1 (satu) lembar sertifikat fidusia dan surat pendaftar jaminan Fidusia;

1 (satu) examper akte Fidusia 19 (sembilan belas) halaman;

1 (satu) lembar buku kepemilikan kendaraan motor (BPKB) dengan nomor N-09170638;

1 (satu) lembar jadwal asuransi;

1 (satu) lembar surat persetujuan suami/istri;

1 (satu) lembar formulir permohonan pembiayaan individu;

1 (satu) lembar perjanjian pembiayaan konsumen;

1 (satu) lembar surat kuasa pembenanan

terdakwa tersebut tetap berada dalamtahanan.a: Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar sertifikat fidusia dan surat pendaftar jaminanFidusi; 1 (Satu) examper akte Fidusia 19 (Sembilan belas) halaman; 1 (satu) Iembar buku kepemilikan kendaraan motor (BPKB)dengan nomor N09170638; 1 (Satu) lembar jadwal asuransi; 1 (Satu) lembar surat persetujuan suami/istri; 1 (Satu) lembar formulir permohonan pembiayaan individu; 1 (Satu) lembar perjanjian pembiayaan konsumen; 1 (Satu) lembar surat kuasa pembenanan

barang bukti sebagaiberikut: 1 (satu) lembar sertifikat fidusia dan surat pendaftar jaminanFidusia; 1 (Satu) examper akte Fidusia 19 (Sembilan belas) halaman; 1 (satu) Iembar buku kepemilikan kendaraan motor (BPKB)dengan nomor N09170638;Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2019/PN Ktg 1 (Satu) lembar jadwal asuransi; 1 (Satu) lembar surat persetujuan suami/istri; 1 (Satu) lembar formulir permohonan pembiayaan individu; 1 (Satu) lembar perjanjian pembiayaan konsumen; 1 (Satu) lembar surat kuasa pembenanan

tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1. 1 (satu) lembar sertifikat fidusia dan surat pendaftar jaminanFidusia;2. 1 (Satu) examper akte Fidusia 19 (Sembilan belas) halaman;3. 1 (satu) Iembar buku kepemilikan kendaraan motor (BPKB)dengan nomor N09170638;4. 1 (Satu) lembar jadwal asuransi;5. 1 (Satu) lembar surat persetujuan suami/istri;6. 1 (Satu) lembar formulir permohonan pembiayaan individu;7. 1 (Satu) lembar perjanjian pembiayaan konsumen;8. 1 (Satu) lembar surat kuasa pembenanan

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar sertifikat fidusia dan surat pendaftar jaminanFidusia; 1 (Satu) examper akte Fidusia 19 (Sembilan belas) halaman; 1 (satu) Iembar buku kepemilikan kendaraan motor (BPKB)dengan nomor N09170638;Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 200/Pid.B/2019/PN Ktg 1 (Satu) lembar jadwal asuransi; 1 (Satu) lembar surat persetujuan suami/istri; 1 (Satu) lembar formulir permohonan pembiayaan individu; 1 (Satu) lembar perjanjian pembiayaan konsumen; 1 (Satu) lembar surat kuasa pembenanan

Bahwa, halhal sebagai mana penggugat sebutkan diatas , sekalipun tidakadanya dokumen atau suratsurat pendukung yang memenuhi syarat, untukdilaksanakan pembenanan hak tanggunan/ Hipotek atas sertifikat penggugatsebagai penggugat sebutkan diatas, oleh tergugat 3 /BPN Kota Padang, akantetapi tergugat 3 tetap melakukan pembebanan hak tanggungan /hipotekatas sertifikat tanah penggugat sebagai penggugat sebutkan diatas.13.Bahwa dengan demikian, telah terjadi rangkaian peristiwa yang telahmerugikan penggugat

preferensi tarif ACFTA;Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undangundang Nomor 10Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 17Tahun 2006;Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP922/KPU.01/2012 tanggal 27Februari 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP32924/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 tanggal 28 Desember 2011, atas nama PT XXX,sehingga pembenanan

Undangundang nomor 7 tahun 1989 gugatanPenggugat patut dikabulkan dengan verstek ;Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undangundang nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang undang No. 3 Tahun2006, dan terakhir dirubah dengan Undang undang No. 50 Tahun 2009, semua biayayang timbul dalam perkara perkawinan dibebankan kepada Penggugat, namunketentuan tersebut dalam perkara a quo Majelis Hakim memperhatikan pasal 237 danpasal 238 HIR sebagai lek specialist tentang pembenanan

.: bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan, Majelisberkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding, sehingga pembenanan bea masuk atas Knitted Fabric sesuai denganpemberitahuan pada PIB Nomor: 172655 tanggal 3 Mei 2013 pada Pos Tarif6004.10.90.00, BM 0% (ACFTA).Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding, hasil pemeriksaan danpembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan Majelis.1.

