Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Abia Dangkoang binti Pangunan D.) dengan Suami Pemohon (Hanis bin Mamin) yang dahulu dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1973 di Desa Lalong Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

PUTUSANNomor 0099/Pdt.G/2017/PA.BgiDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkarapermohonan /tsbat Nikahyang diajukan oleh:Abia Dangkoang binti Pangunan D., umur 61 tahun, agama Islam, pendidikanterakhir SD, pekerjaan Petani, berkediamandi Desa Lalong Kecamatan Labobo KabupatenBanggai Laut, sebagai Pemohon; danHabiba binti Hanis, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan

Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandungPemohon Il, bernama Pangunan D. sebagai wali nasab, dinikahkan olehHal. 1 dari 10 hal. Putusan No.0099/Pdt.G/201 7/PA.BgiTotopa, dan disaksikan oleh Masrun Bulia, dan Johan, dengan maskawinCincin Emas seberat 1 (Satu) gram dibayar tunai;3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalamusia 23 tahun dan suami Pemohon berstatus perjaka dalam usia 24 tahun;4.

saksisaksi tersebut oleh Majelis Hakim dapat dijadikan dasardalam memutus perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon serta keterangansaksisaksi di persidangan maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : Bahwa Pemohon dan Hanis adalah suami istri, Keduanya menikah menurutHukum Islam pada tanggal 10 Januari 1973 di Desa Lalong KecamatanLabobo Kabupaten Banggai Laut; Bahwa orang yang menikahkan Pemohon dengan Hanis bernama Totopa,dengan Wali Nikah Ayah kandung Pemohon yang bernama Pangunan

Pasal 2 huruf a Perda Kota SurabayaNo. 7 Tahun 199% tentang Larangan menggunakan pangunan / tempai untuk meiakukan perbuaian asusiiaserta pemikatan untuk melakukan perbuatan asusila di Kotamadya Daerah Tingkat II SurabayaMemidana ia dengan pidana denda Rp. ...

Bahwa selama bercerai antara Penggugat dengan Tergugat anak yangbernama Diva Aulia Safitri Ismail, ikut dan diasuh oleh Penggugat sebagaiibunya; Bahwa selama bercerai Tergugat tidak pernah memberi biaya nafkah hidupmaupun biaya kesehatan untuk anaknya yang bernama Diva Aulia SafitriIsmail;: : Bahwa Tergugat disamping bekerja sebagai petani juga sebagai tukang pangunan;ahwa Tergugat sebagai petani yang memiliki tanah warisan dari orang tuanya lebih dari 1 hektare dengan penghasilan perpanennya 3 (

PUTUSANNomor : 0531/Pdt.G/2010/PA.PasBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusandalam perkara cerai talak antaraPEMOHON umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Proyek Pangunan,tempat tinggal di Kota Pasuruan, sebagai "Pemohon",MELAWANTERMOHON umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha jual kayu,tempat tinggal di Kota Pasuruan, sebagai "Termohon";Pengadilan

.; Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggalkan 1 (satu) bidang tanah dan pangunan yang kami peroleh semasa perkawinan kami yaitu :~ Sedidang tanah seluas 387 M yang terletak di Kelurahan Bakaran Batu Rantau>rapat dahulu Kec. Bilah Hulu sekarang Kec. Rantau Selatan, sesuai denganSecifikat Hak Milik tanggal 10 Juli 2003 Nomor : 2126 atas nama Pemohon.

Bahwa anak Pemohon dan Pemohon II sudah siap sebagi isteridan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorangsuami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai buruh pangunan;6.

Pidie selanjutnyaterdakwa bersama Sdra JAMALUDDIN Bin HASBI langsung ditangkap padahari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat didepanpintu pangunan rumah yang sedang terdakwa kerjakan tersebut tepatnyaGampong Dayah Muara Kec. Indra Jaya Kab.

bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya atas dalil sebagai berikutPenggugat Tidak Berkualitas Sebagai Penggugat;Bahwa, Penggugat tidak memiliki kwalitas untuk dapat mengajukan gugatan karenaPenggugat bukanlah pemilik atas bidang tanah yang mana bangunan tersebut dibanguntanpa Izin Mendirikan Banqunan (IMB) di atas tanah tersebut.Hal ini diuraikan pula oleh Penggugat secara jelas di dalam gugatannya pada poin 3halaman 2 yang menyebutkan antara lain:seseees "pangunan

P Lease pada saatdilakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tetapbersih keras untuk tidak membongkar pangunan tersebut.Bahwa pada tanggal, 22 Januari 2018 Penggugat membuatpermohonan pengembalian batas ke Kantor Pertanahan Kota Ambon, danoleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon menyetujui permohonanPenggugat tersebut, dan akhirnya Kepala Kanator Pertanahan Kota Ambonmembuat Surat Pemberitahunan Pengukuran Pengembalian Batas Bidangtanah dengan Nomor 233/01981.71/1/2018 tanggal, 26

Kemudian Tergugat III,7 Jlergugat IV selaku Komisaris Tergugat I bermaksud mengembangkan /See Mendevelop tanahtanah milik Penge yang belum ada Pangunan cinteayaI i.y @. gl a(tanah masih kosong) yaitu sesuai sertifikat Hak Milik No. 214, 215, No. 219dan No, 220 (Vide point 1) untuk dijadikan komplek pertokoan (ruko) ;Bahwa dalam tangka "kerjasama' itulah Tergugat In (anak penggugat) telahmembujuk Penpgugat, yang mana Tergugat II telah meminta Sertifikat HakMilik Penggugat No. 214, No.:215, No. 219

Pidie selanjutnya saksi bersama terdakwalangsung ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul14.00 Wib bertempat didepan pintu pangunan rumah yang sedang terdakwakerjakan tersebut tepatnya Gampong Dayah Muara Kec.

