaha Hutan Alam @N DAF WDpada Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Dephut RI mengatakan:Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan RI NomorP.58/Menhutll/2009, tanggal 4 September 2009 areal yang dapat dimohonuntuk Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) adalah:a. Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah dibebani izin peruntukan;b.

Bahwa TANGDO kawin dengan INDO MAGO melahirkan; 1)TOMANGGU dan 2) PAKAMBA; lalu PAKAMBA kawin dengan SUAmelahirkan 1) INDO MANGIN dan INDO SOGANG; kemudian INDOSOGANG kawin dengan PETTE melahirkan 1) INDO SIMURUK; 2)INDO TANGSORE; 3) PATALO; 4) PABEMBA dan 5) LANGGOSA;.

No.187/Pdt.G/2018/PA.PrgiMaswa binti Pabemba, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SD DDIParigi, bertempat tinggal di Desa Tolai, Kecamatan Torue,Kabupaten Parigi Moutong;Atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku sebagai tetangga Penggugat,saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di mukapersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;Bahwa setelah menikah Penggugat dan

LU;9846 08.0 BT (Base Camp sawmil);b. 030220.9 LU;9846'05.8 BT (Tunggul Kayu);c. 030236.2 LU;9846 08.4 BT (Tunggul Kayu);d. 030244.3 LU;984611.4 BT (Tempat Penumpukkan Kayu Bulat)e. 030247.1 LU;984607.4 BT (Tunggul Kayu);f. 030236.6 LU;984619.8BT (Tunggul Kayu Dan Pembukaan Jalan);g. 030215.3 LU;984616.3 BT (Tunggul Kayu Dan PembukaanJalan);h. 030215.4 LU;984619.9 BT (Tempat Penumpukan Kayu Bulat);i. 030220.3 LU;982626.3 BT (Tunggul Kayu Dan Ujung Jalan);Bahwa menurut pendapat ahli Ir MARYUNUS PABEMBA

LU;984608.0 BT (Base Camp sawmil);2. 030220.9 LU;9846 05.8 BT (Tunggul Kayu);3. 030236.2 LU;9846 08.4 BT (Tunggul Kayu);4. 030244.3 LU;9846'11.4BT (Tempat Penumpukkan Kayu Bulat)5. 030247.1 LU;984607.4 BT (Tunggul Kayu);6. 030236.6 LU;984619.8 BT (Tunggul Kayu Dan Pembukaan Jalan);7. 030215.3 LU;984616.3 BT (Tunggul Kayu Dan PembukaanJalan);8. 030215.4 LU;984619.9 BT (Tempat Penumpukan Kayu Bulat);9. 030220.3 LU;982626.3 BT (Tunggul Kayu Dan Ujung Jalan);Bahwa menurut pendapat ahli Ir MARYUNUS PABEMBA

MARYUNUS PABEMBA telah dipanggil secara sahdan patut berdasarkan relaas panggilan yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umumdi persidangan, akan tetapi saksi tersebut tidak datang kemuka persidangandimana Jaksa Penuntut Umum secara tegas menyatakan tidak menjaminkehadiran saksi tersebut di persidangan dan atas persetujuan terdakwa JaksaPenuntut Umum membacakan keterangan ahli Ir.

Bambang Raharjo dan ahli M.Agr, Ir.Maryunus Pabemba, pada pokoknya menerangkan Izin Pemanfaatakan Kayu PadaHutan Milik (IPKTM) tidak dikenal nomenclaturnya dalam dunia kehutanan,dimana aturan main yang biasa digunakan terkait Izin Pemanfataan Kayu adalahKeputusan Menteri Kehutanan No.382 tahun 2004 tentang Izin PemanfaatanKayu atau yang terbaru adalah Peraturan Menteri Kehutanan No.

pernah melihat batasbatas yang dipasang oleh KSDAyang kami lihat hanya papan yang dipasang dipinggir jalan yang menyatakanbahwa areal taman waisata Alam itu saja yang ditulis dipapan;Bahwa jaraknya dari papan yang dipasang ketempat penebangan kayujaraknya sekitar 17 kilometer;Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidakmengetti ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pendapat ahli yang sudah disumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :Ahli MARYUNUS PABEMBA

Maryunus Pabemba, M.M., Frida Yulianti, S.Hut.,M.Si., M. Zaenuri, S.H. dan Agus Warsito, S.H., M.H,kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara (ANS) padaKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KS. 1 /PHPL/SET/KUM.0/3/2017, tertanggal 8 Maret 2017,selanjutnya disebut sebagai, TERGUGAT ;2. KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATRA UTARA.,berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Km. 5,5, No. 14,Medan 20147.