Memperhatikan, ketentuan pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP jo pasal 81 ayat (2) UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal70 dan 82 ayat (1) huruf a UU No. 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;M E N G A D I L I----- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penuntut Umum ;----- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor

Peng raNeger Pekanbaru, maka memoribanding tersebut harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa nuevo uraian pertimbangan diatas, makaputusan Pengadilan Negeri kanbaru Nomor 6/PID.Sus.Anak/2017/PN.Pbr tanggal9 Februari 2017 eT an dan harus dikuatkan;nay karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dankepadanya pula h lah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat Peesperhatikan, ketentuan pasal 365 ayat (2) ke2 KUHP jo pasal 81 ayat (2)U No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal70

bercerai dan telahdikaruniai 2 (dua) orang anak.Menimbang, bahwa atas dasar faktafakta kejadian tersebut, ternyataperkawinan Pemohon dengan istri Pemohon telah memenuhi syarat dan rukunperkawinan menurut pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara pemohon danpemohon II tidak ada penghalang atau larangan pernikahan sebagaimanayang dimaksud dalam pasal 8 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal70

Tor.thio 553 glo We lS ssBh Il 85J33E yiiblirg G5 555 Qo Abs pissArtinya :"Pengakuan seorang bahwa telah menikah dengan seorangperempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu,umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara pemohon danpemohon II tidak ada penghalang atau larangan pernikahan sebagaimanayang dimaksud dalam pasal 8 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa karena

bercerai dan telahdikaruniai 2 (dua) orang anak.Menimbang, bahwa atas dasar faktafakta kejadian tersebut, ternyataperkawinan Pemohon dengan istri Pemohon telah memenuhi syarat dan rukunperkawinan menurut pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara pemohon danpemohon II tidak ada penghalang atau larangan pernikahan sebagaimanayang dimaksud dalam pasal 8 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal70

Tor.yang dimaksud dalam pasal 8 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa karena pernikahan para pemohon telah memenuhirukun dan syarat pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenaihalangan/larangan pernikahan, dan permohonan pengesahannya diajukanuntuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapatmengabulkan permohonan pemohon dan pemohon Il tersebut denganmenyatakan sah pernikahan pemohon dan pemohon II yang berlangsungpada

bercerai dan telahdikaruniai 2 (dua) orang anak.Menimbang, bahwa atas dasar faktafakta kejadian tersebut, ternyataperkawinan Pemohon dengan istri Pemohon telah memenuhi syarat dan rukunperkawinan menurut pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara pemohon danpemohon II tidak ada penghalang atau larangan pernikahan sebagaimanayang dimaksud dalam pasal 8 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal70

hal tersebut sejalan dengan ibaratdalam Kitab I'nantut Tholpin Juz IV halaman 254 yang eee :oaW= ap w=s 32 3 sels Biss 555 Yo Diss.Artinya :"Pengakuan seorang bahwa telah menikah dengan seorangperempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang alu,umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara pemohon danpemohon II tidak ada penghalang atau larangan perikahan sebagaimanayang dimaksud dalam pasal 8 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal70

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kinidiperhitungkan sebesar Rp. 156.000, (seratus lima puluh enam ribu rupiah ).Menimbang bahwa berdasarkan berita acara persidangan Nomor : 0527/Pdt.G/2008/PA.Bdw tanggal 16 Oktober 2008, bahwa Pemohon menyatakan tidak melaksanakan ikrar talakkarena telah rukun kembali sebagai suami isteri ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka sesuai dengan pasal70 ayat (6) UU nomor 7 tahun 1989 Pengadilan perlu menetapkan

bercerai dan telahdikaruniai 1 (Satu) orang anak.Menimbang, bahwa atas dasar faktafakta kejadian tersebut, ternyataperkawinan Pemohon dengan istri Pemohon telah memenuhi syarat dan rukunperkawinan menurut pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara pemohon danpemohon II tidak ada penghalang atau larangan pernikahan sebagaimanayang dimaksud dalam pasal 8 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal70

Tor.pemohon II tidak ada penghalang atau larangan pernikahan sebagaimanayang dimaksud dalam pasal 8 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa karena pernikahan para pemohon telah memenuhirukun dan syarat pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenaihalangan/larangan pernikahan, dan permohonan pengesahannya diajukanuntuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapatmengabulkan permohonan pemohon dan pemohon Il tersebut denganmenyatakan

Undangundang Nomor24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksionaladalah kesalahan tulis baik huruf maupun angka (Vide Penjelasan Pasal70 Undangundang 23. Tahun 2006 Jo Undangundang Nomor 24 Tahun 2013Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan).

