Ditemukan 118 data
2.Kantor Pelayaan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor
3.Kantor Pelayaan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo
4.YAHYA RAUF
59 — 0
Bank Mandiri (Persero) Tbk
2.Kantor Pelayaan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor
3.Kantor Pelayaan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo
4.YAHYA RAUF
26 — 13
Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan lebih lanjut,Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang akan dilaksanaknTergugat melalui Turut Tergugat (Kantor Kekayaan Pelayaan danLelang Negara) Pekanbaru, terhadap Tanah dan Bangunan MilikPenggugat, yaitu:a. Sertifikat Hak Milik SHM No 3767 tanggal 9 Oktober 2009, atas NamaSarmo Edy seluas 442 M2, yang terletak di Jalan Kapau sari Gg. Kapausari Ill Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, KotaPekanbaru, Provinsi Riau;b.
Menyatakan Perbuatan Tergugat dan secara serta merta melakukan lelangHak Tanggungan yang akan dilaksanakn Tergugat melalui Turut Tergugat,(Kantor Kekayaan Pelayaan dan Lelang Negara) Pekanbaru, terhadapTanah dan Bangunan Milik Penggugat, yaitu:a. Sertifikat Hak Milik SHM No 3767 tanggal 9 Oktober 2009, atas NamaSarmo Edy seluas 442 M2 berikut bangunan rumah tinggal seluas 282M2, yang terletak di Jalan Kapau sari Gg.
ZULKIFLI
Tergugat:
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk KC Binjai
Turut Tergugat:
KEMENTRIAN KEUANGAN RI, cq Kantor Pelayaan Kekayaan Negara dan Lelang Medan
64 — 17
Penggugat:
ZULKIFLI
Tergugat:
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk KC Binjai
Turut Tergugat:
KEMENTRIAN KEUANGAN RI, cq Kantor Pelayaan Kekayaan Negara dan Lelang Medan
3.Kantor Pelayaan Kekayaan Negara dan Lelang Medan
169 — 49
Balai Mandiri Prasarana perwakilan Sumatera Utara
3.Kantor Pelayaan Kekayaan Negara dan Lelang Medan
147 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum kepada Tergugat II Kantor Pelayaan Kekayaan Negaradan Lelang Negara Manado untuk tidak melaksanakan lelang terhadapSertipikat Hak Milik Nomor 74/Tumumpa Satu, luas 600 m?, yangterdaftar atas nama Wardoyo Rejo Mulyono, yang terletak di Kelurahan(pada waktu itu Tumumpa) Tumumpa Satu, Kecamatan (pada waktu ituManado Utara) Tuminting, Kota (pada waktu itu Kotamadya DaerahTingkat II) Manado, Propinsi (pada waktu itu Daerah Tingkat ) SulawesiUtara;8.
Nomor 636 K/Padt/2021diserahkan kepada dan untuk disimpan oleh Bank untuk dipergunakanoleh Bank dimana diperlukan.Menghukum kepada Tergugat Il Kantor Pelayaan Kekayaan Negaradan Lelang Negara Manado untuk tidak melaksanakan lelang terhadapSertipikat Hak Milik No. 74/Tumumpa Satu, luas 600 m?
Terbanding/Tergugat III : Kantor Pelayaan Kekayaan Negara dan Lelang Medan
21 — 14
Balai Mandiri Prasarana perwakilan Sumatera Utara
Terbanding/Tergugat III : Kantor Pelayaan Kekayaan Negara dan Lelang MedanKantor Pelayaan Kekayaan Negara dan Lelang MedanJalan Dipenegoro Nomor 30A Medan, Dalam hal ini diwakili olehKuasa Hukumnya bernama Melvin Maringan Siburian berdasarkanHalaman 1 dari 17 Putusan Nomor 597/Pdt/2019/PT MDNSurat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2017,Selanjutnyadisebut TerbandingIIl semula TergugatIll;Pengadilan Tinggi Tersebut;Telah membaca :1.
