Menghukum Penggugat rekonpensi dan Tergugt rekonpensi untuk mentaati isi Perjanj ian Perdamaian yang telah di buat dan ditanda tangani bersama pada tanggal, 18 Mei 2010 yang isinya tersebut dalam pasal 1 sampai dengan pasa14 dalam Perjanjian Perdamaian tersebut diatas; ---------------------------------------------- DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.- Membebankan kepada Pemohon / Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 63l.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah

Usahaitu terdapat tanaman dan / atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannyaberdasarkan atas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanamantersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang Hak GunaUsaha baru".Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sudah jelas dan terang, bahwapenerbitan Hak Guna Usaha No. 1 Tahun 1997 milik Termohon Kasasi / dahulu1.Tergugat / Terbanding , yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi Il / dahuluTergugat Il / Terbanding Il bertentangan dengan ketentuan Pasa14

Pasa14 Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 29/2007 tertanggal 9Februari 2007 yang dibuat dihadapan Stefanus Aris Riyanto,Sarjana Hukum, Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah diSidoarjo, dinyatakan disepakati dengan tegas bahwa:" Para Pihak dalam halhal mengenai Hak Tanggungan tersebut diatas dengan segala akibatnya memilih domisili pada KantorKepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo" ;b.

Penggugat dan Tergugat kemudian telah dipanggil secara layakoleh pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palu dalam rangka mediasinamun tidak ada titik temu;Bahwa kemudian Dinas sosial dan Tenaga Kerja Kota Palu mengeluarkananjuran Nomor 565/871/Sosnaker/HI tertanggal 02 September 2013 secaratertulis;Bahwa apabila salah satu pihak menolak isi anjuran maka para pihak atausalah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan kePengadilan Hubungan Industrial, hal mana sesuai dengan ketentuan pasa14

Kena Pajak dari luar daerah Pabeansebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e, saat terutangnya pajakadalah saat pembayaran.Bahwa menurut Pemohon Banding, pengertian penyerahan Barang KenaPajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) tersebut tidakmencakup penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah, yangmerupakan objek pengenaan PPnBM menurut Pasal 5 ayat (1), tetapi hanyaberlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak sebagai objek pengenaanpajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasa14

Dari kenyataan di atas menunjukkan bahwa Termohon Kasasi Il tidaklayak menjadi Kepala MAN 2 Tanjung Pura, karena tidak memilikikompetensi yang seharusnya, sesuai dengan Keputusan Kepala KantorWilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor : 83Tahun 2001, Pasa14 Ayat (2) terutama point 9, 11, dan 12 ;9.

Hal inisesuai dengan Pasa14 ayat (4) Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mandiritertanggal 25 September 2001, No. KEP.DIR/029/2001, tentang PeraturanDisiplin Pegawai yaitu:Pasal 4 ayat 4:"Kriteria jenis pelanggaran dengan pedoman pokok yaitu:a.

Pasa14 ayat (2) PP No. 25:"Sejak tanggal pencabutan izin usaha, direksi dan dewan komisarisdilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset dankewajiban, kecuali atas persetujuan bank dan atau penugasan BankIndonesia dan untuk: pembayaran gaji karyawan yang terhutang; pembayaran biaya kantor; pembayaran kewajiban bank kepada nasabah penyimpan danadengan menggunakan dana lembaga pinjaman simpan";b.

Pasa14 ayat (2) pp No.25:"Sejak tanggal pencabutan izin usaha, direksi dan dewan komisarisdilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan asset dankewajiban, kecuali atas persetujuan bank danlatau penugasan BankIndonesia dan untuk :i. Pembayaran gaji karyawan yang terhutang;i. Pembayaran biaya kantor;iit Pembayaran kewajiban bank kepada nasabah penyimpan danadengan menggunakan dana lembaga pinjaman simpanan";iv. Nasabah Penyimpan ...;b.

