penebangan dan pembelahan kayu tersebut, titikkoordinat lokasi tersebut di operlay ke dalam peta kawasan hutanHalaman 8 dari 14 HalamanPutusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Bhndengan nama kawasan adalah kawasan Hutan yang berada di tamanNasional bukit barisan selatan Reg.52 wilayah Kecamatan Nasaldengan keadaan Geografis berbukit; Bahwa Ahli memasukkan titik koordinat denganmengambil data di dalam GPS kemudian data tersebut dimasukkandalam program ARGIS 10.5 yang ada dalam laptop dan di dalamaplikasi pemetan

mana sebelum dipotongoleh saksi Rodiansyah kayu tersebut sudah roboh;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli bahwa titik koordinatlokasi tersebut di operlay ke dalam peta kawasan hutan dengan namakawasan adalah kawasan Hutan yang berada di taman Nasional bukit barisanselatan Reg.52 wilayah Kecamatan Nasal dengan keadaan Geografis berbukitdan titik koordinat dengan mengambil data di dalam GPS kemudian datatersebut dimasukkan dalam program ARGIS 10.5 yang ada dalam laptop dandi dalam aplikasi pemetan

Sudirman tepatnyahalaman 7 dari 23 Putusan Nomor 107/Pid.B/2019/PN Bkn.di Depan (badan pertanahan (BPN) Kampar Kecamatan Bangkinang KotaKabupaten Kampar;Bahwa Saksi Rahmaria Ulfa mengendarai Sepeda Motor Yahama Miodengan meletakan 1 (satu) unit tas yang berisikan 2 (dua) unit Handponemerk Ipone 6, Samsung Lipat dan Uang sebesar Rp.30.000, (tiga puluhribu rupiah) yang diletakan saku Sepeda motor selanjutnya Terdakwabersamasama dengan Saksi Defrizal Mahendra Bin Afrizal memacukendaraan lalu melakukan pemetan

timbul niat Terdakwa bersamasama dengan Saksi DefrizalMahendra Bin Afrizal untuk mengambil 1 (Satu) unit tas kKemudian TerdakwaDefrizal mengatakan kepada Saksi Hendra bang ada dompet sambilmenunjuk kearah korban) lalu saksi Hendra menjawab yo ngapo lokemudian Terdakwa Defrizal mengatakan kepada Saksi Hendra Mo, wakambiak ajolah biar bisa den menebus Hp den yang tagadai lalu SaksiHendra menjawab Molah;Bahwa Terdakwa bersamasama dengan Saksi Defrizal Mahendra BinAfrizal memacu kendaraan lalu melakukan pemetan

Buahbuku tafsir mimpi dan 1 buah buku pengeluaran togel (pemetan), dirampas untukdimusnahkan ;4.

(pemetan), dirampas untuk dimusnahkan;136. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (duaribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan NegeriPekalongan pada hari : RABU, TANGGAL 5 JUNI 2013 Oleh kami MARIS!

ciri khastertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragamantumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.b) Fungsi Lindung, yaitu kKawasan hutan yang mempunyai fungsipokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untukmengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegahinstrusi air laut, dan memlihara kesuburan tanah.c) Fungsi Produksi, yaitu Kawasan hutan yang mempunyai fungsipokok memproduksi hasil hutan Bahwa Ahli menerangkan bahwa riwayat penunjukan, penataan batasdan pemetan

Papandayan) menurut Ahli Dian Risdianto, SH, MSimenerangkan bahwa riwayat penunjukan, penataan batas dan pemetan Bahwa benarcagar alam gunung papandayan sebagai berikut:a) Penunjukan kawasan hutan, ditunjuk sejak pemerintahan hindiabelanda;b) Penataan batas, sebagaimana BATB tanggal 7 Agustus 1982;c) Penetapan kawasan hutan, berdasarkan keputusan menterikehutanan dimana kawasan hutan Gunung Papandayan seluas6.807 Ha dan taman wisata seluas 225 Ha, sedangkan wilayahkesatuan pengelolaan Gunung Papandayan

DadangSyamsudin mempunyaisertifikat tanah diblok Bongkaran seluas 11.870 M2 Sertifikat Hak MilikNo.627/Pasasih;Fotocopy Pemetan terhadap tanah seluas 11.870 M2 di blok Bongkaran DesaoadasihSertifikat Hak Milik No.627/Padaasih yang dilakukan oleh BPN danKepolisian Polres Subang (saat perkara pidana);Fotocopy Surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bp.

