Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengangkutan ikan tersebutmenggunakan Kapal KM NELAYAN 2017 950 dengan tonasesebesar 25 GT dimana Terdakwa selaku Nahkoda Kapalnya;Bahwa Terdakwa mengangkut ikan tersebut sekitar 2.000 (Duaribu) Kg dengan ikan jenis Tongkol dan Kembung;Bahwa dalam melakukan pengangkutan ikan tersebut Terdakwatidak ada mempunyai Surat ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)dan dokumen yang ada di Kapal berupa Surat ljin UsahaPerikanan (SIUP) Nomor 757/267/SIUP/DPMPTSP 111/X/2019atas nama peanggung

dalam melakukan pengangkutan ikantersebut menggunakan Kapal KM NELAYAN 2017 950 dengantonase sebesar 25 GT dimana Terdakwa selaku NahkodaKapalnya; Bahwa benar Terdakwa mengangkut ikan tersebut sekitar 2.000(Dua ribu) Kg dengan ikan jenis Tongkol dan Kembung; Bahwa benar dalam melakukan pengangkutan ikan tersebutTerdakwa tidak ada mempunyai Surat ijin Kapal Pengangkut Ikan(SIKPI) dan dokumen yang ada di Kapal berupa Surat Ijin UsahaPerikanan (SIUP) Nomor 757/267/SIUP/DPMPTSP 111/X/2019atas nama peanggung

BahwaberdasarkanBerita Hasil Pengujian Laboratorium UPTD BALAI LABORATORIUMKESEHATAN DINAS KESEHATAN PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNGtanggal 24 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Peanggung JawabLaboratorium : dr. ADITYA. dan Pemeriksa : 1. IPROH SUSANTI, SKM, 2.Widyawati, Amd.

: Melly Oktaria, S.Si didapatkan Kesimpulan bahwa barang buktiberupa Bentuk : kristal, Warna : bening, Bau: , Rasa: tersebut diatas padatabel pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalamGolongan (Satu) Nomor urut 61 Lampiran UndangUndang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Hasil Pengujian LaboratoriumUPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATANPEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG tanggal 24 Maret 2020 yangditandatangani oleh Peanggung

Bahwa, mengingat telah dilakukan pengurusan sengketa pajak olehPENGGUGAT dengan TUTUT TERGUGAT II dengan adanya putusan pengadilanpajak Nomor : PUT117621.99/2017/PP/M.XIIIA TAHUN 2018, tanggal 31 Oktober2018, yang amarnya Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : S8243/WPJ.24/KP.04/2017 tanggal 17 Oktober 2017perihal : Permohnan Pencabutan Status Peanggung Pajak dan PencabutanPemblokiran, atas nama Jap Fernando Yapiter, NPWP 07.863.901.0619.000,beralamat di Jalan

B1880Kk.13.22/3/PP.00.8/VII/2019, perihal Surat Pengantar Permohonan Legalisir Ijazan Paket C,tertanggal 18 Juli 2019 dan diklarifikasi kepada oleh peanggung jawabPaket C Al Ikhlas yang dikeluarkan oleh Yayasan AlIkhlas atas namaMOH. RAHEM No. Induk : 0031, dianggap tidak sesuai setelah diverifikasioleh penanggung jawab Paket C, sehingga berdasarkan surat pernyataanpengelola, maka panitia melakukan perihal verifikasi ijazah Paket CAn. MOH.

65.000.000 (enampuluh lima juta rupiah) untuk diamankan.e Bahwa sisa dana sebesar Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) tidakdiserahkan kepada saksi SUGIAT selaku Bendahara Desa melainkan terdakwasimpan sendiri.e Bahwa terdakwa tidak pernah membuat Laporan Pertanggung jawaban karena tidakada permintaan dari pelaksana Program BPMPD (Badan Pemberdayaan Masarakatdan Pemerintahan Desa) Kabupaten Jombang.e Bahwa uang saya bawa atas kemauan anggota Pokmas penerima bantuan;e Bahwa Kepala Desa selaku Peanggung

.90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah),selain itu terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.4.500.000, (empatjuta lima ratus ribu rupiah), selain keuntungan uang terdakwa jugamendapatkan keuntungan lain yakni buku sertifikat panitia tidak dikenai biaya;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bendahara yangterlibat mengumpulkan uang dari masyarakat peserta program PTSL dilakukandengan kesadaran sendirisendiri dan secara bersamasama sebagaimanaperintah dari RIAN ARISTA selaku Sekretaris Desa dan peanggung

Pangihutan sebagai Peanggung Jawab2. Ahmad muhyidin sebagai Pembantu Penanggung Jawab3. Halasan Simamora sebagai Pengendali Teknis4. Nasrullah sebagai Ketua Tim5. Harkita Oky Sinaga sebagai Anggota TimHalaman 61 dari 109 Ptsn No. 48/Pid.SusTPK/2015/PN.Mnd.Bahwa wakiu pelaksanaan tugas untuk audit permasalahan inisekitar bulan April 2015 sampai dengan bulan Juni 2015 ;Bahwa audit BPKP mengacu pada Juknis Kementerian Perikanandan Kelautan RI dan kapal penangkap ikan 30 GT KM.

Laporan Realisasi Pembayaran Dana Penyaluran Beras Ta. 2014 Peanggung Jawab PT. EMKL Tunas Papua;

32). foto copy akta Perseroan terbatas PT. TUNAS PAPUA

33).

ditunjuk wajib membuatberita acara pemblokiran yang ekurangkurangnya memuat:a. nomor dan tanggal surat permintaan pemblokiran;b. tanggal dan waktu diterima surat permintaan pemblokiran;Halaman 85 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDNc. hari, tanggal, dan waktu dilakukan pemblokiran oleh bank; dand. nama, NPWP, dan alamat Wayib Pajak/Penanggung Pajak.4) Berita acara pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dibuat rangkap 3 (tiga), dan disampaikan kepada Kepala KantorPelayanan Pajak dan Peanggung

422/383/2016 tanggal 23 Maret 2016, sedangkan tugasdan tanggung jawab saya sebagai Manager yaitu :a.Melatih membimbing dan mendorong sekolah untuk memasukkanData Pokok Pendidikan ke dalam Formulir BOS 01A, BOS 01B danBOS 01C dalam sistem pendataan yang telah disediakan olehKemendikbud;Melakukan Rekonsiliasi dan Verifikasi Data dari Sekolah;Melakukan Monitoring perkembangan pemasukan data yangdilakukan Sekolah;Mengkompilasi nomor Rekening Seluruh Sekolah;Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten Sebagai Peanggung