No.3135 K/Pdt/20139.pangunan warisan peninggalan dari orang tua Penggugat I, II Tergugat danTurut Tergugat I s/d V;Bahwa pada s saat dilakukan perudingan sebagaimana disebutkan diatasdimana pada akhirnya Tergugat sendiri mengakui bahwa tanah dan bangunantersebut sebenarnya adalah merupakan hak milik bersama antara Penggugat I,II, Tergugat serta Turut Tergugat IV sekalipun nama yang tercatat dalamsertifikat adalah atas nama Tergugat, sekaligus disepakati akan segeraditerbitkan perubahan dalam sertifikat

Ali Hasan, dan T13 tentang SuratPemberitahuan Pajak Terhutang peat Sai daa yy pangunan sieht 584 7/PU REItentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun2002, T15 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanTahun 2004, T16 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2005, T17 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2006, T18 tentang Surat Pemberitahuan Pajak TerhutangPajak Bumi dan Bangunan

pangunan 269 VP milik Penggugat sebagaimana tersebut dalanrSertifikatHak Guna Bangunan Ne.495, Kelurahan Tompokersan, KecamatanLumajang, Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur, Surat Ukur No.2206/1986 tanggal * Oktober 1986 yang dipergunakan untukbedaktiokojuga tanpa mendapat persetujvanijin dar Penggugat adalahmeerupakan perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad ;.

tahun2006 tentang Bangunan dan Retribusi lzin Mendirikan Bangunan, yangMe@NYeDUtKAN : n noo noe non nnn nnn on cn nnn nn nn nnn nnn nn nen ee ene nnn ne"Pemerintah Kota mengidentifikasi bangunan yang akan ditetapkan untukdibongkar berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau laporan dariMasyarakat", ; 222 nnn non non non ron nn nae nnn eon cnn nnn nee nee ene nee nenKetentuan Pasal 119 ayat (2) Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2006 tentangBangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, yang menyebutkan :pangunan

Bahwa dalil Penggugat pada point 12, dalam posita, yang menyatakanbahwa, Tergugat ...tidak juga melakukan pembayaran pelunasan harga jualunit tanah dan pangunan.... Adalah dalil yang tidak benar, Tergugat sudahmemenuhi kewajibaan pembayaran uang muka sebesar Rp.30.000.000.00.Tiga puluh juta rupiah) sebagaimana yang diperjanjikan, sisaRp.270.000.000.00. (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) melalui fasilitas KPR;10.

P Lease pada saat dilakukanmediasi antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tetap bersih keras untuktidak membongkar pangunan tersebut.Bahwa pada tanggal, 22 Januari 2018 Penggugat membuatpermohonan pengembalian batas ke Kantor Pertanahan Kota Ambon, dan olehKepala Kantor Pertanahan Kota Ambon menyetujui permohonan Penggugattersebut, dan akhirnya Kepala Kanator Pertanahan Kota Ambon membuatSurat Pemberitahunan Pengukuran Pengembalian Batas Bidang tanah denganNomor 233/01981.71/I/2018 tanggal, 26

Fotocopy BUKTI KAS PENGELUARAN uang sebesarRp.250.000, untuk Pembayaran Belanja modal tanah untukbangunan bukan gedung Diaya pangunan.....cscccscccseecseeseseespendataan tanah dan karangkitri calon 1rA satnpar Batiyuroww.tanggal 09 Agustus 2006 beserta lampiran; 40.

Pembantu Bupati) yang wilayahnya mencakup beberapadistrik (sekarang setara Kecamatan), jauh pengertiannya bahkan berlawanan dengan kata"pangunan rendah" sebagaimana tersebut dalam Soerat Bersamaan (buktiTL II1/T 01, VW1)Menimbang, bahwa disamping itu pula bukti T I, UI/T IU, VUII tidak lagimerupakan surat yang utuh karena ada bagianbagiannya yang hilang dan juga tidak terbacalagi sehingga diragukan keabsahannya dan juga hanya berupa bukti yang berdiri sendiri yangtidak didukung bukti lain, sehingga

Selanjutnya :Pasal 9 Perjanjian Bagi Bangun menyatakan bahwa :Denda tersebut hanya berlaku untuk waktu 3 (tiga) bulan, setelah lewatnya waktu itumaka apabila :"pangunan fisik yang menjadi bagian pihak pertama kurang dan 50 % (lima puluhpersen).maka perjanjian ini menjadi batal dan segala biaya yang telah dikeluarkan olehPihak Kedua tidak dapat ditarik kembali. sedangkan apabila bangunan fisik yangmenjadi bagian pihak pertama telah diselesailean lebih dari 50% (lima puluh persen)maka pihak pertama