Selain itu dalam permohonan pemohon ternyatasetelah dicermati adanya kesalahan penulisan pada Tahun Lahir anak pemohonadalah merupakan bagian dari apa yang dimaksud penjelasan pada Pasal70 Undangundang No. 23 Tahun 2006 dimana tanggal, bulan dan tahunkelahiran merupakan suatu redaksi yang dimungkinkan terjadi kesalahanpenulisan.

bahwa perceraian sudah merupakanalternatif satusatunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasandan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum permohonan Pemohonsebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telahmemenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undangundang Nomor 1 tahun 1974tentang perkawinan yang telah diubah dengan UU.No.16 tahun 2019 jo Pasal70

No. 13/Pdt.P/2019/PN MIl24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksionaladalah kesalahan tulis baik huruf maupun angka (Vide Penjelasan Pasal70 Undangundang 23. Tahun 2006 Jo Undangundang Nomor 24 Tahun 2013Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan).

Selain itu dalam permohonan pemohon ternyatasetelah dicermati adanya kesalahan penulisan pada Tahun Lahir anak pemohonadalah merupakan bagian dari apa yang dimaksud penjelasan pada Pasal70 Undangundang No. 23 Tahun 2006 dimana tanggal, bulan dan tahunkelahiran merupakan suatu redaksi yang dimungkinkan terjadi kesalahanpenulisan.

sebagai bagiandari penetapan ini ; TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa putusan Nomor : 2511/Pdt.G/2011/PA.Pwd yangtelah berkekuatan hukum tetap, telah ditetapkan hari sidang ikrar talak tanggal 12Mei 2012 Pemohon dan Termohon telah dipanggil tanggal 14 Mei 2012 untuksidang ikrar talak tanggal 23 Mei 2012 tetapi tidak hadir dan tidak mengutuswakil atau kuasanya ; Menimbang, bahwa sampai batas waktu yang ditentukan (6 bulan sejakditetapkan hari sidang ikrar talak) Pemohon tidak melapor lagi, maka sesuai Pasal70

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kinidiperhitungkan sebesar Rp. 156.000, (seratus lima puluh enam ribu rupiah ).Menimbang bahwa berdasarkan berita acara persidangan Nomor : 0527/Pdt.G/2008/PA.Bdw tanggal 16 Oktober 2008, bahwa Pemohon menyatakan tidak melaksanakan ikrar talakkarena telah rukun kembali sebagai suami isteri ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka sesuai dengan pasal70 ayat (6) UU nomor 7 tahun 1989 Pengadilan perlu menetapkan

yang dilakukan Majelis Hakim dan pihakkeluarga telah tidak berhasil, jika dihubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap padapermohonannya karena sudah tidak mencintai Termohon, maka dapat disimpulkanbahwa perselisihan dan pertengkarang sudah tidak mungkin didamaikan serta tidak adaharapan akan hidup rukun lagidalam rumah tangga;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Pemohon dengan Termohontelah pecah (broken marriage) dan penyelesaian yang dipandang adiladalah perceraiansebagaimana diatur dalam pasal70