Kuantan Singingi yangdidampingi oleh Penyidik Polsek Kuantan Mudik, dimana yang abhlilakukan bersama rekan ahli bernama RAJUMIL, telah melakukanpengukuran dan pemetan terhadap bidang tanah lokasi kebakarantersebut dimana lahan atau bidang tanah tersebut merupakan lahanuntuk perkebunan yang telah dibersihkan dengan cara dikupas (steking)menggunakan mesin atau alat berat diakui milik sdr SYAHRINIMdengan luas keseluruhanya 39.950 m2, selanjutnya adanya tumpukankayu berupa batang, dahan, ranting dan

Kuantan Singingiyang didampingi oleh Penyidik Polsek Kuantan Mudik, dimana yang ahlilakukan bersama rekan ahli bernama RAJUMIL, telan melakukanpengukuran dan pemetan terhadap bidang tanah lokasi kebakarantersebut dimana lahan atau bidang tanah tersebut merupakan lahanuntuk perkebunan yang telah dibersihkan dengan cara dikupas (steking)menggunakan mesin atau alat berat diakui milik sdr SYAHRINIMdengan luas keseluruhanya 39.950 m2, selanjutnya adanya tumpukankayu berupa batang, dahan, ranting dan daun

UUPA No. 6 tahun 1999 tentang pengakuan hak ulayat.Bahw dengan hasil PEMETAN TERSEBUTA, Kepala suku sakai Bathin Botuahbersamasama dengan Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan PerwakilanDesa, Menerbitkan Surt Penyerhan dan Peruntukan tanah kepada masyarakatHUKUM ADAT Suku saksi bathin Botuah dan Masyarakat yang berdomisili diDesa harapan baru yang tergabung dalam Kelompok tani berdasarkanpermohonan masyarakt yang ditur dengan ketentuan peraturan Pemerintahdimaksud PP 224 tahun 1964 Pembagian

Jaksa Penuntut Umumsetelah ada penyidikan dan SK yang ada saksi tulis tangan adalah SKdalam bentuk fotocopy, bukan SK asli karena saksi tidak mengetahui siapayang menyimpan SK asli tersebut saksi yang membuat surat ukur dan dasarsaksi membuat surat ukur adalah berdasarkan peta tanah yangsebelumnya, Saksi yang menyimpan blanko sertifikat. yang menulis padasaat saksi buat peta adalah saksi Muhaiman sendiri atas perintah Jaksa; Bahwa saksi Muhiman tidak lagi menjadi Kepala seksi Survey, pengukurandan Pemetan

adalahberdasarkan peta tanah yang sebelumnya.Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis saksi Muhiman tidak berwenangmenambahkan persil bidang tanah dan menuliskannya pada fotocopy lampiranSurat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Nomor01520.102.18TRANS/2009 tanggal 10 September 2009 karena saksi Muhimanbukanlah termasuk Panitia A yang menerbitkan daftar tanah untuk pembuatanRisalah Panitia A;Menimbang, bahwa saksi Muhiman tidak lagi menjadi Kepala seksi Survey,pengukuran dan Pemetan

Senyatanya DEDDYSETIADY dkk Direktur Penanganan Sengketa Tanah BPNPusat adalah menjalankan TUGAS NEGARA melakukanSurvey dan Pengukuran serta Pemetan Tanah dalamrangka pelaksanaan Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DaerahKhusus lbukota Jakarta Raya Nomor 12/HM/BPN.31BTL/2015 tanggal 5 Mei 2015.25.2.

Senyatanya DEDDY SETIADY dkkDirektur Penanganan Sengketa Tanah BPN Pusat adalahmenjalankan TUGAS NEGARA melakukan Survey danPengukuran serta Pemetan Tanah dalam rangkapelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta Raya Nomor 12/HM/BPN.31 BTL/2015tanggal 5 Mei 2015.26.

penunjukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasisebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan TolCibitungCilincing menerbitkan keputusan tentang Satuan TugasInventarisasi dan Identifikasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan danPenggunaan dan Pemanfaatan Tanah (Satgas A) sebagaimana diatur dalampasal 10 dan pasal 11 Perkaban BPN Nomor 5 Tahun 2012 yang secarategas menyebutkan :Pasal 10 ayat (1) dan 2:(1) Satgas A sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a melaksanakanpengukuran dan pemetan

Senyatanya DEDDYSETIADY dkk Direktur Penanganan Sengketa Tanah BPNPusat adalah menjalankan TUGAS NEGARA melakukanSurvey dan Pengukuran serta Pemetan Tanah dalamrangka pelaksanaan Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DaerahKhusus lbukota Jakarta Raya Nomor 12/HM/BPN.31BTL/2015 tanggal 5 Mei 2015.25.2.

