Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.45029/PP/M.XVI/25/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap PPh Pasal4 Ayat (2) Terutang Rp64.172.668,00;: bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Nomor: LAP30/WPUJ.19/KP.01/2010 tanggal 1 Maret 2010 dan Kertas kerja Pemeriksaan (KKP) diketahuibahwa PPh Pasal 4 Ayat (2) Final yang terutang

Banding berupa kontrak jasa konstruksi antara PemohonBanding dengan pemberi Jasa Konstruksi dan sertifikat kualifikasi usaha pemberiJasa Konstruksi namun sampai dengan saat berakhirnya pemeriksaan PemohonBanding tidak menyampaikan data tersebut dan Terbanding berpendapat tidakdapat menerapkan ketentuan peralihan sebagaimana diatur dalam Pasal 10, Pasal10A, dan Pasal 10B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun2009 dan selanjutnya Terbanding menerapkan tarif tertinggi pemotongan PPh Pasal4

tarif tertinggi berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 2008 yaitu4% sedangkan Pemohon Banding mengenakan tarif 3% atas seluruh JasaKonstruksi;bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding karena parapenyedia jasa tersebut adalah pengusaha jasa kontruksi, dan pemotongan PPhyang dilakukan Pemohon Banding telah sesuai dengan ketentuan pemotongan PPhuntuk jasa konstruksi yaitu berdasarkan PP Nomor 140 Tahun 2000, PP Nomor 51Tahun 2008 dan PP Nomor 40 Tahun 2009 sehingga seharusnya jumlah PPh Pasal4

ketentuan pasal 26 ayat (1),(2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun Tergugat tidakhadir dalam sidang dan tidak mengirim wakilnya sedang ketidakhadirannya tidak6ternyata adanya alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, jo pasal 27ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 gugatan Penggugat dapatdiputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalampersidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud pasal4

dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapatGIIAKUKAN 5 2=2:2esnqsseseeenencnesenesenenireceesene hares einem neem nnerieseimisoneMenimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalampersidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud pasal4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapatdilakukan ; nn nono nnn no nen ne nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn manana nananMenimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat, namununtuk

objek PPh Pasal 4ayat (2) dengan akun sewa yang dibayar dimuka (akun 521004100) dan biayasehubungan dengan sewa tanah dan bangunan (general ledger akun nomor8110 48010 sampai dengan 811056099), namun Pemohon Banding tetap tidakdiberi penielasan mengenai rincian transaksi yang menurut Terbandingmerupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) yang PPh terutang nya belum dipungut;bahwa berdasarkan bukti dan keterangan dalam persidangan Majelisberpendapat bahwa sengketa atas koreksi Terbanding berupa objek PPh Pasal4

ayat (2) sebesar Rp.1.677.455.739,00 karena Terbanding berpendapat ataspembebanan sebesar Rp.5.833.975.870,00 merupakan objek PPh Pasal 4 ayat(2) yang belum dilaporkan sedangkan Pemohon Banding berpendapat ataspembebanan sebesar Rp.1.677.455.739,00 tersebut merupakan objek PPhPasal 4 ayat (2) yang sudah dilaporkan dan bukan merupakan objek PPh Pasal4 ayat (2).bahwa berdasarkan bukti dan keterangan dalam persidangan Majelisberpendapat koreksi Terbanding berupa objek PPh Pasal 4 ayat (2) sebesarRp

Jo Pasal 102 ayat (1) huruf adanb UURI Nomor 39 Tahun2004, tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diLuar Negeri ;ATAUKEDUA : melanggar : Pasal4 Jo Pasal 102 ayat (1) huruf adanb UURI Nomor 39 Tahun2004, tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diLuar Negeri, Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;Menimbang, bahwa konsekwensi dari bentuk dakwaan demikian yaknibahwa Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan, dakwaan manayang paling tepat untuk diterapkan berdasarkan

dakwaan alternatif Kesatu ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapatdengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasansebagai berikut :Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap diseprsidangan, yaituberdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa, maupun berdasarkan barangbukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaanyang paling tepat untuk Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua ;Menimbang, bahwa salah satu unsur dari ketentuan Pasal4