HUKUMNYAMenimbang, bahwa putusan Nomor : 1204/Pdt.G/2011/PA.Pwd yangtelah berkekuatan hukum tetap, telah ditetapkan hari sidang ikrar talak tanggal 8Agustus dan Pemohon telah dipanggil tanggal 12 Agustus 2011 untuk sidang ikrartalak tanggal 24 Agustus 2011 tetapi tidak hadir dan tidak mengutus wakil atauKuasanya ; 222 nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nsMenimbang, bahwa sampai batas waktu yang ditentukan (6 bulan sejakditetapkan hari sidang ikrar talak) Pemohon tidak melapor lagi, maka sesuai Pasal70

itu, oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkanPanitera Pengadilan Agama Ngawi untuk menjalankan ketentuan Pasalbersebutty S646 46 SHH i IS SRS iMenimbang bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon (Ps. 89 (1)Undangundang No.7 tahun 1989, UndangUndang No.3 tahun 2006 danUndangUndang No.50 tahun 2009); 33 3555555 Mengingat pasal 39 UU Nomor 1 tahun 1974 Jo.Pasal 19 PeraturanPemerintah No.9 tahun 1975, pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan pasal70

bi ihsan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, Majelis berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohontelah terbukti dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf fPenjelasan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf fPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f KompilasiHukum Islam, dan sedangkan dalildalil permohonan Pemohon tidak melawanhukum, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal70

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara Pemohon denganPemohon II tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 8 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon II telahdilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara Pemohon denganPemohon II tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 8 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan Pasal 7 ayat 5 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,maka pengadilan berpendapat Permohonan Para Pemohon pada petitumpermohonan poin 2 harus dikabulkan dengan

iddah itu wajib diberikan olehbekas suami dari isteri yang di talaq raji oleh suaminya, baikisteri itu termasuk orang merdeka atau budak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum diatas, Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkanikrar talak atas dirt Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimanaditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal70

Nomor 585 B/Padt.SusArbt/2016tertinggi di Negara Republik Indonesia, yang berwenang untuk menafsirkanketentuanketentuan hukum melalui penegakan hukum secara in konkretomelalui putusanputusannya telah memberikan sikap dan pendapat yangsama mengenai dapat diajukannya permohonan pembatalan putusanarbitrase dengan alasanalasan selain daripada yang terdapat dalam Pasal70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999;Bahwa sikap dan pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesiatersebut dapat dilihat secara jelas, terang

Bahwa Putusan Arbitrase A quo Mengandung HalHal yang Dapat DibatalkanDi Luar AlasanAlasan yang Terdapat Pada Pasal 70 Undang Undang Nomor30 Tahun 1999;Bahwa berdasarkan uraianuraian pada butir 1 sampai dengan butir 6 padahuruf D tersebut di atas, karenanya Pemohon secara hukum terbukti dapatmengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase 02 ini, denganmenggunakan alasan (hukum)alasan (hukum) di luar ternyata pada Pasal70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagai berikut:Putusan Arbitrase 02 Adalah

Nomor 585 B/Pdt.SusArbt/20161.3.1.4.1.5.1.6.1999, seperti halnya alasan kompetensi absolut yang dikemukakan olehPemohon;Bahwa dalam hal ini Pemohon Banding mengajukan permohonanpembatalan putusan arbitrase a quo dengan alasanalasan di luar Pasal70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah Putusan ArbitraseBANI Perwakilan Palembang Nomor 02/XI/ARBBANIPLG/2014,tanggal 6 Oktober 2015 (Putusan Arbitrase 02) (yang mengandung)ultra petita, yakni putusan yang mengabulkan halhal yang tidak dituntutatau lebih

dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalamhal ini Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa pertimbangan hukum Putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri)yang menolak permohonan Pemohon Keberatan dapat dibenarkan, karenaJudex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, ternyata alasan permohonanpembatalan putusan arbitrase dalam putusan a quo tentang alasan ultra petita,alasan tersebut tidak termasuk sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal70

UndangUndangNo. 3 tahun 2006 dan UndangUndang No. 50 tahun 2009 biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan subsidair Penggugat, MajelisHakim tidak mempunyai pendapat lain selain sebagaimana telahdipertimbangkan tersebut diatas;Mengingat pasal 39 UU Nomor 1 tahun 1974 jo, pasal 19 PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan pasal70 UU Nomor 7 tahun 1989 serta peraturan lain yang berkaitan denganperkara ini;MENGADILI1.

persidangan ditunjuk kepada Berita Acara yangbersangkutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugattelah hadir secara pribadi di persidangan dan telah memberikan penjelasansecukupnya;Menimbang, bahwa pencabutan gugatan dilakukan oleh Penggugatsecara pribadi, maka pencabutan gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal70