KETUA BADAN PENGURUS NASIONAL PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA (PBHI); HENRY DAVID OLIVER SITORUS, DKK.

No. 155 K/Pdt.Sus/2009Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karenatidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yangdilakukan oleh salah satu pihak ;Bahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja yang dimaksud diawalioleh adanya kebijakan Tergugat pada tanggal 5 September 2007 BadanPengurus Nasional PBHI mengeluarkan surat dengan Nomor : 229/Eks/SekPBHI/IX/07 yang pada intinya Badan Pengurus Nasional PBHI mengambilkeputusan untuk menyusun kembali

) ;Bahwa pada tanggal 18 September 2007, Tergugat mengeluarkan suratdengan Nomor : 236/Eks/SekPBHI/IX/07 tentang Edaran seleksi 1 PenerimaanStaf PBHI yang pada pokoknya berisi daftar namanama yang lolos pada seleksitahap kualifikasi ;Bahwa pada tanggal 19 September 2007, Tergugat mengeluarkan memodengan Nomor : 057/Memo/KtrPBHVIX/07 tentang notulensi rapat dimana padaintinya PBHI menyatakan staf yang masih terikat kontrak, akan berakhirsaompai 30 September 2007 ;Bahwa selanjutnya pihak Tergugat mengeluarkan

Bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon Kasasi dengan paraTermohon Kasasi bukanlah Perselisihan PHK sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang No. 2 Tahun 2004 namunperselisinan internal organisasi PBHI yang diatur mekanismenya melaluiAnggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PBHI dan PeraturanPehimpunan lainnya ;6.

Bahwa ternyata Majelis Hakim PHI a quo pada putusan sela perkara a quonyatanyata telah menyingkirkan sama sekali ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PBHI yang ditetapkan melaluiKongres V PBHI dengan Nomor: 08/TAP/Kongres V/PBHIVVIV2007Hal. 15 dari 28 hal. Put.

No. 155 K/Pdt.Sus/200910.11.12.13.tertanggal 21 Juli 2007 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga (AD/ART) PBHI ;Bahwa Anggaran Dasar (AD) PBHI tersebut telah mengatur secara jelastentang Badan Pengurus Nasional (vide Pasal 22 Anggaran Dasar) danjuga Wewenang dan Tugas Ketua Badan Pengurus Nasional (vide Pasal23 angka 1 dan angka 2 Anggaran Dasar) ;Bahwa Anggaran Dasar (AD) PBHI telah secara tegas menyebutkanbahwa anggota Perhimpunan berhak untuk memilih dan dipilin sebagaiperwakilan

Penasihat Hukum dari PerhimpunanBantuan Hukum Hak Azasi Manusia Indonesia ( PBHI ) Wilayah Jawa tengah , beralamatdi Jl.

Surat nomor : 035/PidRinanto/VII/2013/PBHI tanggal 13 Juli 2013 tentangpermohonan penempatan tersangka dalam lembaga rehabilitasi media dan/atau10rehabilitasi sosial dari PBHI Jawa Tengah kepada Kapolda Jawa Tengah, ( Bukti T.1 );Surat nomor : 036/B/PBHIJTG/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 tentangpermohonan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasisosial dari PBHI Jawa Tengah kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah , ( Bukti T.2 );Surat nomor : 01/PidRinanto/X/2013/PBHI tanggal

Surat nomor : 035/PidRinanto/VII/2013/PBHI tanggal 13 Juli 2013 tentangpermohonan penempatan tersangka dalam lembaga rehabilitasi media dan/ataurehabilitasi sosial kepada Polda Jawa Tengah, perihal permohonan RehabilitasiMedia dan atau Rehabilitasi Sosial ;2. Surat nomor : 036/PidRinanto/VIII/2013/PBHI tanggal 29 Agustus 2013tentang permohonan penempatan Terdakwa dalam lembaga rehabilitasi mediadan/atau rehabilitasi sosial kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah ;3.

Surat nomor : 01/PidRinanto/X/2013/PBHI tanggal 17 September 2013tentang permohonan penempatan Terdakwa dalam lembaga rehabilitasi mediadan/atau rehabilitasi sosial kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara atas nama15Terdakwa Albertus Rinanto Utomo, AMD bin Rochim pada Pengadilan NegeriSemarang ;4. Surat nomor : 037/B/PBHIJTG/VII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 tentangpermohonan Assesmen kepada Kepala Rumah Sakit Ketergantungan obat(RSKO) Amino Gondohutomo ;5.

Yyk Him 13 dari 53DALAM EKSEPSI :1 Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kuasa HukumPenggugat.Bahwa Legal Standing kuasa hukum Penggugat adalah tidak sah karenaPerhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) yangberkedudukan di Jl.

Yyk Him 15 dari 53Bahwa karena tidak nampak adanya pemisahan yang jelas antara hartakekayaan PBHI Yogyakarta (Perhimpunan Bantuan Hukum dan HakAsasi Manusia Indonesia) aquo dengan harta kekayaan para Pengurusnyaserta tidak nampak pula adanya bukti pengesahan badan hukum dariMenteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Dengan demikian, PBHI Yogyakarta (Perhimpunan Bantuan Hukum danHak Asasi Manusia Indonesia) aquo ini tidak memiliki kapasitas hukum untukmenggugat atau selaku Penggugat aquo sebagaimana disebut dalam Pasal 8 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, sehingga gugatanPenggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima .

Yyk Him 35 dari 53Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara teliti dan seksamaeksepsi Tergugat, ternyata Tergugat telah keliru dalam mengartikan keberadaanorganisasi PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia)Yogyakarta dalam kasus ini.

Bahwa gugatan yang diajukan bukanlah gugatan LegalStanding dimana organisasi yang melakukan hak gugat dan PBHI (PerhimpunanBantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia) Yogyakarta bukan berkapasitashukum untuk menggugat atau selaku Penggugat aquo melainkan Para advokat yangbergabung dalam organisasi PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak AsasiManusia Indonesia) Yogyakarta mewakili Pengugat untuk mengajukan gugatan diPengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta ; Menimbang, bahwa sesuai dengan UndangUndang

Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kuasa Hukum Penggugat;Bahwa legal standing kuasa hukum Penggugat adalah tidak sah karenaPerhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)yang berkedudukan di Jalan WonosariJogja Km 6 Nomor 8 RT 10,Padukuhan Ill, Kalangan, Baturetno, Banguntapan, Bantul, DaerahHalaman 9 dari 19 hal. Put.

Nomor 132 K/Pdt.SusPHI/2017Istimewa Yogyakarta adalah belum berbadan hukum dan belummendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RepublikIndonesia dan hanya baru sebatas Akte Notaris saja;Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah denganmenggunakan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi ManusiaIndonesia (PBHI), hal ini dapat dilihat dalam kop surat gugatan Penggugatyaitu PBHI Yogyakarta (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak AsasiManusia Indonesia), sehingga PBHI Yogyakarta (Perhimpunan

didirikannya organisasi tersebut adalah untuk memberikan jasahukum oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cumacuma kepadaPenerima Bantuan Hukum dan telah melaksanakan kegiatan sesuaidengan anggaran dasarnya, selain itu dalam Pasal 8 ayat (2), badanbantuan hukum harus memiliki akriditasi, kantor atau sekretariat yangtetap, memiliki pengurus dan memiliki program bantuan hukum, olehkarena itu apabila suatu Perhimpunan Bantuan Hukum tersebutbertindak sebagai suatu lembaga yang menggugat, maka perlu dilihatapakah PBHI

Adanya kepengurusan/organisasi yang teratur;Bahwa karena tidak nampak adanya pemisahan yang jelas antara hartakekayaan PBHI Yogyakarta (Perhimpunan Bantuan Hukum dan HakAsasi Manusia Indonesia) a quo dengan harta kekayaan paraPengurusnya serta tidak nampak pula adanya bukti pengesahan badanhukum dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Dengandemikian, PBHI Yogyakarta (Perhimpunan Bantuan Hukum dan HakAsasi Manusia Indonesia) a quo ini tidak memiliki kKapasitas hukumuntuk menggugat atau selaku Penggugat a quo sebagaimana disebutdalam Pasal 8 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang BantuanHukum, sehingga gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakantidak dapat diterima;Bahwa oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakartamenyatakan gugatan Penggugat ditolak atau

Bahwa kepentingan hukum dan legal standing Penggugat dalammengajukan gugatan bagi kepentingan Hak Asasi Manusia ini, jugaHal5 dari 42 halaman Perdata: 1/Pdt/2016/PT.TJK6 Salinan Putusantelah diakui dalam praktek pengadilan yang menjadi yurisprudensi,216 (2 U2 aaa) Putusan Gugatan Legal Standing di Pengadilan Negeri JakartaPusat dengan perkara nomor: 213/Pdt.G/2000/PN.JKT.PST diajukanoleh YLBHI, APHI, ELSAM, KONTRAS, dan PBHI yang mengajukanGugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara Kerusuhanb)

Putusan Gugatan Legal Standing di Pengadilan Negeri JakartaPusat dengan perkara nomor 213/Pdt.G/2000/PN.JKT.PST diajukanoleh YLBHI, APHI, ELSAM, KONTRAS, dan PBHI yang mengajukanGugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara KerusuhanSam it;

memeriksa dan mengadili perkara perdatadalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapannya sebagai berikutdalam perkara gugatan antara : Nama :SITITRAHAYU ;Tempat/Tgl.lahir : Ambarawa, 11 September 1944 ;Pekerjaan : Swasta ;Alamat : Pemukti UH.7/616 RT 29 RW.10 Kel GiwanganKec Umbulharjo Kota Yogyakarta ;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;ANDI SURYO AWALUDIN, SHHILARIUS NGAJI MERO, SH;Advokat dan Pemberi bntuan hokum dari Kantor PERHIMPUNANBANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA ( PBHI

Penyimpangan ini melanggar UUNo. 3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) ;Kemudian pada alinea ketiga, keempat, kelima, keenam danketujuh tertulis:Menurut Sekjen Aspek (Asosiasi Serikat Pekerja) Indonesia,Saiful Tavip, dalam jumpa pers di PBHI, Jalan MatramanRaya, Jakarta Timur, Selasa (15/2/205), manajemen Antevetidak menyetorkan iuran jamsostek secara utuh alias bolongbolong;Dari data yang diperoleh Aspek indonesia dari Jamsostek,pembayaran iuran Jamsotek oleh Anteve tidak lancar

8 dengan tegasdiakui oleh Penggugat kapasitas Tergugat II sebagaiSerikat Pekerja Antv disebutkan bahwa: Tian Bachtiardari Serikat Pekerja Antv, dengan ini menyatakan selamainit pemotongan gaji karyawan untuk Jamsostek...Bahwa selain tersebut di atas, dasar Penggugatmengajukan gugatan juga didasari oleh Press Releaseyang dibuat oleh para Tergugat dan Koalisi AntiPenindasan Pekerja Media (KAPPM) yang diperoleh lewatkonfrensi pers dikantor Perhimpunan Bantuan Hukum danHak Asasi Manusia Indonesia (PBHI

Jamsostek;Bahwa adapun tertanggal 14 Februari 2005 tersebutdibuat oleh KAPPM yang terdiri dari perhimpunanbantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), AliansiJurnalistik Indonesia (Aji Jakarta), AsosiasiSerikat Pekerja Indonesi (ASPEK Indonesia) danSerikat Karyawan Antv untuk Kemajuan (SKAK);2. Bahwa dalam hal 3 alinea pertama disebutkanbahwa:Koalisi Anti Penindasan Pekerja Media (KAPPM)mensomasi PT.

Bahwa berdasarkan point 12 dan 3 tersebutdi atas, maka sangat jelas bahwa selainTergugat dan Tergugat II seharusnya KAPPM,yang terdiri dari PBHI, ASPEK Indonesia, AjiJakarta juga dijadikan Tergugat dalamperkara inl;5. Bahwa yang menjadi dalil Penggugat dalamHal 17 dari 31 hal.

Bahwa awalnya para Pemohon Kasasi' telah memahamibahwa permasalahan ini adalah permasahan internalantara perusahaan dan karyawan sehingga Pemohon KasasiIl yang merupakan Ketua Serikat Pekerja memintapenyelesaian masalah ini secara internal, akan tetapipermintaan Pemohon Kasasi I tersebut tidak ditanggapioleh Perusahaan sehingga karyawan yang diwakili olehKetua Serikat Pekerja Antv Tian Bachtiar memintabantuan hukum ke KAPPM (Koalisi Anti PenindasanPekerja Media) yangiterdiri dari PBHI, AspekIndonesia

., adalah AdvokatPembela umum pada KantorPerhimpunan Banyuan Hukum dan Hak AsasiManusia Indonesia (PBHI)Wilayah Bali yangberalamat di Jalan Kapten Cok Agung Tresna No. 49Hal 1 dari 28 halaman putusan Nomor 814/Padt.G/3013/PN DpsRenon Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai; no PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;o Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta suratsurat yangterlampir didalamnya ; 20202 nono none nnn n ne nen mene nc nnneSanen Telah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat serta

biaya yang timbul dalam perkara ini padaTergugat ;o Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnyaGalt PaLUT J~ n= nnn nnn nnnennnnnnnmnnnnenmnmannnsnniamnmmnnnannmnmerimnmnmmnmnminmnio Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihakPenggugat hadir kuasa hukumnya : AGUS EKA PUTRA, SH., sedangkan pihakTergugat hadir kuasa hukumnya : DEWA PUTU ALIT SUNARYA, SH , adalahAdvokatPembela umum pada Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum dan HakAsasi Manusia Indonesia (PBHI

Adalahwarga Negara Indonesia,masingmasing Pengacara Publik dan Asisten Pengacara pada Perhimpunan Bantuan Hukumdan Hakhak Asasi Manusia IndonesiaWilayah Jakarta (PBHI Jakarta), serta PengurusHarian pada Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Serikat Buruh Indonesia (PBHI Jakarta) sertaPengurus Harian pada Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Serikat Buruh Indonesia(DPP.GESBURIJ) dan Pimpinan Tingkat Perusahaan Serikat Buruh Kimia Kesehatan danFarmasi PT. Mulia Industrindo Tbk ( PTP. SBKIKEF PT.MI).

. ; SURYONO ; DIDI SUTARDI ;SULISTTYONO ; SAIFUL ANWAR ; TAMRIN USMAN ; IIKHAIRIL MUSLI ; MARDAIP ; HENDRA KURNIAWAN,Pengacara Publik dan Asisten Pengacara pada PerhimpunanBantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia WilayahJakarta (PBHI Jakarta), serta Pengurus Harian pada DewanPimpinan Pusat Gerakan Serikat Buruh Indonesia (DPPGESBURI) dan Pimpinan Tingkat Perusahaan Serikat BuruhKimia Kesehatan dan Farmasi PT. Mulia Industrindi Tbk. (PTP.SBKIKEF PT.

AdvokatPengacara padaLembaga PBHI Yogyakarta yang berkantor di JI.Veteran No.28 KecamatanUmbulharjo, Kota Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal20 Nopember 2014; 2222 oc ncn nnn nen cn nn ec acnePENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; Setelah Membaca : 2m nnn nnn nnn nen none nen nn nme mene nennnnee Surat Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Negeri No.396/Pen.Pid.Sus/201 4/PN.Yyk, tanggal 12 Nopember 2014 tentang Penunjukkan Majelise Surat Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor:396/Pid.Sus/2014/PN.Yykdari

NASRUL SAFTIAR DONGORAN, S.H 5Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaanAdvokat / Asisten Advokat pada PerhimpunanBantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia IndonesiaWilayah Jakarta (PBHI Jakarta) beralamat di Jalan 2016; Selanjutnya disebut i PARAPENGGUGAT / PARA PEMBMelawan :1. KEPALA KANTOR KOTA ADMINISTRASI JAKARTAal ini memberikan Kuasa kepada :. YULISTRIANI, S.H., Kepala Seksi Sengketa,Konflik dan Perkara ;2. SUPRAPTO, S.H., Kepala Sub Seksi Sengketadan Konflik Pertanahan ;3.H.

KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bantul yang memeriksa danmengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara CeraiGugat @ntarais+== 4565 sees see seme seme sees see ses SeePENGGUGAT, Umur 33 tahun, agama Islam, PekerjaanWiraswasta marketing, Pendidikan SMA,bertempat kediaman di KABUPATEN BANTUL,yang dalam hal ini memberikan kuasakepada ANDI SURYO AWALUDIN, SH, Advokatpada kantor Penghimpunan Bantuan Hukumdan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI

Penetapan Nomor : 129/PLW/2014/PTUNJKTdisebut PELAWAN III (Dahulu disebutPENGGUGAT IID);4 PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA (PBHI), beralamat di Jalan HayamWuruk No. 4 SXTX, Gambir, Jakarta Pusat, dalam halini diwakili oleh Suryadi Radjab, Warga NegaraIndonesia, bertindak dalam jabatannya selaku SekretarisBadan Pengurus Nasional, untuk selanjutnya disebutwanna nanan PELAWAN IV (Dahulu disebutPENGGUGAT IV);Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli2014, memberi kuasa

., Advokat dari Kantor Perhimpunan BantuanHukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) wilayahJakarta, di Jalan Salemba No.20 Jakarta Pusat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 10 Nopember 2006 ;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pekerja ;melawan:PT.

Advokat/PengacaraSandy Ebenezer, S.H. & Rekan (selaku Kuasa Hukum) dari Kantor PusatBantuan Hukum Indonesia (PBHI) Jalan Salemba No.20 Salemba, Jakarta10430, terhitung sejak akhir bulan Juli 2005 (tanggal 31 Juli 2005) tanpapembayaran uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja ;2. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. Biru Laut Khatulistiwa seperti tersebutpada amar 1 di atas untuk membayar secara tunai kepada Pekerja Sadr.Turyanto sebagai berikut :a.

,Advokat pada Kantor Hukum Perhimpunan Bantuan Hukumdan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Yogyakarta,beralamat di Jalan Jogja Wonosari Km. 6 Nomor 8, RT 10,Kalangan, Baturetno, Banguntapan, Bantul, Provinsi DaerahIstimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 10 Januari 2019;Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 17 dari 6 hal. Put.

., dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, para Advokat pada kantor PerhimpunanBantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia(PBHI), beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 4 Desember 2017;Para Pemohon Kasasi;LawanI. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, tempat kedudukandi Jalan H.

., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokatpada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi ManusiaIndonesia (PBHI) Wilayan Sumatera Utara, beralamat diKota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18Maret 2018;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENSAMOSIR, tempat kedudukan di Komplek PerkantoranParbaba, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan,Kabupaten Samosir:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Maruly SuryaTambunan, S.H., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil padaKantor Pertanahan

,H. dkk, AdvokatPengacarapada Lembaga PBHI Yogyakarta yang beralamat di JI. Veteran No. 28Umbulharjo, Yogyakarta untuk mendampingi Terdakwa dalam menghadapiproses persidangan.

Akan tetapi berdasarkan surat dari PBHI Yogyakartatanggal 05 Pebruari 2015 dengan perihal Balasan Penunjukkan PenasihatHukum disampaikan PBHI Yogyakarta tidak bisa mendampingi Terdakwadikarenakan adanya ketentuan atau aturan dalam AD/ART PBHI Yogyakartauntuk tidak menerima kasus Tindak Pidana korupsi dan tindak pidanapembunuhan, dan ternyata Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi lagioleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri proses pemeriksaandipersidangan;Pengadilan Negeri Tersebut;Setelah

dilakukan proseshukum oleh Termohon IV;Bahwa PEMOHON telah berulangkali memohon kepada Termohon IVsupaya terlapor pelaku tindak pidana penganiayaan segera ditangkap danditahan kemudian dilakukan proses hukum sehingga perkara tersebutdapat dilanjutkan kepada Penuntut Umum untuk kemudian disidangkandipengadilan, namun permintaan Pemohon tersebut tidak ditindak lanjutioleh Termohon IV;Bahwa Pemohon juga pernah meminta bantuan hukum kepada lembagaPerhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI

)Wilayah Sumatera Utara supaya Termohon IV menindaklanjuti laporanPemohon sebagaimana surat yang telah diajukan oleh PerhimpunanBantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) WilayahSumatera Utara No: 14.09.03/PBHISU/IX/2018, tanggal 14 September2018;Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.Pra/2019/PN MdnBahwa meskipun upayaupaya hukum telah dilakukan oleh Pemohonnamun Termohon IV hingga saat ini tidak juga melakukan proses hukumterhadap terlapor.