Singapura sebagai pembantu rumah tangga dimana adasebagian telah memenuhi persyaratan untuk diberangkatkan berupa : KTP, KK,Akte Kelahiran, ljasah, Buku Nikah dan Surat Ijin Orang Tua / Suami, SuratKeterangan Sehat, Paspor, namun ada sebagian yang masih menunggupembuatan paspor selesai ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangansebagaimana diuraikan diatas, ternyata Terdakwa belum menempatkan tenagakerja Indonesia diluar negeri sebagaimana yang dimaksud dalam unsurketentuan Pasal4

Karanganyar, yang selanjutnya melaporkan Terdakwa kePolda Jawa Tengah ;Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak / belum menempatkan paraTenaga Kerja Indonesia, bukanlah karena kemauan atau kehendak Terdakwa,akan tetapi karena sudah diketahui oleh Petugas dari team dari Kantor BP3TKISemarang ;Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa adalahmemenuhi unsur unsur dari ketentuan pasal Pasal4 Jo Pasal 102 ayat (1)huruf adanb UURI Nomor 39 Tahun 2004, tentang Penempatan danPerlindungan Tenaga Kerja

,MH yang berpendapat sebagaimanatercantum di bawah ini; Bahwa Terdakwa Hermawan alias Alan, diajukan dipersidangan olehPenuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu :KESATU: melanggar : Pasal4 Jo Pasal 102 ayat (1) huruf adanb UURI Nomor 39 Tahun2004, tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diLuar Negeri ;ATAUKEDUA : melanggar :Halaman 24 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2017/PTSMG Pasal4 Jo Pasal 102 ayat (1) huruf adanb UURI Nomor 39 Tahun2004, tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga

Pasal4 ayat (2) UndangUndang Pajak Penghasilan jo. Pasal 5 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 jo. Peraturan PemerintahNomor Nomor 29 Tahun 1996:.

Rp 0,00PPh Pasal4 ayat(2) yangterutang ae Rp 0,00Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1030/B/PK/Pjk/2018KreditPajak Rp 0,00Pajak yang tidak/kurang dibayar eae Rp 0,00SanksiAdministrasi ee Rp 0,00Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar 4...

Pemohon Il secara inperson datang menghadap di persidangan ;Menimbang, bahwa alasan alasan permohonan Pengesahan Nikahyang diajukan Pemohon dan Pemohon Il sebagaimana pada posita 1 5,adalah didasarkan atas ketentuan pasal 2 (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, jo pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo pasal4

/PN BktDEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAHakim Pengadilan Negeri BukittinggiMengingat Pasalpasal peraturan yang bersangkutan : Perda No. 6 Tahun 2009 tentang Penanggulangan MinumanKerasMENGADILIMenyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran Pasal4 hurof c dan huruf d Jo Pasal 13 dan 14 Perda Kab.

Pasal4 a. Para pihak Sepakat untuk menyelesaikan perkara PKPU No. 10/Pdt. Sus/ PKPU/ 2015/ PN. Niaga Semarang dengan perdamaianyang isinya sebagai berikut :a. Nominal sampai dengan Rp. 5. 000. 000 (lima juta rupiah)Halaman 30 dari 119 Putusan Nomor 6/Pdt.SusGugatan LainLain/2016//PNNiaga Smg.akan dibayarkan mulai bulan ke 13 melalui transfer.b. Nominal sampai dengan Rp. 5. 000. 001 (lima juta satu rupiah)sampai dengan Rp. 10. 000. 000.

Niaga SMG tanggal 17 Desember 2015,khususnya pada poin tentang Struktur Kepengurusan KSP INTIDANAyakni :Pasal4 b.

Smgtertanggal 28 April 2016, adalah : "Gugatan Pembatalan AktaPerdamaian Tanggal7 Desember 2015 Khusus Pasal4 Huruf (8), (C),(D), dan Huruf (E) Dalam Perkara No. 10/Pdt. Sus/PKPUI2015/PN.Niaga.Semarang";Bahwa sedangkan bunyi dari Pasal4 Huruf (8), (C), (D), dan Huruf (E)Akta Perdamaian Tanggal 7 Desember 2015 adalah : Pasal4 :b. Memutuskan memberihentikan dengan hormat selurun pengawasdan pengurus KSP Intidana yang ada saat ini.c.

Memutuskan dan memberii wewenang kepada Handoko, S.E.untuk menambah dan atau mengurangi personalia kepengurusanKSPIntidana=setelah adanya keputusan Perkara No.10/Pdt.Sus/PKPUI2015/PN.Niaga Semarang dengan tujuan untukmeningkatkan kualitas guna mempercepat pengembalian uanganggota sebagaimana diuraikan pada pasal4 (a) Akta Perdamaianini.e.

Smg, adalahmerupakan "Gugatan Pembatalan Akta Perdamaian Tangga/7 Desember2015 Khusus Pasal4 Humf (B), (C), (D), dan Humf (E) Dalam Perkara No.10/Pdt. Sus/PKPU/20151PN.Niaga. Semarang.2.

pertimbanganpertimbangan di atas menurut Majelis telah memenuhi syaratsyarat perkawinansebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan dan hukum syara' sertatidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, maka permohonan Pemohontersebut dapat dipertimbangkan dan karenanya penolakan pernikahan oleh KUAKecamatan Kaliwungu Kabupaten tersebut harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adlal), maka sesuaiketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal4

ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun1987, maka yang menjadi WaliNikah Pemohon adalah Wali Hakim;Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adhol), maka sesuaiketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 2 ayat (2) dan Pasal4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun1987, maka yang menjadi WaliNikah Pemohon adalah Wali Hakim;Halaman 7 dari 10 halamanPenetapan.

Padas, KecamatanKaranganom, Kabupaten Klaten;Islam ;Buruh Harian Lepas;Bahwa Para Terdakwa tidak ditahan;Pengadilan Negeri TersebutMemeriksa dan sebagainya ;Mengingat, Ketentuan Perda Kabupaten Klaten Nomor 28 Tahun 2002 Bab IV Pasal4 huruf (c) dan Pasal 4 huruf (d), dan ketentuanketentuan lain yang berkaitandengan perkara ini ;MENGADILI:1.

telah membuat pernyataan akan berlaku adilkepada Termohon dan calon istri kedua (bukti P.4) ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan keterangan saksidipersidangan, telah teroukti Pemohon mempunyai penghasilan kurang lebihsebesar ratarata setiap bulannya Rp.9.000.000; (Sembilan juta rupiah), sehinggaPemohon bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup istri istri ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 telah terbukti bahwa Termohontidak keberatan untuk dimadu, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan pasal4

Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sertaPemohon telah memenuhi syarat untuk poligami sebagaimana diatur dalam pasal4 ayat (2) huruf a jo pasal 5 ayat (1) Undangundang No. 1 Th. 1974 Jo.

., 202 2 en en enn nc econo Panitera Pengganti;Hakim membaca uraian singkat tindak pidana yang diajukan olehPenyidik hari Rabu tanggal 19 Juli 2021, yang pada pokoknya melanggar Pasal4 (5) jo Pasal 15 (1) Perda Kab. Banyuwangi No.1 Tahun 2020 tentangPerubahan atas Perda Kab. Banyuwangi No.12 Tahun 2015, tentangPengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan minuman beralkohol;a. Terdakwa mengakui uraian singkat tindak pidana;b.

Gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yangberkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal4, 5 dan 6;2.

Gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yangberkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal4, 5 dan 6;Penggugat dalam hal ini merupakan pihak yang berkepentingan mengingatterdapat kepentingan hukum Penggugat yang telah dilanggar oleh Tergugatyang pada faktanya menimbulkan kerugian yang sangatlah besar. Dengandemikian, gugatan a quo diajukan Penggugat sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku;Hal. 4 dari 32 hal Put.

., 202 2 en en enn nc econo Panitera Pengganti;Hakim membaca uraian singkat tindak pidana yang diajukan olehPenyidik hari Rabu tanggal 19 Juli 2021, yang pada pokoknya melanggar Pasal4 (5) jo Pasal 15 (1) Perda Kab. Banyuwangi No.1 Tahun 2020 tentangPerubahan atas Perda Kab. Banyuwangi No.12 Tahun 2015, tentangPengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan minuman beralkohol;a. Terdakwa mengakui uraian singkat tindak pidana;b.

Jo pasal4 Undang undang Nomor 18 Tahun 2003 dan SEMA Nomor 6 tahun 1994,karenanya kuasa tersebut dapat diterimaHalaman 1 dari 4 Putusan, nomor: 713/Pdt.G/2015/PA.Sby.Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pencabutan perkara tersebutdiajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dandiproses di Pengadilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebankanmembayar biaya perkara ini;Memperhatikan pasal 54 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah dirubah oleh UndangUndang

/PN BktDEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAHakim Pengadilan Negeri BukittinggiMengingat Pasalpasal peraturan yang bersangkutan : Perda No. 6 Tahun 2009 tentang Penanggulangan MinumanKerasMENGADILIMenyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran Pasal4 huruf c dan huruf d Jo Pasal 13 dan 14 Perda Kab.

perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapanMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I danPemohon Iladalah sebagaimana teruraidiatas ; Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukanpermohonan tersebut karena pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor UrusanAgama setempat, sehingga tidak mempunyai Akta Nikah sebagai salah satupersyaratan untuk mengurus akta kelahirana anakanak Pemohon I danPemohon II; 2222222222222 2 2222 ene nee n nnn e een eeeeMenimbang, bahwa pasal4

Pemohon dalam perkara a quoadalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang perkawinan yang tidaktercatat dan tidak mendapat bukti formal dan pengakuan serta perlindungannegara terhadap perkawinan para pemohon dimana Para pemohon sebagaiwarga negara juga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dankepastian hukum yang adilsebagaimana yang diamanatkanoleh pasal 28D ayat(1) Undang Undang dasar 1945 ;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal4

Jo pasal4 Undang undang Nomor 18 Tahun 2003 dan SEMA Nomor 6 tahun 1994,karenanya kuasa tersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkatpertama ini sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 271 236 Rv,sehingga pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pencabutan perkara tersebutdiajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dandiproses di Pengadilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebankanmembayar

., 202 2 en en enn nc econo Panitera Pengganti;Hakim membaca uraian singkat tindak pidana yang diajukan olehPenyidik hari Rabu tanggal 19 Juli 2021, yang pada pokoknya melanggar Pasal4 (5) jo Pasal 15 (1) Perda Kab. Banyuwangi No.1 Tahun 2020 tentangPerubahan atas Perda Kab. Banyuwangi No.12 Tahun 2015, tentangPengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan minuman beralkohol;a. Terdakwa mengakui uraian singkat tindak pidana;b.

., 202 2 en en enn nc econo Panitera Pengganti;Hakim membaca uraian singkat tindak pidana yang diajukan olehPenyidik hari Rabu tanggal 19 Juli 2021, yang pada pokoknya melanggar Pasal4 (5) jo Pasal 15 (1) Perda Kab. Banyuwangi No.1 Tahun 2020 tentangPerubahan atas Perda Kab. Banyuwangi No.12 Tahun 2015, tentangPengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan minuman beralkohol;a. Terdakwa mengakui uraian singkat tindak pidana;b.