44 — 13
.: Pelaksanaan pada KPKNL Pekanbaru.Untuk bersamasama atau sendirisendiri mewakiliPemerintah Republik Indonesia cq KementerianKeuangan Republik Indonesia cq Direktur JenderalKekayaan Negara cq Kantor Wilayah DJKNRiau,Sumatera Barat dan Kepulauan Riau cqKantor Pelayaan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Pekanbaru, beralamat di Jalan ArifinHalaman 2 dari 6 Putusan Nomor 17/PDT/2016/PT.PBRAhmad Nomor 148 BC Pekanbaru serta bertindakuntuk dan atas nama Turut Tergugat (berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal
10 — 4
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon(PEMOHON) Nomor: 09.2001/4557/7435/2009, dari KepalaDinas Kependudukan Catatan Sipil,pelayaan MasyarakatKabupaten Bone, tanggal 19 11 2009, bermateraicukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P I);b.
63 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon Banding tidak pernah menerma uraian hasil pemeriksaan dari Terbanding(Kantor Pelayaan Pajak Makassar Selatan) secara tertulis ;5.
1.I Gusti Ayu Karmini
2.I Made Suwela
Tergugat:
Koperasi CU Velita
Turut Tergugat:
2.Kantor Pelayaan Negara Dan Lelang singaraja
3.Kanor Dinas Koprasi Kabupaten Karangasem
4.Dekopinda Kabupaten Karangasem
70 — 0
Penggugat:
1.I Gusti Ayu Karmini
2.I Made Suwela
Tergugat:
Koperasi CU Velita
Turut Tergugat:
2.Kantor Pelayaan Negara Dan Lelang singaraja
3.Kanor Dinas Koprasi Kabupaten Karangasem
4.Dekopinda Kabupaten Karangasem
Terbanding/Tergugat : PT.Bank Rakyat indonesia Tbk Kantor pusat Jakarta Cq PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk Kantor Cabang Palu
Terbanding/Turut Tergugat : Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq Kantor Pelayaan Negara dan Lelang Jakarta II
170 — 31
Pembanding/Penggugat : IKBAL BASIR KHAN
Terbanding/Tergugat : PT.Bank Rakyat indonesia Tbk Kantor pusat Jakarta Cq PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk Kantor Cabang Palu
Terbanding/Turut Tergugat : Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq Kantor Pelayaan Negara dan Lelang Jakarta II
Terbanding/Tergugat : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG (KPKNL) MAKASSAR
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT. BUMI PERMATA AGUNG
204 — 110
., berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 15 Maret 2020;Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING/PENGGUGAT ;MELAWANNama Jabatan : KANTOR PELAYAAN KEKAYAAN NEGARA danLELANG (KPKNL) MAKASSAR.;Tempat Kedudukan : Jalan Urip Sumoharjo KM.4 GKN 1 Lantai 2, KaruwisiUtara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar,Sulawesi Selatan ;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama :1. Sigit Rusmanto, SE., Ak., NIP. 197406 15199403 1 002, Penata Tk.(III/d), Jabatan Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Makassar ;2.
90 — 16
. /4.yaitu dijual dengan cara lelang dengan bantuan MahkamahSyariyah Idi maupunmelalui Kantor Pelayaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yangberwenang untuk itu, dan atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualanlelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat denganperbandingan yang sama yaitu masingmasing Penggugat dan Tergugatmemperoleh / mendapat setengah(Z) bagian atas seluruh harta bersama(hartagonogini) tersebut ;oo Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta yangmenjadi hak Penggugat
123 — 50
), sehingga PEMOHON KEBERATAN memilikihak preferen yang diberikan oleh Undang Undang untuk memperoleh pelunasan atassisa kewajiban TERMOHON KEBERATAN, dengan cara melakukan penjualan objekagunan melalui mekanisme pelelangan dimuka umum (vide pasal 6 Jo. 20 ayat 1 dan 2UU No. 4 tahun 1996) jika dikemudian hari TERMOHON KEBERATAN selakudebitur terbukti Wanprestasi.Bahwa pada tanggal 30 Desember 2014 telah dilakukan lelang pertama terhadap objekagunan SHM No. 2116/ Desa Cimanganten melalui Kantor Pelayaan