Putusan Nomor 383/B/PK/PJK/2016objek PPN dikarenakan:Bahwa seluruh agunan yang diambilalin tersebut adalah tanah dan barangbekas bukan barang baru yang sama sekali tidak memiliki nilai tambahekonomis;Bahwa sesuai Penjelasan Pasa14 huruf a UndangUndang PPN dinyatakanantara lain:Penyerahan barang yg dikenakan pajak harus memenuhi syaratsyaratsebagai berikut: barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak; barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajaktidak berwujud;

Nomor 762 K/Pdt/2015profesional dan melanggar butir 10 surat Keputusan Bersama KetuaMahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial Rl Nomor047/KMAISKB/IV/200902/SKBIP.KY/IV/2009 tentang Kode Etik danPedoman Perilaku Hakim dan sebagaimana dimaksud dalam Pasa14 ayat (1) dan ayat (2).

Dengan kata lain di luarlingkup Pasa14 huruf e UndangUndang PPN;Koreksi atas obyek pajak berupa Passenger Service Charge Commissionsejumlah Rp236.133.600,00Halaman 21 dari 45 halaman Putusan Nomor 142 B PK/PJK/2011Pemohon Banding setuju atas koreksi yang dilakukan oleh Terbandingdan tidak mengajukan banding;Kesimpulan dan Perhitungan menurut Pemohon BandingBahwa merujuk kepada penjelasan tersebut diatas, Pemohon Bandingmohon agar Majelis Hakim dapat menerima permohonan banding PemohonBanding dan

jabatanTerdakwa sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup KotaKediri berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor : 161 Tahun2007 tanggal 2 Januari 2007, dan sesuai Peraturan Pemerintah No.58Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005, tentang Pengelolaan KeuanganDaerah mengatur bahwa "Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat padaperaturan perundangundangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan danbertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan danmanfaat untuk masyarakat", (pasa14

Peraturan Menteri Dalam Negeri NO.13 tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59Tahun 2007,Pasa14 yang menyatakan bahwa :26Ayat 1: Keuangan Daerah dikelola secara tertib,taat kepada peraturan perundangundangan, efektif, efesien, ekonomis, Transparan dan bertanggungjawab denganmemperhatikan azas keadilan,kepatutan dan manfaat untuk Masyarakat.Ayat 2: Secara tertib sebagaimana dimaksud pada (1) tersebut adalah bahwa keuanganDaerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri NO.13 tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59Tahun 2007,Pasa14 yang menyatakan bahwa :37Ayat 1: Keuangan Daerah dikelola secara tertib,taat kepada peraturan perundangundangan, efektif, efesien, ekonomis, Transparan dan bertanggungjawab denganmemperhatikan azas keadilan,kepatutan dan manfaat untuk Masyarakat.Ayat 2: Secara tertib sebagaimana dimaksud pada (1) tersebut adalah bahwa keuanganDaerah

melawan hukum, karena telah lalai, dan cidera janji, untuk memenuhiHalaman 71 dari 78 Halaman putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN SKt.kewajiban yang telah disepakati sehingga mengakibatkan PenggugatRekonpensi mengalami kerugian yang cukup besar bila dihitung dengan rupiah.Menimbang, bahwa berdasarketentuan dalam Pasal 15 ayat (1), ayat(2), dan ayat (8) Undangundang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang JaminanFidusiayang selengkapnya berbuny) :Ayat (1) : Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasa14

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 115/KMK.06/2001Tentang Tatacara Penggunaan PNBP pada PTN, antara laindisebutkan :Pasa14 ayat (1) : "Seluruh PNBP pada PTN Wajib disetor langsungsecepatnya ke Kas Negara."6. Undangundang Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang PerbendaharaanNegara, an tara lain disebutkan :Pasal 16 ayat (2) : "Penerimaan harus disetorkan seluruhnya kekas negare./ daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur denganperaturan pemerintah."