Sogol Wijono/Klien Kami) dalamangka (1) di atas adalah merupakan obyek dalam pembenanan jaminanfidusia berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 42Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Selanjutnya disebut UU Fidusia)oleh TERGUGAT (PT. BCA Finance) sebagai perusahaan pembiayaan(Kreditur/ Penerima Fidusia) dengan Tn. M. Didi Priyadi sebagai Debitur(Pemberi Fidusia);4.

suami menurut hukum ; danhakim karena jabatannya dapat menentukan besarnya kewajiban tersebut menurut ukuranyang Wajal ; 222 nnn nn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nanaMenimbang bahwa tentang hak Pemeliharaan anak ( Hadlonah ) atas anak yang belummumayiz menurut hykum adalah di taangan istri sepanjang Ibu berakhlak baik danberperilaku tidak tercela ; Menimbang bahwa setelah memperhatikan dengan seksama kemampuan Pemohon ,kebutuhan Termohon dan anak anak dengan bertumpu pada ukuran kemaslahatan ,pembenanan

Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggungatberpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudahpecah dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, oleh karena ituPenggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama BalikpapanBahwa atas diajukannya perkara ini, Penggugat siap memenuhiketentuan pembenanan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku :Berdasarkan dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Balikpapan Cq.

Pengiriman salinan Putusan kepada Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan dilaksnakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir keduabelah pihak, menurut peraturan perundangundangan yang berlaku;4, Pembenanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukumyang berlaku;Subsider :Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadirsendiri di persidangan, sedang tergugat pernah hadir pada sidang pertamadan kedua sedang pada persidangan

ma'ruf) ; Menimbang, bahwa meskipun dalam hal tersebut (nafkah iddah, mutahdan biaya pemeliharaan anak) pihak Termohon tidak menggugatnya, namunsetelah mengetahui fakta persidangan, bahwa yang menjadi penyebab pecahnyarumah tangga tersebut timbul dari Kesalahan Pemohon, maka sangatlah tidakadil Termohon yang diceraikan tidak mendapat hak haknya ; Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan pertimbangantersebut diatas, maka secara ex officio atau karena jabatannya Majelis Hakimmemberikan hukuman/ pembenanan

Minimarket adalah usahaskala mikro menengah yang tidak sama dengan toko atau kios pada umumnya,omset minimarket berbeda dengan omset toko atau kios, dan pastinya akanlebih besar.Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Terbandingmelalui omset pengelolaan minimarket tersebut tidak terbantahkan demikepatutan, maka terhadap pembenanan nafkah iddah dimaksud sebagaimanadalam putusan Majelis tingka Pertama dalam perkara a quo perlu perbaikkanpertimbangan dan amar putusan.Menimbang, bahwa oleh

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 dan Pasal 91 A ayat (8) UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangperubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, seyogyanyabiaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun karena Penggugattergolong pihak tidak mampu (miskin) sebagaimana Putusan Sela PengadilanAgama Padang Nomor : 0823/Pdt.G/2014/PA.Pdg tanggal 07 Oktober 2014,maka Penggugat dibebaskan dari pembenanan

Penggugat nusyuz, sehingga kewajiban Tergugattidak gugur untuk memberikan nafkah kepada PenggugatMenimbang bahwa terbukti pula secara yuridis Tergugat meninggalkandan tidak memperdulikan Penggugat sejak bulan Mei 2008 hingga Januari 2012,sudah berjalan 3 tahun 8 bulan secara berturutturut tanpa izin Penggugat .dantanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuannya.Menimbang bahwa pekerjaan Tergugat sebagai petani, mendapatkan hasilhanya setelah paneng oleh karena itu selayaknya, apabilah pembenanan

Bahwa amar putusan yang membebankan nafkah anak sampai anakdewasa dengan tambahan 10 % setiap tahun terasa tidak adil dan sangatmemberatkan, sebab sebagai PNS/Anggota POLRI tidak setiap tahungajinya naik dan juga semestinya pembenanan nafkah anak, cukup sampaianak tersebut berumur 12 tahun, bukan 21 tahun;3. Bahwa mengenai amar putusan lainnya terhadap putusan Majelis HakimPengadilan tingkat pertama tersebut, Pembanding tidak keberatan;4.

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan AgamaPadang untuk mengirimkan salinan putusan perkara yang telah berkekuatanhukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat kediaman Penggugat danTergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan guna untuk tertibnyaadministrasi maka putusan perceraian harus didaftarkan pada daftar yangdisediakan untuk itu;Menimbang, terhadap pembenanan

mutah dan nafkahiddah atas Pemohon sebagaimana terurai diatas, berdasarkan ketentuan Pasal3 dalam Kesepakan Perdamaian tersebut serta dengan memperhatikanketentuan Pasal 2 huruf (f) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan denganHukum dan dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno KamarMahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagiPengadilan, agar pembenanan

2.000.000,00 (dua juta rupiah);Menimbang, bahwa terkait dengan pembebanan mutah dan nafkahiddah atas Termohon sebagaimana terurai diatas, dengan memperhatikanketentuan Pasal 2 huruf (f) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan denganHukum dan dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno KamarMahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagiPengadilan, agar pembenanan

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PA.DgMenimbang, bahwa terkait dengan pembebanan mutah dan nafkah iddah atasTermohon sebagaimana terurai diatas, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 huruf(f) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman MengadiliPerkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan dipertegas dengan Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan HasilRapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman PelaksanaanTugas bagi Pengadilan, agar pembenanan

Bahwa atas keperluan tersebut Pemohon sangat membutuhkan sekalliPenetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Payakumbuh sebagailandasan hukumuntuk membuat peralihan hak, pembenanan danpencatatan lainnya kepada Pemohon;15.

biaya pendidikan dan kesehatan;Menimbang, bahwa terkait dengan pembebanan mutah dan nafkahiddah atas Termohon sebagaimana terurai diatas, dengan memperhatikanketentuan Pasal 2 huruf (f) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan denganHukum dan dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno KamarMahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagiPengadilan, agar pembenanan