Rp. 550.475.148 (Lima ratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluhlima ribu seratus empat puluh delapan rupiah).Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2015 telah dilakukan lelang kedua terhadap objekagunan SHM No. 2116/ Cimanganten melalui Kantor Pelayanan Keuangan Negara danLelang Tasikmalaya, namun belum ada peminat.Bahwa guna memperoleh pelunasan/ Penyelesaian siasa kewajiban kredit dariTERMOHON KEBERATAN, selanjutnya PEMOHON KEBERATAN akan tetapmengajukan lelang lanjutan baik melalui kantor Kantor Pelayaan
sebesar Rp. 550.475.148(Lima ratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat puluhdelapan rupiah).Menghukum TERMOHON KEBERATAN membayar sejumlah Rp. 550.475.148(Lima ratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat puluhdelapan rupiah) secara sekaligus dan tunai kepada PEMOHON KEBERATAN.Menyatakan sah dan mengikat secara hukum pelaksanaan lelang pertama tanggal 30Desember 2014 dan pelaksanan lelang kedua tanggal 18 Pebruari 2015 yangdilaksanakan oleh Kantor Pelayaan
Tergugat:
1.PT BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk Cabang Tanjung Karang
2.Bank BRI tanjung karang
Turut Tergugat:
1.Kantor KPKNL Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Perwakilan Bandar Lampung
2.Kantor KPKNL (kantor pelayaan kekayaan negara dan lelang
54 — 16
Tergugat:
1.PT BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk Cabang Tanjung Karang
2.Bank BRI tanjung karang
Turut Tergugat:
1.Kantor KPKNL Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Perwakilan Bandar Lampung
2.Kantor KPKNL (kantor pelayaan kekayaan negara dan lelang
12 — 4
Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Nomor 3522152003/SURKET/01/190819/0001 tanggal 19 Agustus 2019 atas nama Sri Kuntari, yangdikeluarkan oleh Kabid Pelayaan Pendaftaran Penduduk d pada DinasKepdudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bukti surattersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);3.
Didin
Tergugat:
Pt bank bni syariah cabang tasikmalaya
Turut Tergugat:
Kantor pelayananan kekayaan negara dan lelang
83 — 26
Bahwa, seteleh terbit Surat dari PT BANK BNI SYARIAH danSurat dari Kantor Pelayaan Kekayaan Negara Tasikmalaya , sebelum itutidak pernah ada pemberitahuan apapun kepada Penggugat, bahkantidak pernah ada KJJP dan Pihak APRISSAAL yang mengukur bangunanatau jaminan tersebut.4.
21 — 1
Menghukum Pemohon/Tergugat dalam Rekonvensi dan Termohon/Penggugat dalam Rekonvensi untuk menaati dan melaksanakan isi perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas secara suka rela, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, maka dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayaan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasilnya dibagikan kepada Pemohon/Tergugat dalam Rekonvensi dan Termohon/Penggugat dalam Rekonvensisesuai dengan bagian yang telah ditetapkan;DALAM KONVENSI
51 — 18
Kepala Kantor Pelayaan Kekayaan Negara danLelang Wilayah Makassar, berkedudukan di Jalan UripSumoharjo KM 4 Makassar dalam hal ini diwakili kuasaDrs.MUHAMMAD NATSIR HALIM, SH,MH. dkk Advokatberalamat Gedung Keuangan Negara Lantai Il Jl.UripSumoharjo Km 4 Makassar berdasarkan surat kuasa khusustertanggal 11 Februari 2013, selanjutnya semula sebagaiTERGUGAT Il sekarang sebagai TERBANDING II;3.Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional...Nasional Provinsi Sulawesi Selatan
124 — 41
Seri B Nomor 8 Peraturan Daerah KabupatenSimalungun Nomor 8 Tahun 2011 Tentang RetribusiPerijinan Tertentu, (fotocopy sesuai fotocopynya) ; Berita daerah Kabupaten Simalungun Nomor 215 Tahun2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan BupatiSimalungun Nomor 25 Tahun 2013 ~~ TentangPendelegasian Wewenang Pemberian Perijinan, NonPerijinan Dan Penanaman Modal Dari Bupati SimalungunKepada Kepala Badan Perijinan Dan Penanaman ModalKabupaten Simalungun, (fotocopy sesuai fotocopynya) ; Keputusan Kepala Badan Pelayaan
Bukti T19 : Keputusan Kepala Badan Pelayaan Perizinan TerpaduKabupaten Simalungun Nomor18845/503/1104/IUP/BPPT/2015, Tentang lin UsahaPerikanan Kepada PT. Suri Tani Pemuka, tertanggal 26Oktober 2015, (fotocopy sesuai aslinya) ; 20.
Bukti Tlt Int.22 :Keputusan Kepala Badan Pelayaan PerizinanTerpadu. Kabupaten Simalungun Nomor18845/503/936/IUP/BPPT/2015, Tentang lin UsahaPerikanan Kepada PT.