Senyatanya DEDDY SETIADY dkkDirektur Penanganan Sengketa Tanah BPN Pusat adalahmenjalankan TUGAS NEGARA melakukan Survey danPengukuran serta Pemetan Tanah dalam rangkapelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta Raya Nomor 12/HM/BPN.31 BTL/2015tanggal 5 Mei 2015.26.

penunjukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasisebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan TolCibitungCilincing menerbitkan keputusan tentang Satuan TugasInventarisasi dan lIdentifikasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan danPenggunaan dan Pemanfaatan Tanah (Satgas A) sebagaimana diatur dalampasal 10 dan pasal 11 Perkaban BPN Nomor 5 Tahun 2012 yang secarategas menyebutkan :Pasal 10 ayat (1) dan 2:(1) Satgas A sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a melaksanakanpengukuran dan pemetan

kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisisumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuanalam lingkungannya, yang satu dengan yanglainnya tidak dapat dipisahkan.Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkanoleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap,termasuk Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Perairan.Pengukuhan kawasan hutan adalah kegiatan kegiatan yang dilakukan melaluiproses penunjukan, penataan batas, pemetan

angka 6), danterjadi pengukuran ulang kembali pada tanggal 15 Nopember2007 sehingga menjadi 57 hektare (vide : posita angka 7 jopetitum angka 2), yang menurut Penggugat seluas 40 hektaremasuk dalam areal konsensi HPHTI milik Penggugat adalahdalil yang keliru dan tidak berdasar hukum, sebab untukmengetahui luas areal konsensi Penggugat sebagaimanadimaksud dalam surat keputusan Menteri Kehutanan RINomor : 38/Kptsll/1996 tanggal 29 Januari 1996 adalah tidaksematamata ditentukan berdasarkan ploting pemetan

Dengan seluluh kelok sungaitersebut sedangkan yang di alokasikan untuk tramsmigrasi bermentukpersegi dan objek perkara adalah sisah pemetan tersebut.Hal. 3 dari 38 Putusan Nomor 25/Padt.Bth/2018/PN PnnBahwa Pembantah dalam mengajukan gugat bantahan atas putusanPengadilan Negeri Painan no. 21/Pdt.G/2014/Pn.Pnn karena pertimbanganhukum Pengadilan Negeri Painan yang mengabulkan tuntutan PT.

Senyatanya DEDDYSETIADY dkk Direktur Penanganan Sengketa Tanah BPNPusat adalah menjalankan TUGAS NEGARA melakukanSurvey dan Pengukuran serta Pemetan Tanah dalamrangka pelaksanaan Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DaerahKhusus lbukota Jakarta Raya Nomor 12/HM/BPN.31BTL/2015 tanggal 5 Mei 2015.25.2.

Senyatanya DEDDY SETIADY dkkDirektur Penanganan Sengketa Tanah BPN Pusat adalahmenjalankan TUGAS NEGARA melakukan Survey danPengukuran serta Pemetan Tanah dalam rangkapelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta Raya Nomor 12/HM/BPN.31 BTL/2015tanggal 5 Mei 2015.26.

kasar belum tersedia, makapemberian sertifikat sementara di tangguhkan sampaiKantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan selesaimelakukan peta situasi kasar dari kompleks bidangbidang...Halaman 8 dari 77 halaman Perkara Nomor. 32/GTUN/2012/PTUNKdibidang tanah yang berada disekeliling bidang tanah itu; Peraturan Menten Agrana Nomor 6 Tahun 1965tentang pedomanpedoman pokok PenyelenggaranPendaftaran Tanah Sebagaimana Diatur DalamPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, jo Pasal 4 Hasil pengukuran dan pemetan

Embun Sari/Tergugat Il sebagai Kepala Bidang Survei,Pengukuran, dan Pemetaan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 126/KEP3.38.3/II1/2014tanggal 24 Maret 2014, dan pada saat ini sudah tidak lagi menjabat sebagaiKepala Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetan pada Kantor Wlayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara dan telah dipindahtugaskansebagai Kepala Bidang Hubungan Hukum

Cianjursejak tahun 2009 s/d 2010 dan mempunyai tugas menyusun rencanakerja, pemetan potensi pajak daerah, mnyiapkan bahan dan data sebagaiperhitungan pajak dan penetapan pajak bagi wajib pajak,menyelenggarakan intensifikasi pajak daerah melalui koordinasi dan OPDterkait atau kmbagalembaga yang ada didaerah ;Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya pemotongan danaperjalanan Dinas pada dinas Perpajakan Kab. Cianjur yang pada saat ituTerdakwa sebagai kepala Dinas perpajakan Kab.